Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat R. Jossy Belgradoputra; Mardani
Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i1.437

Abstract

Hidup bersama dalam suatu masyarakat tentu harus mengedepankan nilai etika, moral, akhlak, serta norma. Semua itu merupakan pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila digali dan dibuat oleh pendiri bangsa sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang tidak tegas, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia semakin merajalela. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang menyimpang dari etika moral dan hukum serta mengetahui implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data-data kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi. Hasilnya perubahan moral dan sosial budaya dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Berbagai cara ideologi ditawarkan sebagai penyelamat. Faktor-faktor inilah yang menjadikan perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum. Implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat, seharusnya sudah dimulai dari lingkungan rumah, di mana orang tua wajib mengajarkan budi pekerti dengan cara memberikan contoh langsung.
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat Robet Suwandi; Mardani
Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i1.451

Abstract

Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala klien hadir dari masyarakat yang awan hukum, sehingga tidak mengerti bagaimana mengakses dan memilih Advokat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui etika profesi advokat dalam menarik klien dan menegakkan kode etik advokat terhadap mereka yang menarik atau merebut klien dari rekan-rekannya. Penelitian ini menjadi dasar untuk meningkatkan literasi advokat. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini mengkaji perilaku advokat yang melanggar kode etik dan pelaksanaan upaya penegakannya. Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila seorang Advokat menarik atau merebut klien, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk diperiksa dan disidangkan. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dapat berakibat pada sanksi peringatan, sanksi peringatan keras, sanksi skorsing sementara, dan sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Mardani; Yessy Kusumadewi; Sidauruk, Averin Dian
Islam & Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/ici.v5i1.1702

Abstract

This article aims to analyze the development of Islamic insurance (takaful) in Indonesia from a regulatory and institutional perspective since its inception in 1994. The study focuses on the evolution of legal frameworks governing Islamic insurance, the growth trajectory of Islamic insurance companies, and the development of their assets over time. Using a normative juridical approach, the research examines relevant statutory regulations, fatwas, and institutional policies to assess the extent to which the legal infrastructure has supported or constrained the progress of Islamic insurance in Indonesia. The findings indicate that while Islamic insurance has shown steady development, particularly in terms of asset accumulation and institutional expansion, its growth remains relatively limited when compared to the more advanced Islamic banking sector. Several regulatory and structural challenges, such as inconsistencies in legislation, lack of public awareness, and limited product innovation, continue to impede the sector's full potential. This article contributes to the academic discourse on Islamic insurance law by providing a comprehensive legal analysis of its development in Indonesia and identifying critical regulatory gaps that need to be addressed. The study proposes the need for regulatory reform to harmonize existing laws and strengthen institutional support mechanisms. In doing so, it aims to enrich the literature on Islamic insurance and offer practical recommendations for policymakers to enhance the legal and operational environment of the takaful industry in Indonesia.
Evaluating the knowledge, roles, and skills of health cadres in stunting prevention: A mixed-method study in Indonesia Widiasih, Restuning; Sunjaya, Deni Kurniadi; Rahayuwati, Laili; Rusyidi, Binahayati; Ermiati; Sari, Citra Windani Mambang; Mardani; Rusdi; Tung, Serene En Hui
Belitung Nursing Journal Vol. 11 No. 3 (2025): May - June
Publisher : Belitung Raya Foundation, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33546/bnj.3722

Abstract

Background: Stunting remains a critical public health issue in Indonesia, threatening the well-being of future generations. Community involvement, particularly by health cadres, is essential for effective prevention. However, structured assessments and follow-up initiatives to enhance their participation remain limited. Objective: This study aimed to evaluate health cadres' knowledge, roles, and skills in stunting prevention programs. Methods: A mixed-methods design with an embedded approach was applied in three phases. Phase 1: A quantitative survey assessed stunting knowledge among 193 cadres across 10 stunting locus villages in Bangka Belitung Province, Indonesia (October–December 2022). The survey tool was adapted from previous studies and analyzed using the RASCH IRT model and descriptive statistics. Phase 2: Qualitative data were collected through semi-structured interviews with 20 cadres selected from the survey pool, and analyzed thematically. Phase 3: The same 20 cadres were observed conducting anthropometric measurements to assess skill accuracy. Results: Knowledge levels were generally low, with 52% of cadres scoring low to very low and only 48% achieving moderate to high scores. Three themes emerged: 1) cadres’ perspectives on the causes and consequences of stunting, 2) their roles and actions in stunting prevention, and 3) their experiences during the COVID-19 pandemic. Observations revealed significant inaccuracies in anthropometric measurement techniques. Conclusion: There is a clear need to improve cadres’ knowledge and skills, especially in anthropometric assessment. Recommendations include implementing certification-based training, introducing innovative and standardized measurement tools, and offering accessible web-based learning platforms. Nurses play a crucial role in supporting cadre training and ensuring accurate growth monitoring at the community level.