Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Islam AL-ILMI Jurnal Teknik dan Informatika Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Nasional Teknologi Komputer Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Cendekiawan: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURUTERA (Jurnal Umum Teknik Terapan) Proceeding of International Conference on Humanity Education and Society Idarotuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam DARUSSALAM: Scientific Journal of Islamic Education Jurnal Profesi Guru Indonesia As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal
Suheri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Social Sciences Transportation Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Terhadap Kemisikinan di Provinsi Sumatera Utara Aprilia, Silvi; Suheri; Sembiring, Vika Haryani Br; Tanjung, Shauma Putri Alifiyah; Ramadani, Rika; Nasution, Nabila
As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal Vol. 4 No. 1 (2025): As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal 
Publisher : Ikatan Da'i Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56672/gwb2kf31

Abstract

This study aims to analyze the effect of economic growth and development index on poverty level in the provinc of North Sumatera. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (CSA). The analysis method used in this study is Vector Autoregression (VAR) to identify the relationship between independent variables, namely economic growth and development index on poverty levels. The results of the study indicate that economic growth has a significant negative effect on poverty, whilw the development index has a significant positive effect on poverty. This study concludes that the combination of economic growth and development index can be an effective strategy to reduce poverty rates. Therefore, the government and lawmakers are expected to prioritize development that is oriented towards community welfare.
Habitualization of Pesantren Values as Social Capital in Building Moderate Islamic Education Fauzi, Ahmad; Suheri; Fermadi, Bayu
Cendekia: Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol 22 No 1 (2024)
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/cendekia.v22i1.9387

Abstract

This research aims to interpret the value system built by pesantren and its existence as social capital. It is believed to inspire, influence, and mobilize individual social actions and behavior in society. Thus, this research employed a qualitative approach through Pierre Bourdieu’s social practice theory regarding practice (action and behavior) as the outcome of the interaction between an individual’s habitus and available capital within a specific domain/field. It produces a grounded theory to provide a holistic and comprehensive understanding. This research practically shows some findings. First, pesantren values ”‹”‹result from creating creative individuals based on the logic of thought and scientific genealogy of kiai based on their understanding of various Islamic texts, which then inspire the formation of a value system. Second, the existence of these values ”‹”‹is made into a shared belief and transmitted within the pesantren institution so that, in the end, it becomes part of the pesantren tradition. Third, the habitualization of pesantren values ”‹”‹is understood as social capital and can be used as a core value in building a moderate Islamic education model. So, it then shapes the character or attitude of tawassuth, tawāzun, tasāmuh, tahadhdhur, musāwah, i'tidāl, al-Islāh, tathawur wa Ibtikār, and shurā, according to the typology of each pesantren.
Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Dokumen Catatan Sipil Menggunakan Metode Design Thinking (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan) Sri Mahyuni; Rio Septian Hardinata; Suheri
Jurnal Nasional Teknologi Komputer Vol 6 No 2 (2026): April 2026
Publisher : CV. Hawari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perancangan dan implementasi Sistem Informasi Pelaporan Dokumen Catatan Sipil menggunakan metode Design Thinking pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan data pemohon, permohonan, dan pembuatan laporan secara efektif dan efisien. Tahapan perancangan meliputi studi kebutuhan, pembuatan use case, activity, sequence, dan class diagram, serta perancangan database relasional yang terstruktur. Implementasi sistem mencakup fitur validasi data, notifikasi kesalahan input, filter permohonan, serta kemampuan mencetak dan mengekspor laporan dalam format PDF dan Excel. Pengujian Black Box menunjukkan bahwa sistem bekerja sesuai spesifikasi dan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat pelayanan dokumen catatan sipil kepada masyarakat.
Perancangan Sistem Klasifikasi Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi myIM3 Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor M Farhan Abdul Azizi; Suheri; Juliandri
Jurnal Nasional Teknologi Komputer Vol 6 No 2 (2026): April 2026
Publisher : CV. Hawari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aplikasi myIM3 merupakan layanan digital yang digunakan oleh pelanggan Indosat untuk berbagai kebutuhan, seperti pembelian paket data, pengecekan pulsa, dan pengelolaan akun. Banyaknya pengguna aplikasi ini menghasilkan ulasan yang beragam, baik berupa tanggapan positif, negatif, maupun netral. Ulasan tersebut menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan permasalahan yang sering terjadi. Namun, banyaknya data ulasan membuat proses analisis sentimen secara manual menjadi kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem klasifikasi sentimen ulasan pengguna aplikasi myIM3 menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor. Data ulasan dikumpulkan dari platform distribusi aplikasi dan dikelompokkan ke dalam kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Sistem dikembangkan berbasis web dengan basis data MySQL untuk memudahkan proses pengolahan dan klasifikasi data. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam memahami persepsi pengguna secara lebih cepat dan akurat sebagai dasar evaluasi dan peningkatan layanan aplikasi.
TRANSFORMASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WTO DALAM SENGKETA PERDAGANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN ARUS DATA LINTAS BATAS Suparman; Annie Myranika; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67166

