Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.198
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belitung Nursing Journal YUSTISI Jurnal PAI Raden Fatah STEAM Engineering : Journal of Science, Technology, Education And Mechanical Engineering Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Al -Athfal Islam & Contemporary Issues Begawan Abioso Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknologi Industri
Mardani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (PUTUSAN NOMOR 1147/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN PUTUSAN NOMOR 365/PID.B/2022/PN.JKT.UTR) Padan Indra; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15304

Abstract

Kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan online semakin berkembang. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemidanaan terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi berdasarkan Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penipuan investasi pada Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut melihat dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinan Hakim. Berdasarkan kedua Putusan tersebut, belum mencerminkan keadilan bagi korban, karena walaupun dijatuhkannya pidana badan terhadap pelaku penipuan investasi, tidak akan merubah dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Putusan Hakim tersebut sejalan dengan prinsip pemidanaan dilihat dari dakwaan pertama Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Kata kunci: Investasi; Penipuan; Keadilan.
ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Damil Nugrawan Suci; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15307

Abstract

Penegakan hukum keimigrasian merupakan usaha untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang antar batas negara. Di Indonesia, hukum keimigrasian diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Namun, terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan administratif seperti penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Overkriminalisasi ini menyebabkan beberapa dampak, termasuk pergeseran paradigma penegakan hukum keimigrasian, stigma negatif terhadap pelaku, dan peningkatan beban di sistem peradilan pidana serta overpopulasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak overkriminalisasi pada penegakan hukum keimigrasian serta mencari pencegahannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan merubah UU Keimigrasian agar lebih menggunakan instrumen hukum administratif, atau melanjutkan penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan instrumen sanksi administratif keimigrasian tanpa merubah UU. Kata kunci: Kriminalisasi; Overkriminalisasi; Penegakan Hukum Keimigrasian.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL I Putu Bagus Resty Wibisana; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16691

Abstract

Terorisme kini tak lagi dipandang sebagai tindakan kejahatan biasa yang terbatas pada nasionalisme dan wilayah tertentu, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan lintas batas negara. Karena itu, penanganan terorisme telah menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama antarnegara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh terorisme, terus berusaha mengatasi masalah ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi terorisme di Indonesia, dengan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya antarnegara untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi hal tersebut. Kesimpulannya, penanganan terorisme di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menangani kelompok teroris di wilayah tersebut. Komitmen Indonesia dalam kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme di tingkat nasional dan internasional. Namun, untuk menghadapi tantangan terorisme di era globalisasi, terutama terorisme cyber, diperlukan regulasi yang relevan serta peningkatan jumlah dan pemahaman hakim terhadap kasus terorisme. Selain itu, program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu penyebaran paham terorisme dan radikalisme di masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membasmi akar masalah terorisme secara lebih efektif. Kata kunci: Efektivitas, Terorisme, Kerja Sama Internasional
DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1 Rizky Wicaksono; Mardani; Uyan Wiryadi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16693

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dalam dua putusan berbeda, yakni Nomor 89/PID.SUS/2020/PT MTR dan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut mengakibatkan disparitas, terutama terkait kesamaan berat di bawah 1 gram barang bukti pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo. Penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode yang digunakan melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Perbedaan dalam pertimbangan hakim dan penerapan hukum terlihat pada kasus dengan berat barang bukti di bawah 1 gram. Penelitian menyoroti pentingnya pertimbangan terhadap SEMA No 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, khususnya terkait penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Hal ini dipertimbangkan dalam putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo dan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PT. MTR, namun tidak dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkotika) Jo Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Kata kunci: Disparitas, Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika
Pentingnya Etika Moral dan Hukum Dalam Perilaku Masyarakat R. Jossy Belgradoputra; Mardani
Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i1.437

