Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Desa Karang Sentosa korin Rahmi; Dewi Noor Azijah; Hanny Purnamasari
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 7 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.7.1.44-55.2022

Abstract

This study aims to analyze the application of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in preventing the occurrence of criminal acts of corruption in Karang Sentosa Village, Karang Bahagia District, Bekasi Regency, West Java Province. This study uses a descriptive qualitative approach by collecting data using interviews and observations. The results showed that the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) brought quite good changes to the Karang Sentosa Village government by facilitating accurate accountability reporting by producing transparent and accountable financial reports, so as to prevent corruption by the Village Head. and other village officials.
Kualitas Pelayanan Vaksinasi Covid – 19 Terhadap Kepuasan Masyarakat Umum di DKI Jakarta Cindy Emileni M; Maulana Rifai; Dewi Noor Azijah
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 21 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.45 KB) | DOI: 10.5281/zenodo.7302364

Abstract

The implementation of the covid-19 vaccination is the right step taken by the government to break the ropes of the spread of the corona virus in Indonesia, especially in areas with high cases of COVID-19 spread, therefore a maximum quality of service is needed in accordance with the standards that have been set to obtain community satisfaction so that The dose of Covid-19 vaccination is increasing. This study uses a survey method with a quantitative approach. The research target is the general public in DKI Jakarta, with a sample of 100 people. The data analysis used is validity, reliability, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study have resulted in a significant influence between service quality and community satisfaction with results of 0.000 < 0.05, especially in the provision of covid-19 vaccination to the general public in DKI Jakarta. The correlation coefficient test is 0.757 strong and the determination test is 0.574 which shows the effect between variables is 57.4%. The influence of service quality on community satisfaction is positive or in the same direction so that the higher the quality of service, the higher the community satisfaction.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KUTAWALUYA KABUPATEN KARAWANG MELALUI KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE Mohammad Hafizh Waliyyudin; Evi Priyanti; Dewi Noor Azijah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1737-1743

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Dampak kemiskinan tidak hanya berkutat pada sektor kesehatan atau menyerang pada keburukan individu manusia melainkan juga kelompok sosial yang cakupannya besar dan luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini mempunyai alasan bahwa permasalahan yang diteliti oleh penulis sangat kompleks. Ketidaksesuaian antara das sollen (potensi alam dan industri yang melimpah) dengan das sein (kemiskinan ekstrim) yang terjadi di Kabupaten Karawang, menjadikan pemerintah untuk mampu melahirkan solusi yang inovatif guna menanggulangi permasalahan kemiskinan ekstrim yang menyebar di beberapa desa di Kabupaten Karawang. Penelitian ini didasari oleh skema Collaborative Governace dalam penanggulangan ekstrim kemiskinan di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang.
Implementasi Big Data Dalam Program Digitalisasi Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Karawang Hikmah Nuraeni; Shella Aprilianingsih; Dewi Noor Azijah
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 11 No 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v12i1.921

Abstract

Pemerintah telah menginisiasi Mall Pelayanan Publik sebagai inovasi dengan misi mengutamakan kepentingan publik, memfasilitasi urusan publik, dan mewujudkan kepuasan publik. Salah satu layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karawang adalah pendaftaran antrian secara online melalui website MPP Kabupaten Karawang, yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan nomor antrian layanan yang dituju tanpa harus mengantri panjang di MPP Kabupaten Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana program digitalisasi antrian online melalui website MPP Kabupaten Karawang digunakan. Peneliti menggunakan teori dari T.B. Smith dalam penelitian ini, dan metode yang digunakan adalah kualitatif bersifat naratif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
Perbandingan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dan Vietnam Yulia Eka Wulandari; Windy Annisa; Gun Gun Gumilar; Dewi Noor Azijah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.356-361

Abstract

Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan terkait krisis pangan yang dapat menjadi ancaman di masa pandemi Covid-19. Berbagai negara berupaya mengambil tindakan secara tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan termasuk negara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Vietnam selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode komparatif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun Vietnam memiliki perbedaan dalam menyikapi hal tersebut karena diakibatkan oleh perbedaan sistem pemerintahan serta situasi yang terjadi pada masing-masing negara.Pemerintah Indonesia merumuskan beberapa kebijakan baru untuk mencegah krisis pangan yaitu dengan menjaga stabilitas harga pangan, mendukung petani kecil, meningkatkan produksi tanaman pangan dan membangun food estate. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya perbedaan proses perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PENGGEMUKAN KAMBING DI DESA PURWASARI KECAMATAN PURWASARI KABUPATEN KARAWANG Dipha Rizka Humaira; Sopyan Resmana; Dewi Noor Azijah; Evi Priyanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18335

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Akan tetapi, ada permasalahan yang dihadapkan masyarakat dalam hal ini yaitu, kurangnya sosialisasi pemerintah desa sehingga minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Purwasari. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data dianalisis melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Tahap seleksi lokasi, pemerintah desa sudah baik dalam proses pemilihan telah melalui tiga tahapan yaitu melalui bidang usaha bumdes, melalui musyawarah khusus internal desa, dan musyawarah khusus. Tahap sosialisasi, pemerintah desa kurang optimal karena sebagian masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa purwasari. Tahap proses pemberdayaan, pemerintah desa cukup optimal karena pemerintah berkolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana berupa posyandu, balai musyawarah ataupun Gedung serbaguna. Tahap pemandirian, pemerintah desa sudah baik karena membina masyarakatnya untuk mengembangkan kembali dan menyalurkan hasil dari pemberdayaan tersebut melalui perusahaan.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG Pika Aulia Wati; Hanny Purnamasari; Dewi Noor Azijah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17437

