Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal HAYATI Journal of Biosciences Jurnal Jurusan Ilmu Keolahragaan Intizar PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan Madani Legal Review Literasi: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Journal of Action Research in Islamic Education
Salmi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Improving Students' Conceptual Understanding by Implementing the Project Based Learning Model in Islamic Education Learning at SD Negeri 13 Kuala Batee Salmi; B, Samsimar
Journal of Action Research in Islamic Education Vol. 1 No. 2 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : MANDAILING GLOBAL EDUKASIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to improve students’ conceptual understanding through the implementation of the Project Based Learning (PjBL) model in Islamic Education learning at SD Negeri 13 Kuala Batee. The research employed a Classroom Action Research (CAR) design conducted in two cycles, each consisting of planning, action, observation, and reflection stages. The participants were 28 fifth-grade students. Data were collected through conceptual understanding tests, observation sheets, and field notes. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics to measure improvement across cycles, while qualitative data were analyzed through interactive analysis techniques to support the interpretation of findings. The results indicate a significant improvement in students’ conceptual understanding after the implementation of the PjBL model. The mean pre-cycle score was 62.14, with only 39.29% of students achieving the minimum mastery criterion (MMC). After Cycle I, the mean score increased to 74.86, with 67.86% of students meeting the MMC. In Cycle II, the mean score further improved to 84.21, and 89.29% of students achieved mastery. The normalized gain (N-gain) score of 0.61 indicates a moderate-to-high improvement category. Observational data also revealed increased student engagement, collaboration, and critical thinking skills during project activities. These findings demonstrate that the Project Based Learning model effectively enhances students’ conceptual understanding in Islamic Education by fostering active participation, contextual learning, and collaborative inquiry. The study contributes to the growing body of empirical evidence supporting innovative pedagogical approaches in Islamic Education at the elementary level and provides practical implications for teachers seeking to strengthen conceptual learning outcomes through student-centered strategies.
Analisis Normatif Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Nelayan Tradisional di Kabupaten Bangka Barat Aditya Pamungkas; Salmi; Ave Agave Christina Situmorang; Permatasari, Bunga
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jcmz8g82

Abstract

This study aims to analyze the normative responsibilities of the West Bangka Regency Government in fulfilling the health and safety rights of traditional fishermen. As a maritime entity, the fishing profession in this region carries high risks that are often overlooked due to regulatory complexity and economic interests. The research method used is a normative method with a legislative approach and the theory of state responsibility. The results of the discussion indicate that despite the mandate through Law No. 7 of 2016 and the free BPJS program, there are still regulatory gaps related to Occupational Safety and Health standards and protection for informal workers. Implementation in the field is still hampered by limited maritime medical infrastructure at coastal health centers and a lack of supervision of safety standards on traditional vessels. In conclusion, the West Bangka Regency Government needs to immediately codify the protection of fishermen into an inclusive Regional Regulation, strengthen the community-based social security system, and increase maritime medical capacity to guarantee the constitutional rights of fishermen in a sustainable manner.
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur) Rahman Idris, Andi Fathur; Salmi; Laola Subair; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kcyjj561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA Mahardika, Ardhi; Haedar Djidar; Salmi; Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/7w1tk541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam perspektif hukum pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya menekankan pada aspek pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang kali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum normatif dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo belum sepenuhnya efektif karena terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya program pembinaan khusus yang difokuskan pada residivis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo masih belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pembinaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan narapidana secara holistik.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Abdul Suharlin Basong Aditya Pamungkas Afri Ningsih, Rena Agraini, Shela Tri Alaika, Sahida Nur Aminarti, Dini Ave Agave Christina Situmorang Ayuninsi, Sri B, Samsimar Burhanuddin Derajat, Alfan Destiani DEWI SARTIKA Djidar, Haedar Eries Dyah Mustikarini Gigih Ibnu Prayoga Haerani Herry Marta Saputra Ismail Ismail Kasmad Kamal M. Yogi Riyantama Isjoni Mahardika, Ardhi Markuri, Thesa Dwi Nurandini Permatasari, Bunga Rahman Idris, Andi Fathur Rizka Annisa Rosdiana Saputri, Sandra Subair, Laola Surianto Wardhani, Raisha