Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat Ema Nurkhaerani
MUAMALATUNA Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v11i2.2406

Abstract

Indonesia belum memiliki Undang Undang khusus yang mengakomodir pengaturan bagi BMT, BMT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan ruang geraknya terbatas. Permasalahan yang dihadapi adalah kesesuaian asas kebebasan berkontrak BMT dengan prinsip dan nilai-nilai islami, serta perkembangan BMT dalam mensejahterakan masyarakat dan cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian berupa kualitatif dengan metode pendekatan sociolegal. Minimnya kualitas sumber daya manusia BMT belum seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islami. Munculnya BMT yang bermasalah dikarenakan kekurangpahaman pada konsep ekonomi syariah (substansi dan teknis), rendahnya managerial skill (manajemen keuangan, manajemen investasi, akuntansi dan sebagainya) dan moral hazard pengelola BMT, serta kurang efektifnya pengawasan internal eksternal. Sarana dan prasarana BMT yang belum memadai, menjadi kendala BMT agar tidak tersisihkan dari lembaga keuangan lainnya. BMT perlu melakukan pembinaan, pengawasan secara internal dan eksternal, dengan kebijakan daerah melalui Dinas Koperasi guna menciptakan iklim kondusif bagi BMT.
Economic existence of home industry worker families in a positive law perspective Muamar, Afif; Nurkhaerani, Ema; Inayah, Iin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i1.17277

Abstract

The employment absorption by the Sukarasa Keripik Kaca home industry in Tenjolaya Hamlet, Kertayasa Village, Cijulang District, Pangandaran Regency needs to be further examined from the perspective of positive law. The aim is to understand the existence of the Sukarasa Keripik Kaca home industry in absorbing local labor and to review the positive legal perspective on the employment absorption system in enhancing community income in Kertayasa Village, Cijulang District, Pangandaran Regency. This research is classified as qualitative research, and the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The research results show that the Sukarasa Keripik Kaca home industry continues to operate to this day. A total of 8 workers have been absorbed. Based on the review of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the employment absorption system is appropriate as there is no discriminatory treatment. The application of the Regional Minimum Wage applies to companies with a minimum of 20 workers. Since the Sukarasa Keripik Kaca home industry only has 8 workers, the wages provided are appropriate.Keywords: Family Economy, Home Industry, Sukarasa Keripik Kaca, Positive Law.
The Dispute Resolution Mechanism by the Cirebon District Election Supervisory Agency in the 2019 Simultaneous Elections Nandito, Moh.; Hafizd, Jefik; Sukardi, Didi; Nurkhaerani, Ema; Harahap, Viviyen Jensifa
Strata Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i1.109

Abstract

The 2019 election process dispute occurred between DPD PAN Kab. Cirebon with KPU Kab. Cirebon which was submitted to Bawaslu Kab. Cirebon. The research aims to find out the legal arrangements for resolving disputes by Bawaslu Kab. Cirebon according to Law no. 7 of 2017, Bawaslu District Efforts. Cirebon is facing obstacles in the 2019 simultaneous elections, as well as the views of Siyasah jurisprudence on this matter. This qualitative research is field research with a combined empirical and normative juridical approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the resolution of election process disputes carried out in BAWASLU Cirebon Regency is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as stated in Article 101 letter a Juncto Article 102 paragraph 3. The results of Bawaslu Kab. Cirebon, namely strengthening human resources for Bawaslu District members. Cirebon by reviewing the latest PERBAWASLU and carrying out an Adjudication simulation. The views of the fiqh siyasah institutions in the al-qadha' region and the al-hisbah region are like those of the Cirebon Regency BAWASLU. Both institutions were formed to maintain and create amar ma'ruf nahi munkar in the state administration system.
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENGUPAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM: PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 Nurkhaerani, Ema
Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v6i2.392

Abstract

Sistem pengupahan merupakan salah satu faktor kunci dalam dinamika ketenagakerjaan yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia, sistem pengupahan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi sosial, perubahan dalam regulasi pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP Nomor 36 Tahun 2021 perspektif hukum ekonomi islam setelah membandingkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam konteks hukum syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam pengupahan. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja, serta perbandingan antara kedua regulasi dalam menciptakan pengupahan yang adil dan sesuai hukum ekonomi Islam.
Implikasi Kepailitan terhadap Keberlakuan Lisensi Merek dan Kedudukan Hukum Penerima Lisensi Menurut Undang-Undang Kepailitan Shevanna Putri Cantiqa; Ema Nurkhaerani
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): April: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v2i2.917

