Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.002
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Hukum Samudra Keadilan WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan LEGAL BRIEF Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan UNES Journal of Swara Justisia POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik SULUH ABDI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia International Journal of Global Sustainable Research Marwah Hukum
Hasanal Mulkan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
MASA DEPAN KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN URGENSI REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Aprita, Serlika; Mulkan, Hasanal
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.467

Abstract

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha sering mengadakan perjanjian utang piutang.Perjanjian utang piutang merupakan suatu hal yang umum dilakukan antara kreditor dan debitor.Namun tidak jarang menimbulkan sengketa antara debitor yang lalai dan tidak sanggup membayar atas utang-utangnya kepada kreditor.Salah satu upaya untuk mengatasi utang yang tidak terbayarkan adalah melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) yang dimohonkan oleh debitor atau kreditor. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yangpengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.Sedangkan PKPU adalah penyelesaian utang piutang dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kapailitan dan PKPU dalam penerapannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Rechtsreglement Buitengewesten(RBg), dan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Didalam pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU yang terdapat dalam berbagai peraturan dan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, masih terdapat kekurangan yang perlu dianalisis untuk memberikan dasar hukum terhadap pengaturan hukum acara kepailitan dan PKPU. Mengingat akan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka dalam penelitian ini akan menganalisis beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pemulihan Kerugian Ekonomi Lingkungan Dalam Kasus Tataniaga Timah Ilegal Di Bangka Belitung Mulkan, Hasanal; Rimasari, Ferdita
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i2.4675

Abstract

Kegiatan pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung telah menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologis yang signifikan. Salah satu isu utama yang muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang terlibat dalam praktik tataniaga timah ilegal serta mekanisme pemulihan kerugian ekonomi lingkungan akibat aktivitas tersebut. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta menelaah kebijakan pemulihan ekonomi lingkungan melalui pendekatan hukum pidana lingkungan dan ekonomi hijau. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterapkan secara optimal karena lemahnya pembuktian keterlibatan manajemen dalam kejahatan lingkungan, sementara pemulihan ekonomi lingkungan masih bersifat parsial dan belum memperhitungkan nilai ekonomi ekosistem secara komprehensif.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I) Bernika Resvia; Yudistira Rusydi; Hasanal Mulkan
Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.5591

Abstract

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana  pencurian  bahan bahan pokok  yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat  pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor  Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari  hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (Library Research).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana  pencurian  bahan bahan pokok  yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah  keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel,  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian  peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik  Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat  pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang. Dalam menerapkan  peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain  Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka  afek jera kepada pelaku pencurian  di Ritel atau pasar swalayan.  The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of 2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the Ilir Barat I sector police area, especially against perpetrators of theft committed at retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con controversies because with this Perma the thieves can protect and make the perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are only caught hands so that even though the development of the victims and the police cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat I Sector Police in the city of Palembang. In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation, because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or supermarkets.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI HASIL KEJAHATAN BERUPA NARKOTIKA Perli Prahasta; Hasanal Mulkan; Serlika Aprita; M. Novrianto Novrianto
Marwah Hukum Vol 2, No 1 (2024): MARWA HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i1.8258

Abstract

Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Narkoba tidak hanya dapat merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut. Jenis hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan tekhnologi informasi.Berdasarkan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu, menurut AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran kode etik profesi  polri yang tercantum dalam pasal 17. Oleh karena itu diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana terhadap penyidik yang melakukan penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Kata Kunci : UU No.35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum Abstract. According to Law Number 35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, the definition of narcotics is a substance or drug derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can creates dependency, which is differentiated into categories as attached in the Law. Drugs can not only damage the nation but also dealers and law enforcers, for example, drug investigators as narcotics case investigators were made suspects in the case of embezzling evidence of 200 grams of methamphetamine.The purpose of this research is to determine the process of investigating investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics and the criminal responsibility of investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of the crime. The type of law carried out is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The collection of research materials in the form of normative legal materials is carried out by searching, collecting and studying documents both conventionally and using information technology.Based on the case of irregularities committed by the narcotics investigator as a narcotics case investigator who was made a suspect in the case of embezzlement of 200 grams of narcotics evidence of the type of methamphetamine, according to AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, stated that the investigation process carried out against investigators was still being carried out regarding the crime, violations of police discipline and violation of the National Police's professional code of ethics as stated in article 17. Therefore, it is hoped that law enforcement officials can apply criminal sanctions against investigators who embezzle evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics. Keywords: Law No.35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, Law Enforcement
KEBIJAKAN HUKUM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA ATAS PENDIDIKAN DASAR ANAK TELANTAR Rike Erlande; Hasanal Mulkan
Marwah Hukum Vol 1, No 2 (2023): MARWAH HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v1i2.6164