Abstract

Artikel Jurnal penelitian ini mendeskripsikan tentang efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni. Permasalahan yang ada secara umum dalam penelitian ini adalah permasalahan ketidak tepatan sasaran dalam penerima program bantuan Rutilahu ini. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung wawancara,. Berdasarkan penelitian ini dapat diperoleh hasil penelitian menunjukan bahwa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Telukjambe sudah efektif dalam pelaksanaannya, baik dari sasaran program yang sudah tepat, sosialisasi program yang terlaksana, tujuan program yang tercapai dan pemantauan program yang dilakukan. Namun, masih adanya misscomunication dalam hal pemantauan dimana pihak ketiga tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa.
Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sdn 01 Sindangsari Kecamatam Kutawaluya Kabupaten Karawang Haura Atthahara; Mochamad Faizal Rizki; Dewi Noor Azijah
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 5 No. 2 (2024): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v5i2.4431

Abstract

Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan kriminal yang bisa menimpa kepada siapapun termasuk kepada anak. Meskipun di SDN 01 Sindangsari belum pernah terjadi tindak kekerasan seksual pada anak, namun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Edukasi serta pencegahan kekerasan seksual pada anak di SDN 01 Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Kegiatan ini diinisiasi oleh tim Dosen serta tim Mahasiswa KKN Desa Sindangsari Universitas Singaperbangsa Karawang. Metode kegiatan ini adalah berbentuk ceramah dengan diselingi games untuk mencairkan suasana. serta Peserta dari kegiatan ini diantaranya siswa kelas 5 dan 6 sejumlah 60 siswa. Lewat kegiatan ini maasiswa dikenalkan beberapa tantangan dalam pergaulan di tengah siswa diantaranya bullying, pornografi dan kekerasan seksual. Siswa dibekali dengan beberapa cara untuk menghindari menjadi korban ataupun pelaku dari aktivitas buruk tersebut khususnya kekerasan seksual pada anak. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu siswa mampu mengetahui apa itu kekerasan seksual, batasan tubuh mana yang boleh dipegang atau diperlihatkan kepada orang lain serta siswa mengetahui apabila mereka mendapati perlakuan kekerasan sesksual tindakan apa yang harus mereka lakukan.
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PEMERINTAHAN DAERAH Azijah, Dewi Noor
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.568 KB)

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Adanya Peraturan Presiden ini ialah sebagai respon terhadap kondisi pengadaan barang/jasa pemerintah yang memerlukan inovasi dalam pelaksanaannya, yakni dengan cara pemanfaatan teknologi informasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Analisis dampak dilakukan dengan menyelidiki persepsi para pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap prinsip-prinsip yang ada dalam pengadaan barang/jasa secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, observasi langsung, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya baik idari sisi pengusaha sebagai klien maupun pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e- catalogue. The Presidential Regulation No. 4 of 2015 concerning of Government Goods/Services Procurement has superseded the previous regulation of Presidential Regulation No. 54 of 2010. The existence of this Presidential Regulation is in response to the condition of procurement of goods / services of government that require innovation in the implementation, by using information technology . This study aims to analyze the impact of the implementation of Presidential Regulation No. 4 of 2015. Impact analysis is done by investigating the perceptions of the parties involved in the procurement process of goods / services in Tasikmalaya Regent against the principles exiting the procurement of goods / services policy. This research uses a post-positivist approach with qualitative descriptive method through literature study, direct observation, and in-depth interviews with related parties that play a role in the procurement of goods / services in Tasikmalaya regency either from the side of employers as clients and government as stakeholders who have authority in the procurement of goods / services. This research identify that Presidential Regulation No. 4 of 2015 based on the principles of procurement of government goods / services has a various impact for clients and stakeholders in the implementation of electronic procurement of goods / services by consisting of e-Tendering and e-Purchasing with Utilizing e-catalogue system. Keywords: e-Tendering, e-Purchasing, e-catalogue, Tasikmalaya Regional Government.
Government Response in Addressing Social Issues through Direct Engagement: Best Practices from Singapore Simbolon, Claudia Herlina Putri Sanda Nauli; Azijah, Dewi Noor; Aryani, Lina
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i2.4015

Abstract

This research aims to provide important guidance for the Indonesian Government in responding to pressing social issues. With a primary focus on delineating the level of responsiveness exhibited by the Singapore Government towards such issues, this research utilizes a methodological framework that includes qualitative content analysis and a critical discourse approach. This approach is crucial in understanding the nuanced aspects of responsiveness. The results of this study confirm that the Singapore Government demonstrates a high level of responsiveness, characterized by transparency and a relaxed approach to community engagement, a very important component in addressing social issues. This research provides invaluable insights for the GoI and catalyzes it to formulate more productive strategies to address social challenges. The implications of these findings resonate across the socio-political landscape, strengthening the interaction between government and society. This, in turn, paves the way for the implementation of policies that are inherently more inclusive, ultimately leading to improved quality of life.