Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Pendampingan Inovasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Budi Daya Ikan Lele Sebagai Usaha Peningkatan Nilai Ekonomi Hasil Perikanan Pokdakan Rangkiang Farm Raimon Efendi; Eliza Eliza; Fauzi Tri Yuniko; Ratih Agustin Wulandari
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.257

Abstract

Budidaya lele telah menjadi salah satu komoditas yang penting dalam industri perikanan. meskipun produksi ikan lele yang konsisten, peternakan ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dari produk perikanannya. Saat ini, penambahan nilai melalui metode pengolahan inovatif dan pemasaran yang strategis memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan. Metode yang digunakan adalah dimulai dengan melakukan studi pendahuluan, kegiatan pelatihan,kegiatan pendampingan, dan terakhir monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan petani budidaya ikan lele yaitu pokdakan Rangkiang Farm yang mendukung peningkatan ekonomi hasil perikanan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui penerapan manajemen usaha dengan membuat pembukuan sederhana, pelatihan inovasi pengolahan ikan lele menjadi lele asap dan frozen food seperti bakso, nugget, mpek mpek serta kerupuk. Pelatihan pengemasan produk dengan menarik sehingga mempunyai daya tarik dan meningkatkan daya jual serta pelatihan strategi pemasaran yang paling tepat digunakan yaitu pembuatan web dan pemanfaatan social media. Kesimpulan pengabdian ini penerapan teknologi dalam budidaya lele membawa manfaat besar. Peternak mengalami peningkatan produksi, kualitas produk, dan pendapatan mereka. Konsumen juga mendapatkan akses lebih mudah ke produk ikan lele berkualitas tinggi. Oleh karena itu, disarankan agar peternak lele terus mengadopsi teknologi ini dan menjalin kerja sama dengan pihak terkait untuk pengembangan lebih lanjut. Hal ini akan mendukung pertumbuhan industri budidaya lele yang berkelanjutan di era digital ini.
Handling the Covid-19 Outbreak in Review from the Legal Aspect: Penanganan Wabah Covid-19 di Tinjau dari Aspek Hukum Raimon Efendi; Ratih Agustin Wulandari
International Journal of Management and Business (IJMB) Vol. 3 No. 1 (2022): IJMB Vol.3 No.1 (2022)
Publisher : Perkumpulan Doktor Indonesia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46643/ijmb.v3i1.131

Abstract

The abstract is to be in fully-justified italicized text, at the top of the paper with single column as it is here, below the author information. Use the word “Abstract” as the title, in 10-point Times, boldface type, left relative to the column, initially capitalized. The abstract is to be in 10-point, single-spaced type, and up to 200 words in length. Leave two blank lines after the abstract or list three to five keywords related to the articles, then continued with abstract in bahasa Indonesia.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Hilmy Nopra Mulya; Ratih Agustin Wulandari; Ainul Badri
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i1.387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untukumengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidanaunarkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangiytindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.  
Pendampingan Implementasi Teknologi Pakan Alternatif Ikan Lele Terintegrasi Magot BSF pada Pokdakan Rangkiang Efendi, Raimon; Eliza, Eliza; Tri Yuniko, Fauzi; Agustin Wulandari, Ratih; Vani Meisy, Tri; Ramadhani, Wili; Dwi Armanda, Septia
Abditeknika Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/abditeknika.v4i2.5603

Abstract

Pelatihan dan pendampingan implementasi teknologi pakan alternatif ikan lele terintegrasi magot BSF di Pokdakan Rangkiang Farm bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya ikan lele dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Latar belakang dari kegiatan ini adalah tingginya biaya pakan yang menjadi kendala utama bagi petani ikan lele, serta kebutuhan untuk meningkatkan hasil panen yang optimal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tahap persiapan, penyuluhan, praktik pembuatan pakan alternatif, serta penerapan teknologi manajemen berbasis web dan IoT. Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan 80% peserta melaporkan peningkatan pemahaman, sementara 86,67% peserta mengalami peningkatan dalam pemahaman mengenai efisiensi dan efektivitas penggunaan teknologi pakan alternatif. Selain itu, peserta juga menunjukkan peningkatan keterampilan teknis dan percaya diri dalam menggunakan teknologi baru. Implikasi dari kegiatan ini adalah adanya potensi peningkatan ekonomi bagi kelompok tani melalui penerapan teknologi yang lebih efisien, serta kontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas teknis peserta, tetapi juga untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam sektor budidaya ikan.   Training and mentoring for the implementation of alternative feed technology for catfish integrated with BSF maggot at Pokdakan Rangkiang Farm aims to increase the productivity and efficiency of catfish farming by utilizing local resources. The background of this activity is the high feed costs that are a major constraint for catfish farmers, as well as the need to improve optimal harvest results. The methods used in this activity include preparatory stages, counseling, practical training in making alternative feed, and the application of web-based management technology and IoT. The results of the training show a significant increase in participants' understanding of alternative feed technology and its application in catfish farming. Additionally, participants also demonstrate improved technical skills and confidence in using new technologies. The implications of this activity include the potential for economic improvement for farmer groups through the implementation of more efficient technology, as well as a positive contribution to environmental sustainability. Thus, this training is beneficial not only for enhancing participants' technical capacity but also for promoting innovation and sustainability in the fish farming sector.
Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics Firdaus, Firdaus; Wulandari, Ratih Agustin
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v5i2.383

