Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Media Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara MILRev: Metro Islamic Law Review
Nazah, Farida Nurun
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Nazah, Farida Nurun; Renanta, Yunesia Amelia; Ramadan, Aesa Rizki; Arkananta, Rakha Purwa; Anggraini, Naswa Fiolla; Agustina, Winda; Wijaya, Friska Nova; Sahputra, Dedi; Salsabil, Aida Hanan Putri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12227

Abstract

Environmental licensing violations have become a significant factor accelerating ecosystem degradation in Indonesia. Licensing instruments, which are supposed to function as preventive and controlling tools, are often neglected by both business actors and local governments. This research aims to analyze law enforcement against environmental licensing violations based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, while also examining its effectiveness, challenges, and potential improvements. This study employs a normative juridical research type with a statutory and case study approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and documentation. Data analysis was carried out qualitatively by interpreting applicable legal norms and comparing them with law enforcement practices in the field. Data validity was ensured through source triangulation, combining statutory provisions, legal doctrines, and empirical findings from relevant case studies. The findings reveal that licensing violations generally include neglect of Environmental Impact Assessment (Amdal), environmental permits, and business activities conducted without UKL-UPL documents. Law enforcement measures cover administrative, criminal, and civil instruments, yet their implementation remains ineffective due to weak supervision, the lack of deterrent sanctions, and conflicts of interest among stakeholders. This study concludes that law enforcement on licensing violations has not been optimal and requires strengthening in regulatory frameworks, institutional capacity, and public participation. Strengthening inter-agency coordination, enforcing strict sanctions without discrimination, and encouraging community involvement are deemed essential to enhance compliance and improve environmental governance in Indonesia.
Status Hukum Hak Kepemilikan Atas Tanah oleh WNA Akibat Perjanjian Nominee Dengan WNI (Studi Putusan Nomor 144/Pdt/2021/Pt.Dps): Legal Status of Land Ownership Rights by Foreign Nationals as a Result of Nominee Agreements with Indonesian Citizens (Study of Decision Number 144/Pdt/2021/Pt.Dps) Agustina, Ajeng Ana; Nazah, Farida Nurun
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i2.1023

Abstract

Penggunaan nama pinjaman oleh warga negara asing (WNA) untuk memperoleh kepemilikan tanah di Indonesia dikenal sebagai praktik nominee agreement. Praktik ini kerap dianggap sebagai strategi untuk menghindari pembatasan hukum yang melarang WNA memiliki tanah dengan status hak milik. Keabsahan hukum dari perjanjian semacam ini menimbulkan perdebatan, terlebih dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS yang turut ditelaah pada penelitian ini, termasuk konsekuensi dari kepemilikan tanah oleh WNA akibat perjanjian yang tidak sah. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah kasus konkret serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menganalisis permasalahan, digunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa perjanjian nominee tergolong sebagai bentuk pelanggaran hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) yang secara tegas membatasi hak milik tanah hanya bagi WNI. Selain itu, perjanjian semacam ini mengandung unsur penyimpangan tujuan yang menunjukkan adanya niat tidak baik dari para pihak. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah pembatalan hak atas tanah yang diperoleh secara tidak sah, dan pengembalian status tanah tersebut kepada negara. Dengan demikian, perjanjian nominee dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi unsur sahnya perjanjian, khususnya terkait dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Pembagian Harta Gono Gini Dari Hasil Royalti Hak Cipta Lagu Dalam Perspektif Keadilan Distributif (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024) Widiawati, Widiawati; Nazah, Farida Nurun; Fitria, Annisa; Khantika, I Made
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.284

