Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mustashfa Jurnal Esensi Hukum MUAMALATUNA Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Strata Law Review Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Sharia Tourism and Hospitality
Nurkhaerani, Ema
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Nilai-nilai Islami dalam Mensejahterakan Masyarakat Ema Nurkhaerani
MUAMALATUNA Vol 11 No 2 (2019): Juli-Desember 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/mua.v11i2.2406

Abstract

Indonesia belum memiliki Undang Undang khusus yang mengakomodir pengaturan bagi BMT, BMT diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang menyebabkan ruang geraknya terbatas. Permasalahan yang dihadapi adalah kesesuaian asas kebebasan berkontrak BMT dengan prinsip dan nilai-nilai islami, serta perkembangan BMT dalam mensejahterakan masyarakat dan cara mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian berupa kualitatif dengan metode pendekatan sociolegal. Minimnya kualitas sumber daya manusia BMT belum seutuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai Islami. Munculnya BMT yang bermasalah dikarenakan kekurangpahaman pada konsep ekonomi syariah (substansi dan teknis), rendahnya managerial skill (manajemen keuangan, manajemen investasi, akuntansi dan sebagainya) dan moral hazard pengelola BMT, serta kurang efektifnya pengawasan internal eksternal. Sarana dan prasarana BMT yang belum memadai, menjadi kendala BMT agar tidak tersisihkan dari lembaga keuangan lainnya. BMT perlu melakukan pembinaan, pengawasan secara internal dan eksternal, dengan kebijakan daerah melalui Dinas Koperasi guna menciptakan iklim kondusif bagi BMT.
Economic existence of home industry worker families in a positive law perspective Muamar, Afif; Nurkhaerani, Ema; Inayah, Iin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i1.17277

Abstract

The employment absorption by the Sukarasa Keripik Kaca home industry in Tenjolaya Hamlet, Kertayasa Village, Cijulang District, Pangandaran Regency needs to be further examined from the perspective of positive law. The aim is to understand the existence of the Sukarasa Keripik Kaca home industry in absorbing local labor and to review the positive legal perspective on the employment absorption system in enhancing community income in Kertayasa Village, Cijulang District, Pangandaran Regency. This research is classified as qualitative research, and the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The research results show that the Sukarasa Keripik Kaca home industry continues to operate to this day. A total of 8 workers have been absorbed. Based on the review of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the employment absorption system is appropriate as there is no discriminatory treatment. The application of the Regional Minimum Wage applies to companies with a minimum of 20 workers. Since the Sukarasa Keripik Kaca home industry only has 8 workers, the wages provided are appropriate.Keywords: Family Economy, Home Industry, Sukarasa Keripik Kaca, Positive Law.
The Dispute Resolution Mechanism by the Cirebon District Election Supervisory Agency in the 2019 Simultaneous Elections Nandito, Moh.; Hafizd, Jefik; Sukardi, Didi; Nurkhaerani, Ema; Harahap, Viviyen Jensifa
Strata Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v2i1.109

Abstract

The 2019 election process dispute occurred between DPD PAN Kab. Cirebon with KPU Kab. Cirebon which was submitted to Bawaslu Kab. Cirebon. The research aims to find out the legal arrangements for resolving disputes by Bawaslu Kab. Cirebon according to Law no. 7 of 2017, Bawaslu District Efforts. Cirebon is facing obstacles in the 2019 simultaneous elections, as well as the views of Siyasah jurisprudence on this matter. This qualitative research is field research with a combined empirical and normative juridical approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this research are that the resolution of election process disputes carried out in BAWASLU Cirebon Regency is regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as stated in Article 101 letter a Juncto Article 102 paragraph 3. The results of Bawaslu Kab. Cirebon, namely strengthening human resources for Bawaslu District members. Cirebon by reviewing the latest PERBAWASLU and carrying out an Adjudication simulation. The views of the fiqh siyasah institutions in the al-qadha' region and the al-hisbah region are like those of the Cirebon Regency BAWASLU. Both institutions were formed to maintain and create amar ma'ruf nahi munkar in the state administration system.
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM PENGUPAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM: PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2023 Nurkhaerani, Ema
Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jsh.v6i2.392

