Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.384
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Research of Service Administration Health and Sains Healthys Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Journal of Mandalika Literature Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Habib, Muhamad
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
The Importance of The Role of Parents in Children's Marriages to Get a Major Who is Sekafah and Sekufu In religious and Sema Law Number 2 Year 2023 Habib, Muhamad; Hantoro, Setyo; Maemunah, Maemunah; Harahap, Sintong Mangandarmuda
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7826

Abstract

Having a partner who shares the same faith, beliefs, and is compatible in terms of kafa'ah (suitability) and kufu (equality) is a dream for every person, especially among Muslims. A marriage with a partner who is aligned in faith, beliefs, kafa'ah, and kufu is believed to foster a harmonious household, free from conflicts that could lead to disputes between husband and wife, potentially resulting in a failed marriage. Therefore, guidance and advice from parents play a crucial role in preparing children to choose a spouse who aligns with their faith, beliefs, and compatibility in kafa'ah and kufu. over time, this concept has developed into several factors such as age, occupation, education, and even religious organizations. Unbalanced couples often lead to disputes between the two. Meanwhile, a balanced couples will greatly assist the socialization process towards family happiness, namely the sakinah, mawaddah and rahmah families.
Konsep Keserasian Gender Serta Penerapannya dalam Keluarga Pekerja Perspektif Henri Shalahudin Studi Kasus Pada Pasangan Suami Isteri Bekerja di Desa Tarempa Habib, Muhamad
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.206

Abstract

The problem of dividing household roles and duties is considered to tend to position women to always play a role in the domestic area. So that it makes feminist activists reassess the duties and functions in the family using the concept of gender equality. This research aims to explain another concept, namely gender harmony in the household order by Henri Shalahudin, on the basis that harmony does not have to be equal, because harmony never demands equality and equality. This research uses a qualitative method. Data were collected through interviews as primary data, then secondary data were obtained through documents such as books, academic journals and other documents relevant to the research subject. The results of this study show that the concept of harmony can be applied in households, where husbands and wives complement and help each other. With an emphasis on the principles of tak?ful (mutual support) and ta'awun (cooperation). [Permasalahan pembagaian peran dan tugas rumah tangga yang dianggap cenderung memposisikan wanita untuk selalu beperan pada wilayah domestik. Sehingga membuat para pegiat feminis melakukan kajian ulang terkait tugas dan fungsi dalam keluarga menggunakan konsep kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep lain yaitu keserasian gender dalam tatanan rumah tangga oleh Henri Shalahudin, dengan dasar bahwa serasi tidak harus setara, sebab keserasian tidak pernah menuntut kesamaan dan persamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara sebagai data primer, kemudian data sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen seperti buku, jurnal akademik dan dokumen lain yang relevan dengan subyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga dapat diterapkan konsep keserasian, dimana antara suami dan istri saling melengkapi dan membantu. Dengan penekanan pada prinsip tak?ful (saling mendukung) dan ta’awun (kerja sama).
Pengembangan Wisata Halal Jadah Tempe Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Hargobinangun Mulyono, Puput; Habib, Muhamad
Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Desember 2024
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/arch.v4i1.118

Abstract

Latar Belakang: Kebiasaan masyarakat di Desa Hargobinangun salah satunya adalah membuat jadah tempe, yang dibuat secara turun temurun. Peluang ini bisa dijadikan sebagai kekuatan  pengembangan pariwisata daerah Desa Hargobinangun. Tujuan penelitian adalah mewujudkan masyarkat sadar wisata halal dengan cara potensi jadah tempe sebagai ciri khas di Desa Hargobinangun. Metode: Metode pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara. Memperkuat sumber daya manusia dan budaya untuk mengembangkan wisata halal yang melestarikan nilai-nilai budaya dan sejarah sebagai citra wisata unik yang berbasis kearifan lokal. Hasil: Hasil penelitian memperlihatkan masyarakat semakin sadar akan potensi desanya dan mendukung pengembangan wisata “Festival Jadah Nasional” berkelanjutan di Desa Hargobinangun. Kesimpulan: Mitra Pengabdian Masyarakat ini adalah Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran Pengabdian Masyarakat ini adalah Pengrajin UMKM Jadah di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah dengan mengadakan sosialisasi kewirausahaan.
Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Habib, Muhamad; Kurniawan, Thomas Mulyanto; Evarista, Violla; Ardiansyah, Riyan; Kencana, Vinanda Langgeng
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.3782

