Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS TINDAKAN CYBERPORNOGRAPHY ]]>
<![CDATA[Melisa Melisa]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini Manurung]]>
<![CDATA[ Gorontalo Law Review Vol 5, No 2 (2022): Gorontalo Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2131
<![CDATA[Tindakan cyberpornography merupakan suatu tindakan yang menghasilkan produk berupa video, foto, ilustrasi, suara, gerak tubuh dan pesan bersifat vulgarisme yang disebarluaskan ke dunia maya atau internet. Persoalan cyberpornography ini sering terjadi di dunia maya dan internet seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan situs pornografi. Kepastian hukum ataupun pengamanan kepada korban cyberpornography masih berdominan terhadap kepentingan pelaku akan tetapi kepentingan korban masih minim diperhatikan. Penelitian ini memakai metode pendekatan normatif adalah proses penelitian yang menemukan kebenaran dari berdasarkan logika normatif dan bersumberkan dari data sekunder serta studi perpustakaan. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengenal penyebab terjadinya tindakan cyberpornography dan pentingnya perlindungan hukum dan penegasan hukum terhadap korban cyberpornography. Pelaku tindakan cyberpornography dapat dijerat peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.]]>
<![CDATA[Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Agnestya Putri Rizon]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31328/ls.v6i2.4096
<![CDATA[Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legal/legal activities. Data obtained based on the Anti-Money Laundering and Terrorism Statistical Bulletin by the Center for Financial Transactions and Analysis Services in June 2019, there were 459,951 Suspicious Financial Transaction Reports during the period January 2003 to June 2019 received by PPATK. Types of research used in the study This is a normative juridical research that is used to review the legislation. It is useful for academic purposes which is used for academic purposes and can be used to compose academic works. With the new provisions, the implementation of regulations for KUPVA BB operators and Payment System Service Providers (PJSP) has been integrated. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes.]]>
<![CDATA[Pendampingan Proses dalam Pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Notaris, PPAT & PL II Wany Thamrin S.H., M.Kn. ]]>
<![CDATA[Jovan Pratama]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ National Conference for Community Service Project (NaCosPro) Vol 4 No 1 (2022): The 4th National Conference of Community Service Project 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/nacospro.v4i1.7146
<![CDATA[Pengguna Hak Tanggungan Elektronik selain PPAT adalah kreditor yang biasanya adalah Institusi Keuangan (Perbankan) dan bisa juga perseorangan. Bagi dunia perbankan tentu diharapkan dengan adanya layanan Hak Tanggungan secara Elektronik dapat memberikan manfaat diantaranya adanya ketepatan waktu pendaftaran Hak Tanggungan pada hari ketujuh setelah didaftar. Permasalahan yang terdapat pada mitra adalah sering muncul dalam praktik pembuatan Hak Tanggungan Elektronik antara lain: 1. Tidak bisa dilakukan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Aplikasi HT Elektronik sering mengalami masalah yang terjadi pada saat jam kerja. 3. Tidak adanya keterangan tentang identitas sertipikat hak atas tanah yang didaftarkan. 4. Status akta sudah terdaftar seharusnya saat setelah SPS dibayar bukan setelah kreditor upload permohonan. Penyusunan laporan PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Wawancara Pelaksana b. Observasi. Pada akhir pelaksanaan, pihak mitra akan melakukan evaluasi dan juga memberikan penilaian terhadap kegiatan atau kinerja yang penulis telah lakukan. Luaran proyek daripada kegiatan Kerja Praktik adalah melakukan pendaftaran hak tanggungan online pada sistem Aplikasi Mitra Kerja PPAT pada mitra.atrbpn.go.id dan melakukan perbaikan data yang di input melalui sistem tersebut melalui sebuah flowchart mengenai prosedur perbaikan data tersebut. Pelaksana berhasil mencapai tujuan utama dari datangnya pelaksana dan memberikan manfaat sebagaimana tertera dalam manfaat kegiatan proyek ini. Melalui Kegiatan Kerja Praktek ini, pelaksana menghasilkan sebuah luaran berupa Laporan Pkm, Artikel PkM, hasil dari pendaftaran hak tanggungan elektronik yaitu sertipikat hak tanggungan yang telah dilakukan perbaikan serta sebuah flowchart.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF INTERESTED TIME WORKING AGREEMENTS AT PT.INDO MATRA POWER IN ACCORDANCE WITH LAW No. 13 of 2003 CONCERNING MANPOWER ]]>
<![CDATA[Rantih Maeza Putri]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT Indo Matra Power is a company engaged in the field of Electricity, . PT Indo Matra Power can be said, a fairly large company with a fairly large number of employees, however PT Indo Matra Power does not enter into an employment agreement with its employees. Whereas the agreement between the company and the employee is a important. Therefore, the author wants to take this topic as a practical work report. In this practical work, the author forms a draft agreement unspecified working time. From this design, it is intended that PT Indo Matra Power and its workers have bonds and can fulfill each other's rights and obligations. With the draft work agreement already made, Entrepreneurs feel better understand what rights and obligations entrepreneurs have to do give, and if the worker violates the company rules the employer is more it's easy to give sanctions because it's already stated in the agreement work. Meanwhile, the workers feel that there is legal certainty from the parties involved workers with this work agreement starting from the rights and obligation must be fulfilled by workers and clarity in the calculation of overtime and clarity in calculating wages. At the time of implementation of the results of practical work that the author made did not exist obstacles, both from employers and from workers, but there are only a little criticism in calculating work overtime]]>
