Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.002
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Hukum Samudra Keadilan WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik SULUH ABDI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Global Sustainable Research Marwah Hukum
Hasanal Mulkan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU ZINA (SUAMI/ISTRI SELINGKUH) ardha, dea justicia; Emilson, Nur Husni; kasra, Helwan Kasra; Rusydi, Yudistira Rusydi; Okpirianty, Reny Okpirianty; Rani, Febrina Hertika; Mulkan, Hasanal Mulkan; Sarah, sarah Sarah
Suluh Abdi Vol 4, No 2 (2022): SULUH ABDI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/sa.v4i2.5173

Abstract

Fenomena mengenai perselingkuhan semakin marak akhir-akhir ini. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronik sering menampilkan berita hangat mengenai kasus perselingkuhan. Perselingkuhan dalam pernikahan bersifat merusak dan dapat menimbulkan akibat negatif. Akibat negatif yang ditimbulkan dapat terjadi pada pelaku perselingkuhan maupun pasangan pelaku perselingkuhan. Selingkuh adalah perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara illegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi norma agama (Islam) tidak membenarkannya. Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya. b. Perempuan yang bersuami yang berzina. 
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Yonani Hasyim; Desni Raspita; Syahriati Fakhriah; Ahmad Muadzdzib; Ilham Mahar Khuluqi; Anela Intan Putri; Fitri Antisa
Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): Maret : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Maritim AMNI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58192/karunia.v3i1.2035

Abstract

The rise of online gambling, which is mostly carried out by lower middle class people, can have a negative impact on the economic development of Indonesia. One of the direct negative impacts of online gambling on the country's economy is that online gambling can reduce state income. This is because the government does not receive taxes from illegal online gambling activities. Apart from that, online gambling can also cause economic losses for society. This legal research aims to find out the factors and how the law is enforced against online gambling players. The type of legal research carried out in this research is normative legal research, namely where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in the books). ) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that the factors that cause a person to commit a criminal act of online gambling are influenced by two factors, namely internal and external factors. Internal factors come from within the perpetrator while external factors come from outside the perpetrator, such as the perpetrator's social environment.
TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIPENGARUI ALKOHOL Mulkan, Hasanal; Maknun, Luil; Marlina, Heni
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.63

Abstract

Abstrak Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkut paut dengan tanggungjawab pelaku tindak pidana yang dipengaruhi alkohol, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-undang, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Peraturan Pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seseorang yang betul-betul mabuk, tidak bisa berbuat apa-apa (dead drunk/stomdronken) terhadap orang mabuk yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya, karena sebelum mabuk seseorang sudah bisa berpikir akibat-akibat apa yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang mabuk. Apabila seseorang meminum minuman beralkohol dalam jumlah yang berlebihan, maka orang yang me-minum minuman beralkohol tersebut akan menjadi mabuk. Hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan kepribadian dan perbuatannya tidak terkontrol, sehingga kemungkinan ia akan melakukan tindak pidana, misalnya si mabuk melakukan pemerasan, pengancaman, penganiayaan bahkan pembunuhan dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang dipengaruhi alkohol adalah pada tingkat ringan masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena ia masih dapat menginsyafi keadaannya dimana orang tersebut melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dalam masyarakat ia dapat dicela oleh karenanya sebab ia dianggap mampu berbuat lain meskipun tidak ingin berbuat demikian. Sedangkan pada tingkat berat tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan ia tidak dapat lagi menginsafi keadaannya yang dimana orang tersebut melakukan perbuatannya tidak mempunyai unsur kesengajaan dan Pengaruh Alkohol terhadap pelaku tindak pidana adalah dikarenakan orang yang meminum minuman mengandung alkohol dalam jumlah besar dapat menimbulkan keracunan pada tubuh seseorang dan berpengaruh terhadap daya pikit seseorang serta melemahkan syaraf otak, hal tersebut dapat menimbulkan mental emosional, mudah tersinggung dan mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak terkontrol. Kata Kunci: Tanggungjawab Pelaku, Alkohol, dan Tindak Pidana Abstract In line with the aim of exploring legal principles, especially those related to the responsibility of criminals who are influenced by alcohol, the type of research is secondary legal research with an emphasis on library research by examining primary legal materials’ namely binding legal materials such as laws, namely the Criminal Code (KUHP) Government Regulations, and all applicable regulatory provisions and secondary legal materials, namely legal materials such as theories, hypotheses, opinions of experts and previous researchers that are in line with the problems in this research. Someone who is really drunk, can't do anything (dead drunk/stomdronken) against a drunk person who commits a crime is considered responsible for his actions, because before getting drunk someone can already think about the consequences of what could happen to someone who is drunk . If a person drinks alcoholic beverages in excessive amounts, then the person who drinks alcoholic beverages will become intoxicated. This can result in personality deviations and uncontrolled actions, so it is likely that he will commit a crime, for example the drunk is extorting, threatening, molesting and even murdering and so on. The responsibility of the perpetrator of a criminal act who is influenced by alcohol is at a mild level, he can still be held accountable, because he can still be aware of the situation where the person committed his act with an intentional element, if at the time of committing a criminal act he is seen in society he can be reproached because he is considered capable of committing a crime. others even though they don't want to do so. Meanwhile, at a severe level, it can no longer be held accountable, because he can no longer realize the situation where the person committing the act does not have an element of intent and the influence of alcohol on the perpetrator of a crime is because people who drink beverages containing alcohol in large quantities can cause poisoning in the body. someone and affects a person's thinking power and weakens the nerves of the brain, it can cause emotional mentality, irritability and easily influenced to do actions that are contrary to the law because it is not controlled.
Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Desni Raspita; Muhamad Fakhri
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Maret : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1634