Abstract

Sistem pengupahan merupakan salah satu faktor kunci dalam dinamika ketenagakerjaan yang mempengaruhi hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengupahan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Di Indonesia, sistem pengupahan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Seiring perkembangan kebijakan ekonomi sosial, perubahan dalam regulasi pengupahan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis PP Nomor 36 Tahun 2021 perspektif hukum ekonomi islam setelah membandingkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam konteks hukum syariah menekankan pada prinsip keadilan dalam pengupahan. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak kebijakan pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja, serta perbandingan antara kedua regulasi dalam menciptakan pengupahan yang adil dan sesuai hukum ekonomi Islam.
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Ayati, Nufasilul; Setyawan, Edy; Nurkhaerani, Ema
Journal of Sharia Tourism and Hospitality Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Sharia Tourism and Hospitality
Publisher : Department of Sharia Tourism, Faculty of Islamic Economics and Business UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70095/jetour.v1i1.11

Abstract

Agrowisata merupakan salah satu pendekatan alternatif berbasis pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggali potensi ekonomi pembangunan pedesaan. Selain itu, manfaat lain dalam pengembangan agrowisata adalah mendapatkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman liburan dan hubungan bisnis di sektor pertanian. Indramayu memiliki potensi ekonomi lokal yang berbasis pertanian yaitu berupa tanaman jeruk siam yang dikenal dengan jeruk segeran. Perkebunan jeruk segeran yang dibuat menjadi agrowisata yang menawarkan peluang bisnis yang potensial. Disamping itu perkebunan jeruk segeran dijadikan agrowisata dengan konsep petik buah jeruk langsung untuk menarik wisatawan serta untuk bersaing harganya dengan buah-buah lain di pasaran. Adapun jenis masalah dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan potensi pada pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, menganalisis strategi pengembangan dan dampak pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang kemudian ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang pengembangan Agrowisata Petik Jeruk Segeran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Data ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Agrowisata Petik Jeruk Segeran merupakan wisata yang memanfaatkan sektor pertanian atau perkebunan sebagai objek utamanya yang didukung dengan fasilitas lain. Dengan adanya potensi yang dimiliki tersebut berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat karena Agrowisata Petik Jeruk Segeran menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan alam, sekaligus akan menuai hasil dari penjualan budidaya tanaman yang diusahakan di lokasi agrowisata tersebut, sehingga disamping akan memperoleh pendapatan dari sektor jasa sekaligus akan memperoleh pendapatan dari penjualan komoditas.
Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Dalam Kasus PT. Apa Tobacco Nusantara Menurut Hukum Kepailitan (Legal Protection For Investors In The Company In The Case Of Pt. Apa Tobacco Nusantara According To Bankruptcy Law) Aulia, Fara; Nurkhaerani, Ema
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discusses legal protection for investors in the bankruptcy case of PT Apa Tobacco Nusantara based on the perspective of bankruptcy law in Indonesia. Legal protection for investors is divided into two main forms, namely preventive and repressive, which aim to provide a sense of security, certainty, justice, and restoration of investor rights when a violation or dispute occurs. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach, aiming to describe in depth the characteristics of the bankruptcy phenomenon and the legal protection applied. The results showed that in the bankruptcy process of PT Apa Tobacco Nusantara, all creditors' rights, including investors who have receivables, are strictly regulated under the Bankruptcy Law and the Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). Bondholder investors have protection as creditors and get payment rights in order of priority, while shareholder investors are in the last position in the distribution of remaining assets after all obligations to other creditors are paid. The Financial Services Authority (OJK) plays an important role in the supervision and protection of investors in the capital market, although the risk of loss remains inherent due to the limitations of the bankruptcy mechanism. This research confirms that the bankruptcy process is complex and requires transparency, judge supervision, and information disclosure so that all investor rights can be optimally protected in accordance with applicable legal provisions.
Co-Authors Afif Muamar Ali Imran Nasution Aulia, Fara Ayati, Nufasilul Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Edy Setyawan Elkristi Ferdinan Manuel Faqih Zuhdi Rahman Hafizd, Jefik Harahap, Viviyen Jensifa Inayah, Iin Iqbal, Ahmad Marsal, Irsyaf Nandito, Moh. Rakhmi, Wendy Budiati Slamet Tri Wahyudi Sukardi, Didi Winriadirahman, Prameswara