Abstract

Kesetaraan gender adalah prinsip yang memastikan bahwa hak, kewajiban, dan peluang bagi laki-laki dan perempuan diperlakukan sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam lembaga perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip kesetaraan gender diimplementasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis terhadap pasal-pasal yang relevan, artikel ini mengevaluasi apakah undang-undang ini telah memenuhi prinsip kesetaraan gender, atau justru menciptakan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam aspek formal, masih ada ketimpangan struktural dalam undang-undang yang menyebabkan diskriminasi gender, khususnya terkait dengan hak suami istri dalam hal perceraian, hak asuh anak, dan nafkah. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap undang-undang ini untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam praktik perkawinan di Indonesia.
Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ramadhan, Aldhitama; Fitriadi, Fredy Ied; Aritonang, Jimmi Marliston P.; Habib, Muhamad
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i1.3834

Abstract

Perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Terkait perjanjian perkawinan tersebut, telah dilakukan uji materiil atas ketentuan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan dalam Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu pasal dari gugatan yaitu Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dengan putusan itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut, masih terdapat permasalahan yang memerlukan kejelasan dan kepastian sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.
The Binding Authority of DSN-MUI Fatwas in the National Legal System: An Analysis from the Perspective of Islamic Law and Legislative Theory Abdullah Lawang, Karimuddin; Zulfikri, Zulfikri; Peristiwo, Hadi; Hanuddin, La; Nurdin, Nurdianasari; Habib, Muhamad
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6633

Abstract

The National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) plays a central role in shaping the principles of Islamic economic law in Indonesia through its fatwas. These fatwas serve as primary references in the practices of Islamic financial institutions. However, the legal status of DSN-MUI fatwas within national legislation remains a subject of debate, particularly regarding their binding authority. This article aims to analyze the position of DSN-MUI fatwas from the perspective of Islamic law and legislative theory within the national legal system. This study employs a qualitative method with a normative and literature-based approach, examining various legal regulations and legal theories. The findings indicate that in Islamic law, fatwas are not absolutely binding unless institutionalized by an official authority. In the national context, DSN-MUI fatwas attain functional binding power as they are used as references in regulatory frameworks by Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), and Islamic financial institutions. Although these fatwas do not possess formal legal authority within the hierarchy of national legislation, they have become part of the living law that is internalized in national economic legal practices. Therefore, normative reinforcement is needed through explicit recognition in sectoral regulations to prevent legal vacuums. This study recommends the codification of DSN-MUI fatwas into derivative regulations to enhance their juridical legitimacy in supporting a just and legally certain Islamic economic legal system.
Peningkatan Wawasan Keagamaan Santri Madin Al-Huda Desa Bangunreja Melalui Kajian Kitab Aqidatul Awam Unah, Malikhatun Putri Ayu; Hanipudin, Sarno; Habib, Muhamad
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62411/ja.v7i3.2444

Abstract

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh minimnya para santri madin menguasai keterampilan dalam membaca kitab bernadzhom, dikarenakan dewan asatidz hanya mengembangkan potensi dalam mempelajari ayat-ayat al Qur’an. Sedangkan kitab-kitab dasar seharusnya juga dipelajari untuk menambah wawasan bagi santri ketika akan masuk ke pondok pesantren atau sekolah di bawah yayasan keagamaan. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kitab Aqidatul Awam di Desa Bangunreja. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai bahan memperdayakan. Adapun hasil dari pengabdian ini diantaranya: 1). Kegiatan mempelajari cara pelafalan nadzhom Aqidatul Awam sebagai sarana belajar ilmu tauhid memudahkan bagi santri yang ingin mempelajari isi kitab Aqidatul Awam. 2). Kegiatan pengabdian ini ditindaklanjuti dengan kegiatan lanjutan dan berkelanjutan, dengan cara ini santri bisa memahami dan lebih melekat pada ingatan apa yang sudah dipelajari.
Tanggungjawab Sekretaris Desa Papringan Dalam Kasus Sengketa Tanah di Desa Papringan Suwarto, Suwarto; Santoso, Aris Priyo Agus; Habib, Muhamad; Elisanti, Evi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.3090

Abstract

The aim of this research is to determine the responsibilities and obstacles of the Papringan village secretary in cases of land disputes in Papringan Village. The research location is at the Papringan Village Office, Kaliwungu District, Semarang Regency. The research method used an empirical juridical legal science approach. Primary data was obtained through interviews, discussions with village secretaries, parties in land disputes, village communities to provide information regarding the resolution of land dispute cases through mediation. Secondary data was obtained from library literature. Data collection techniques used were literature studies, interviews and documentation. The qualitative descriptive data analysis technique used an interactive analysis model. The results of the research show that the responsibility carried out optimally by the village secretary can improve services, development and empowerment of the village both individually and in the village community, so that the implementation of the duties and functions of the village secretary in resolving land dispute cases is more focused in a planned, orderly manner in order to achieve the expected goals. The Village Secretary's responsibilities are carried out efficiently, effectively and are able to reduce the emergence of problems in resolving land dispute cases through mediation. The obstacles of the Papringan village secretary in the land dispute case in Papringan Village are internal and external factors. The conclusion of this research is that the responsibility of the village secretary in resolving land dispute cases in Papringan Village is good enough and optimal so that obstacles to resolving land dispute cases can be minimized.
KEMUNCULAN AGAMA BARU DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAM DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Santoso, Aris Prio Agus; Habib, Muhamad; Rezi, Rezi; Hapsari, Diniar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i1.1783

