Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Media Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary MILRev: Metro Islamic Law Review
Nazah, Farida Nurun
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Nazah, Farida Nurun; Renanta, Yunesia Amelia; Ramadan, Aesa Rizki; Arkananta, Rakha Purwa; Anggraini, Naswa Fiolla; Agustina, Winda; Wijaya, Friska Nova; Sahputra, Dedi; Salsabil, Aida Hanan Putri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12227

Abstract

Environmental licensing violations have become a significant factor accelerating ecosystem degradation in Indonesia. Licensing instruments, which are supposed to function as preventive and controlling tools, are often neglected by both business actors and local governments. This research aims to analyze law enforcement against environmental licensing violations based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, while also examining its effectiveness, challenges, and potential improvements. This study employs a normative juridical research type with a statutory and case study approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and documentation. Data analysis was carried out qualitatively by interpreting applicable legal norms and comparing them with law enforcement practices in the field. Data validity was ensured through source triangulation, combining statutory provisions, legal doctrines, and empirical findings from relevant case studies. The findings reveal that licensing violations generally include neglect of Environmental Impact Assessment (Amdal), environmental permits, and business activities conducted without UKL-UPL documents. Law enforcement measures cover administrative, criminal, and civil instruments, yet their implementation remains ineffective due to weak supervision, the lack of deterrent sanctions, and conflicts of interest among stakeholders. This study concludes that law enforcement on licensing violations has not been optimal and requires strengthening in regulatory frameworks, institutional capacity, and public participation. Strengthening inter-agency coordination, enforcing strict sanctions without discrimination, and encouraging community involvement are deemed essential to enhance compliance and improve environmental governance in Indonesia.
Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI (Studi Putusan Nomor 144/Pdt/2021/Pt.Dps): Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Result of Nominee Agreements with Indonesian Citizens (Study of Decision Number 144/Pdt/2021/Pt.Dps) Agustina, Ajeng Ana; Nazah, Farida Nurun
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1023

Abstract

Penggunaan nama pinjaman oleh warga negara asing (WNA) untuk memperoleh kepemilikan tanah di Indonesia dikenal sebagai praktik nominee agreement. Praktik ini kerap dianggap sebagai strategi untuk menghindari pembatasan hukum yang melarang WNA memiliki tanah dengan status hak milik. Keabsahan hukum dari perjanjian semacam ini menimbulkan perdebatan, terlebih dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS yang turut ditelaah pada penelitian ini, termasuk konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah kasus konkret serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis permasalahan, digunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa perjanjian nominee tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang secara tegas membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Selain itu, perjanjian semacam ini mengandung unsur penyimpangan tujuan yang menunjukkan adanya niat tidak baik dari para pihak. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah, dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Dengan demikian, perjanjian nominee dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Pembagian Harta Gono Gini Dari Hasil Royalti Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024) Widiawati, Widiawati; Nazah, Farida Nurun; Fitria, Annisa; Khantika, I Made
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.284

