Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.109
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOKTRINA: JOURNAL OF LAW SIASAT Journal Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Jurnal NORMATIF
Sipahutar, Ervina Sari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Sejarah singkat dan peran penerjemahan dalam penyebaran ilmu pengetahuan Siregar, Roswani; Nuraida; Umi Kalsum, Eka; Ramadhan, Andri; Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman; Surbakti, Syamsul Bahri
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 4 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v4i2.361

Abstract

Penggunaan teknologi internet dewasa ini mengakibatkan penyebaran informasi di segala bidang dengan mudah dan cepat secara global. Salah satu hal yang berperan dalam hal ini adalah kegiatan penerjemahan, yang memungkinkan informasi dibagikan dalam berbagai bahasa. Penerjemahan merupakan kegiatan dan produk yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengenal maupun memperkenalkan hal-hal yang dimiliki oleh suatu kelompok, budaya, atau bangsa kepada yang lain. Pembelajaran menerjemahkan sebenarnya sudah dimulai dari fase awal pembelajaran bahasa asing, mamun kemampuan menerjemahkan tidak serta-merta diperoleh dengan menguasai bahasa asing. Mengingat bidang penerjemahan merupakan ladang yang terbuka luas bagi profesi penerjemah, maka generasi muda, terutama mahasiswa jurusan penerjemahan perlu dimotivasi untuk menggiati bidang penerjemahan yang bermanfaat untuk menunjang pencapaian mereka dalam akademik maupun karir dan kehidupan profesional mereka di masa yang akan datang
Pengelolaan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Umi Kalsum, Eka; Siregar, Roswani; Sipahutar, Ervina Sari; Ramadhan, Andri
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 2 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v2i2.184

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan pada Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang berlokasi di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Marelan. Program ini memiliki tujuan agar mitra dalam kegiatan ini memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola manajemen keuangan rumah tangga, yang disampaikan melalui metode ceramah. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh manfaat yang berupa mampu melakukan perencanaan pengeluaran keuangan rumah tangga, mampu melaksanakan manajemen keuangan rumah tangga, mampu melakukan pengawasan manajemen keuangan rumah tangga. Sasaran dan output yang akan dicapai pada kegiatan ini memberikan solusi dalam hal menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan manajemen keuangan rumah tangga. Hasil program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa sebelum program ini dilaksanakan Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang mampu mengelola keuangan rumah tanggannya hanya sebesar 20,7 %, sedangkan setelah pelaksanaan program ini Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati yang memiliki kemampuan pengelolaan keuangan rumah tanggannya sebesar 80,2 %. Setelah program ini selesai dilaksanakan dapat disimpulkan tercapainya kemampuan Ibu-ibu di Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA) Wanita Sejati dalam mengelola keuangan rumah tangga yang meliputi mampu merencanakan pengeluaran keuangan rumah tangga dan pelaksanaan manajemen keuangan rumah tangga, serta mampu melakukan pengawasan manajemen keuangan rumah tangga.
Penyuluhan hukum tentang larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia berdasarkan hukum islam dan ham di sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani; Purba, Indra Gunawan
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i1.241

Abstract

Penyuluhan Hukum tentang larangan lesbian, guy, biseksual transgender (LGBT) diIndonesia berdasarkan hukum Islam dan HAM di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil penyuluhan ini dapat diketahui bahwa pandangan Hukum Islam terhadap LGBT adalah hukumnya haram, bagi homoseksual apabila pelaku adalah muhshan (sudah menikah) maka di hukum rajam, apabila pelaku gair muhshan (belum menikah) maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Bagi lesbian hukumannya adalah ta’zir yaitu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dan bagi biseksual dan transgender hukumannya sesuai dengan dalil yang artinya “Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki”. Adapun menurut pandangan HAM, semua Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Termasuk larangan diskriminasi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul dan hak atas privasi. Negara dapat menegakkan hak-hak sipil langsung kepada hakim, selain itu ada hak sosial seperti hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Di Indonesia, kaum LGBT juga mendapat perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Maka bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual LGBT yang menyimpang.
Penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat Desa Pasar Rawa di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Maswita, Maswita; Sipahutar, Ervina Sari; Warsiman, Warsiman; Sipahutar, Anjani
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 3 No. 2 (2023): Juli 2023
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v3i2.287

