Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Keadilan Jambe Law Journal Riau Journal of Empowerment PAMPAS: Journal of Criminal Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Joong-Ki
Rakhmawati, Dessy
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Pertama Mengenai Hak-Hak Sebagai Konsumen Rosmidah, Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriya; Monita, Yulia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3108

Abstract

Masyarakat luas sebagai konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum karena berada posisi yang rentan terhadap kejahatan konsumen. Salah satu konsumen yang rentan atas penggunaan barang dan/atau jasa adalah Siswa Sekolah Menengah Pertama. Beberapa kasus yang muncul menimpa siswa sekolah adalah penggunaan kosmetik ilegal, makanan yang tidak bermerek dan tidak ada informasi atas makanan, penggunaan bahan pewarna makanan, dan obat-obat tradisional yang tidak berstandar BPOM, makanan tidak berlabel, kadaluarsa dll. Oleh karenanya perlu dilakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman para siswa mengenai hak-hak sebagai konsumen. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilakukan di SMPN 1 Kab. Muaro Jambi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian bersama mahasiswa. Hasil pengabdian bahwa Perkembangan perekonomian dan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat mendorong meningkatnya kebutuhan dalam penggunaan barang dan/atau jasa dan mengubah perilaku masyarakat akibat demikian tanpa disadari akan membawa kerugian apabila tidak ada pengetahuan, pengawasan, dan perlindungan hukum. Terbukanya pasar global sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi sangat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping perlunya kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan jasa yang diterima dari transaksi pasar. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat pengguna demikian disebut konsumen.  Siswa SMPN sangat perlu mengetahui hak-haknya sebagai konsumen terutama hak atas informasi atas produk, hak atas kenyamanan produk dan hak untuk mendapat perlindunggan atas penggunaan barang yang merugikan. Hasil PPM ini juga memberikan semangat baru bagi Siswa untuk merubah kebiasaan yang dilakukan selama ini.
Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai UU Perkawinan Guna Mencegah Perkawinan Usia Dini Rosmidah; Syam, Fauzi; Rakhmawati, Dessy; Fatni, Indriyah
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2635

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pengabdian ini dilaksanakan terhadap siswa SMPN 21 Sabak, Kepala Sekolah dan Para Guru SMP Negeri 21 Sabak Tanjung Jabung Timur. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan contoh kasus. Hasil Pengabdian, para Siswa SMP Negeri 21 Sabak dapat memahami bahwa mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara jelas tujuan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. UU Perkawinan juga menentukan usia yang dibolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Para siswa memahami bahwa perceraian yang terjadi dilingkungan mereka lebih disebabkan masih banyak masyarakat yang melangsung perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini/anak sehingga menimbulkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kematian bagi perempuan dan perceraian. Karena kondisi daerah sehingga terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, jarak tempuh rumah ke sekolah yang sangat jauh, faktor keamanan, faktor ekonomi dan kebiasaan/budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman para orang tua dan kerabat sehingga siswa/siswi demikian dipaksa untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini/anak. Mengingat perkawinan usia dini/anak beresiko tinggi, maka perlu lebih kontinyu melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia dini dan akibat hukumnya.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konsultan Pajak yang Melakukan Fraundelendt Misrepresentation dalam Bidang Perpajakan Afrizal, Afrizal; Rakhmawati, Dessy; Herlina, Nelli
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v6i3.41912

Abstract

Tax crimes are a form of crime that can cause great losses to the state. namely fraudulent misrepresentation is interpreted as a deliberate manipulative fraudulent act to avoid, reduce, and for illegitimate gain. Includes covering up financial conditions, deceptive statements and concealment of material facts. The aim is to expose the role of tax consultants or tax advisors in manipulative practices, such as fraudulent misrepresentation of things, which have a negative impact on state finances. Using a normative legal approach, with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach This article aims to analyze the legal provisions for crimes committed by tax advisors who commit fraudulent misrepresentation, as well as analyze the criminal law policies applied to fraudulent misrepresentation crimes. In cases where tax advisors create misleading financial reports to illegally gain illegitimate profits to reduce clients' tax obligations. This research is expected to contribute to law enforcement in the tax sector and can encourage reform of existing regulations. Efforts to protect state finances against tax crimes can be more effective and sustainable. In addition, this study also underscores the importance of training for tax advisors to improve integrity and professionalism in carrying out their duties. With stricter regulations and harsher penalties, it is hoped that the number of tax crimes committed by tax advisors can be reduced. This study also provides recommendations for improving cooperation between the government and relevant institutions in monitoring and taking action against tax violations, to create a more transparent and controlled tax system. ABSTRAK Kejahatan pajak adalah bentuk kejahatan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara. Yakni tindakan fraudulent misrepresentation diartikan sebagai tindakan curang manipulatif yang disengaja untuk menghindari, mengurangi, serta untuk keuntungan yang tidak sah. Meliputi menutupi kondisi keuangan pernyataan menipu dan penyembuian fakta material. Tujuannya adalah untuk mengekspos peran konsultan pajak atau penasihat pajak dalam praktik manipulatif, seperti penipuan representasi salah dari hal -hal, yang memiliki dampak negatif pada keuangan negara. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh  penasihat pajak yang melakukan kejahatan fraudulent misrepresentation, serta menganalis kebijakan hukum pidana yang diterapkan pada kejahatan fraudulent misrepresentation. dalam kasus di mana penasihat pajak membuat laporan keuangan yang menyesatkan untuk secara ilegal untuk keuntungan tidak sah mengurangi kewajiban pajak klien. penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada penegakan hukum di bidang pajak dan dapat mendorong reformasi peraturan yang ada. upaya untuk melindungi keuangan negara terhadap kejahatan pajak bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan bagi penasihat pajak untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan peraturan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat, diharapkan bahwa jumlah kejahatan pajak yang dilakukan oleh penasihat pajak dapat dikurangi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait ketika memantau dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran pajak, untuk menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan lebih terkendali.
Co-Authors - Afrizal Adamy, Zulham Alissa, Evalina Anggraini, Widia bt Ab. Kadir, Noor Aida Dheny Wahyudi Eko Nuriyatman Fatni, Indriya Fatni, Indriyah Fauzi Syam Giovani, Eldytha Hafrida Hafrida Haryadi - Herlina, Nelli Herlina, Nelly Liyus, Herry Munandar, Tri Imam Muskibah Muskibah Prasna, Adeb Davega Rosmidah Rosmidah Rosmidah Siregar, Elizabeth Sudarti . Utami, Tiara Ayu Yulia Monita