Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Kesadaran hukum anak usia rentan terhadap bahaya narkotika di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Imawanto, Imawanto; Supryadi, Ady; Yuliani, Tin; Yamin, Bahri; Aminwara, Rena; Ariani, Zaenafi; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Mantika, Aesthetica Fiorini; Oktaviani, Nur
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 8, No 4 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v8i4.27758

Abstract

Abstrak Peredaran narkotika di Indonesia sudah mencapai tahap darurat yang sangat mengkhawatirkan. Kejahatan tindak pidana narkotika, sangat wajar dalam hukum pidana sebut menjadi salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa. Korban peredaran narkotika tidak memandang usia, dari usia dewasa, remaja, dan anak-anak. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional melalui hasil survey nasional prevalensi penyalahguna narkotika tahun 2023, menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73 % atau setara  dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun, yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok usia 15-24 tahun. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini, memberikan penyuluhan hukum serta edukasi terhadap anak-anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, terhadap bahanyanya penyalahgunaan narkotika. Panti Asuhan Muhammadiyah adalah lembaga sosial yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Saat ini, panti memiliki total 39 anak asuh dari jenjang SD, SMP, sampai SMA, dan 24 lansia dalam program home care. Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak  anak jenjang SD-SMP.  Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan menyampaikan materi secara visualisasi, interaktif, serta pemilihan bahasa serderhana, agar mudah dipahami oleh anak-anak perserta. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan, saat penyampaian materi, anak-anak sangat antusias mendengarkan pemaparan materi, serta merespon dengan pengajuan pertanyaan dari 7 (tujuh) anak. Selanjutnya para pemateri kembali melakukan evaluasi dengan memberikan kuis kepada para perserta. Kata kunci: narkotika; usia rentan; anak; penyalahgunaan Abstract The circulation of narcotics in Indonesia has reached a very worrying emergency stage. Narcotics crime is very normal in criminal law to be called an extra ordinary crime. Victims of narcotics trafficking regardless of age, from adults, teenagers and children. Based on data from the National Narcotics Agency through the results of a national prevalence survey narcotics abusers in 2023, shows a prevalence rate of 1.73% or the equivalent of 3.3 million Indonesians aged 15-64 years, which shows a significant increase in narcotics abuse among the 15-24 year age group This service provides legal counseling and education to the children of the Mataram Muhammadiyah Orphanage, regarding the dangers of narcotics abuse. The Muhammadiyah Orphanage is a social institution founded by Muhammadiyah to provide protection, education and care for orphaned children and underprivileged families. Currently, the orphanage has a total of 39 foster children from elementary, middle and high school levels, and 24 elderly people in the home care program. The participants involved in this activity were as many as elementary-middle school level children.  The method used is legal outreach and counseling, by presenting material in a visual, interactive manner, and choosing simple language, so that it is easy for the participating children to understand. Next was a discussion and question and answer session. The results of the activity showed that when the material was delivered, the children were very enthusiastic about listening to the material presentation, and responded by asking questions from 7 (seven) children. Next, the presenters carried out another evaluation by giving a quiz to the participants. Keywords: narcotics; vulnerable age; child; abuser
SOSIALISASI AWIG-AWIG DESA SESAIT KEC. KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Sarudi, Sarudi; Supryadi, Ady
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sesait adalah perkampungan tua, yang dulunya adalah merupakan bagian atau dusun dari Bayan. Menurut masyarakat setempat, Penamaan desa Sesait itu sebenamnya berasal dari kata Si Sayid. Sesungguhnya Sesait berasal dari kata Si-Sayid, adalah nama seorang ulama yang datang ke tempat ini dengan misi mensiarkan agama Islam. Sejak saat itu pengetahuan masyarakat Wet Sesait tentang ajaran agama Islam terus berkembang,  sebagai tempat melakukan si’ar agama Islam Si-Sayid dan masyarakat Wet Sesait telah membuat Bale yang disebut dengan nama Bale Kampu dan sebuah bangunan masjid sebagai tempat melakukan ibadah yang sampai saat ini masih tetap dijaga kelestariannya. Setelah Si-Sayid meninggal namanya masih dikenang sehinga nama Si-Sayid dijadikan nama kampung Si-Sayid dan sampai sekarang dikenal dengan sebutan Sesait.Masyarakat Desa Sesait terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang yang berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini tergambar dalarn logo Desa Sesait yaitu "Merenten" yang berarti barsaudara, siapa saja dan dari manapun asalnya jika sudah menjadi masyarakat Desa Sesait maka Ia bersaudara dengan yang lainnya. Suku masyarakat Desa Sesait adalah Suku Sasak, dengan agama yang dianut sebagian besar masyarakat Desa Sesait saat adalah agama Islam.Tradisi yang berkembang di masyarakat Wet Sesait adalah tradisi yang juga berkembang luas di masyarakat adat Sasak secara umum. Tradisi-tradisi yang sampai sekarang ini yang masih berkembang dalam masyarakat Wet Sesait adalah, Sorong Serah (upacara  pernikahan),  Nyiwak (Selamatan  hari ke 9 orang meninggal Dunia), Gawe Sunat (Upacara Hitanan), Meroah (Selamatan), Ngurisang (Upacara cukur rambut  bayi baru lahir), Buang Au (Upacara selamatan Bayi barulahir), Maulid Adat (Upcara peringatan Maulid Nabi Muhammmad SAW), Aji Makem (Upacara Ziarah ke makam Bayan).
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM BENTUK DISKUSI DENGAN THEMA EKSISTENSI PENDIDIKAN DI DALAM DUNIA PEKERJAAN Yamin, Bahri; Supryadi, Ady; Octaviani, Nur
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 2 (2025): JULI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Fokus Group Discusion (FGD) dengan tema "Eksistensi Pendidikan di dalam Dunia Pekerjaan". Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Pelajar dan Mahasiswa NTT yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Komodo Boleng Mataram (IMPKBM), yang sudah masuk dalam kategori angkatan kerja, agar memahami bahwa pentingnya pendidikan formal maupun non-formal dalam mendukung kompetensi, daya saing, dan keberlangsungan karier di dunia kerja ketika sudah menjadi sarjana dengan harapan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dalam Fokus Group Discusion (FGD ini, para peserta diberikan ruang untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber dan menanggapi balik atas jawaban dari anrasumber. Selain itu diantara para peserta Fokus Group Discusion (FGD diberikan ruang untuk saling bertukar pendapat guna untuk mendapatkan pemahaman baru dari para narasumber dari akademisi Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukan bahwa pendidikan formal sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan khususnya apabila kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan jika mempunyai golongan kepangkatan yang lebih tinggi atau dalam bahasa lain untuk meningkatkan jabatan karir. Selain pendidikan yang cukup tinggi diasumsikan berperan sangat penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam pembentukan sikap profesional, etika kerja, dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Maka kita perlu mempelajari skil kewirausahaan agara dapat menciptakan lapang kerja sendiri. Rekomendasi kegiatan ini adalah kami mengajak para calon sarjana khususnya calon sarjana dari NTT yang tergabung dalam paguyuban Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Komodo Boleng Mataram (IMPKBM) yang menempuh pendidikan perkuliahan di Kota Mataram agar ikut pelatihan-pelatihan kewirausahaan dengan tujuan agar mempunyai skill yang cukup ketika pulang kampung dan dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA’ TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Yuliani, Tin; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini; Ariani, Zaenafi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.94