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court Justices in Decision Number 479 K/Ag/2024 concerning the division of song copyright royalties as part of community property after divorce, viewed from the perspective of distributive justice. The background of this research arises from a new legal phenomenon in Indonesia, in which royalties derived from intellectual property—previously considered purely immaterial rights—have begun to be recognized as part of joint marital assets  in family law disputes. The research adopts a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on an in-depth examination of judicial reasoning and relevant legal instruments governing copyright, marriage, and Islamic family law. The findings reveal that Supreme Court Decision No. 479 K/Ag/2024 serves as a significant precedent in the Indonesian legal system, marking the first recognition of song royalties as divisible community property between spouses following divorce. The judgment not only reaffirms the protection of the creator’s economic rights but also expands the concept of justice in family law through the application of Aristotelian distributive justice, whereby division is made according to the proportional contribution and involvement of each party in the creation of the work. A normative and philosophical analysis of the decision indicates that substantive justice prevails over formal justice, taking into account the continuous nature of royalty income as a dynamic asset. Consequently, this study contributes to the development of intellectual property and Islamic family law in Indonesia, particularly in integrating the principles of distributive justice into the jurisprudence of religious courts. Keywords: Royalty, Community Property, Copyright, Distributive Justice. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Ag/2024 mengenai pembagian royalti hak cipta lagu sebagai bagian dari harta gono gini pasca perceraian, ditinjau dari perspektif keadilan distributif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena hukum baru di Indonesia, di mana royalti hak cipta yang bersifat immateriil mulai diakui sebagai bagian dari harta bersama (community property) dalam sengketa perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, berfokus pada analisis putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, perkawinan, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 479 K/Ag/2024 menjadi preseden penting dalam sistem hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya royalti lagu dinyatakan sebagai harta bersama yang dapat dibagi secara proporsional antara suami dan istri setelah perceraian. Putusan ini tidak hanya menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, tetapi juga memperluas makna keadilan dalam hukum keluarga melalui penerapan prinsip keadilan distributif Aristoteles, di mana pembagian dilakukan berdasarkan kontribusi dan proporsi keterlibatan masing-masing pihak dalam penciptaan karya. Analisis normatif dan filosofis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif lebih diutamakan daripada keadilan formal, dengan mempertimbangkan nilai manfaat berkelanjutan (continuous income) dari royalti sebagai aset dinamis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual dan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam mengintegrasikan nilai keadilan distributif dalam praktik peradilan agama. Kata Kunci : Royalti, Harta Gono Gini, Hak Cipta Lagu, Keadilan Distributif
Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta Sibarani, Paulus Ramotan; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Fitria, Annisa; Nazah, Farida Nurun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1204

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.
Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāṣid al-Sharī‘ah Approach in Contemporary Judicial Practice Farida Nurun Nazah; Restia Gustiana; Tobibatus Saadah; Ahmad Suryadi
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 2 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i2.10790

Abstract

Child custody disputes (ḥaḍānah) after divorce are a key issue in discussions of gender justice in Islamic family law, especially in Muslim-majority countries, including Indonesia. In this context, this study examines sixteen child custody decisions issued by religious courts in the Banten region, examining how the principles of maqāṣid al-sharī‘ah are applied in legal deliberations and the extent to which these decisions reflect the principles of gender justice and the best interests of the child. Using an integrated socio-legal approach and content analysis, this study examines the construction of legal reasoning from the decisions' content and the surrounding social context. Research findings indicate a shift in the legal reasoning of some judges towards a more substantive and contextual approach, taking into account the emotional, psychological, and social dimensions of children within the framework of hifẓ an-nafs and hifẓ annNasl. However, gender bias remains, including a tendency to place a higher burden of proof on mothers than fathers, and the influence of economic factors, which often outweigh the emotional well-being of the child. This study highlights the essence of incorporating the maqāṣid al-sharīʻah paradigm into judicial practice to ensure fair, responsive, and child-centered decisions. In addition to making a conceptual contribution to the reform of Islamic family law grounded in maqāṣid values, this study also recommends applying more appropriate jurisprudential guidelines to judges in adjudicating haḍānah cases, thereby consistently upholding the principles of substantive justice and gender equality.
Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik Melalui Akta PPAT Agustina, Ajeng Ana; Prananingtyas, Paramita; Riyanto, Taufan Fajar; Nazah, Farida Nurun
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.83069

