Sheila Kusuma Wardani Amnesti
Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : EGALITA

PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Sheila Kusuma Wardani Amnesti; M. Aunul Hakim
EGALITA Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v16i2.14167

Abstract

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar pengadilan dan menjadi prinsip utama yang dianut oleh Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan case approach. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui efektivitas pelaksaan diversi dengan ditinjau dari fiqh Maslahah Mursalah. Dalam pelaksanaan diversi sejauh ini cukup berhasil dimana dari kasus yang sampai pada tingkatan kejaksaan pada kurun waktu 2 tahun selesai pada tahap diversi dan tidak berlanjut pada proses peradilan. Dimana diversi sebagai bentuk perwujudan keadilan restorative di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan bagaimana prinsip Maslahah Mursalah berlaku dimana mengambil lebih banyak manfaat daripada mudharat dalam penentuan sebuah hukum.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PEKERJA DOMESTIK DI INDONESIA Wardani Amnesti, Sheila Kusuma
EGALITA Vol 19, No 1 (2024): June
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v19i1.26692

Abstract

AbstractFemale domestic workers still dominate the numbers as victims of rights violations. Female domestic workers are not only vulnerable to having their rights as workers violated, but also experience discriminatory treatment and even sexual harassment. The purpose of this article is to look at the background to the formulation of government policy lines in an effort to ensure the fulfillment of the rights of women workers in the domestic sector. This research is normative juridical research using a statute approach. The results of this research show that the Domestic Workers Protection Bill has the characteristics of a responsive legal product which reflects society's sense of justice, especially for domestic workers who are dominated by women. On the other hand, in the theory of legal protection, the Indonesian government is obliged to ratify ILO Convention 189 concerning the Protection of Domestic Workers and as soon as possible pass the Domestic Workers Protection Bill. This article is a form of thought contribution in efforts to uphold human rights, especially the rights of women workers.Keywords: Female domestic workers; Legal Policy; Legal ProtectionAbstrakPerempuan pekerja domestik masih mendominasi angka sebagai korban pelanggaran hak- hak. Perempuan pekerja domestik tidak hanya rentan dilanggar haknya sebagai pekerja, namun mendapat perlakuan diskriminatif hingga pelecehan seksual. Tujuan dari artikel ini adalah melihat latar belakang penyusunan garis kebijakan pemerintah dalam upaya menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan di sektor domestik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan statute approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga memiliki karakteristik produk hukum yang responsif dan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Disisi lain dalam teori perlindungan hukum, pemerintah Indonesia wajib melakukan ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sesegara mungkin mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Tulisan ini sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam Upaya menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya hak pekerja perempuan.Kata Kunci: Perempuan Pekerja Domestik; Politik Hukum; Perlindungan Hukum