Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020) Rusli; Desmaniar; Novia Amirah Azmi; Aqil Teguh Fathani; Fathani, Aqil Teguh; Desmaniar, Desmaniar; Rusli, Rusli; Azmi, Novia Amirah
JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i1.8542

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik daerah dalam 12 tahun (2009-2021). Berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri-ciri khas untuk mementukan suatu pilihan terutama dalam memenangkan kontestansi politik daerah, salah satunya provinsi Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan sosial dan kebudayaan yang berbasis keagamaan atau agama islam. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik untuk meraih kekuasaan legislative dan eksekutif dari penguasaan PKS. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan rasionalistik karena dapat mengungkap dan meneliti lebih dalam untum suatu permasalahan. Hasil penelitian menampilkan bahwa PKS selalu berkuasa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tiga (3) periode terakhir (2010 2015,2020). Kemudian perolehan kursi legislative terus meningkat signifikan, semua pencapaian ini dikarenakan PKS berhasil melakukan pendekatakan dengan masyarakat dengan memadukan konsep keagamaan atau nilai-nilai syari’ah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga didukung adanya kesaamaan paham dan ideologi dalam menjalankankehidupan. Kemudian dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat PKS selalu konsisten dalam melakukan pendekatan dengan mengutamakan nilai-nilai agama kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya.
Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020) Rusli; Desmaniar; Novia Amirah Azmi; Aqil Teguh Fathani; Fathani, Aqil Teguh; Desmaniar, Desmaniar; Rusli, Rusli; Azmi, Novia Amirah
JURNAL TAPIS Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i1.8542

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat sehingga dapat menguasai politik daerah dalam 12 tahun (2009-2021). Berbagai daerah di Indonesia memiliki ciri-ciri khas untuk mementukan suatu pilihan terutama dalam memenangkan kontestansi politik daerah, salah satunya provinsi Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan sosial dan kebudayaan yang berbasis keagamaan atau agama islam. Berbagai upaya telah dilakukan partai politik untuk meraih kekuasaan legislative dan eksekutif dari penguasaan PKS. Metode dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan pendekatan rasionalistik karena dapat mengungkap dan meneliti lebih dalam untum suatu permasalahan. Hasil penelitian menampilkan bahwa PKS selalu berkuasa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur tiga (3) periode terakhir (2010 2015,2020). Kemudian perolehan kursi legislative terus meningkat signifikan, semua pencapaian ini dikarenakan PKS berhasil melakukan pendekatakan dengan masyarakat dengan memadukan konsep keagamaan atau nilai-nilai syari’ah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga didukung adanya kesaamaan paham dan ideologi dalam menjalankankehidupan. Kemudian dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat PKS selalu konsisten dalam melakukan pendekatan dengan mengutamakan nilai-nilai agama kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat dapat diperoleh sepenuhnya.
Analisis Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Sleman Yogyakarta Wijayaningsih, Nadia Fitri; Purnomo, Eko Priyo; Fathani, Aqil Teguh; Salsabila, Lubna
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i2.706

Abstract

Terjadinya konraksi laju ekonomi di Sleman DIY ditunjukan dengan adanya data laju PDRB yang sekali lagi menunjukkan kontraksi dari tahun 2019 ke 2020. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah memberikan bantuan pemerintah berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BanPres Produktif kepada UMKM yang terdampak dalam pandemi Covid-19. Bantuan tersebut diberikan menimbang dengan adanya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam pemulihan ekonomi nasiional sebagai benttuk menghadapi ancaman perekonomian nasional hingga penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu dapat  mengetahui apakah bantuan presiden yang dilakukan pemerintah kepada UMKM dalam menyelamatkan ekonomi nasional ketika masa pandemi Covid-19 tepat sasaran atau tidak dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Teori yanng digunakan yaitu implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap program bantuan presiden. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Bantan Presiden yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan dari tata cara penyaluran BanPres yang bermasalah yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data dan validasi data dari calon penerima bantuan.Kata Kunci : UMKM,  Ekonomi, BanPres, Pandemi.
Bureaucratic and Collaborative Governance in Urban Waste Management: Evidence From Padang City Purnama, Tirza Haqia; Putera, Roni Ekha; Saputra, Nika; Hasymi, Edi; Fathani, Aqil Teguh; Valentina, Tengku Rika; Mohamed, Nabilaa Binti
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 14 No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jkmp.v14i1.1963

