Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.339
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean
Hamdi, Muhammad Arief
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peninjauan Penangkalan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Rafikhasah, Sutan; Hamdi, Muhammad Arief; Utami, Devina Yuka
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7081

Abstract

Penangkalan terhadap warga negara asing (WNA) merupakan kebijakan vital dalam hukum keimigrasian Indonesia yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengamanatkan langkah pencegahan dan penangkalan bagi WNA yang dianggap dapat mengancam kepentingan negara. Dengan metode normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji implementasi penangkalan sebagai instrumen perlindungan hukum dan menilai efektivitasnya di era globalisasi. Penangkalan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang mengintegrasikan data pelarangan masuk atau keluar bagi WNA di seluruh wilayah perbatasan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam memitigasi risiko keamanan, termasuk ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan pelanggaran izin tinggal, namun terdapat tantangan terkait peningkatan kapasitas pemutakhiran data, koordinasi lintas lembaga, dan pengawasan yang lebih ketat. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan dan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penangkalan ini dalam konteks hukum keimigrasian yang dinamis dan untuk memastikan keamanan nasional yang lebih terjaga.
Urgensi Dibutuhkannya Reformulasi Hukum atas Keambiguan terhadap Kriteria Paspor Rusak Panjaitan, Tesalonika Martha Marlina; Hamdi, Muhammad Arief; Tambunan, Alrin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6932

Abstract

Penelitian ini membahas keambiguan kriteria paspor rusak dalam praktik keimigrasian di Indonesia. Berdasarkan regulasi pemerintah, penggantian paspor hilang dikenakan denda Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000, keduanya harus melalui proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, sering kali pemohon tidak mengetahui bahwa paspornya dinilai rusak dan baru mengetahuinya ketika tiba di kantor imigrasi, setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran awal. Hal ini menimbulkan keluhan, terutama jika paspor dibutuhkan secara mendesak, serta ketidakpuasan terhadap denda yang dianggap tidak jelas. Studi ini menyoroti perlunya reformulasi hukum untuk memperjelas kriteria paspor rusak, guna meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi keluhan masyarakat dalam proses penggantian paspor.
Analisis Pencabutan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2021 dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum A A, Nurmaputra Zamzam; Purwanti, Maidah; Hamdi, Muhammad Arief
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6995

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penjamin orang asing yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Posisi penjamin, baik keluarga maupun korporasi, sangat strategis karena menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Namun, praktik menunjukkan banyak penjamin yang lalai, seperti tidak melaporkan perubahan domisili, membiarkan orang asing bekerja dengan visa kunjungan, dan tidak melaporkan kasus overstay. Permasalahan semakin kompleks ketika Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memberikan pengecualian sanksi administratif bagi penjamin keluarga. Pengecualian ini menimbulkan disparitas hukum dan melemahkan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis regulasi keimigrasian serta studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Permenkumham No. 36 Tahun 2021 memperkuat aspek substansi hukum, memberi legitimasi lebih kuat kepada aparat imigrasi (struktur hukum), serta mendorong peningkatan kesadaran hukum penjamin keluarga (budaya hukum). Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya regulasi turunan yang lebih tegas, penguatan kapasitas pengawasan, sosialisasi hukum kepada penjamin, dan koordinasi antarinstansi untuk mendukung efektivitas penegakan hukum keimigrasian.
Analisis Peran Strategis Imigrasi dalam Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Cahyani, Rochayati Indah Nur; Hamdi, Muhammad Arief; Bakhtiar, Masdar
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6933