Abstract

In Indonesia, pervasive discrimination against women prompts this legal research to scrutinize the significance of women's presence in parliament. Cultural and structural barriers fuel gender inequality, rooted in patriarchal norms and religious doctrine. Laws restricting women to domestic roles and regional regulations further compound these challenges. Employing a multifaceted approach—analyzing statutory rules, exploring expert opinions, and studying relevant cases—the research focuses on women's representation in parliament. Cultural biases and structural discrimination are addressed, calling for a comprehensive strategy involving legal amendments, societal paradigm shifts, and political party reform. Gender quotas, such as affirmative action, are proposed to boost women's political participation. Success relies on sincere commitment from political entities and society, aiming for a democratic, inclusive Indonesia free from gender discrimination. This approach seeks to create a space for diverse citizen needs, embodying principles of democracy and equality.
THE URGENCY OF COLLATERAL IMPLEMENTATION IN THE MUDHARABAH FINANCE OF SHARIA BANKING IN INDONESIA Fauzi, Wetria; Wulandari, Ratih Agustin; Efendi, Raimon
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 9, No 1 (2023): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v9i1.702

Abstract

Mudharabah financing is a transaction based on the principle of cooperation, so it does not require collateral. But financing does not always run smoothly. Finally, Islamic banks require collateral in mudharabah financing. Of course, it is a debate among scholars. For this reason, the purpose of this study is to identify the basis for applying collateral to mudharabah financing, and setting collateral binding for mudharabah financing in Islamic banking. The research objectives will be answered by empirical normative legal research methods which analyze the norms and provisions that apply, supported by field research in the form of interviews, and observation as reinforcement. The identification carried out resulted in First, the ijtihad method is the basis for the obligation to provide collateral in mudharabah financing by not overturning the original concept with the Istihsan method, and adhering to the provisions in UUPS, PBI Number: 7/46/PBI/2005 concerning Contracts for Collection and Distribution of Funds for Banks conducting business activities based on Sharia Principles, and DSN Fatwa Number: 07/DSNMUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing (Qiradh). Second, Islamic banking has not regulated the binding of collateral to mudharabah financing in Islamic banking, so in practice Islamic banking uses guarantee institutions that are used by conventional banks.
Collateral Binding Principles in Sharia Banking Financing Agreements Fauzi, Wetria; Agustin Wulandari, Ratih
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17987

Abstract

Sharia Banking is based on these sharia principles, all operational activities must not conflict with sharia principles, including financing. The Financing has an important role in the development of Islamic banking. This is to anticipate various risks in bank financing to apply the obligation to provide collateral by customers. The binding of collateral must be clearly regulated and based on sharia principles to achieve sharia compliance. The purpose of this research is to find out and analyze the arrangement of binding collateral in Islamic banking financing, as well as the fulfillment of sharia principles in binding collateral in Islamic banking financing. This is a normative research whose subject matter is the rule of law, legal doctrine to answer certain legal issues. This study concludes that kafalah and rahn are guarantees in the concept of Islamic law, regulated by the DSN-MUI Fatwa Number: 11/DSNMUI/IV/2000 concerning Kafalah. Fatwa Number: 25/DSN/MUI/III/2022 concerning Rahn, Fatwa Number: 92/ DSNMUI/IV/2014 concerning Funding accompanied by Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). However, it has not been set forth in laws and OJK regulations, so that the collateral binding arrangements for Islamic banking use conventional banking guarantee institutions, namely. Pledges, mortgages, fiduciaries, mortgages and warehouse receipts. Not all substances in conventional guarantee institutions can be applied to Islamic banking which prioritizes Islamic principles, namely the values of justice, expediency, balance and universality  and does not carry out business activities that contain elements of usury, maisir, gharar, unlawful and unjust, and most importantly overrides the tabbaru principle in Islam. Perbankan Syariah berdasarkan kepada prinsip syariah, seluruh kegiatan operasionalnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah termasuk pembiayaan. Pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan Perbankan Syariah. Untuk mengantisipasi berbagai resiko dalam pembiayaan, bank menerapkan kewajiban memberikan agunan oleh nasabah. Pengikatan agunan tentunya harus diatur secara jelas dan berdasarkan prinsip syariah untuk mewujudkan syariah compliance. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan pengikatan agunan pada pembiayaan Perbankan Syariah, serta pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengikatan agunan pada pembiayaan Perbankan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang pokok kajiannya adalah aturan hukum, doktrin hukum untuk menjawab isu hukum tertentu. Penelitian ini menyimpulkan kafalah dan rahn merupakan jaminan dalam konsep hukum Islam,  yang diatur pada Fatwa DSN-MUI Nomor : 11/DSNMUI/IV/2000 tentang Kafalah. Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN/MUI/III/2022 tentang Rahn, Fatwa DSN-MUI Nomor : 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily diperbolehkan adanya jaminan barang., Fatwa DSN-MUI Nomor : 92/DSNMUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Namun belum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengaturan pengikatan agunan pada Perbankan Syariah menggunakan lembaga jaminan perbankan konvensional yaitu ; gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan, dan resi gudang. Tidak semua subtansi pada lembaga jaminan konvensional dapat diberlakukan pada Perbankan Syariah yang mengutamakan pinsip-prinsip keislaman yaitu; nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin) serta tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim, serta yang paling utama mengesampingkan prinsip tabbaru dalam islam.
Perlindungan Hukum Bagi Debitur: Menggali Aspek Eksekusi dan Jaminan Fidusia Malma Purnama, Sherli; Marhaeningsih, Marhaeningsih; Agustin Wulandari, Ratih
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v5i1.31374