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court Justices in Decision Number 479 K/Ag/2024 concerning the division of song copyright royalties as part of community property after divorce, viewed from the perspective of distributive justice. The background of this research arises from a new legal phenomenon in Indonesia, in which royalties derived from intellectual property—previously considered purely immaterial rights—have begun to be recognized as part of joint marital assets  in family law disputes. The research adopts a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on an in-depth examination of judicial reasoning and relevant legal instruments governing copyright, marriage, and Islamic family law. The findings reveal that Supreme Court Decision No. 479 K/Ag/2024 serves as a significant precedent in the Indonesian legal system, marking the first recognition of song royalties as divisible community property between spouses following divorce. The judgment not only reaffirms the protection of the creator’s economic rights but also expands the concept of justice in family law through the application of Aristotelian distributive justice, whereby division is made according to the proportional contribution and involvement of each party in the creation of the work. A normative and philosophical analysis of the decision indicates that substantive justice prevails over formal justice, taking into account the continuous nature of royalty income as a dynamic asset. Consequently, this study contributes to the development of intellectual property and Islamic family law in Indonesia, particularly in integrating the principles of distributive justice into the jurisprudence of religious courts. Keywords: Royalty, Community Property, Copyright, Distributive Justice. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 mengenai pembagian royalti hak cipta lagu sebagai bagian dari harta gono gini pasca perceraian, ditinjau dari perspektif keadilan distributif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena hukum baru di Indonesia, di mana royalti hak cipta yang bersifat immateriil mulai diakui sebagai bagian dari harta bersama (community property) dalam sengketa perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, berfokus pada analisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, perkawinan, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 479 K/Ag/2024 menjadi preseden penting dalam sistem hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya royalti lagu dinyatakan sebagai harta bersama yang dapat dibagi secara proporsional antara suami dan istri setelah perceraian. Putusan ini tidak hanya menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi juga memperluas makna keadilan dalam hukum keluarga melalui penerapan prinsip keadilan distributif Aristoteles, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi dan proporsi keterlibatan masing-masing pihak dalam penciptaan karya. Analisis normatif dan filosofis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada keadilan formal, dengan mempertimbangkan nilai manfaat berkelanjutan (continuous income) dari royalti sebagai aset dinamis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan nilai keadilan distributif dalam praktik peradilan agama. Kata Kunci : Royalti, Harta Gono Gini, Hak Cipta Lagu, Keadilan Distributif
Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta Sibarani, Paulus Ramotan; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Fitria, Annisa; Nazah, Farida Nurun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1204

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.
Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice Farida Nurun Nazah; Restia Gustiana; Tobibatus Saadah; Ahmad Suryadi
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.10790

Abstract

Child custody disputes (ḥaḍānah) after divorce are a key issue in discussions of gender justice in Islamic family law, especially in Muslim-majority countries, including Indonesia. In this context, this study examines sixteen child custody decisions issued by religious courts in the Banten region, examining how the principles of maqāṣid al-sharī‘ah are applied in legal deliberations and the extent to which these decisions reflect the principles of gender justice and the best interests of the child. Using an integrated socio-legal approach and content analysis, this study examines the construction of legal reasoning from the decisions' content and the surrounding social context. Research findings indicate a shift in the legal reasoning of some judges towards a more substantive and contextual approach, taking into account the emotional, psychological, and social dimensions of children within the framework of hifẓ an-nafs and hifẓ annNasl. However, gender bias remains, including a tendency to place a higher burden of proof on mothers than fathers, and the influence of economic factors, which often outweigh the emotional well-being of the child. This study highlights the essence of incorporating the maqāṣid al-sharīʻah paradigm into judicial practice to ensure fair, responsive, and child-centered decisions. In addition to making a conceptual contribution to the reform of Islamic family law grounded in maqāṣid values, this study also recommends applying more appropriate jurisprudential guidelines to judges in adjudicating haḍānah cases, thereby consistently upholding the principles of substantive justice and gender equality.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agustina, Ajeng Ana Ahmad Suryadi, Ahmad Ahmad, Dwi Nur Fauziah Akbar, Sachrial Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anggraini, Naswa Fiolla Anna Triningsih Annisa Fitria Aristi, Farra Amalia Arkananta, Rakha Purwa Astutik, Eka Ayu Astri Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Daryono, Guntur Dedi Sahputra Dwi Nur Fauziah Ahmad Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih Husnia Husnia I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Irmanjaya Thaher Khantika, I Made Lelono, Gatot Menwih, Menwih Nilasari, Nur Apisha Nurhayani nurhayani Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Ramadan, Aesa Rizki Renanta, Yunesia Amelia Restia Gustiana Rizqi, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Saiful Bahri Salsabil, Aida Hanan Putri Sembiring, Malemna Sura Anabertha Sibarani, Paulus Ramotan Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Tobibatus Saadah Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Widiawati Widiawati, Widiawati Wijaya, Friska Nova Winda Agustina Zulfikar Judge