Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.06
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Islamika: Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Kalosara: Family Law Review El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Al-Imam : Journal on Islamic Studies, Civilization And Learning Societies Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA) Al Ushuliy
Nofialdi Nofialdi
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Diskresi Hakim Pengadilan Agama Kotobaru Solok Terhadap Nafkah Isteri dan Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Yesi Marlina; Sri Yunarti; Farida Arianti; Zulkifli Zulkifli; Nofialdi Nofialdi
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.153

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai diskresi hakim Pengadilan Agama Kotobaru Solok dalam menentukan besaran nafkah istri dan penetapan hak asuh anak pada perkara perceraian. Studi ini juga mengevaluasi faktor pendorong serta penghambat yang dihadapi hakim dalam menerapkan diskresi tersebut, dengan meninjau keselarasan keputusan mereka terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim, sementara data sekunder berasal dari dokumen resmi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotobaru Solok. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis domain, taksonomi, dan konvensional, serta diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan waktu untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi hakim dalam menetapkan nafkah istri pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Hakim berupaya menciptakan keseimbangan antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan mendasar istri dengan berlandaskan pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (hifz an-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal). Terkait hak asuh anak, diskresi hakim berorientasi penuh pada kepentingan terbaik anak (best interest of the child) demi menjamin lingkungan tumbuh kembang yang sehat secara fisik maupun emosional, sesuai prinsip hifz an-nasl. Putusan yang dihasilkan melalui diskresi ini bertujuan mewujudkan keadilan substansial yang seimbang bagi semua pihak tanpa mengabaikan dalil Al-Qur'an, seperti Surah At-Talaq ayat 7, yang menekankan pemberian nafkah sesuai kesanggupan. Secara integratif, praktik diskresi di PA Kotobaru Solok terbukti konsisten dalam melindungi hak-hak rentan istri dan anak dalam kerangka hukum Islam.
Dinamika Pemanfaatan Harta Pusako di Minangkabau dalam Pespektif Teori Modal Sosial dan Tindakan Sosial: Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab Vidi Rifardo; Nofialdi Nofialdi; Ulya Atsani; Elimartati Elimartati; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.154

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk membahas bentuk dan dinamika pemanfaatan harta pusako tinggi, faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan harta pusako tinggi, serta perspektif pemuka adat terhadap dinamika tersebut di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta pusako tinggi di Sungai Tarab merupakan bentuk tindakan sosial rasional instrumental, di mana pengelolaannya dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan, kebutuhan sosial adat, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Dinamika pemanfaatan ini didorong oleh tekanan ekonomi dan perubahan nilai sosial yang memengaruhi pola interaksi dalam kaum. Dalam perspektif modal sosial, pemanfaatan harta pusako tinggi mencerminkan pergeseran fungsi ikatan kepercayaan (trust) dan jaringan (networks) antaranggota kaum, di mana melemahnya fungsi pengawasan adat menyebabkan penguatan kepentingan individu di atas kolektif. Namun, secara adat Minangkabau, pemanfaatan ini tetap dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan kepemilikan kolektif kaum, dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagai perwujudan modal sosial yang sehat, dan tetap berada dalam bingkai konsep ganggam bauntuak.
Perlindungan Adat atas Wanprestasi Nafkah di Kota Solok sebagai Penegakan Hukum Berbasis Komunitas untuk Menambal Celah Keadilan Musfa Hengki; Sri Yunarti; Farida Arianti; Zulkifli Zulkifli; Nofialdi Nofialdi
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi mantan istri akibat wanprestasi pembayaran nafkah pasca perceraian di Kota Solok melalui pendekatan kearifan lokal. Masalah utama yang diangkat adalah lemahnya eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah iddah, mut’ah, dan madliyah, serta bagaimana mekanisme adat Minangkabau dapat menutupi celah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, studi dokumen putusan, dan wawancara mendalam dengan mantan istri, hakim Pengadilan Agama, serta tokoh adat seperti Ninik Mamak dan Bundo Kanduang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nafkah pasca perceraian di Kota Solok belum berjalan optimal. Banyak mantan istri tidak mengajukan tuntutan nafkah demi mempercepat proses perceraian, sementara putusan yang ada sering kali tidak dieksekusi oleh mantan suami. Perlindungan hukum formal telah tersedia melalui instrumen seperti penahanan akta cerai, namun perlindungan berbasis kearifan lokal melalui mediasi Ninik Mamak dan peran Bundo Kanduang belum dimanfaatkan secara maksimal. Faktor penghambat utama meliputi kondisi ekonomi mantan suami yang rendah, kurangnya kesadaran hukum, serta minimnya bukti aset saat persidangan. Sebaliknya, kuatnya struktur hukum formal dan nilai-nilai adat "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menjadi faktor pendukung utama untuk memperkuat hak-hak perempuan pasca perceraian di Kota Solok.
Analisis Yuridis Penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 terhadap Izin Perceraian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pengadilan Agama Efri Refiman; Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti; Elimartati Elimartati; Nofialdi Nofialdi
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.163

Abstract

Divorce for Government Employees with Employment Agreements (PPPK) often faces controversy regarding the requirement for a superior's permission letter, although this is not explicitly regulated in national legislation. This study aims to identify and analyze the existence of a superior's permission letter for PPPK in divorce cases and to analyze judges' perspectives on the application of this requirement at the Panyabungan Class II Religious Court. This study used qualitative methods with a field research approach. Primary data were collected through in-depth interviews with five judges (including Chief Justice Dr. Mirwan), court clerks, registration officers, and eighteen PPPK litigants. Secondary data were obtained from official documents such as Chief Justice's Decrees, service brochures, case summaries, and related regulations. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion-drawing techniques, while data validity was ensured through source triangulation. The results indicate that court policy requires a superior's permission letter for PPPK at the registration stage as an administrative requirement. However, in court practice, the majority of judges do not consider this a barrier. Of the 18 PPPK cases from 2021 to September 11, 2025, only one case involved a judge actively requesting a permit. There is a sharp difference in the judges' perspectives between the analogy with civil servants and the principle of public welfare versus the principle of legality and the protection of individual civil rights. Normatively, a permit for PPPK is merely an internal administrative policy that is not binding as a legal or formal requirement for litigation. This finding reveals a lack of synchronization between policy and practice, as well as potential legal uncertainty. The study recommends the establishment of clear and uniform national regulations to balance the orderliness of civil servant administration with the right of access to justice for PPPK.
Co-Authors Aswandi Aswandi Burhanudin Deri Rizal Dodon Alfiander Efri Refiman Eli Martati Elimartati Elimartati Fachrul An'am Fadilla Rahayu Faizah Jamili Farida Arianti Hendriyanto Hendriyanto Husna Rita Iman Asroa B.S Latif Aswen Meria Susanti Muhammad Hizbi Islami Musfa Hengki Nadia Putri Asarah Pegi Elvina Yahya Putri, Afrianingsih Rihadatul Aisy Roza Nofitra Sari Sari Purnama Silvianetri Silvianetri Siska Elasta Putri Sri Yunarti Sri Yunarti Ulya Atsani Vidi Rifardo Yesi Marlina Yunarti, Sri Zulfa Marlina Zulkifli Zulkifli