Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Sejarah singkat dan peran penerjemahan dalam penyebaran ilmu pengetahuan Siregar, Roswani; Nuraida; Umi Kalsum, Eka; Ramadhan, Andri; Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman; Surbakti, Syamsul Bahri
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 4 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v4i2.361

Abstract

Penggunaan teknologi internet dewasa ini mengakibatkan penyebaran informasi di segala bidang dengan mudah dan cepat secara global. Salah satu hal yang berperan dalam hal ini adalah kegiatan penerjemahan, yang memungkinkan informasi dibagikan dalam berbagai bahasa. Penerjemahan merupakan kegiatan dan produk yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengenal maupun memperkenalkan hal-hal yang dimiliki oleh suatu kelompok, budaya, atau bangsa kepada yang lain. Pembelajaran menerjemahkan sebenarnya sudah dimulai dari fase awal pembelajaran bahasa asing, mamun kemampuan menerjemahkan tidak serta-merta diperoleh dengan menguasai bahasa asing. Mengingat bidang penerjemahan merupakan ladang yang terbuka luas bagi profesi penerjemah, maka generasi muda, terutama mahasiswa jurusan penerjemahan perlu dimotivasi untuk menggiati bidang penerjemahan yang bermanfaat untuk menunjang pencapaian mereka dalam akademik maupun karir dan kehidupan profesional mereka di masa yang akan datang
Pengelolaan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Umi Kalsum, Eka; Siregar, Roswani; Sipahutar, Ervina Sari; Ramadhan, Andri
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 2 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v2i2.184

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Marelan. Program ini memiliki tujuan agar mitra dalam kegiatan ini memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola manajemen keuangan rumah tangga, yang disampaikan melalui metode ceramah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat yang berupa mampu melakukan perencanaan pengeluaran keuangan rumah tangga, mampu melaksanakan manajemen keuangan rumah tangga, mampu melakukan pengawasan manajemen keuangan rumah tangga. Sasaran dan output yang akan dicapai pada kegiatan ini memberikan solusi dalam hal menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen keuangan rumah tangga. Hasil program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelum program ini dilaksanakan Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang mampu mengelola keuangan rumah tanggannya hanya sebesar 20,7 %, sedangkan setelah pelaksanaan program ini Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan rumah tanggannya sebesar 80,2 %. Setelah program ini selesai dilaksanakan dapat disimpulkan tercapainya kemampuan Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati dalam mengelola keuangan rumah tangga yang meliputi mampu merencanakan pengeluaran keuangan rumah tangga dan pelaksanaan manajemen keuangan rumah tangga, serta mampu melakukan pengawasan manajemen keuangan rumah tangga.
Penyuluhan hukum tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia berdasarkan hukum islam dan ham di sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani; Purba, Indra Gunawan
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i1.241

Abstract

Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, guy, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil penyuluhan ini dapat diketahui bahwa pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhshan (sudah menikah) maka di hukum rajam, apabila pelaku gair muhshan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah ta’zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.
Penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Maswita, Maswita; Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i2.287

Abstract

Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pengelolaan hutan lindung dalam hal ini adalah suatu Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi terciptanya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hasil dari penyuluhan ini yaitu pengelolaan hutan lindung, terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung.
Pembaharuan Hukum Dalam Mencptakan Hubungan Yang Harmonis Antara Publisher Dan Platform Media Sosial Yang Menghasilkan Jurnalisme Berkualitas Sipahutar, Ervina Sari; Fitri, Li’idil; Nasution, Atika Aini
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Edisi September 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v24i1.10001

Abstract

Urgensi dari penelitian ini perlu adanya pembaharuan hukum yang akan menjembatani hubungan yang harmonis antara publisher dengan platform media sosial dan menghasilkan jurnalisme berkualitas yang faktanya selama ini hubungan antara platform digital dan publisher jauh dari yang diharapkan karena platform pada media sosial secara sepihak menentukan prioritas berita yang disebarluaskan dan mengambil keuntungan dari iklan  yang muncul pada berita-berita yang disajikan. Data temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan hubungan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan jurnalis dan platformguna menghasilkan jurnalisme dan berita-berita yang berkualitas dimana nantinya akan memberikan profit yang adil pada para pihak. Sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembaharuan regulasi dimasa yang akan datang. Tujuan yang diharapkan didalam penelitian ini untuk dapat menjawab persoalan yang dirumuskan dalam perumusan masalah yakni untuk mengetahui bentuk praktek jurnalisme dalam Platform media sosial, yang dihubungkan dengan etika jurnalistik, untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan Platform dalam mendukung jurnalisme yang berkualitas dan cara mencapai hubungan yang harmonis antara publisher dan platform media sosial dalam menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif atau doktrinal sebagai penelitian yang mengkaji secara sistematis aturan hukum tertentu, yang kemudian menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang terkait dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.Kata Kunci: Publisher, Platform Media Sosial, Jurnalisme Berkualitas
ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NO.345/Pid.B/2017.PN TPG) Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas.
Analisis Yuridis mengenai kejahatan asal usul perkawinan menurut pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn) Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba; Fitriani Fitriani
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum negara maupun Hukum Islam jelas melarang wanita menikah lagi padahal masih terikat perkawinan sebelumnya karena perkawinan tersebut diangap ilegal dan melangar hukum. Tujuan dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan jangan bercampur dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan- keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak adanya kepastian hukum, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersama menjadi suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut. Ikatan perkawinan yang putus maka akan menimbulkan permasalahan, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak dari pada negaranya
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada usaha sepatu di Medan Eka Umi Kalsum; Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pengusaha mendaftarkan merek dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaksanaan penelitian ini di Kecamatan Medan Denai kota Medan Sumatera Utara, dengan sampel 35 orang pengusaha sepatu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kesadaran pengusaha sepatu dalam mendaftarkan merek di Kecamatan Medan Denai masih sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengusaha sepatu yang mendaftarkan mereknya. Faktor penyebab dari hal tersebut adalah permintaan dari distributor yang memang tidak mau menggunakan merek pada sepatu tersebut, pendapatan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan biaya pendaftaran merek, prosedur pengajuan registrasi merek dianggap sulit, belum adanya sosialisasi mengenai pendaftaran merek dari pemerintah setempat. Akibat dari tidak adanya merek pada produk akan mengakibatkan kepercayaan konsumen pada produk tersebut berkurang
Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Ervina Sari Sipahutar; Warsiman Warsiman; Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.229

Abstract

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perlindungan hukum konsumen dalam layanan purna jual Produk Sharp Indonesia Eka Ummi Kalsum; Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i1.275

Abstract

Semakin tingginya permintaan pasar akan produk elektronik menuntut para pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayananannya dibidang pemasaran agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Layanan purna jual merupakan salah satu langkah yang mereka lakukan demi perbaikan dan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Layanan purna jual merupakan layanan yang wajib diberikan oleh produsen kepada konsumenya, tetapi hak yang semestinya diberikan ini tidak selalu terlaksana dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa layanan purna jual yang diberikan produsen Sharp Indonesia kepada konsumen berupa pemberian garansi dan layanan service center berbasis sistem Artificial Intelligence (AI), yang dinamakan Sharp Artificial Intelligence Virtual Assistant (SALLI).