<![CDATA[Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerja Di Pt Batam Panel Indo Karya ]]>
<![CDATA[Christina Christina]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini Manurung]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT Batam Panel Indo Karya merupakan sebuah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan sesuai dengan hakikat dasar dari sebuah badan usaha berbentuk Perseroan. Perusahaan ini terletak di kawasan industri Batu Ampar, Batam. Pengerjaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk menemukan jalan pemecahan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan. Adapun dalam hal ini, Penulis menemukan permasalahan yang kerap kali menimbulkan perselisihan antar pekerja dan pemberi kerja pada Perusahaan, yaitu kesalahpahaman akan hak dan kewajiban antar para pihak. Adapun dalam dalam penyempurnaan proyek Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini, Penulis memanfaatkan waktu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya. Terdapat beberapa tahapan yang telah dilewati oleh Penulis dalam penyelesaian proyek Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini diantaranya adalah tahapan persiapan, pada tahap ini Penulis melakukan survei lokasi yang kemudian Penulis jadikan sebagai ojek penelitian. Setelah melewati tahap persiapan, kemudian Penulis lanjutkan pada tahap pelaksanaan yang mana dalam tahapan ini Penulis lakukan dengan mengobservasi beberapa data, mewawancarai narasumber dari Perusahaan, serta studi kepustakaan juga Penulis lakukan untuk dapat mengumpulkan informasi dan bahan-bahan pertimbangan hukum yang terkait akan permasalahan ini. Selama proses penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat ktik ini, Penulis menemukan beberapa fakta yang dapat ditemukan di lapangan, yakni pengetahuan mengenai pentingnya jika diadakannya suatu Perjanjian Kerja masih rendah. Dalam hal perekreutan calon pekerja, PT Batam Panel Indo Karya selalu menetapkan hubungan kerja yang tetap, oleh karena itu, dalam pengerjaan proyek ini, Penulis memutuskan untuk menyusun sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada PT Batam Panel Indo Karya agar segala perselisihan mengenai hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja dapat teratasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Penyusunan Legal Review Di Kantor Hukum Indra Raharja & Partners Lawyers ]]>
<![CDATA[Jassline Mutiara]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini Manurung]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merancang dan menyusun suatu format Tinjauan Hukum (Legal Review) yang akan disampaikan oleh Indra Raharja & Partners Lawyers kepada klien yang cukup disebut sebagai PT ABC, yang mana format Tinjauan Hukum (Legal Review) demikian dapat juga dipergunakan oleh Indra Raharja & Partners Lawyers sebagai template di masa yang akan datang. Dasar hukum yang menjadi acuan utama penyusunan Tinjauan Hukum (Legal Review) dalam pengabdian ini ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan juga kaidah-kaidah yang ada dalam dunia advokat. Jenis penelitian hukum yang dipergunakan ialah penelitian hukum normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.]]>
<![CDATA[EXTENSION OF LIMITED STAY PERMIT FOR MALAYSIAN FOREIGN EMPLOYEE AT PT. SEFONG INDUSTRIES ]]>
<![CDATA[Wilson Reinaldo]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Job Training Program is designed as a form of learning that is integrated with the implementation of academic collaboration for community service. The form of cooperation is carried out in the form of assistance in providing solutions, creating certain innovations and technologies in a comprehensive and sustainable manner. By looking at the needs of several companies in hiring foreign employees to support the running of their companies and with the complexity of the main requirements in hiring expatriate, which is to have a Limited Stay Permit Card (KITAS) which causes the company to have difficulty in the process of hiring foreign employees, the author decided to provide assistance in the form of the process of extending the Limited Stay Permit Card (KITAS) document. Another problem that is also faced is the change of employees who take responsibility for carrying out each renewal process every year which leads to confusion experienced by personnel (Department of Human Resources) motivating the author to solve this problem by making a manual as a guide for personnel to carry out the process of extending the Limited Stay Permit Card (KITAS). The extension process will be carried out by completing the requirements through the government's official website which will then be ratified after going through the approval and payment process in three stages starting from RPTKA, Notification to the Immigration stage. The entire filling process will be documented so that a manual can be made at the end of the Job Training Program.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kerjasama Dagang Pada PT Artagas Primandiri ]]>
<![CDATA[Samuel Samuel]]>;