Abstract

Abstrak Transformasi ekonomi global menuju era digital telah mendorong perubahan fundamental dalam praktik perdagangan internasional, khususnya melalui pemanfaatan platform elektronik dan arus data lintas batas (cross-border data flow). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum perdagangan internasional yang selama ini dirancang untuk transaksi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdagangan internasional beradaptasi terhadap dinamika perdagangan digital, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan sengketa di bawah kerangka World Trade Organization (WTO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui kajian terhadap instrumen hukum WTO serta putusan-putusan yang relevan dengan perdagangan elektronik dan pengaturan data lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun WTO belum memiliki instrumen hukum khusus yang secara komprehensif mengatur perdagangan digital, prinsip-prinsip dasar seperti non-diskriminasi, transparansi, dan liberalisasi perdagangan tetap digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa terkait. Namun demikian, terdapat kekosongan hukum (legal gap) dalam mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan data, kedaulatan digital, dan pembatasan aliran data oleh negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi hukum perdagangan internasional di era digital memerlukan reformulasi norma dan harmonisasi regulasi global agar mampu menjawab kompleksitas perdagangan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif WTO dalam mengembangkan kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam perdagangan internasional. Kata kunci: Hukum Perdagangan Internasional, WTO, Perdagangan Digital, E-Commerce, Arus Data Lintas Batas.   Abstract The transformation of the global economy into the digital era has fundamentally reshaped international trade practices, particularly through the use of electronic platforms and cross-border data flows. These developments pose significant challenges to the existing international trade law regime, which was originally designed for conventional transactions. This study aims to analyze how international trade law adapts to the dynamics of digital trade, with a particular focus on a juridical analysis of dispute settlement decisions under the framework of the World Trade Organization (WTO). This research employs a normative juridical method, utilizing both statute and case approaches by examining WTO legal instruments and relevant dispute settlement decisions concerning electronic commerce and cross-border data regulation. The findings indicate that, although the WTO has yet to establish a comprehensive legal framework specifically governing digital trade, core principles such as non-discrimination, transparency, and trade liberalization continue to serve as the primary basis for resolving related disputes. However, significant legal gaps remain in addressing contemporary issues, including data protection, digital sovereignty, and state-imposed restrictions on data flows. This study concludes that the transformation of international trade law in the digital era necessitates the reformulation of legal norms and the harmonization of global regulations to address the complexities of electronic-based trade. Therefore, a more proactive role of the WTO is required in developing an adaptive and responsive legal framework that ensures legal certainty and fairness in international trade. Keywords: International Trade Law, WTO, Digital Trade, E-Commerce, Cross-Border Data Flow.
Perancangan Sistem Perpustakaan Berbasis Web Di Smp Negeri 18 Medan Silvia; Suheri; Hendry
Jurnal Nasional Teknologi Komputer Vol 6 No 2 (2026): April 2026
Publisher : CV. Hawari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

School libraries play an important role in supporting learning activities and improving students’ literacy. However, library management in many junior high schools is still carried out manually, causing various problems such as difficulties in searching book data, high risk of recording errors in borrowing and returning transactions, and delays in report generation. This study aims to design and implement a web-based library system to improve the efficiency of library management at SMP Negeri 18 Medan. The research method used is the System Development Life Cycle (SDLC) with the Waterfall model, which consists of problem identification, data collection, requirements analysis, system design, implementation, and system testing. Data were collected through observation, interviews, and literature study. The results show that the developed web-based library system is able to manage book collections, member data, and borrowing and returning transactions in an integrated and accurate manner. In addition, the system facilitates report generation and improves access to library information for students and teachers. Therefore, the proposed system is considered an effective solution for enhancing the quality of school library services and supporting the utilization of information technology in the educational sector.
Heat Transfer Analysis of Deep Coaxial Geothermal Heat Exchangers: Insights Into Heat-Flux Distribution on Borehole Wall Ujung, Idris; A. Abdullah, Nasruddin; Suheri
JURUTERA - Jurnal Umum Teknik Terapan Vol 12 No 02 (2025)
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55377/jurutera.v12i02.12095