Abstract

Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Desa Pasar Rawa Di Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Pengelolaan hutan lindung dalam hal ini adalah suatu Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan manusia untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pengelolaan hutan lindung merupakan hal yang harus dilakukan demi terciptanya tujuan yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan eksistensi lingkungan itu sendiri. Pengelolaan hutan lindung juga harus diperhatikan mengingat masih banyak masyarakat yang bergantung dengan hutan untuk hidup dan menjadikan hutan sebagai tempat untuk bercocok tanam. Keberadaan hutan adalah daya dukung terhadap segala aspek kehidupan, hutan menjadi media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Hasil dari penyuluhan ini yaitu pengelolaan hutan lindung, terhadap kesadaran masyarakat, dan hal-hal yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung.
Pembaharuan Hukum Dalam Mencptakan Hubungan Yang Harmonis Antara Publisher Dan Platform Media Sosial Yang Menghasilkan Jurnalisme Berkualitas Sipahutar, Ervina Sari; Fitri, Li’idil; Nasution, Atika Aini
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Edisi September 2024
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v24i1.10001

Abstract

Urgensi dari penelitian ini perlu adanya pembaharuan hukum yang akan menjembatani hubungan yang harmonis antara publisher dengan platform media sosial dan menghasilkan jurnalisme berkualitas yang faktanya selama ini hubungan antara platform digital dan publisher jauh dari yang diharapkan karena platform pada media sosial secara sepihak menentukan prioritas berita yang disebarluaskan dan mengambil keuntungan dari iklan  yang muncul pada berita-berita yang disajikan. Data temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan hubungan yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan jurnalis dan platformguna menghasilkan jurnalisme dan berita-berita yang berkualitas dimana nantinya akan memberikan profit yang adil pada para pihak. Sekaligus diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembaharuan regulasi dimasa yang akan datang. Tujuan yang diharapkan didalam penelitian ini untuk dapat menjawab persoalan yang dirumuskan dalam perumusan masalah yakni untuk mengetahui bentuk praktek jurnalisme dalam Platform media sosial, yang dihubungkan dengan etika jurnalistik, untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan Platform dalam mendukung jurnalisme yang berkualitas dan cara mencapai hubungan yang harmonis antara publisher dan platform media sosial dalam menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif atau doktrinal sebagai penelitian yang mengkaji secara sistematis aturan hukum tertentu, yang kemudian menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang terkait dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.Kata Kunci: Publisher, Platform Media Sosial, Jurnalisme Berkualitas
ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS NO.345/Pid.B/2017.PN TPG) Ervina Sari Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas.
Analisis Yuridis mengenai kejahatan asal usul perkawinan menurut pasal 279 KUHPidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn) Ervina Sari Sipahutar; Indra Gunawan Purba; Fitriani Fitriani
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum negara maupun Hukum Islam jelas melarang wanita menikah lagi padahal masih terikat perkawinan sebelumnya karena perkawinan tersebut diangap ilegal dan melangar hukum. Tujuan dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan jangan bercampur dan kepastian hukum seorang anak, karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan- keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak adanya kepastian hukum, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersama menjadi suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut. Ikatan perkawinan yang putus maka akan menimbulkan permasalahan, maka disinilah peran dari pada negara untuk melindungi hak-hak dari pada negaranya
Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik menjelang Kampanye Pemilu 2024 Umi Khairiah; Ervina Sari Sipahutar; Irwansyah Tanjung
Jurnal Normatif Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v3i2.314

