Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Masa Peralihan Perubahan Hak Kepemilikan Tanah Pertanian Sesuai Domisili Menjadi Tidak Sesuai Domisili (ABSENTEE) Di Wilayah Karawang Fathoni, Abdul; Yusuf, Chandra; Bakry, Mohammad Ryan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15215

Abstract

Dalam rangka efektifitas hukum di bidang pertanahan oleh pemerintah di daerah Karawang, yang dimana tanah dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam kerangka konsep efektifitas menjadi penting demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap peningkatan efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menggunakan teori dalam menjelaskan temuan dalam penelitian dimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisis kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara di lapangan untuk mendapatkan kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang ada. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas peraturan absentee di Karawang serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang efektif terhadap masa peralihan hak kepemilikan tanah pertanian. Pokok dalam penelitian ini yaitu pada tatanan praktek yang terjadi di lapangan, walaupun kebijakan tersebut sudah berlaku tetapi status kepemilikan tanah pertanian secara absentee masih banyak terjadi di daerah Karawang. Pemilik tanah pertanian bukanlah para petani yang berdomisili sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi orang-orang kota yang bukan penduduk setempat dan penggunaan tanah itu bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya tetapi hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali setelah harganya tinggi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak terjadi praktik kepemilikan tanah Absentee serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Karawang. Kesimpulannya Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah Absentee di wilayah Karawang belum berlaku secara efektif sebagaiaman sesuai dengan peraturan pemerintah nomor Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 maka perlu sinergitas antara lembaga pemerintahan dengan Peran PPAT Karawang yang menjadi kunci terhadap efektifitas peraturan pemerintah dalam kepemilikan tanah absentee.
Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Hayati Ukami, Susan; Muda, Iskandar; Ryan Bakry, Mohammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2272

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan memberikan kemudahan pendaftaran legalitas kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk badan hukum Perseroan Perorangan. Melalui pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan dengan 1 (satu) orang dan didirikan tidak memerlukan akta notaris. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat melakukan pendirian legalitas usahanya secara mandiri dan tidak memerlukan peran notaris, karena pendirian cukup dilakukan dengan surat pernyataan pendiri. Apabila usaha yang dilakukan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka pelaku usaha wajib merubah status usahanya menjadi Perseroan Persekutuan Modal. Perubahan status Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal dilakukan dengan menggunakan akta autentik dari notaris. Dalam proses perubahan status ini diperlukan peran notaris, oleh karena perubahan status ini merupakan konsep baru dalam penerapan ketentuan Perseroan Terbatas, maka notaris harus mampu menentukan pilihan hukum, agar tindakan yang dilakukan tidak berimpliaksi bagi pelaku usaha, sehingga peran notaris dalam proses perubahan status dari Perseroan Peorangan menjadi Perseroan Persekutuan Modal menjadi vital.
Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Para Guru SMA N 77 Jakarta sebagai Motivator Pengembangan IPTEK dan Daya Saing di Era Global Purwaningsih, Endang; Bakry, Mohammad Ryan; Yusuf, Chandra; Nugraha, Farel Fathin; Setialin, Ananda Nida
Info Abdi Cendekia Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/iac.v8i2.176

Abstract

Minimnya pemahaman dan belum adanya pelatihan terkait HKI bagi guru serta kurangnya akses fasilitasi menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi dan perolehan hak kekayaan intelektual di lingkungan sekolah. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman guru-guru SMAN 77 Jakarta terkait HKI sebagai bagian dari penguatan peran mereka sebagai motivator pengembangan IPTEK dan peningkatan daya saing siswa di era global. Kegiatan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, pelatihan, serta pendampingan penyusunan karya yang berpotensi dilindungi HKI, khususnya Hak Cipta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran guru terhadap pentingnya HKI dalam pengembangan materi ajar serta penguatan kompetensi pribadi. Luaran PkM ini berupa jurnal terindeks Sinta 5, dan 2 Hak Cipta karya Guru SMAN 77, dan 1 Hak Cipta karya Tim Abdimas.