Abstract

Hidup bersama dalam suatu masyarakat tentu harus mengedepankan nilai etika, moral, akhlak, serta norma. Semua itu merupakan pedoman yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila digali dan dibuat oleh pendiri bangsa sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila wajib diimplementasikan pada berbagai bidang kehidupan. Etika adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat dan juga pengetahuan yang membahas mengenai moral. Dalam mengamati kondisi penegakan hukum yang amburadul dan perkembangan hukum positif yang tidak tegas, terutama menyangkut masalah-masalah moral dan etika yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia semakin merajalela. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat yang menyimpang dari etika moral dan hukum serta mengetahui implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data-data kepustakaan yang dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan fenomena sosial yang terjadi. Hasilnya perubahan moral dan sosial budaya dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Berbagai cara ideologi ditawarkan sebagai penyelamat. Faktor-faktor inilah yang menjadikan perilaku masyarakat saat ini menyimpang dari etika moral dan hukum. Implementasi etika moral dan hukum dalam perilaku masyarakat, seharusnya sudah dimulai dari lingkungan rumah, di mana orang tua wajib mengajarkan budi pekerti dengan cara memberikan contoh langsung.
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat Robet Suwandi; Mardani
Begawan Abioso Vol. 14 No. 1 (2023): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v14i1.451

Abstract

Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala klien hadir dari masyarakat yang awan hukum, sehingga tidak mengerti bagaimana mengakses dan memilih Advokat. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui etika profesi advokat dalam menarik klien dan menegakkan kode etik advokat terhadap mereka yang menarik atau merebut klien dari rekan-rekannya. Penelitian ini menjadi dasar untuk meningkatkan literasi advokat. Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini mengkaji perilaku advokat yang melanggar kode etik dan pelaksanaan upaya penegakannya. Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia melarang advokat menarik atau merebut klien dari teman sejawat. Apabila seorang Advokat menarik atau merebut klien, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Advokat untuk diperiksa dan disidangkan. Pelanggaran terhadap Pasal 5 dapat berakibat pada sanksi peringatan, sanksi peringatan keras, sanksi skorsing sementara, dan sanksi pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia Mardani; Yessy Kusumadewi; Sidauruk, Averin Dian
Islam & Contemporary Issues Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Medan Resource Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57251/ici.v5i1.1702

Abstract

This article aims to analyze the development of Islamic insurance (takaful) in Indonesia from a regulatory and institutional perspective since its inception in 1994. The study focuses on the evolution of legal frameworks governing Islamic insurance, the growth trajectory of Islamic insurance companies, and the development of their assets over time. Using a normative juridical approach, the research examines relevant statutory regulations, fatwas, and institutional policies to assess the extent to which the legal infrastructure has supported or constrained the progress of Islamic insurance in Indonesia. The findings indicate that while Islamic insurance has shown steady development, particularly in terms of asset accumulation and institutional expansion, its growth remains relatively limited when compared to the more advanced Islamic banking sector. Several regulatory and structural challenges, such as inconsistencies in legislation, lack of public awareness, and limited product innovation, continue to impede the sector's full potential. This article contributes to the academic discourse on Islamic insurance law by providing a comprehensive legal analysis of its development in Indonesia and identifying critical regulatory gaps that need to be addressed. The study proposes the need for regulatory reform to harmonize existing laws and strengthen institutional support mechanisms. In doing so, it aims to enrich the literature on Islamic insurance and offer practical recommendations for policymakers to enhance the legal and operational environment of the takaful industry in Indonesia.
Evaluating the knowledge, roles, and skills of health cadres in stunting prevention: A mixed-method study in Indonesia Widiasih, Restuning; Sunjaya, Deni Kurniadi; Rahayuwati, Laili; Rusyidi, Binahayati; Ermiati; Sari, Citra Windani Mambang; Mardani; Rusdi; Tung, Serene En Hui
Belitung Nursing Journal Vol. 11 No. 3 (2025): May - June
Publisher : Belitung Raya Foundation, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33546/bnj.3722

Abstract

Background: Stunting remains a critical public health issue in Indonesia, threatening the well-being of future generations. Community involvement, particularly by health cadres, is essential for effective prevention. However, structured assessments and follow-up initiatives to enhance their participation remain limited. Objective: This study aimed to evaluate health cadres' knowledge, roles, and skills in stunting prevention programs. Methods: A mixed-methods design with an embedded approach was applied in three phases. Phase 1: A quantitative survey assessed stunting knowledge among 193 cadres across 10 stunting locus villages in Bangka Belitung Province, Indonesia (October–December 2022). The survey tool was adapted from previous studies and analyzed using the RASCH IRT model and descriptive statistics. Phase 2: Qualitative data were collected through semi-structured interviews with 20 cadres selected from the survey pool, and analyzed thematically. Phase 3: The same 20 cadres were observed conducting anthropometric measurements to assess skill accuracy. Results: Knowledge levels were generally low, with 52% of cadres scoring low to very low and only 48% achieving moderate to high scores. Three themes emerged: 1) cadres’ perspectives on the causes and consequences of stunting, 2) their roles and actions in stunting prevention, and 3) their experiences during the COVID-19 pandemic. Observations revealed significant inaccuracies in anthropometric measurement techniques. Conclusion: There is a clear need to improve cadres’ knowledge and skills, especially in anthropometric assessment. Recommendations include implementing certification-based training, introducing innovative and standardized measurement tools, and offering accessible web-based learning platforms. Nurses play a crucial role in supporting cadre training and ensuring accurate growth monitoring at the community level.
Enforcement of the Criminal Act of Trafficking in Women Ridho, Rendy Arsy; Pratiwi, Siswantari; Mardani
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.229