Abstract

Bankruptcy as a debt settlement mechanism in Indonesia has a significant impact on all debtors' assets, including intellectual property rights such as trademarks. In practice, many companies have licensed trademarks to third parties before being declared bankrupt, resulting in legal uncertainty regarding the validity of the license agreement and protection for the licensee. This study aims to examine the implications of bankruptcy on the validity of trademark licenses and analyze the legal position of licensees according to the Bankruptcy Law. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, as well as qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the rights to the licensed trademark remain part of the bankruptcy estate and are under the management of the curator. The license agreement can be continued if it benefits the bankruptcy estate, but can be terminated by the curator if it is considered burdensome. The legal position of the licensee is highly dependent on the recording of the agreement at the DJKI and the policy of the curator. The implications of this research emphasize the need for clearer regulations to provide legal certainty and balanced protection for all parties involved in bankruptcy.
Memanusiakan Hak Asasi Manusia: Ethnic Profiling & Counter Terrorism di Palestina Elkristi Ferdinan Manuel; Dita Rosalia Arini; Ahmad Iqbal; Prameswara Winriadirahman; Faqih Zuhdi Rahman; Wendy Budiati Rakhmi; Ema Nurkhaerani; Dwi Najah Tsirwiyati; Slamet Tri Wahyudi; Irsyaf Marsal
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2400

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia
Keterbatasan Kekuatan Eksekutorial Putusan Pailit Indonesia dalam Perkara Kepailitan Lintas Negara Elirica Aliyah Irwan Bauw; Ema Nurkhaerani
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.966

Abstract

This study examines the issue of cross-border insolvency in the context of Indonesian bankruptcy law, particularly the limitations of national law in handling cases involving foreign elements such as assets or creditors outside Indonesia. Although Law Number 37 of 2004 contains universal principles, its implementation is hindered by Indonesia's adherence to the principle of territoriality and the absence of international agreements on mutual recognition and enforcement of foreign bankruptcy decisions. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches to analyze the legal framework and principles relevant to cross-border insolvency. The findings show that Indonesian bankruptcy rulings currently have limited extraterritorial effect and cannot be directly enforced abroad without proper international legal instruments. To overcome these limitations, the adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency is deemed necessary, along with efforts to establish bilateral or multilateral agreements. Such steps are expected to enhance legal certainty, protect creditors’ rights, and improve Indonesia’s insolvency regime in the context of global commerce.
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ayati, Nufasilul; Setyawan, Edy; Nurkhaerani, Ema
Journal of Sharia Tourism and Hospitality Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Sharia Tourism and Hospitality
Publisher : Department of Sharia Tourism, Faculty of Islamic Economics and Business UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/jetour.v1i1.11

Abstract

Agrowisata merupakan salah satu pendekatan alternatif berbasis pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggali potensi ekonomi pembangunan pedesaan. Selain itu, manfaat lain dalam pengembangan agrowisata adalah mendapatkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman liburan dan hubungan bisnis di sektor pertanian. Indramayu memiliki potensi ekonomi lokal yang berbasis pertanian yaitu berupa tanaman jeruk siam yang dikenal dengan jeruk segeran. Perkebunan jeruk segeran yang dibuat menjadi agrowisata yang menawarkan peluang bisnis yang potensial. Disamping itu perkebunan jeruk segeran dijadikan agrowisata dengan konsep petik buah jeruk langsung untuk menarik wisatawan serta untuk bersaing harganya dengan buah-buah lain di pasaran. Adapun jenis masalah dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan potensi pada pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menganalisis strategi pengembangan dan dampak pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang kemudian ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Data ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Agrowisata Petik Jeruk Segeran merupakan wisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau perkebunan sebagai objek utamanya yang didukung dengan fasilitas lain. Dengan adanya potensi yang dimiliki tersebut berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat karena Agrowisata Petik Jeruk Segeran menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan alam, sekaligus akan menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman yang diusahakan di lokasi agrowisata tersebut, sehingga disamping akan memperoleh pendapatan dari sektor jasa sekaligus akan memperoleh pendapatan dari penjualan komoditas.
Pertanggungjawaban Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyatuan Harta dalam Kepailitan Perseroan Tabitha Fransisca Romauli Nababan; Ema Nurkhaerani
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.761

Abstract

This study discusses the liability of directors for unlawful acts in the form of merging personal assets with corporate assets in the context of bankruptcy of limited liability companies. Although the principle of separation of assets protects the personal assets of directors, there are conditions in which this principle can be revealed through the principle of piercing the corporate veil. The merging of personal assets by directors, which causes losses or bankruptcy of the company, can be held accountable. The Limited Liability Company Law and the Civil Code emphasize that if proven to have committed unlawful acts or negligence in carrying out their duties, directors can be sued in civil court and their assets confiscated as part of the bankruptcy estate. This study applies a normative legal approach and a literature study method to analyze legal norms and the liability of directors for losses due to bankruptcy. The aim is to provide an understanding of the legal liability mechanism for directors who abuse their authority in managing corporate assets. By applying the principle of justice, directors can be held personally responsible for the protection of creditors and fair law enforcement.