Abstract

Briquettes are solid fuel that can be used as an alternative energy source. Making biocharcoal briquettes is one way to convert a biomass energy source into another biomass by compressing it and making it into a more regular shape. In this research, red calliandra wood was used using the pyrolysis method, temperature variations and adhesive variations. The pyrolysis temperatures used are 300°C, 400°C, and 500°C with a pyrolysis time of 60 minutes. Then the briquettes are molded with a ratio of charcoal and molasses (cane molasses) 90%:10% and 70%:30%. Briquettes are tested using the SNI 01-6235-2000 method, namely calorific value, water content, ash content and volatile matter. Of the 6 samples taken, almost all met the standards and sample A briquettes obtained the best results with a composition of 90% charcoal and 10% adhesive at a temperature of 500, producing a calorific value of 6945.67 cal/gr, water content of 6.35%, ash content of 7, 76%, volatile matter 10.81% and bound carbon 77.72%.
STUDI KASUS DEMO BURUH OMNIBUS LAW DAN SENGKETA UPAH UMP 2025: KONFLIK HUKUM KETENAGAKERJAAN PASCA-PEMILU 2024 Suparman; Mustofa Kamil; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan Liem
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67660

Abstract

Abstrak Revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) melalui UU No. 6 Tahun 2023 telah memicu gelombang demo buruh nasional, khususnya aksi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Cikarang pada 2024, bersamaan dengan sengketa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasca-Pemilu 2024, ketidakpastian regulasi ini mengancam stabilitas industrial relation dan target ekonomi RPJMN 2025-2029. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika yuridis konflik tersebut, mengidentifikasi kelemahan hukum ketenagakerjaan, serta merumuskan rekomendasi reformasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan analisis kualitatif. Data primer bersumber dari UU No. 11/2020, Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, dan dokumen Kemnaker; data sekunder dari laporan KSPI, BPS, serta wawancara mendalam dengan 15 responden (pakar hukum UI, aktivis buruh, dan pejabat Kemnaker). Teknik analisis: deskriptif-komparatif dan content analysis. Demo KSPI mencatat 1.200+ kasus mogok kerja (2024), dipicu ketidakseimbangan hak buruh (Pasal 28 UU Cipta Kerja) versus fleksibilitas investor. Sengketa UMP 2025 menunjukkan kegagalan tripartit nasional, dengan inflasi 3,5% tidak tercermin dalam kenaikan upah riil. Konflik ini berpotensi rugi ekonomi Rp 50 triliun akibat downtime produksi. Hukum ketenagakerjaan pasca-omnibus law memerlukan reformasi melalui penguatan Dewan Pengupahan dan klausul mediasi wajib. Penelitian merekomendasikan revisi UU untuk harmonisasi hak mogok dan investasi berkelanjutan. Kata Kunci: Omnibus Law, UMP 2025, demo buruh KSPI, konflik ketenagakerjaan, judicial review MK, industrial relation, pasca-Pemilu 2024.   Abstract The revision of the Job Creation Law (Omnibus Law) via Law No. 6 of 2023 has triggered nationwide labor demonstrations, particularly the Indonesian Confederation of Trade Unions (KSPI) actions in Cikarang in 2024, coinciding with disputes over Provincial Minimum Wage (UMP) 2025 challenged at the Constitutional Court (MK). Post-2024 Election, this regulatory uncertainty threatens industrial relations stability and the 2025-2029 RPJMN economic targets. This study aims to analyze the juridical dynamics of these conflicts, identify weaknesses in labor law, and formulate reform recommendations. The study employs a normative-empirical juridical approach with qualitative analysis. Primary data are sourced from Law No. 11/2020, MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023, and Ministry of Manpower documents; secondary data from KSPI reports, BPS statistics, and in-depth interviews with 15 respondents (UI legal experts, labor activists, and Manpower officials). Analysis techniques: descriptive-comparative and content analysis. KSPI demonstrations recorded over 1,200 strike cases (2024), driven by imbalances in workers' rights (Article 28 of the Job Creation Law) versus investor flexibility. The UMP 2025 dispute highlights tripartite mechanism failures, with 3.5% inflation not reflected in real wage increases. These conflicts risk Rp 50 trillion in economic losses from production downtime. Post-omnibus law labor regulations require reform through strengthened Wage Councils and mandatory mediation clauses. The study recommends UU revisions for harmonizing strike rights and sustainable investment. Keywords: Omnibus Law, UMP 2025, KSPI labor demonstrations, labor law conflicts, MK judicial review, industrial relations, post-2024 Election.
HUBUNGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN GOOD GOVERNANCE DALAM DUNIA BISNIS Suparman; Pandri Zulfikar; Michel Jimmie Kawengian; Suheri; Iwan Liem
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67801