Abstract

ABSTRACTThis study examines the impact of land registration digitalization in Indonesia on the transfer of land rights and the role of Land Deed Officials (PPAT). It aims to analyze the electronic transfer process of land rights based on deeds of exchange, inbreng, and the Deed of Distribution of Joint Property (APHB), as well as the process of drafting such deeds by PPAT. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and descriptive qualitative analysis. The findings reveal that electronic land transfer is generally supported by existing regulations, yet challenges remain in technical procedures and sistem integration. Moreover, PPAT still follows conventional procedures with limited electronic adaptation, highlighting the need for regulatory harmonization to ensure legal certainty and protection.Keywords: Transfer of Land Rights; Electronic Land Registration; PPAT Deed.ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh digitalisasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menimbulkan kebutuhan penyesuaian dalam proses peralihan hak atas tanah dan pembuatan akta oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses peralihan hak atas tanah secara elektronik terhadap akta tukar menukar, inbreng, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), serta mengkaji proses pembuatan akta-akta tersebut oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan hak secara elektronik telah didukung oleh regulasi yang ada, namun masih terdapat kendala dalam prosedur teknis dan integrasi sistem. Selain itu, proses pembuatan akta oleh PPAT tetap berpedoman pada ketentuan konvensional dengan penyesuaian terbatas terhadap sistem elektronik, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Pendaftaran Tanah Elektronik; Akta PPAT.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 533/Pid.B/LH/2021/ PN TNG) Farida Nurun Nazah; Salwa Putri Septiana; Mochamad Yulian Fadhli Saputra; Akmalia Salsabila; Claraditha Adelia Nelson; Owen Novail Firmansyah
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.61176

Abstract

This study examines a court decision concerning an environmental case involving PT Cisadane Raya Chemicals, represented by Johny Sanggam Edison. The case focuses on improper management of hazardous and toxic waste (B3), which created potential environmental pollution. The research applies a normative juridical approach by analyzing the judge’s decision, evidence, and the prosecutor’s claims. The findings indicate that the defendant was legally proven to have violated regulations regarding hazardous waste management. The panel of judges imposed a criminal sanction in the form of a fine and ordered certain evidence to be confiscated or destroyed in accordance with the law. This decision highlights the importance of corporate compliance with environmental regulations and legal responsibility in protecting the environment. Furthermore, it serves as a form of law enforcement aimed at creating a deterrent effect for business actors to prevent similar violations in the future.
Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Amp Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dan Efektivitas Penegakan Hukum Farida Nurun Nazah; Delvi Eka Ariyanti; Elika Maulidia; Talitha Kamilah; Michel Priscila; Ismaya Rahailia Nasution
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.61178

Abstract

Illegal mining operations (PETI) cause permanent ecological destruction and substantial state financial losses. Using a comprehensive normative legal approach, this article carefully examines the lenient sentence in Judgment Number 44/Pid.B/2021/PN Amp regarding enforcement efficiency and returning heavy machinery to owners. The study reveals a sharp sentencing disparity; the offender received only two months' imprisonment. The judges' rigid legalistic-formal adherence completely overlooked tangible environmental damage. Returning the leased excavator weakens deterrence and inherently legitimizes illegal exploitation. Thus, environmental law supremacy remains suboptimal. Judges must adopt progressive legal steps through the polluter pays doctrine to ensure future ecological justice for the public
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN TPA\TPST CIPEUCANG: ANALISIS PUTUSAN NO 194/Pdt.G/2026/PN Tng Farida Nurun Nazah; Siti Aisyah; Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh; Rama Fachreza Aleaputra; Hielda Rahmawati; Zahra Ramadhanty Drajat; Zulpan Syahputra Gulo
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.62847