Abstract

Cases of human trafficking in Indonesia are currently very widespread. Apart from being used as sexual exploitation in Indonesia, the most common cases of human trafficking in Indonesia are cases of prostitution where people are trafficked in providing sexual services that can be ordered online. This of course creates unrest among the wider community. There are so many cases of human trafficking in cyberspace that occur and of course many of these cases have not been revealed because apart from the performance of law enforcement officers, it is also due to the inadequate legal regulations and criminal sanctions in dealing with human trafficking cases in cyberspace. cyberspace. The provisions in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking do not regulate in detail all aspects regarding sanctions, elements and other matters regarding human trafficking. in cyberspace, both from Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and it is felt necessary to revise or further refine existing regulations so that later criminal sanctions can be imposed. These regulations can be used as a countermeasure. In this research, researchers try to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn and in the research This time, researchers tried to examine the case of Decision Number 841/Pid.Sus/2019/PN Mdn and Decision Number: 180/Pid.Sus/2016/PN Psp, Decision Number 841 / Pid.Sus / 2019 / PN Mdn with the defendant named Mujiono alias Edak is an entrepreneur whose address is Hamlet III, Liberia Village, Kec. Mengkudu Bay District. Serdang Bedagai. The public prosecutor has submitted the defendant to trial on the charge of declaring that the defendant MUJIONO als EDAK has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act ", who carried out recruitment, for the purpose of exploiting said person in the territory of the Republic of Indonesia" as regulated and punishable by crime in Article 2 of the Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.
Analisis Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Orang Lain Ezer, Alaagapedo Eben; Hartanto; Mardani
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.4635

Abstract

With the development of trade in goods and services, trademarks play a crucial role in identifying products. Trademarks are graphical signs, including logos, names, words, letters, symbols, numbers, arrangements, and colors, used in the trade of goods or services. Given the increasing number of human needs, it is unsurprising that counterfeiting of trademarks by irresponsible individuals has become a concern, affecting both the utility and quality of the goods they sell. The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the unauthorized use of other people's brands, focusing on case number 84/PID. B/2023.PN.Smg and case number 892/Pid. B/2020.PN. The benefit of this research is to contribute to the development of criminal law, particularly in the juridical analysis of trademark crime cases. The research method used in this study is qualitative descriptive, utilizing a theoretical approach to trademark studies, judges' considerations, and rulings in trademark abuse cases. The study revealed that in both rulings, the defendants were proven to have violated trademark rights by producing counterfeit trademarks, leading consumers to purchase these goods at the same price as genuine ones, but with inferior quality. The perpetrators gained personal benefits from the misuse of the trademarks.
Co-Authors Agung Setiabudi Binahayati Rusyidi Damil Nugrawan Suci Debora Deni Kurniadi Sunjaya Ermiati ernita, Tri Ezer, Alaagapedo Eben Grace Sharon Hartanto I Putu Bagus Resty Wibisana Laili Rahayuwati Malau, Boy Fernanda Nur Suhartono Nurmadiah Padan Indra Pudjawijaya, IGM Seli R. Jossy Belgradoputra Rachman, Boby Restuning Widiasih Ridha Khairi, Aziati Ridho, Rendy Arsy Rinawati, Inten Rizky Wicaksono Robet Suwandi Rusdi Saefullah Sari, Citra Windani Mambang Sidauruk, Averin Dian Siswantari Pratiwi Siswanto Tung, Serene En Hui Uyan Wiryadi Wiyogo Yessy Kusumadewi