Abstract

Abstrak Good governance dalam dunia bisnis merupakan prinsip fundamental yang berorientasi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Penerapan prinsip tersebut menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha modern yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam sistem hukum indonesia, undang-undang perseroan terbatas berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur struktur, mekanisme, serta tanggung jawab organ perseroan guna mendukung pelaksanaan good governance dalam kegiatan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara undang-undang perseroan terbatas dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam dunia bisnis, serta mengkaji sejauh mana pengaturan dalam uu pt mampu menjadi landasan hukum bagi terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang perseroan terbatas secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip good governance, terutama melalui pengaturan mengenai transparansi informasi perusahaan, akuntabilitas direksi dan dewan komisaris, tanggung jawab sosial perusahaan, independensi organ perseroan, serta perlindungan hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa uu pt memiliki hubungan yang erat dengan upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berkelanjutan dalam dunia bisnis. Namun demikian, implementasi good governance dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, rendahnya kepatuhan hukum, dan budaya perusahaan yang belum sepenuhnya menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan efektivitas pengawasan perusahaan, serta internalisasi nilai-nilai good governance dalam budaya korporasi agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Kata kunci: good governance; undang-undang perseroan terbatas; tata kelola perusahaan; hukum bisnis.   Abstract Good governance in the business sector constitutes a fundamental principle aimed at creating corporate management that is transparent, accountable, responsible, independent, and fair. The implementation of these principles has become increasingly important in response to the growing complexity and competitiveness of the modern business environment. Within the indonesian legal system, the limited liability company law serves as the primary legal instrument governing corporate structure, mechanisms, and the responsibilities of corporate organs in supporting the implementation of good governance in business activities. This study aims to analyze the relationship between the limited liability company law and the implementation of good governance principles in the business world, as well as to examine the extent to which the provisions of the company law provide a legal foundation for the realization of sound corporate governance. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the limited liability company law substantively accommodates the principles of good governance, particularly through regulations concerning corporate information transparency, accountability of directors and boards of commissioners, corporate social responsibility, independence of corporate organs, and protection of shareholders’ and stakeholders’ rights. These provisions demonstrate that the company law has a close relationship with efforts to establish healthy, professional, and sustainable corporate governance in the business sector. However, the implementation of good governance in practice still faces several challenges, including weak supervision, conflicts of interest, low legal compliance, and corporate cultures that do not fully uphold the principles of good governance. Therefore, strengthening law enforcement, improving the effectiveness of corporate supervision, and internalizing good governance values within corporate culture are necessary to ensure the optimal implementation of good corporate governance and to provide legal certainty in the business world. Keywords: good governance; limited liability company law; corporate governance; business law.  
Co-Authors A. Abdullah, Nasruddin Abdul Khaliq Adindan, Wiwik Amum Mahbub Ali Andriansah, Febri Andysah Putera Utama Siahaan Annie Myranika Aprilia, Silvi Arif, Zainal Batubara, Supina beckham pratama, arya fadhilla, aulia Fauzi Ahmad Muda Fermadi, Bayu Hartanto Hendry . Irfan Anshori Iwan Iwan Liem Juliandri Jusmaita khofi, Mohammad Bilutfikal M Farhan Abdul Azizi Mahfuza Nasution Mhd Khairy Michel Jimmie Kawengian Miftahus Salam Mustofa Kamil Nasaiy Aziz Nasution, Nabila Nevi Melani Siregar Pandri Zulfikar pratiwi, aditia Rahman Ramadani, Rika Rio Septian Hardinata Saefullah Sembiring, Vika Haryani Br Silvia Sri Mahyuni Suparman Tanjung, Shauma Putri Alifiyah Teguh Wibowo Ujung, Idris Widodo, Syamsul Bahri Zaenuri