Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR Lestari, Ayu Ayda; Kushartono, Toto; Siddha, Arlan
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.282

Abstract

The title of this research is : "The Effect of Local Government Policy Implementation on the Effectiveness of Changes in the Public Transportation Route Network in Cianjur Regency". The background of this research is the ineffective implementation of local government policy. This research used an explanation survey with a quantitative approach. This research was conducted at the Cianjur Regency Transportation Service Office, Rawabango Terminal, Pasirhayam Terminal, Main Market, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation. The sampling technique used is probability sampling with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The results of the research showed that there is no affect of the implementation of local government policy on the effectiveness of changes in the network of public transport routes in Cianjur Regency. Marked by the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of regulations and non-regulations that can affect the process of implementation can not be implemented properly.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT Mashita, Dzenta; Yamardi, Yamardi; Kushartono, Toto
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.338

Abstract

The problems that occur in Batujajar Timur Village are the mismatch of village fund allocations received according to the realization, the delay in disbursing village fund allocations, the uneven physical development in Batujajar Timur Village. The management of village fund allocations cannot be said to be effective, if it is reviewed correctly, quickly, economically, and safely. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained through the results of library research, field studies through in-depth interviews and observations, and documentation. The results showed that the management of Village Fund Allocation in Physical Development in Batujajar Timur Village, Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, cannot be said to be effective, due to the lack of community participation in musrenbangdes, the village fund allocation received is not by government regulations which in theory were obtained in January. and it was reported in December, the facilities for infrastructure funds were not yet supported, the allocation of village funds obtained did not match the realization. Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development
EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH. Maharani, Tri; Kurnia, Dadan; Kushartono, Toto
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v5i2.438

Abstract

ceh Government Liaison Agency, is a Regional agency which is only located in the Capital City, after the establishment of the Aceh Government Liaison Agency as a facilitator of regional needs in collaborating with the central government, researchers want to know how the effectiveness of the Aceh Government Liaison Agency in facilitating Aceh Government affairs to The Central Government in helping to advance the development of the Aceh Region, this research was conducted using a qualitative descriptive method, the results of the study showed 1) Organizational characteristics of the Aceh Government Liaison Agency consisting of the Head of the Agency led by Echelon III, the Administration Sub-Sector, the Service and Information Sub-Sector, the Inter-Relations Sub-Sector. Institutions, Promotion and Exhibition Sub-sectors, which are entirely led by Echelon IV. 2) Environmental Characteristics The Aceh Government Liaison Agency is within the scope of city administration which is very close to the central government. 3) Characteristics of workers, most of the employees come from the Aceh region who have the same customary and cultural values. 4) Management Policies and Practices in the 2017-2022 Strategic Plan are stated as local government policies in formulating efforts to develop Aceh areas which point to the realization of reforms. quality bureaucracy, the realization of an Islamic cultural system, customs and arts, the realization of integrated information and data. Keywords: Effectiveness, Facility Relations between Local Government Affairs and Central Government
KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Inggiz, Rio Trifo; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.529 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.486

Abstract

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KK DAN KTP BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA Utari, Indah Dwi; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.058 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.491

Abstract

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.
KEDUDUKAN PASAL 155 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sadarati, Alya; Kushartono, Toto; Amanita, Aliesa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.29 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i2.504

Abstract

Di Indonesia terdapat berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang hierarki, kewenangan pembentukannya, dan isi materinya juga berbeda-beda. Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa tarif retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, perubahannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Walikota, menjadi objek penelitian ini karena suatu unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyatakan bahwa suatu materi yang menurut ketentuannya harus diatur dengan undang-undang tertentu, tidak dapat dan tidak dapat dibenarkan untuk diatur dengan jenis atau bentuk peraturan lain.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Wahyudi, Tegar Sukma; Kushartono, Toto
Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.581 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v2i1.510

Abstract

Kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjad isehingga diperlukan perlindungan hak terhadap anak korban adanya permasalahan kekerasan tersebut dimana kekerasan itu akan memberikan dampak buruk sehingga anak menjadi generasi yang lemah sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasaan seperti hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, menyal, sosial secara utuh. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan dengan tahap penelitian kepustakaan serta lapangan yang akan berfungsi sesuai tujuan yang hendak dicapai yakni terkait perlindungan hak yang akan didapat anak korban kekerasan untuk menjauhkan anak dari adanya permasalahan tindakan kekerasan baik oleh siapapun terlebih orang tua.