Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Berdaya ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law JUAN: Jurnal Pengabdian Nusantara Varied Knowledge Journal Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS
Rahmatyar, Ana
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia Rahmatyar, Ana; Rosikhu, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12695

Abstract

Dalam sistem Hukum terdapat sub sistem hukum yang salng berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu subtansi hukum (legal subtance), struktur hukum (legal Structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiganya merupakan sub sistem yang salin terkait dalam mewuudkan sistem peradilan pidana yang berintegritas. Saat ini indonesia telah melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bernafaskan nilai Pancasila,namun pembaharuan dari aspek legal subtance saja apakah cukup menghadirkan sistem peradilan pidana yang berkaraker Pancasila. Jenis penlitian mengugunakan studi normatif yaitu semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dantertier. Hasil penelitian menunjukan,bahwa perubahan legal subtance yang bernafaskan Pancasila saja tidak cukup untuk menghadirkan Sistem Peradilan Pidana yang sesuai dengan nafas pancasila, yang paling penting adalah merubah paradigma dan moralitas dari aparat penegak hukum (legal structure) selaku orang yang menjalankan undang-undang. Kesimpulan dari penelitian ini,perubahan paradigma berpikir yang mengarah kepada moralitas dan integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum merupakan fondasi yang paling pertama dan utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berlandaskan nilai Pancasila.
Kajian Etika dan Hukum Siber dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia Husain, Husain; Rahmatyar, Ana; Sakti, Lanang; Rosikhu, Muhammad; Efendi, Saparudin; Alfurqan, Imam
Jurnal Fundamental Justice Vol. 7 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v7i1.6093

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) di Indonesia menunjukkan percepatan signifikan, namun menghadirkan tantangan kompleks pada aspek etika dan hukum siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu etika dan aspek hukum siber dalam implementasi AI di Indonesia dengan fokus pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Masalah utama yang dikaji adalah adanya ambiguitas penalaran hukum terkait status AI sebagai subjek hukum serta pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas keputusan otomatis yang dihasilkan algoritma. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui penelaahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta komparasi terhadap instrumen hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum dasar, terdapat kekosongan norma (legal gap) dalam mengatur akuntabilitas spesifik pengembang sistem AI otonom. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan serta penguatan kerangka hukum siber yang adaptif melalui regulasi lex specialis. Penerapan prinsip etika seperti transparansi dan keadilan algoritmik menjadi fundamental untuk memastikan kepastian hukum bagi PSE dan pengguna. Kajian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi nasional AI yang komprehensif di Indonesia 
Co-Authors Afikah, Nur Agus Syahid Alamsyah, Mohammad Refki Anang Husni ARMELIA, DEA Herawati, Baiq Candra Husain Husain Imam Alfurqan Joko Setiyono Khairunnisa Khalid Prawiranegara Lanang Sakti M Sofian Assaori Muhamad Alam Setiawan Muhammad Rosikhu Opan Satria Mandala Pratama, Ardian Prayuda, Hilman Putri, Tiara Resta Saparudin Efendi Sumardani, Rizki Teguh Iman Pribadi Wijayanti, Ni Made Riska Anjelia Zubaedi Zubaedi