Abstract

This writing is titled “Enforcement Of Environmental Law Through Civil Law Aspects” that aims to know and understand how the environment through the law enforcement aspects of civil law. In this paper the authors use the method of normative research. The results of the analysis are obtained, is that the law enforcement aspects of the environment through civil law can be done through the courts and the line outside the court.
STUDY OF LEGAL PHENOMENCES IN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL RELATIONS AND POWERS Mulkan, Hasanal
Nurani Vol 21 No 1 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i1.8454

Abstract

The type of research used is normative research, legal research which is carried out by examining library materials that use the object of writing studies such as existing libraries, books, magazines, and regulations that have a correlation in problem discussion, so this writing is also writing library (library research).Various legal facts show the existence of power possessed by the state which does not aim to provide justice for society, whereas as it is known that the state is given power by the society on the basis of an agreement (social contract) in order to provide legal protection in the form of justice, one of them is reflected in the case of farmer mistreatment in Mesuji, Lampung due to seizure of land. Because the society feels that they do not get maximum justice as the goal of law in legal philosophy, so then the society can reclaim the power they have given to the authority. As for the basis used by the community in reclaiming the power they have given to the authority, because in the concept of “pactum subjectionis”, society has formed an agreement as to who deserves to hold power. After the agreement is made, the powers given to the state are legitimated by using social facts and laws.
Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata Serlika Aprita; Hasanal Mulkan; Desni Raspita; Muhamad Fakhri
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v2i1.1634

Abstract

This writing is titled “Enforcement Of Environmental Law Through Civil Law Aspects” that aims to know and understand how the environment through the law enforcement aspects of civil law. In this paper the authors use the method of normative research. The results of the analysis are obtained, is that the law enforcement aspects of the environment through civil law can be done through the courts and the line outside the court.
LEGALITY OF E-COURT IN THE LEGAL REFORM TOWARDS A JUDICIAL SYSTEM WITH LEGAL CERTAINTY Mulkan, Hasanal; Addink, Henk; Saraya, Sitta; Santoso, Andrianto Budi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.37111