Abstract

In the Fiduciary Guarantee Law, there are provisions regarding the execution of fiduciary guarantee objects in article 15. Initially, the Fiduciary Guarantee Law gave executorial power to fiduciary guarantee certificates. This means that creditors can execute fiduciary collateral objects without going to court. However, this provision has been canceled by the Constitutional Court in Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The Constitutional Court's decision states that the provisions regarding the executorial power of fiduciary guarantee certificates are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is because these provisions give too broad authority to creditors to execute fiduciary collateral objects without going through court. For this reason, it is necessary to know the legal protection for debtors because in fiduciary guarantees, creditors are superior to debtors. This research method uses a normative method with a statutory approach.
Development of Interactive Video Tutorial Media in Vocational Learning for Children with Special Needs with Mild Mental Requirements: Pengembangan Media Video Tutorial Interaktif dalam Pembelajaran Vokasi Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita Ringan agustin wulandari, ratih
International Journal of Technology Vocational Education and Training Vol. 4 No. 2 (2023): IJTVET Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Doktor Indonesia Maju (PDIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46643/ijtvet.v4i2.125

Abstract

This research was motivated by the discovery of obstacles in developing low vocational competence for children with special needs for mild mental retardation, in making souvenirs so that there is a need for effective learning strategies and media to improve the skills of mild mentally retarded children so that they are proficient in making souvenirs, so that this can be a provision for children in the future. future and can be competent in the world of work. The purpose of this study was to describe interactive multimedia blueprints based on video tutorials in learning the vocational skills of children with mild special needs, and to determine the feasibility of interactive multimedia based on video tutorials. The type of research used is Research and Development, using the Assure development model. This research involved fifth semester students of Informatics Engineering, Faculty of Computer Science, Dharmas Indonesia University. Based on the results of data analysis obtained from the aspect of content feasibility, which was carried out by content experts, it showed that the product was in accordance with the Learning Plan. Tests on the aspects of appearance, graphics, program operation and grammar carried out by media experts obtained calculation results of being in good qualification. Tests on aspects of learning, curriculum and interface design carried out by learning design experts obtained calculation results of being in good qualifications.
PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL Wulandari, Ratih Agustin; Rizki, Izzati Afta
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10381

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), baik dalam konteks penciptaan, distribusi, maupun penyalahgunaannya. Era digital mempercepat distribusi karya intelektual, namun juga memunculkan tantangan besar seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta, dan pemalsuan merek dagang. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan HAKI melalui Undang-Undang Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri, implementasi hukum masih menghadapi kendala besar, terutama dalam penegakan hukum di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi HAKI di era digital, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan digital, serta kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran lintas negara. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati HAKI menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran kolektif mengenai perlindungan kekayaan intelektual di era digital The development of digital technology has a significant impact on the protection of Intellectual Property Rights (IPR), both in the context of creation, distribution, and misuse. The digital era accelerates the distribution of intellectual works, but also raises major challenges such as digital piracy, copyright infringement, and trademark counterfeiting. In Indonesia, although there are regulations governing the protection of IPR through the Copyright, Trademark, Patent, and Industrial Design Law, the implementation of the law still faces major obstacles, especially in law enforcement on digital platforms. This study aims to analyze the role of law in protecting IPR in the digital era, identify existing challenges, and evaluate the effectiveness of applicable regulations. With a qualitative approach and using descriptive-analytical methods, the results of the study indicate the need for regulatory updates, increased digital supervision, and stronger international cooperation to deal with cross-border violations. In addition, educating the public about the importance of respecting IPR is one of the strategic steps in increasing collective awareness regarding the protection of intellectual property in the digital era