<![CDATA[Shenti Agustini Manurung]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT Artagas Primandiri adalah satu diantara badan usaha yang berbentuk badan hukum dan menjalankan kegiatan usaha di bidang distributor/supplier produk Liquefied petroleum Gas kemasan 5.5, 12, 50 Kg dan bulk industrial dari PT Pertamina (Persero). Terhadap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ditujukan untuk dapat menganalisa dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Perusaahaan sehingga potensi permasalahan yang membawa kerugian bagi perusahaan dikemudian hari dapat diperkecil melalui output yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Adapun kemudian bahwasanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Perusahaan adalah tidak adanys suatu perjanjian kerjasama dagang yang memuat akan hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan konsumen-konsumennya, hal tersebut lantas membuat konsumen Perusahaan lalai melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran utang dagang kepada Perusahaan dan berimbas pada pelebaran jumlah nilai piutang dagang yang belum terbayarkan yang tentunya akan menjadi sebuah permasalahan berat bagi Perusahaan jika tidak segera diselesaikan. Mengenai perihal masa waktu yang dilewati dalam proses pengerjaan proyek Pengabdian Kepada Masyarakat ini memakan waktu 3 bulan yang dimulai pada bulan Mei tepatnya pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, adapun tahap yang dilewati terbagi kedalam tahap persiapan berupa pelaksanaan survei dan pengajuan terhadap lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dilanjutkan dengan tahap kedua kedua berupa pengkajian terhadap data dan penyusunan terhadap data-data yang ada kedalam suatu bentuk laporan tertulis, yang diakhri dengan tahap ketiga berupa penyerahan laporan kepada Dosen pembimbing untuk dilakukan ulasan dan perbaikan terhadap laporan dari kegiatan yang dilaksanakan. Pengerjaan proyek Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Penulis ini telah berhasil melahirkan luaran proyek berupa perjanjian kerjasama dagang antara PT Artagas Primandiri dengan konsumen yang terdiri dari badan usaha berbadan hukum hingga rumah tangga dan perorangan, yang dimana terhadap perjanjian tersebut memuat mengenai ketentuan umum, ketentuan mengenai hak dan kewajiban Para Pihak terkait dan ketentuan-ketentuan lainnya.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Pada Pt. Cahaya Mas Wigunajaya ]]>
<![CDATA[Shenti Agustini Manurung]]>;
<![CDATA[Elvianti Elvianti]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 1 No 1 (2021): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang pada PT. Cahaya Mas Wigunajaya. Surat perjanjian hutang piutang diperlukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berfungsi untuk mengkonfirmasi identitas para pihak, besar uang yang dipinjamkan dan batas waktu. Kemudian juga berfungsi untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan satu pihak. Surat perjanjian biasanya dicantumkan pada selembar kertas dan diberi materai. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap perancangan dalam penulisan ini dimulai dari permohonan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kemudian disetujui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ide membuat proposal, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, menganalisa, mencari solusi permasalahan, implementasi dan selanjutnya diterapkan. Berdasarkan observasi Penulis, PT. Cahaya Mas Wigunajaya mendapat dampak positif setelah melakukan pengimplementasi output di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, salah satunya adalah PT. Cahaya Mas Wigunajaya dapat menggunakan Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagai salah satu bukti tertulis apabila suatu hari terlibat dalam masalah hutang piutang.]]>
<![CDATA[ASSISTANCE IN MAKING WORKING AGREEMENTS TYPE: FIXED TIME EMPLOYMENT AGREEMENT AND FIXED-TER M EMPLOYMENT AGREEMENT AT PT. GLOBAL YUPITER INDONESIA ]]>
<![CDATA[Shenti Agustini]]>;
<![CDATA[Vania Virginia]]>
<![CDATA[ ConCEPt - Conference on Community Engagement Project Vol 2 No 1 (2022): Conference on Community Engagement Project ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[As one of the implementations of the Work Practice program, the author chose to assist PT. Global Yupiter Indonesia in creating or designing a Work Agreement or it can also be called a Work Contract by following the directions of PT. Global Yupiter Indonesia, but still pay attention to the applicable laws. This is necessary to minimize the risk of problems between PT. Global Yupiter Indonesia as the employer and its workers. Considering that in the world of employment, there must be several rights and obligations that must be fulfilled by the parties in the employment relationship, namely the role of the employer and worker.The type of research that the author uses is normative-empirical / applied legal research using primary data sources obtained from the field and interviews with PT. Global Yupiter Indonesia. For the purpose of achieving within a period of 3 (three) months, the author adjusts the form of the Work Agreement according to the requests, circumstances, and also needs of PT. Global Yupiter Indonesia by staying guided by the applicable Labor Act. In making, the author divides the process into 3 (three) stages, namely the preparation stage as a prefix, then implementation, and then the assessment of reporting. The exterior of the Practical Work program that the author carries out is in the form of a draft of a Fixed Time Employment Agreement (PKWT) and a Fixed-Term Employment Agreement (PKWTT).]]>
