Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.705
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Jatiswara Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Commerce Law Ex Aequo Et Bono Journal of Law Alamtana
Mulyana, Septira Putri
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pengaturan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca UU Cipta Kerja Septira Putri; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.7197

Abstract

 Evaluasi terhadap optimalisasi aspek perlindungan hukum bagi investor di KEK, terutama Mandalika, tidak hanya urgens namun juga penting dilakukan dalam konteks konsep negara kesejahteraan melalui instrument investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, termasuk di KEK Mandalika. Beresonansi dengan isu tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai fasilitas dan perlindungan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja; serta menkonstruksikan kebijakan hukum optimalisasi perlindungan hukum bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan konsep. Adapun hasil penelitian, pengaturan fasilitas dan perlindungan investasi di KEK Mandalika Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja secara formil, mengalami perubahan signifikan, khususnya melalui penerapan OSS berbasis risiko, pemberian insentif; dan perlindungan hukum bagi investor di KEK Mandalika belum optimal secara implementatif. Rekomendasi, penguatan koordinasi antarlembaga, percepatan penyelesaian konflik agraria yang adil, transparansi perizinan, dan partisipasi publik dalam perencanaan. Perlindungan hukum bagi investor perlu dioptimalkan melalui sinkronisasi regulasi antara PP No. 40/2021 dan peraturan daerah, penguatan kewenangan Administrator KEK, serta pembentukan mekanisme legal audit berkala lintas sektor.
Tanggung Gugat Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Rusaknya Barang Di Angkut Hardianti, Baiq Rizky Aulia; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.2996

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengangkutan terhadap barang bagasi dalam pengangkutan udara, mengetahui tanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang di angkut dalam angkutan udara. Jenis penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa (1) hubungan antara pengangkut angkutan udara dengan penumpang terhadap barang bagasi yang rusak dalam pengangkutan angkutan udara terletak pada perjanjian penitipan barang bagasi, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban pengangkut angkutan udara dan penumpang. (2) pengangkut angkutan udara bertanggung gugat terhadap kerugian penumpang akibat rusaknya barang yang di angkut dalam pengangkutan udara Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Pesanan Melalui Marketplace Dwi Putra, Muhammad Septian; Mulyana, Septira Putri
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3741

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak yang melakukan jual beli dengan marketplace dan akibat hukum apabila hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha apabila terjadi kesalahan dalam penerimaan barang yang tidak sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha merupakan perjanjian jual beli, hubungan hukum pelaku usaha dengan marketplace merupakan perjanjian kerjasama kemitraan dan hubungan hukum konsumen dengan marketplace merupakan hubungan perantara, dan dari adanya hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum apabila hak-hak daripada konsumen itu tidak dipenuhi, dimana adanya ketidaksesuaian barang yang dijanjikan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan pada marketplace dapat dikatakan bahwasannya pelaku usaha tersebut lalai dalam memenuhi perjanjiannya maka dari itu termasuk ke dalam kategori wanprestasi. Namun, secara hukum permasalahan tersebut tidak hanya selesai pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada marketplace saja, dalam hal ini konsumen dapat menuntut ganti kerugian secara perdata dan pidana atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika dalam hal ini hak-hak konsumen tersebut tidak terpenuhi.
Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha Atas Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Di Provinsi Bali Wulandari, Anggi Yudistia; Mulyana, Septira Putri; Harminsyah, Agus
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.6725