Abstract

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.
Pengaturan Kewenangan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Maritim Negara Supryadi, Ady; Aminwara, Rena
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 01 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i01.14

Abstract

Background: Indonesia's strategic position as the world's maritime axis underscores its identity as an archipelagic and maritime nation, serving as a central point in the global supply chain. This positioning, however, exposes Indonesia to various threats and disruptions that can impact maritime security. In response, the government has tried to address these challenges by formulating legal frameworks to enhance the country's maritime security. Despite the development of numerous regulations applicable at sea, these laws remain largely sectoral, resulting in disharmony and overlapping authorities within maritime security. Objective: This study aims to analyze the inconsistencies and overlaps in regulations and authorities governing Indonesia's maritime security due to the existence of sectoral legal products. Additionally, it recommends a comprehensive legal framework to facilitate effective maritime law enforcement. Method: The research employs normative legal research methodologies, utilising legislative and conceptual approaches, with data analysis conducted through descriptive qualitative methods. Results: The current regulatory authority for managing and securing Indonesia's maritime territory remains fragmented, leading to overlaps in implementation. Conclusion and Recommendation: The primary recommendation is for the government, in collaboration with the DPR, to promptly harmonize existing laws and regulations related to maritime affairs. Moreover, the mechanisms for law enforcement should be clearly and firmly established within these regulations to promote order and efficacy in maritime law enforcement.
Hukum Profetik dalam Praktik Ketatanegaraan dan Penegakan Hukum Supryadi, Ady; Yuliani, Tin; Prima Dewi, Anies; Nasri, Nasri; Sarudi, Sarudi; Titawati, Titin
Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan Vol. 1 No. 02 (2025): Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
Publisher : Yayasan Pendidikan Kardin Assidiq

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63868/jihk.v1i02.47

Abstract

Introduction: Prophetic law is a legal framework grounded in prophetic values, specifically humanisation (amar ma'ruf), liberation (nahi munkar), and transcendence (tu'minuna billah). Its main aim is to achieve substantive justice and enhance the welfare of the people. Objective: This article seeks to examine and analyse the implementation of prophetic law within state administration and law enforcement practices in Indonesia. Method: The research employs a normative legal research method, using philosophical, conceptual, and regulatory approaches. Results: The findings indicate that, normatively, the values of prophetic law are reflected in the constitutional principles outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. These principles particularly emphasise the guarantee of human rights, the pursuit of social justice, and the protection of the populace. However, in practice, implementing these values faces several challenges. These include the predominance of a legal positivist approach, the weak moral compass of law enforcement officials, and the insufficient integration of transcendental values in the formulation and implementation of laws. Conclusions and Recommendations: The conclusions emphasise the necessity of enhancing the practice of law by reformulating national legal policies to better align with prophetic values.