Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.996
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum TAHKIM Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Populika Jurnal Lemhannas RI Bacarita Law Journal At-Tanwir Law Review Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Amar: Jurnal Ilmiah Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda PUSKAPSI Law Review Rechtenstudent Journal Journal of Aquaculture Science
Irwan Kurniawan Soetijono
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Electoral Malpractice: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 Kiswah, Maftuha; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.60009

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di tingkat daerah yang harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, terdapat celah regulasi akibat dualisme definisi kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mencantumkan unsur citra diri, sementara UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, yang mengungkap penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 oleh salah satu calon kepala daerah untuk kampanye berbasis citra diri yang menyebabkan malpraktik pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa citra diri, seperti gambar, nomor urut, dan nama pasangan calon, diatur dalam UU Pemilu dan regulasi teknis, tetapi belum masuk dalam UU Pilkada. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperluas pengawasan enam bulan sebelum kampanye dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat negara. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola Pilkada dan memastikan integritas pemilu yang adil dan demokratis.
The Legal Dimension of Indigenous Communities Role in Climate Change Mitigation and Adaptation Irwan Kurniawan; Etis Cahyaning Putri
Rechtenstudent Vol. 5 No. 3 (2024): Rechtenstudent December 2024
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v5i3.364

Abstract

Indigenous peoples in Indonesia have a system of values and laws that have been attached to them for a long time. The existence of a system of values and laws that have bound indigenous peoples makes them a strong and empowered society. However, the existence of customary law communities is often placed in a position that is considered an obstacle to progress, even though the rights of customary law communities have been enshrined in the Indonesian constitution. As a group that still preserves the values that have always existed, climate change is also a challenge for indigenous peoples. This study focuses on the gap between constitutional norms and the practice of national climate policy and the state's role in responding to climate change. This research uses normative and socio-legal methods using conceptual, statutory, case and sociological approaches that provide space to read the structural and political dynamics behind the neglect of the role of indigenous peoples in climate policy. The absence of indigenous peoples in climate policy architecture reflects the state's failure to integrate the principles of ecological justice into the legal system and environmental governance.
Otoritas Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam Pemblokiran Aplikasi dan Situs Judi Daring Menurut Undang-Undang ITE Maulana, Arnaz; Ikhsan, Wahyudi; Soetijoni, Irwan Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4244

Abstract

Maraknya judi online di Indonesia mengalami peningkatan tajam sejak pandemi Covid-19, seiring dengan intensifikasi penggunaan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku perjudian daring untuk memperluas jangkauan aktivitasnya, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pengawasan dan penegakan hukum di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan hukum Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi dalam mengendalikan dan menindak situs judi online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemutusan akses terhadap situs perjudian daring dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum siber. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian empiris melalui literatur serta pengamatan terhadap praktik pemblokiran situs judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komdigi memiliki legitimasi hukum yang memadai untuk melakukan pemblokiran, penghapusan konten, dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa kompleksitas teknologi digital, pemanfaatan layanan komputasi awan global, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, pengembangan teknologi pengawasan, dan perlindungan hukum bagi pelapor sebagai upaya strategis dalam pemberantasan judi online.
Tindak Pidana Perdagangan Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Ari Setiawan; Irwan Kurniawan Soetijono; Nikmatul Keumala Nofa Y
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5370

Abstract

Perdagangan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena mengancam hak hidup, tumbuh kembang, dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak anak sebagai korban perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia serta mengkaji perlindungan hukum di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan anak korban telah diatur secara komprehensif, meliputi perlindungan fisik dan psikis, rehabilitasi, serta restitusi. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan tersebut belum optimal karena masih berfokus pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi restitusi, rehabilitasi berkelanjutan, dan sinergi antar lembaga guna menjamin pemulihan dan masa depan anak korban.
Ecotourism-Based Mangrove Conservation Strategy in Cemara Beach, Banyuwangi Regency Irwan Kurniawan Soetijono; Rudi Mulyanto; Marwiyah Marwiyah; Syafriza Akbar; Chyntabela Puspita Martha
Journal of Aquaculture Science Vol 6 No 1IS (1): Vol 6 Issue Spesial 2021 Journal of Aquaculture Science
Publisher : Airlangga University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31093/joas.v6i1IS.167

Abstract

Mangrove forest management is important for environmental conservation efforts in coastal areas. The purpose of this study was to determine the activities of mangrove forest rehabilitation and sustainable mangrove forest management strategies through ecotourism at Cemara Beach, Banyuwangi Regency. This study used a survey approach as well as direct interviews and field observations. The impact caused by the rehabilitation of mangrove forests in the study area is increasing fish catches, reducing coastal abrasion, resisting sea breezes, and increasing the number of types of biota catches in the form of shrimp, shellfish, and crabs around the mangroves. Another impact is the increase in the attractiveness of the fir beach so that it is worthy of being used as a tourist attraction, especially eco-based tourism. The strategies that need to be carried out in the management of mangrove forests include planting mangrove trees, strengthening coastal management institutions, increasing human resources (HR) for fishing groups, increasing collaboration with stakeholders, diversifying the income of women fishermen from Cemara Beach, and innovating eco-based tourist attractions. Ecotourism  at Cemara Beach, Banyuwangi Regency.Keywords: Ecotourism, Mangrove, Cemara Beach, Conservation strategy.  
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM KEJAHATAN SIBER Cicik Anggraeni; Demas Brian Wicaksono; Irwan Kurniawan Soetijono
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4663

Abstract

The development of digital technology has driven the increasing use of cryptocurrency in cybercrime in Indonesia. Cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum offer anonymity and ease of global transfers without a central authority, making them attractive to cybercriminals. Unfortunately, regulations in Indonesia remain weak due to the absence of a strong legal framework, making it difficult to identify and track misuse. Law enforcement and the general public also lack understanding of how cryptocurrency works. This article uses a normative method by examining existing regulations and highlights the need for stricter rules and inter-agency cooperation to prevent the misuse of cryptocurrency in cybercrime.
Co-Authors Akbar, Syafriza Andin Martiasari Ari Setiawan Chyntabela Puspita Martha Cicik Anggraeni Demas Brian Wicaksono Demas Brian Wicaksono Etis Cahyaning Putri Feby Wulandari Hakim Said, Balarama Sakti Hidayatullah, Sulthon Ilham Pamungkas, Jaza Kiswah, Maftuha Martha, Chyntabela Puspita Marwiyah Maulana, Arnaz Maulida, Maulida Nikmatul Keumala Nofa Yuwono Pasaribu, Agnes Permatasari, Novita Prasetyawan, Diding Dwi Rudi Mulyanto Salsabila, Arsha Chaizahra Putri Sellika, Sellika Aprilia Permata Seveney, Madalaine Christella Sulaiman Utama, Rizki Syafriza Akbar Syaiful Bahri, Mohammad Topan Hadi Sucipto Wahyudi Ikhsan Wisnu Ardytia