Abstract

Dalam Pasal 27 UUDNRI 1945 menegaskan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan lebih lanjut pada pasal 28 D ayat (2) UUDNRI 1945 mengatur mengenai hak asasi warga negara untuk bekerja serta mendapatkan perIakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebanyak 10 Badan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2024 belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebanyak 118 Badan Usaha di Provinsi Bali belum patuh untuk membayarkan iuran Pekerjanya kepada BPJS Kesehatan akibatnya pekerja belum memiliki akses dalam mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan belum meratanya perlindungan jaminan Kesehatan nasional bagi seluruh masyarakat khususnya pekerja. Berbagai polemik ditimbulkan akibat ketidakpastian terkait penjaminan kesehatan bagi pekerja. Penelitian ini bersifat normative. Kebijakan terkait penjaminan jaminan Kesehatan nasional kepada pekerja belum memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja karena di lapangan masih ada Badang Usaha yang belum patuh terkait pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerjanya. Dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak agar pekerja mendapatkan haknya karena penegakan kepatuhan dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja tidak terlepas dari penegak hukumnya
Development of Learning Videos for State Administration Law Courses as a Hybrid Learning Solution at FHISIP University of Mataram Evangelista, Beverly; Daulay, R. Fahmi Natigor; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9682

Abstract

Digital transformation in higher education requires learning innovations that are adaptive to the characteristics of the millennial generation, especially in complex courses such as State Administration Law (HAN). At FHISIP University of Mataram, conventional lecture methods still dominate, causing boredom and low understanding of students to abstract concepts such as the principle of legality and discretion of public officials. Responding to these challenges, this service project developed VIP-HAN (Innovative Video of Learning Law of State Administration) as an interactive and easily accessible technology-based learning media. The implementation method consists of six stages: consultation with mentors, coordination with the Head of the Constitutional Law Section, collection of materials, video production using CapCut and Canva applications, socialization in class, and evaluation through Google Form questionnaires. The video material is compiled based on RPS and academic literature, with a storytelling approach and infographic animation to make it easier to understand. The evaluation showed that 85% of students found it helpful to understand abstract concepts, and 78% of lecturers appreciated the efficiency of teaching time. The discussion included technical challenges, adaptive strategies, and cross-disciplinary collaboration in content development. The project also sparked further innovations in the faculty environment, such as the development of podcasts and digital simulations by other study programs. In conclusion, VIP-HAN has proven to be effective as a hybrid learning solution that supports the digitization of legal education. Institutional support and strengthening of lecturer capacity are the key to the sustainability of this innovation in the future.
Effectiveness of Regulation and Law Enforcement against Illegal Investment Organizers Post-P2SK Law Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 4 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i4.9740

Abstract

Illegal investments in Indonesia cause substantial public losses and threaten financial system stability. This study analyzes legal threats against illegal investment operators and evaluates the effectiveness of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (P2SK Law) in protecting the public. Using a normative legal method with statute and conceptual approaches, the study examines legislation, legal literature, and official publications from the Financial Services Authority (OJK). Findings show that the P2SK Law explicitly prohibits unauthorized fundraising (Article 237) and imposes strict sanctions, including 5-10 years imprisonment and fines up to IDR 1 trillion (Article 305). OJK Regulations 22/2023 and 14/2024 strengthen preventive and enforcement mechanisms through integrated supervision and Satgas PASTI. The study concludes that P2SK significantly enhances legal protection and deterrence against illegal investments. Strengthening financial literacy, optimizing Satgas PASTI, and consistent law enforcement are essential for effective public protection and sustainable financial stability.
Konstribusi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Agenda Pembangunan Rendah Karbon Indonesia Raodah, Putri; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1270