Abstract

The implementation of elections or regional elections is very vulnerable to corruption. Money politics is the origin of political corruption. Money politics is a serious problem in elections and elections in Indonesia, starting from the election of village heads, regional heads, legislative members, and the Regional Representative Council (DPD) to the President and Vice President, it is vulnerable to the practice of buying and selling votes. One recent example of allegations of money politics was the discovery of a case of giving away milk during the CFD on December 3 2023 by Vice President Gibran which according to Bawaslu was not an election violation and the case of distributing envelopes bearing the PDIP logo at a mosque in Sumenep amounting to IDR 300 thousand. Again, Bawaslu stated that it could not investigate the case in terms of violations of money politics provisions. This is because the Election Law only regulates the prohibition of money politics during the campaign period. Therefore, there needs to be a clear determination in determining the criteria for money politics. The type of research used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. There is a gap for the practice of money politics to occur in the upcoming 2024 elections due to the weakness of the regulations governing money politics. This weakness is not only in terms of material, such as if there are subjects of criminal acts who are not organizers, participants, and campaign teams who practice money politics during the campaign and quiet periods, then these perpetrators cannot be punished under the Election Law. Only election organizers, participants, and campaign teams are prohibited from engaging in money politics. Transactions giving money are sometimes not carried out by candidates directly but through intermediaries with the success team or parties who have an interest in the candidate. Legal uncertainty was also seen during the campaign period which only lasted 75 days. So if forms of money politics are carried out by candidates and their teams outside the campaign period, they are not included in the category of money politics
Sinergitas Kewenangan Polri dan Pemerintah Daerah dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam otonomi kedaerahan Umi Khairiah; Ervina Sari Sipahutar; Warsiman; Anjani Sipahutar
Jurnal Normatif Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v4i1.352

Abstract

Di negara Republik Indonesia, tanggung jawab keamanan ada pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Atas dasar pemberian otonomi, kewenangan tersebut juga ada pada pemerintah daerah. Kewenangan Polri dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai penyelenggara salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Kepala Daerah berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban di daerah. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Pemerintah Daerah melalui Satpol PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistis dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan.
Penyuluhan hukum tentang kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Sipahutar, Ervina Sari; Siregar, Roswani; Umi Kalsum, Eka; Humaira, Rafiqah
Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI) Vol. 5 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : LPPM Universitas Al-Azhar medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/deputi.v5i1.403

Abstract

Community-based legal education is a vital strategy for enhancing public awareness of land ownership rights. This study aims to evaluate the effectiveness of lecture and discussion methods in improving the understanding of Empus Village residents, Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, regarding the importance of land registration, and to identify challenges encountered during the program implementation. A descriptive qualitative approach was employed, involving 28 participants. Data were analyzed using a paired t-test to assess significant changes in participants' understanding before and after the activity. The findings revealed that lecture and discussion methods effectively improved participants' understanding, with average scores increasing from 43.25 to 73.25. Statistical analysis showed significant improvement with a ????-value of 14.72 and a ????-value < 0.001. However, challenges such as limited access to legal information, stigma towards land institutions, and insufficient human resources with expertise in land law remain. This study contributes to the development of community-based legal education and provides recommendations to enhance the effectiveness of similar programs in the future
Co-Authors Amalia, Apri Anjani Sipahutar Anjani Sipahutar Eka Umi Kalsum Erikson Napitupulu Fitri, Li’idil Fitriani Fitriani Humaira, Rafiqah Indra Gunawan Purba indra gunawan purba Irwansyah Tanjung Jarnawi Hadi Saputra Maswita, Maswita Muhammad Agus Muljanto NASUTION, ATIKA AINI Nuraida Nuraida Nuraida Prinsi Rigitta Ramadhan, Andri Siregar, Roswani Solly Aryza Surbakti, Syamsul Bahri Syamsiar, Syamsiar Umi Kalsum, Eka Umi Khairiah Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman Warsiman