Abstract

This study aims to analyze the legal responsibility of the parties involved in environmental pollution resulting from the management of the Cipeucang landfill (TPA/TPST), as well as to assess the effectiveness of the environmental recovery measures ordered in the court decision. The research employs a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, as well as court rulings related to the case.The findings indicate that the Government of South Tangerang City and the related parties were found to have committed onrechtmatige overheidsdaad (unlawful acts by the government). In its decision, the court applied the polluter pays principle by imposing liability on the parties responsible for the environmental pollution to compensate for damages and to carry out environmental recovery measures. The novelty of this study lies in its analysis of the combined application of compensation and environmental recovery as forms of legal liability in Decision Number 194/Pdt.G/2026/PN Tng, an issue that has received limited attention in previous studies. The forms of legal responsibility imposed include the obligation to cease the unlawful conduct, pay compensation, and undertake environmental restoration measures. However, the effectiveness of the court-ordered environmental recovery has not yet been optimal due to technical implementation challenges, inadequate supervision, and the lengthy process required to restore the damaged environment.Therefore, stronger oversight and greater commitment are necessary to ensure that the implementation of court decisions leads to effective environmental recovery in line with the objectives of environmental protection.
Penerapan Pidana Percobaan dalam Tindak Pidana Pencemaran Sungai: Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls Farida Nurun Nazah; Galuh Candra Utami; Ahmad Jafar Sidik; Sekar Galuh Ardelia; Shifa Arifatunnisa; Astri Anggraeni Putri
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 3 (2026): September: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i3.2775

Abstract

River contamination by the palm oil industry threatens the constitutional right to a healthy environment, creating a jurisprudential dilemma between ecological justice and socio-economic stability. District Court Decision No. 168/Pid.B/LH/2023/PN Bls, which imposed a probationary sentence on a corporate executive for river pollution, has sparked academic debate regarding the efficacy of non-custodial sanctions. This study examines the judge’s legal reasoning in applying probation and evaluates its juridical implications for environmental criminal law enforcement and river ecosystem protection. Employing a normative legal research methodology with statutory and case approaches, secondary data were analyzed qualitatively through deductive legal syllogism. The findings reveal that the ratio decidendi integrates three dimensions: the defendant’s subjective-personal circumstances, the principle of proportionality, and a restorative-sociological approach prioritizing ecological recovery and local economic continuity. Juridically, probation signifies a paradigm shift from retributive-punitive to restorative-reparative justice, yet risks undermining deterrence if decoupled from autonomous corporate liability and rigorous institutional oversight. It is concluded that probation constitutes a progressive instrument in environmental criminal law when applied selectively, supported by sustained monitoring mechanisms, and reinforced by a robust corporate accountability framework to ensure equilibrium between ecological restoration and legal certainty.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Agustina, Ajeng Ana Ahmad Jafar Sidik Ahmad Suryadi, Ahmad Akbar, Sachrial Akmalia Salsabila Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anggraini, Naswa Fiolla Anna Triningsih Annisa Fitria Aristi, Farra Amalia Arkananta, Rakha Purwa Astri Anggraeni Putri Astutik, Eka Ayu Astri Athaya Alghaniyyu Rahmatulloh Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Citra, Lana Fadila Claraditha Adelia Nelson Daryono, Guntur Dedi Sahputra Delvi Eka Ariyanti Dwi Nur Fauziah Ahmad Elika Maulidia Ernawati, Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Galuh Candra Utami Henry Arianto Hielda Rahmawati Hikmawati, Elok Horadin Saragih Husnia Husnia I Gede Hartadi Kurniawan Ika Sartika Irmanjaya Thaher Ismaya Rahailia Nasution Khantika, I Made Lelono, Gatot Malemna Sura Anabertha Sembiring Menwih, Menwih Michel Priscila Mochamad Yulian Fadhli Saputra Nilasari, Nur Apisha Nurhayani nurhayani Owen Novail Firmansyah Paramita Prananingtyas Puspita, Ari Isnaeni Rahmadani, Adhining Prabawati Rama Fachreza Aleaputra Ramadan, Aesa Rizki Renanta, Yunesia Amelia Restia Gustiana Riyanto, Taufan Fajar Rizqi, Radithya Cahya Safitri, Apriyani Eka Saiful Bahri Salsabil, Aida Hanan Putri Salwa Putri Septiana Sekar Galuh Ardelia Shifa Arifatunnisa Sibarani, Paulus Ramotan Siti Aisyah Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Talitha Kamilah Tobibatus Saadah Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Widiawati Widiawati, Widiawati Wijaya, Friska Nova Winda Agustina Zahra Ramadhanty Drajat Zulfikar Judge Zulpan Syahputra Gulo