Abstract

Visi Indonesia Emas 2025 menjadikan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dijadikan arus utama pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan. Kontribusi sektor swasta adalah faktor yang diperhitungkan. Tujuan penelitian adalah mengkaji kontribusi TJSL PT dalam agenda PRK di Indonesia. Kontribusi ini mengacu pada E NCD Indonesia 2022 dan RPJPN 2025-2045, pada sektor Kelautan dan Transportasi ditegaskan CSR/TJSL sebagai strategi pendanaan berupa penggalangan hibah, kategori pendanaan pendukunh (co-bebefit) bukan pendanaan pendanaan utama dalam strategi pendanaan PRK. PRK mengupayakan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema pendanaan Public-Privat-Partnership (PPP/Kemitraan Pemerintah-Swasta. PPP adalah prioritas strategi aspek pendanaan sumber Dana Kreatif (Non-Tradisional) untuk sektor kritikal atau prioritas mitigasi emisi yaitu Sektor energi dan sektor kehutanan. Skema PPP belum bisa dipastikan apakah Dana TJSL PT termasuk yang diperhitungkan sebagai sumber pendanaan untuk PRK. Penguatan substansi regulasi dan implementasi TJSL adalah sisi krusial dalam kontirubusi TJSL terhadap PRK di Indonesia.
Teknologi diujung Jari, Bahaya dibaliknya: Sosialisasi Hukum tentang Judi Online bagi Masyarakat Desa Taufik, Zahratul'ain; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1229

Abstract

The development of digital technology has brought tremendous convenience to various aspects of human life, ranging from work and education to lifestyle transformation. However, this advancement also opens opportunities for the misuse of technology, one of which is the rising phenomenon of online gambling that has become increasingly prevalent and difficult to control. This issue not only affects urban communities but has also spread to rural areas, including housewives and adolescents, who are particularly vulnerable to the negative impacts of the internet. This community service activity aimed to increase the legal awareness of the residents of Korleko Selatan Village regarding the dangers of online gambling from legal, social, and psychological perspectives. The method used was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in socialization sessions, discussions, and question-and-answer activities. The results showed an improvement in participants’ legal understanding and digital awareness concerning the impacts and legal consequences of online gambling. Moreover, this activity fostered a stronger community commitment to using technology wisely and avoiding illegal activities in the digital space.
Kepastian Hukum Dan Efektivitas Fasilitas Investasi Dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi Antara Indonesia Dan Vietnam Mulyana, Septira Putri; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.296

Abstract

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.
Legal Protection of Wife's Inheritance Rights in Polygamous Marriages Not Recorded: an Analysis of Islamic Legal Perspectives Natigor Daulay, R. Fahmi; Mulyana, Septira Putri
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10339

Abstract

Unregistered polygamous marriages pose serious problems related to the protection of wives' inheritance rights in Indonesia. This study aims to analyze the protection of wives' inheritance rights in unregistered polygamous marriages according to Islamic law and the implementation of the principle of justice in that context. The research method used is normative juridical with a library approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through legal interpretation, descriptive-analytical analysis, comparative, and maqashid sharia. The results of the study indicate that from an Islamic legal perspective, wives in unregistered polygamous marriages still have the same inheritance rights as regulated in the Qur'an, Surah An-Nisa, verse 12 and the Compilation of Islamic Law Article 180, namely 1/4 if the husband leaves no children and 1/8 if the husband leaves children, which are divided equally among all wives. However, in the practice of positive law in Indonesia, unregistered marriages face legal obstacles that cause wives' inheritance rights to not be optimally protected. The implementation of the principle of justice faces challenges in the form of legal dualism between religious legitimacy and state recognition, unequal access to legal protection, and minimal public understanding of wives' inheritance rights. From the perspective of maqashid sharia, this lack of legal protection violates the principles of hifdz al-nasl (protection of offspring) and hifdz al-mal (protection of property). This study recommends five strategies to achieve justice: facilitating access to marriage itsbat, increasing legal socialization, strengthening judges' judicial ijtihad, integrating maqashid sharia into legislation, and developing alternative mechanisms for resolving inheritance disputes.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Anugerahayu, Ayang Afira Ashady, Suheflihusnaini Atika Zahra Nirmala Beverly Evangelista Dwi Putra, Muhammad Septian Hardianti, Baiq Rizky Aulia Harminsyah, Agus Ika Yuliana Susilawati Lalu Achmad Fathoni Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Rahmania, Nunung Raodah, Putri Ristanti, Yuni Septira Putri Setiawan, Muhammad Rifaldi Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratul’ain Wardani, Nizia Kusuma Wulandari, Anggi Yudistia