Abstract

Abstrak. Tahap pertama dalam mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan tinggi adalah membekali mereka dengan pengetahuan dasar, kemampuan, dan sikap yang dituntut oleh masyarakat. Dalam artikel ini mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam menyikapi hak konstitusional anak terlantar atas pendidikan dasar. Selain itu, mereka memeriksa tindakan yang diambil di Kota Palembang untuk memenuhi hak konstitusional warga atas pendidikan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif-analitik. Kajian ini berupaya untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menganalisis beberapa sisi situasi dan kondisi seputar perwujudan hak atas pendidikan bagi masyarakat Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai solusi terbaik bagi anak terlantar dalam hak pemenuhan konstitusionalnya.Kata Kunci : Hak konstitusional, Anak terlantar, Tanggung jawab
VIOLATION OF ETHICS BY PUBLIC OFFICIALS IN RELATION TO CORRUPTION CASES Hasanal Mulkan; Reny Okprianti; Serlika Aprita; Ferindi Ramadan Pratama
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.896

Abstract

The public ethics of state officials in the administration of clean government holds an important position and role as a guide for good behavior in carrying out their duties. The occurrence of political corruption is not solely attributed to the extent of authority possessed but is also rooted in the violation of the ethics of state officials. This study employs qualitative research methods and a literature approach to explore law violations stemming from breaches of state officials' ethics, focusing on the Hambalang Political Corruption case handled by the KPK. The investigation delves into how violations of state officials' ethics transpire, originating from both the executive and legislative branches.The breach of state officials' ethics in this case is linked to the struggle for interests in securing funds to support a candidate for the general chairmanship of a political party. Beyond implicating the executive and legislature, the corruption also involves the private sector. The manipulation of legal loopholes in preparing the APBN is exploited to inflate the value of the Hambalang project, resulting in substantial budgets, profits, and an escalation of corrupted funds. The case study reveals ethical violations by state officials, characterized by dishonest behavior, data manipulation, and a lack of transparency to secure approval for the Hambalang project. These ethical transgressions are coupled with legal violations, ultimately eroding public trust in endeavors to establish a corruption-free government, particularly concerning officials affiliated with political parties.
KAJIAN FILSAFAT HUKUM ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM Serlika Aprita Aprita; Hasanal Mulkan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3421

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap penjatuhan pailit pada perseroan terbatas.  Perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak serta merta berhenti dan bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan tetap dapat melakukan kegiatan usahanya. Hal ini diakibatkan perseroan dinyatakan pailit mempunyai nilai ekonomis (economic value) yang jauh lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas.. Namun dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut Hak asasi manusia dalam perspektif moralitas filosofis adalah dipercaya untuk menemukan argumen yang benar atau setidaknya memperdalam untuk memahami kebenaran hak asasi manusia.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ,Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia.
Co-Authors Abdul Roni Addink, Henk Afaf Afaf Afaf Afaf, Afaf Ahmad Muadzdzib Aldhini, Chindy Anela Intan Putri Anggita, Jeni Aprita, Serlika Aprita, Serlika Aprita Ardha, Dea Justicia Bernika Resvia Chindy Aldhini Desni Raspita Emilson, Nur Husni Fakhriah, Syahriati Fathya Faradilla Ferindi Ramadan Pratama Fitri Antisa Hasyim, Yonani Helwan Kasra Ilham Mahar Khuluqi Jeni Anggita Luil Maknun M. Novrianto Novrianto Marissa Ikhsan Marlina, Heni Mona Wulandari Muhamad Fakhri Muhammad Rizky Kurniawan Okpirianty, Reny Okpirianty Perli Prahasta Rani, Febrina Hertika Reny Okprianti Rike Erlande Rimasari, Ferdita Roni, Abdul Rusydi, Yudistira Rusydi Santoso, Andrianto Budi Sarah Qosim Saraya, Sitta Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Serlika Aprita Aprita Susiana Kifli Veni Ardea Regita Yonani Hasyim Yonani Yonani Yudhisthira Yudistira