Abstract

The development of existing technology has an impact on the public service system in terms of online criminal case registration, online payments, online summons, and online trials. This study aims to determine the implementation of the Electronic-Based Government System application in services at the District Court. The research method used in this study was normative legal research. The results of the study show that the existence of e-court has had a major impact on the progress of the justice system in Indonesia while realizing justice based on simplicity, speed and low cost. The impact of the e-court system itself on the judicial process with the increasing development of digital technology, the transformation of courts into modern courts that utilize digital information technology to the maximum is a necessity. The results of the study are expected to provide strategic recommendations for the District Court in optimizing the implementation of SPBE in order to achieve the goals of good governance and improve the quality of public services.
PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PRINSIP INDEPENDENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Mulkan, Hasanal; Aprita, Serlika
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 1 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (April 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurator mempunyai prinsip independensi dan tidak memihak yang merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam berbagai ketentuan hukum internasional yang juga dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Rumitnya penyelesaian pemberesan harta pailit semakin bertambah dengan pencantuman pasal sanksi pidana dalam UU Kepailitan yang menyatakan apabila terbukti kurator tidak independen dapat dikenakan sanksi hukum baik pidana maupun perdata sesuai perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif preskriptif. Adanya ancaman untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurator dihubungkan dengan sikap tidak independennya kurator pada akhirnya menjadi persoalan baru, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana yaitu dalam hal menentukan tolok ukur kurator dikatakan tidak independen sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU Kepailitan. Pertanggungjawaban pidana kurator yang tidak independen mengacu kepada terpenuhinya 3 (tiga) pilar dalam hukum pidana yaitu ada perbuatan pidana, adanya kesalahan yang berakibat pertanggung jawaban pidana dan berkaitan pidana atau pemidanaan dengan berdasarkan pada prinsip independensi, yaitu kurator dalam situasi yang sulit dapat mengambil tindakan tegas demi kepentingan harta pailit. Adapun ratio decindendi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator tidak langsung mengacu kepada independensi kurator dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan melainkan mengacu kepada KUHPidana.
PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI KELURAHAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal; Fakhriah, Syahriati; Hasyim, Yonani; Raspita, Desni; Afaf, Afaf; Roni, Abdul; Anggita, Jeni; Aldhini, Chindy
Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Vol. 3 No. 1 (2024): Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, Maret 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/devote.v3i1.2549

Abstract

Violence that occurs in the household is more often experienced by women who here act as wives or children who are victims, while the perpetrators are dominated by men who act as husbands or children. Domestic violence can be caused by various factors, both internal and external within the household. Internal factors that can trigger domestic violence include the character of the perpetrator of violence who tends to be emotional, economic dependence, third parties in the household, economic conditions, and poor communication. Changes in mindsets in society, especially women, have now changed, this is proven by the increasing number of divorce lawsuits in court. This change in thinking seems to form a view that marriage is not a sacred thing so there is no need to fight for its integrity if differences are discovered. However, the problem of domestic violence can be resolved outside of court (non-litigation). This legal counseling activity on the legal resolution of domestic violence committed by husbands against wives outside the court in Tanjung Raja Village, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province is expected to provide understanding to the public about actions that constitute domestic violence and their negative effects. Apart from that, it is hoped that with this outreach, the public will understand that Domestic Violence (KDRT) can be resolved first through non-litigation or outside of court.
ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Hasanal Mulkan; Serlika Aprita
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.870

Abstract

The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the policy of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses. Thus, obstacles in eradicating criminal acts of corruption must be addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses, so that the national development program can run optimally. The current policy of recovering assets of perpetrators of corruption in an effort to recover state financial losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.
Co-Authors Abdul Roni Addink, Henk Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Aprita, Serlika Aprita, Serlika Aprita Ardha, Dea Justicia Bernika Resvia Chindy Aldhini Desni Raspita Emilson, Nur Husni Fakhriah, Syahriati Fathya Faradilla Ferindi Ramadan Pratama Fitri Antisa Hasyim, Yonani Helwan Kasra Ilham Mahar Khuluqi Jeni Anggita Luil Maknun M. Novrianto Novrianto Marissa Ikhsan Marlina, Heni Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Rizky Kurniawan Okpirianty, Reny Okpirianty Perli Prahasta Rani, Febrina Hertika Reny Okprianti Rike Erlande Rimasari, Ferdita Roni, Abdul Rusydi, Yudistira Rusydi Santoso, Andrianto Budi Sarah Qosim Saraya, Sitta Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Aprita Susiana Kifli Veni Ardea Regita Yonani Hasyim Yonani Yonani Yudhisthira Yudistira