Abstract

This study analyzes the implementation of bureaucratic reform in the Padang City Environment Agency (DLH) in the context of institutional strengthening and collaborative governance in waste management. The waste issue in Padang City has become increasingly crucial which reaches more than 600 tons per day. Bureaucratic reform is being pursued to strengthen institutions, improve governance, and encourage cross-sector collaboration among government, the private sector, and the community. However, studies examining how regional bureaucratic reform is substantively linked to collaborative environmental governance at the local agency level remain limited. This study employed a qualitative approach with a descriptive phenomenological method and involved 12 informants, consisting of 4 structural officials, 3 functional officials, 2 community leaders, and 3 collaborative partners representing CSR-related institutions and environmental communities. Primary data were obtained through in-depth interviews, while secondary data were collected from policy documents and scientific publications. The results show that bureaucratic reform at DLH remains largely administrative, as reflected in changes in job nomenclature and the use of E-Kinerja to document weekly activities, attendance lists, photographs, and digital reports, which improved accountability but did not fully transform bureaucratic work culture. Cross-sector collaboration has shown positive progress, particularly through CSR support for waste containers and transport facilities and through community participation in waste-related programs, although it remains constrained by limited resources, technical regulations, and inter-actor coordination. This study confirms that institutional reform requires the internalization of performance values and stronger citizen participation to generate substantive impacts on sustainable waste management.
The Relationship Between Leadership and Integrity: A Systematic Review and Meta-Analysis Putera, Roni Ekha; Saputra, Nika; Hasymi, Edi; Fathani, Aqil Teguh; Valentina, Tengku Rika; Mohamed, Nabilaa Binti; Purnama, Tirza Haqia
Journal of Social and Policy Issues Vol. 6 No. 1 (2026): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v6i1.571

Abstract

This study reviews how integrity is conceptualized and evidenced in leadership research and clarifies what is known about its outcomes and mechanisms. Guided by PRISMA 2020, we searched Scopus for English, peer‑reviewed journal articles (2011–2022). After duplicate removal, screening, and eligibility checks, 67 articles were appraised with an adapted quality checklist and synthesized via descriptive mapping and thematic analysis. The literature clusters into twelve streams, dominated by leader behavioral integrity and ethical leadership. Across sectors, integrity is most consistently associated with follower trust, work engagement, and performance, often through transparent communication and psychological safety. Yet conceptual ambiguity remains because integrity is alternately treated as word–deed alignment, virtue‑based wholeness, and follower attributions. We propose an integrative framework linking these views to influence theories and identify gaps: limited longitudinal and multilevel evidence, weak cross‑cultural measurement, and underdeveloped connections to governance and anti‑corruption outcomes. Practical implications are offered for integrity‑based leadership development and accountability systems. The review also highlights boundary conditions (sector and culture) and outlines a focused agenda for future meta‑analytic and policy-relevant research.
Heritage Tourism Governance in Yogyakarta, Indonesia: Analysis of Roles and Cross-Sectoral Strategies Adrian, Maisarah Mitra; Setiawan, Anang; Fathani, Aqil Teguh; Adrian, Geby Fitrya
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 7 No. 2 (2026): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v7i2.28005

Abstract

Heritage tourism is an essential component of sustainable development, providing economic benefits while safeguarding cultural heritage. In the Special Region of Yogyakarta, this sector holds strong potential due to its rich historical and cultural assets. As one of Indonesia’s key tourism destinations with national and international recognition, Yogyakarta occupies a strategic role in shaping the direction of cultural tourism governance. Nevertheless, management remains challenging, characterized by limited cross-sectoral coordination and the absence of integrated strategies to balance economic development with cultural preservation. These challenges have become more urgent in the post-pandemic era, requiring both adaptive and inclusive government. Previous studies have largely concentrated on macro-level policies or short-term recovery strategies, leaving limited examination of how cross-sectoral governance operates at the regional level. This study addresses that gap by providing an in-depth analysis of heritage tourism governance in Yogyakarta. A qualitative descriptive approach was employed, with data obtained from interviews with officials of the Cultural and Tourism Offices, policy document analysis, and observation of promotional and educational activities. The findings reveal a division of roles: the Cultural Affairs Office has prioritized preservation through regulation, education, and core facilities, while the Tourism Office has emphasized economic development through capacity building, supporting facilities, and digital and print promotion. The study highlights the need for integrated policies, stronger cross-institutional coordination, and coherent promotional strategies to ensure sustainable governance that balances cultural preservation with economic growth in Yogyakarta.