Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.184

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Lakon : Jurnal Kajian Sastra dan Budaya Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi BASIS (BAHASA DAN SASTRA INGGRIS) ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities Linguistics and Elt Journal Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Jurnal Common Kajian Jurnalisme Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya J-REaLL Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah CALL Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Journal of English Language and Education Saksama: Jurnal Sastra Jurnal Keadilan Pemilu

MAHI MAMAT HKIKMAT

UIN Sunan Gunung Djati

Author-ID : 1539435

Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

STRATEGI PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN CITRA POSITIF DPRD DALAM PERSEPSI RAKYAT DAERAH Mahi Hikmat
Jurnal Common Vol 2 No 1 (2018): Common
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia

Eksisteni media sosial tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi bagian kehidupan manusia, baik personal maupun institusi, baik swasta maupun pemeritah. Mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi informasi dengan bermacam jenis media sosial karena media sosial memiliki manfaat luar biasa. Hal itu merupakan peluang besar bagi DPRD yang merepresentasikan rakyat. DPRD dapat mendekatkan diri dengan rakyat melalui media sosial, baik untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, maupun berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat. Terkait dengan itu, dilakukan kajian dengan judul Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, kajian ini bermaksud mendeskripsikan strategi yang dapat dijadikan rujukan bagi DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah dalam pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif dalam persepsi rakyat daerah. Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Banyak pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengamanahkan urgensi penyebaran informasi kinerja DPRD sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan citra positif DPRD; 2) Eksistensi media sosial dengan beragam bentuk dan cara memberikan peluang besar, baik bagi eksistensi kelembagaan DPRD maupun eksistensi personal anggota DPRD, baik bagi peningkatan citra positif maupun citra negatif DPRD ketika menjalankan fungsi pembuatan peraturan daerah, pengawasan, dan keuangan dalam persepsi rakyat; 3) Strategi pemanfaat mediaÂ sosial yang efektif bagi DPRD sebagai wakil rakyat adalah strategi persuasif dengan menggunakan model alternatif penyebaran informasi Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi informasi yang bernilai kebaikan dan kelebihan (sisi positif) yang ada pada DPRD serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (downplay) aspek-aspek sisi negatif.

Optimalisasi Kebijakan Diseminasi Informasi Kinerja Lembaga Legislatif Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi Hikmat, Mahi M
Jurnal Common Vol. 1 No. 1 (2017): Common
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia

Salah satu perubahan paradigma yang mendasar dari lahirnya kebijakan otonomi daerah adalah penguatan aksebilitas rakyat terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah. Hal itu diwujudkan dengan penguatan eksistensi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai representasi kehendak rakyat. Sebagaimana amanah Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, DPRD dipilih melalui Pemilu oleh rakyat daerah, sehingga suara DPRD merupakan suara rakyat daerah.Diseminasi informasi kinerja Legislatif Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam penguatan DPRD, sehingga harus dioptimalkan dalam kerangka mendorong kualitas demokrasi di daerah. Untuk mengungkap tujuan tersebut dilakukan kajian yuridis dengan menggunakan pendekatan subyektif dan metode deskriptif kualitatif.Kajian ini menghasilkan kesimpulan, 1). Banyak peraturan perundangan yang terkait dengan lembaga Legislatif Daerah mengamanahkan urgensi diseminasi informasi kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dan merupakan bagian penting dari penguatan kualitas demokrasi di daerah; 2). Semua kegiatan dalam implementasi amanah peraturan perundangan terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, merupakan hal penting untuk didiseminasikan kepada publik, kecuali informasi yang harus dirahasiakan menurut peraturan perundangan; 3) Model alternatif diseminasi informasi kinerja adalah Model Persuasi Hugh Rank yang lebih menguatkan pelibatan komponen pokok, mengekspose secara intensif ide-ide, peristiwa, kegiatan atau substansi diseminasi informasi lainnya yang bernilai kebaikan dan kelebihan sisi positif) serta memainkan, menyamarkan, atau menyembunyikan (downplay) aspek-aspek sisi negatif.Â AbstractOne of the paradigm changes which inherent from the birth of local autonomy policy is strengthening the accessibility of the people to the policies of the government made by local government. It occurred in strengthening existence of local representative (DPRD) as representatives of the will of the people. As the mandate of article 18 paragraph ( 3 ) 1945 constitution, local representative was elected through general election by local people, that the voice of local representative is the voice of the local people.Information dissemination of local legislative performance becomes really important part in strengthening parliament. To uncover the purpose of juridical, the study was conducted with the use of subjective approach and a method of descriptive qualitative study.This study finds several conclusions, 1) Many laws relating to the legislative institutions gives urgency disseminate information performance as part of accountability public and an essential part of strengthening the quality of democracy in the local area; 2) All activities implementation of legislation relating to the function, responsibility and authority, rights and obligations, are crucial to be disseminated to the public, except for information which should be confidential according to legislation; 3) Model of alternative disseminate information performance is a persuasion model of Hugh Rank, which more strengthens the principal engagement, exposes intensively ideas, events, activity or other substance of information dissemination which is good and excess (the positive side) and which plays, disguises, or downplays the negative sides.

Openness of Public Information at Regional Representative Institutions In Carrying out the Function of the Regional House of Representatives Hikmat, Mahi M
Jurnal Common Vol. 3 No. 2 (2019): Common
Publisher : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer Indonesia

Law No. 14 of 2008 on public information transparency (KIP), must implement the information transparency. One of the Government Public Councils whose accessibility of information transparency to public is Regional House of Representatives (DPRD). DPRD has two different functional structures, consisting of leadership with DPRD complementary organs and secretariat. DPRD should have strategy in the implementation of KIP and it was in the study entitled The Policy Implementation of Regional House of Representatives in Public Information Transparency. Inductive data analysis was conducted through of the data simplification processes into a more readable and interpretable form. This study employed the statutory approach and descriptive qualitative method to reveal the strategies applied by DPRD in implementing KIP. This normative legal research took data from regulation of law relating to KIP. The result of the study shows that the law of KIP provides an obligation to DPRD as an "object" or a "subject". DPRD is â€œDual of Public Council", leadershipâ€”complementary organs of DPRD and secretariat who are authorized to determine the status of information. The strategies implemented by DPRD consisting of strengthening the implementation of KIP, asserting the differentiation of DPRD and secretariat position, and supporting KIP with the main function of DPRD.

Co-Authors Abdullah, Ahmad Zakki Agus Salim Mansyur Agustin, Faira Tri Aisha, Shazfa Q. Al kahfi, Fahmi Haidar Alfi Muhammad Firdaus Anisa Hanifah Bachron, Alfa Sebastian Dadan Firdaus Daniel, Yudi Irfan Dian Budiarti Dian Nurrachman, Dian Ellin, Ellin Hamdy, Fahri Dwiatamal Hasan, Fadhlan Halim Ice Sariyati Irdan Hildansyah Kinanthi, Eva Adeline Marliana, Dina Nur Sakinah, R Myrna Nurholis Nurholis pramita, agry Priyawan, Pepen Rahmah, Tsaqila Idzhan Nur Sakinah, R. Myra Nur Siti Nurrohmah Azizah SOLIHIN, OLIH Sri Nuraini, Sri Sumadiria, Abdullah S. Haris Utami, Evi Setyo Budi Vierra Trirenata, Erlita Yahya, Wirda Humaira Yoga Sudarisman

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Jurnal Common

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Common