Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.293
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty POLITICO Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Yustisiabel Journal of Community Development JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta National Multidisciplinary Sciences Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Pengabdian Indonesia Studies in Social Sciences and Humanities
Ahmad Suryono
Universitas Muhammadiyah Jember
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : National Multidisciplinary Sciences

 1 
Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Dan Pemberdayaan Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Perbub Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember Ardi K, Ajeng Bintang; Suryono, Ahmad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 2 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gelandangan dan pengemis serta orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) merupakan merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius. Fenomena ini semakin lama semakin memprihatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Dalam hal ini gelandangan dan pengemis merupakan suatu penanda atau sebuah representasi dari adanya masalah kemiskinan yang masih tinggi. Karena dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang dimiliki oleh personal yang tidak memiliki kemandirian secara financial. Maka dalam hal ini diperlukan adanya penerapan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomis. Kemandirian secara ekonomis ini akan membantu Indonesia khususnya Kabupaten Jember untuk dapat mengentaskan kemiskinan serta permasalahan – permasalahan sosial lainya seperti banyaknya aktivitas gelandangan dan pengemis.
Pembuktian Surat dalam Persidangan online di Desa Perkara Permohonan Perubahan Nama di Pengadilan Negeri Jember Suryono, Ahmad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kependudukan berupa kesalahan penulisan nama sering terjadi dan dapat memberikan efek negatif berupa hambatan pengurusan keperluankependudukan, perjalanan antara negara atau keperluan lainnya. Permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri dimana pemohon berada merupakan langkahyang harus dilakukan untuk mengatasinya. Setidaknya diperlukan waktu dan biayayang tidak sedikit untuk melakukan langkah tersebut. Inovasi layanan TILIK DESAyang dimiliki Pengadilan Negeri Jember memberi alternatif layanan perubahan namayang bersifat sederhana yang dilakukan secara online dari desa tempat pemohon berada. Keuntungannya pemohon tidak perlu datang ke Pengadilan Negeri sehinggamenghemat biaya serta pemohon tidak perlu menghabiskan waktu terlalu banyakuntuk melakukan persidangan secara fisik. Seluruh tahapan tersebut dapat dilakukansecara online di desa pemohon tinggal.
Judicial Activism Kewenangan Kepolisian di Mahkamah Konstitusi dan Visi Rancangan KUHAP Suryono, Ahmad; Amiluddin, Irfan
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.741

Abstract

Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi sebagai adaptasi hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip dalam putusan dimana Mahkamah Konstitusi seringkali menginterpretasikan konstitusi dengan cara yang tidak hanya berpegang pada teks konstitusi secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah melahirkan landmark decision yang berpengaruh terhadap lanskap hukum acara pidana, misalnya perihal kewajiban pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dan perihal tafsir bukti permulaan yang cukup dalam proses penyidikan. Perubahan persepsi tersebut dilatarbelakangi oleh situasi sosial masyarakat yang membutuhkan tafsir progresif, selain dikarenakan KUHAP telah berumur lama dan tidak lagi dipandang responsif terhadap perkembangan zaman. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah landmark decision putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan KUHAP harus menjadi pondasi dalam pembahasan dan pembuatan KUHAP yang baru.
Urgensi Pendidikan Tinggi untuk Polisi Suryono, Ahmad; Imron, Muhammad
National Multidisciplinary Sciences Vol. 4 No. 3 (2025): Proceeding MILENIUM 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/nms.v4i3.753

Abstract

Kesenjangan pemahaman teori hukum pidana dan hukum acara pidana antara Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat kerap terjadi secara praktik mengingat terjadi ketidakseimbangan sumber pengetahuan antara polisi dan Aparat Penegak Hukum lainnya. Polisi bersumber dari akademi dan sekolah kedinasan yang berorientasi pada penerapan praktik dalam ruang lingkup paling tinggi sarjana terapan, sedangkan Aparat Penegak Hukum lainnya bersumber dari pendidikan tinggi hukum dalam ruang lingkup strata sarjana yang mengutamakan pemahaman teoretik. Polisi sebagai alat negara yang berfungsi dalam penegakan hukum tidak menerima sumber pengetahuan yang setara dengan Aparat Penegak Hukum lainnya. Kesenjangan ini berakibat pada pencari keadilan yang kerap menjadi korban dalam ketidakseimbangan relasi ini. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian adalah perlunya konsep holistik untuk mendorong proses pendidikan tinggi bagi kepolisian dalam rangka mendorong pemenuhan prinsip keseimbangan peran dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Co-Authors Agustin, Riva Amara Diva Abigail Amiluddin, Irfan Ardi K, Ajeng Bintang Azzahra, Intan Bayu Dwi Anggono Bayu Prio Wicaksono Buana, Reza Nalendra Dominikus Rato Fizria Cahya, Egidhea Haressa Lintang Rizkika Icha Cahyaning Fitri Iffan Gallant El Muhammady Luhur, Feri M Faiz Nailil Murod Maghfiroh, Iftaatul Rizkiyah Marinka, Levicesa Mayrendra, Randika Theo Milang Akbar Winasis Muhammad Imron, Muhammad Mukhamad, Rosikhul Fahmi Nadifah Nenden Sonia Salsabilla Pratama, Gilang Favian Puspitadewi, Ira Putra Mahardika, Tegar Pamungkas Ramadhan, Wahyu Akbar Dwi Ramadhanianto, Rasendryo Wahyu Rifky Leo Argadinata Robit Syaifan Nawas Salsabilla, Nenden Sonia Saputri, Firda Alfionita Suyatna Suyatna Ulil Amri Wicaksono, Bayu Prio Yeni Dwi Rahayu Zainullah, Muhammad Zinnani F.A, Nelly