Abstract

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus mengalami peningkatan setiap tahun, khususnya di sektor informal, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Namun, fenomena ini diikuti oleh maraknya kasus PMI non-prosedural akibat praktik agen ilegal, pemalsuan dokumen, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai PMI. Permasalahan ini menimbulkan risiko penipuan, kekerasan, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap PMI, sehingga menuntut upaya perlindungan yang komprehensif dari pemerintah. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti desa binaan imigrasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data mendalam terkait implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor imigrasi berperan signifikan dalam pencegahan melalui seleksi paspor, edukasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program pencegahan masih terkendala dasar hukum yang belum kuat dan keterbatasan anggaran, sehingga pengawasan dan monitoring belum berjalan optimal. diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan perlindungan hak asasi PMI dan menekan risiko kejahatan migrasi.
Analysis of Sanctions Imposed on Foreign Nationals Violating Article 71 Letter A in Conjunction with Article 116 of Law Number 6 of 2011 on Immigration Hamdi, Muhammad Arief; Difa, Aulia Diantama; Santiago, Faisal; Wiraputra, Anindito Rizki
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.6184

Abstract

Ideally, foreign nationals who have entered and settled in Indonesia are required to provide information regarding their identity and family, as well as report any changes in marital status, nationality, employment, sponsorship, and address to the immigration office. This reporting obligation can be fulfilled by the sponsor; however, if the sponsor fails to do so, the foreign national bears the responsibility of reporting it. The failure of many foreign nationals to report these changes has led to various violations in Indonesia. As a country that adheres to Pancasila as the foundation of national life, Indonesia strives to maintain a balance between legal certainty, justice, and the welfare of its citizens. To achieve these three aspects, legal norms are required to regulate people's behavior, ensuring order and societal stability for the prosperity of the nation. However, in its enforcement, there is a disparity in authority among various immigration officials in Indonesia. Therefore, this study analyzes legal aspects of sanction imposition and explores possible solutions to this issue to create harmonization of immigration law in Indonesia. This research also refers to comparative studies with several other countries to provide a broader perspective on immigration law enforcement worldwide. This study employs a qualitative research approach, as described by Creswell. To address the research problems and propose appropriate solutions, the author applies the Dignified Justice Theory, which aligns with Indonesia’s national philosophy Pancasila.
Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Pelanggaran Keimigrasian: Analisis Kasus Overstay Di Kabupaten Cianjur Ridho, Akhmad; Bakhtiar, Masdar; Hamdi, Muhammad Arief
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 3.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran keimigrasian, khususnya overstay (tinggal melebihi batas waktu izin tinggal), merupakan tantangan konstan bagi penegakan kedaulatan negara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan sosial dari pelanggaran overstay melalui studi kasus di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang sepenuhnya berbasis pada data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksananya, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pemberitaan media massa yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi pelaku overstay sangat jelas diatur dalam UU Keimigrasian, yaitu berupa sanksi administratif (denda, deportasi, penangkalan) dan potensi sanksi pidana. Analisis terhadap berbagai literatur juga mengungkap adanya implikasi sosial yang signifikan. Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku overstay, muncul kerentanan ekonomi, isolasi sosial, dan kesulitan akses layanan dasar. Bagi masyarakat, terutama keluarga yang terlibat dalam perkawinan campuran, fenomena ini dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga dan masalah hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah tegas, dampak sosial dari overstay yang terdokumentasi dalam berbagai literatur menunjukkan adanya kompleksitas masalah yang memerlukan perhatian lebih dari sekadar penegakan hukum represif.
Co-Authors A A, Nurmaputra Zamzam Abrilianno, Imran Aji, Koesmoyo Ponco Bakhtiar, Masdar Briando, Bobby Cahyani, Rochayati Indah Nur Difa, Aulia Diantama Faisal Santiago, Faisal Firlana, Habbi Firmansyah, Rendy Hasibuan, Moch. Zidane Hatta Maidah Purwanti, Maidah Maulidia, Hanifa Nasution, Yana Abdillah Panjaitan, Tesalonika Martha Marlina Rafikhasah, Sutan Ridho, Akhmad Satria Abdul Hafidz Sentanu, Ramadhany Bimo Tambunan, Alrin Utami, Devina Yuka Wicaksono, Anggi Wildan, Alvino Arya Putra Wiraputra, Anindito Rizki Zainal Arifin Hoesein