Abstract

UUD 1945 memberi kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya, akan tetapi dalam implementasinya kemunculan agama baru justru malah memecah Persatuan Indonesia antara Pemerintah dan warga yang menganut ajaran atau agama baru tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan dilema hukum dan sosial.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, dan bagaimana kemunculan agama baru ditinjau dari RUU Kerukunan Umat Beragama.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data dari studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemunculan agama baru di Indonesia merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Sekalipun bukan termasuk 6 (enam) agama yang diakui, dan Negara harus tetap menjamin kebebasan para pemeluk agama tersebut.  Terkait masalah syariat dikembalikan kepada masing-masing individu dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agama tersebut, karena pelanggaran norma agama sanksinya adalah dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut dihadapan Tuhannya.Kemunculan agama baru di Indonesia adalah dilarang sepanjang agama tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menjaga kerukunan antar umat beragama lain yang telah diakui di Indonesia.
RELASI FILSAFAT ILMU, HUKUM, AGAMA DAN TEKNOLOGI SANTOSO, ARIS PRIO AGUS; Habib, Muhamad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4146

Abstract

Filsafat dianggap sebagai sebuah ilmu yang membingungkan. Dangkalnya pemahaman terhadap filsafat menyebabkan munculnya permasalahan yang berkelanjutan. Apalagi pemahaman mengenai keterkaitan antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi yang jika tidak dijabarkan secara logis dan rasional ini akan berdampak sangat sensitif terhadap kekaburan serta kelemahan-kelemahan dalam hubungan filsafat dengan ilmu lainya di Era Millenial seperti sekarang ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah relasi antara filsafat ilmu, hukum, agama dan teknologi. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan conseptual approach. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualtitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa filsafat ilmu, hukum, agama dan juga teknologi saling berkaitan. Keterkaitan tersebut terletak pada sudut pandang manusia untuk memanifestasikan bentuk dari ilmu, hukum, agama dan juga teknologi itu sendiri. Ini disebut sebagai ideologi karena berasal dari sistem gagasan-gagasan yang diterima proses pemikiran manusia. Ilmu dapat memprakarsai lahirnya hukum karena ilmu hukum adalah ilmu yang objeknya hukum, yang menelaah hukum sebagai fenomena kehidupan manusia. Di mana ilmu hukum menempatkan agama pada sumber tertinggi, yakni keyakinan manusia kepada Tuhanya atas apa yang boleh dijalankan dan apa yang dilarang, sedangkan hukum (peraturan-peraturan) sendiri merupakan bentuk teknologi sosial, dan fenomena yang universal dengan dasar agama sebagai perumusan kebijakanya, sebab di dunia ini sudut pandang keyakinan masyarakat terhadap Tuhannya berbeda-beda. Dari sisi teknologi, menempatkan hukum itu sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering).
Co-Authors Abdullah Lawang, Karimuddin Amallia, Sabrina Difa Ardiansyah, Riyan Aris Prio Agus Santoso Aritonang, Jimmi Marliston P. Aryono, Aryono Dahliana, A. Besse Evarista, Violla Evi Elisanti, Evi Fawzi’ah, Nurul Itsna Fitriadi, Fredy Ied Fulianto, Eko Gibson Manalu Gustini, Rahayu Pradita HADI PERISTIWO, HADI Hanipudin, Sarno Hantoro, Setyo Hanuddin, La Hapsari, Diniar Harahap, Sintong Mangandarmuda Haryadi, Ary Rachman Izzatul, Munira Kencana, Vinanda Langgeng Khoirul Mustofa Kresna Agung Yudhianto Kurniawan, Thomas Mulyanto Lestari, Tri Indah Mochammad Imron Awalludin Muftiyanto, R. Taufiq Nur Nurdin, Nurdianasari Priyo Agus Santoso, Aris Puput Mulyono Putra, Zakiyya Muflih Gusma Ramadhan, Aldhitama Rezi, Rezi Rohmah, Safitri Nur Rusmiyanti, Rusmiyanti Santoso, Aris Priyo Agus Sari, Ruli Vita Sholeh, Mohamad Singgih Purnomo Sri Mulyani Subki, Taqiyudin Sulistyowati, Eclisia Suwarto Suwarto Unah, Malikhatun Putri Ayu Walidi, Walidi Zulfikhar, Rosa Zulfikri Zulfikri, Zulfikri