Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jambe Law Journal PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki
Rakhmawati, Dessy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konsultan Pajak yang Melakukan Fraundelendt Misrepresentation dalam Bidang Perpajakan Afrizal, Afrizal; Rakhmawati, Dessy; Herlina, Nelli
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.41912

Abstract

Tax crimes are a form of crime that can cause great losses to the state. namely fraudulent misrepresentation is interpreted as a deliberate manipulative fraudulent act to avoid, reduce, and for illegitimate gain. Includes covering up financial conditions, deceptive statements and concealment of material facts. The aim is to expose the role of tax consultants or tax advisors in manipulative practices, such as fraudulent misrepresentation of things, which have a negative impact on state finances. Using a normative legal approach, with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach This article aims to analyze the legal provisions for crimes committed by tax advisors who commit fraudulent misrepresentation, as well as analyze the criminal law policies applied to fraudulent misrepresentation crimes. In cases where tax advisors create misleading financial reports to illegally gain illegitimate profits to reduce clients' tax obligations. This research is expected to contribute to law enforcement in the tax sector and can encourage reform of existing regulations. Efforts to protect state finances against tax crimes can be more effective and sustainable. In addition, this study also underscores the importance of training for tax advisors to improve integrity and professionalism in carrying out their duties. With stricter regulations and harsher penalties, it is hoped that the number of tax crimes committed by tax advisors can be reduced. This study also provides recommendations for improving cooperation between the government and relevant institutions in monitoring and taking action against tax violations, to create a more transparent and controlled tax system. ABSTRAK Kejahatan pajak adalah bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Yakni tindakan fraudulent misrepresentation diartikan sebagai tindakan curang manipulatif yang disengaja untuk menghindari, mengurangi, serta untuk keuntungan yang tidak sah. Meliputi menutupi kondisi keuangan pernyataan menipu dan penyembuian fakta material. Tujuannya adalah untuk mengekspos peran konsultan pajak atau penasihat pajak dalam praktik manipulatif, seperti penipuan representasi salah dari hal -hal, yang memiliki dampak negatif pada keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh  penasihat pajak yang melakukan kejahatan fraudulent misrepresentation, serta menganalis kebijakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan fraudulent misrepresentation. dalam kasus di mana penasihat pajak membuat laporan keuangan yang menyesatkan untuk secara ilegal untuk keuntungan tidak sah mengurangi kewajiban pajak klien. penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum di bidang pajak dan dapat mendorong reformasi peraturan yang ada. upaya untuk melindungi keuangan negara terhadap kejahatan pajak bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan bagi penasihat pajak untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan peraturan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat, diharapkan bahwa jumlah kejahatan pajak yang dilakukan oleh penasihat pajak dapat dikurangi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait ketika memantau dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pajak, untuk menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan lebih terkendali.
Urgensi Pengaturan Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia Feronika BR Simamora, Elisa; Sudarti, Elly; Rakhmawati, Dessy
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v7i1.51561

Abstract

This research aims to find out and analyze the regulation of femicide in the current Indonesian national criminal law system, as well as examine the direction of Indonesia's criminal law policy towards femicide in the future. The problems analyzed include how femicide is regulated in the current Indonesian national criminal law system, as well as how criminal law policies should be carried out against femicide as a criminal act in the criminal law system in Indonesia in the future. The research method used is normative juridical with conceptual, legislative, case, and comparative approaches, especially with Brazil and Mexico which have comprehensively regulated femicide. The results of the study show that Indonesia's criminal law, including the Criminal Code and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, has not been able to identify femicide as gender-based murder. Law enforcement is still partial, focusing on the element of murder Law enforcement is still partial, focusing on the element of murder without paying attention to misogynistic motives and imbalances in power relations between perpetrators and victims. Comparative studies show that Brazil and Mexico have succeeded in strengthening victim protection, improving the accuracy of data collection, and improving investigation and prosecution mechanisms through special arrangements on femicide. The conclusion of this study emphasizes the importance of the formation of a special femicide-specific offense or the application of a hybrid model in the Indonesian criminal law system. These reforms are needed to realize more comprehensive, gender- sensitive, and equitable legal protections for women as a vulnerable group to gender-based killings. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan femisida dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia saat ini, serta mengkaji arah kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap femisida di masa mendatang. Permasalahan yang dianalisis meliputi bagaimana pengaturan femisida dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia saat ini, serta bagaimana kebijakan hukum pidana seharusnya dilakukan terhadap femisida sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia kedepan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan khususnya dengan Brasil dan Meksiko yang telah mengatur femisida secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum mampu mengidentifikasi femisida sebagai pembunuhan berbasis gender. Penegakan hukum masih bersifat parsial, berfokus pada unsur pembunuhan tanpa memperhatikan motif misoginis dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Brasil dan Meksiko berhasil memperkuat perlindungan korban, meningkatkan akurasi pendataan, serta memperbaiki mekanisme penyidikan dan penuntutan melalui pengaturan khusus tentang feminicidio. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan delik khusus femisida atau penerapan model hybrid dalam sistem hukum pidana Indonesia. Reformasi ini diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, sensitif gender, dan berkeadilan bagi perempuan sebagai kelompok rentan terhadap pembunuhan berbasis gender.
Co-Authors Afrizal Afrizal Anggraini, Widia bt Ab. Kadir, Noor Aida Dheny Wahyudi Evalina Alissa dan Arrie Budhiartie Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fauzi Syam Feronika BR Simamora, Elisa Giovani, Eldytha Hafrida Haryadi - Herlina, Nelli Herlina, Nelly Liyus, Herry Munandar, Tri Imam Prasna, Adeb Davega Rosmidah Rosmidah Rosmidah Siregar, Elizabeth Sudarti . Utami, Tiara Ayu Yulia Monita