Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

KETERPURUKAN HUKUM DI INDONESIA AKIBAT MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA PERADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM Surya Dinata; Hengki Frianto; Ilham Anwar; Mardison Mardison; Yazid Darmawi; Yeni Triana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10423

Abstract

Praktik makelar kasus dan mafia peradilan telah menjadi permasalahan serius yang memengaruhi integritas sistem hukum di Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghambat penegakan prinsip keadilan yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterpurukan sistem hukum di Indonesia akibat praktik tersebut dari perspektif filsafat hukum. Dengan menggunakan konsep keadilan korektif dan keadilan distributif Aristoteles serta teori keadilan John Rawls, penelitian ini menawarkan solusi untuk memperkuat sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik makelar pada kasus di Mahkamah Agung merupakan bentuk penyimpangan serius yang memperburuk sistem hukum. Kondisi ini memperlihatkan hilangnya nilai keadilan substantif, di mana hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru digunakan sebagai alat transaksi ekonomi. Reformasi hukum yang holistik dengan pendekatan filsafat hukum sangat diperlukan untuk mengatasi praktik mafia peradilan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE Ramon, Fhauzan; H. Iriansyah; Yeni Triana
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18865

Abstract

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.
Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas Ully May Pani; Yeni Triana; Indra Afrita
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 7 No. 01 (2025): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/1s02vv52

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikat baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroaan terbatas. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikat baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE Ramon, Fhauzan; H. Iriansyah; Yeni Triana
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18865

Abstract

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN LIMBUNGAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Tri Anggara Putra; Yeni Triana; M. Fadly Daeng Yusuf
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antara suami dan istri serta masalah sosial yang mewajibkan masyarakat saling melindungi ketika mengetahui atau melihat ada korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melindungi korban dan juga saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana yang berat karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman ketakutan hingga membuat korban rendah diri. Kekerasan seksual dapat berupa kata-kata yang melecehkan dan melakukan upaya pemaksaan terhadap pasangan hingga mengakibatkan lebam. Kekerasan secara ekonomi dapat berupa tindakan mengeksploitasi pasangan untuk bekerja dan merampas seluruh hartanya tanpa memberikan kebutuhan sehari-hari. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menampar dan mendorong serta penganiayaan hingga perencanaan pembunuhan terhadap istri dan anak.
Principles of Good Faith in Harmonization of Partnership Cooperation on the Distribution of Nine Food Ingredients at PT Sarana PanganMadani, Pekanbaru City Yeni Triana; Handana
International Journal of Science, Technology & Management Vol. 2 No. 1 (2021): January 2021
Publisher : Publisher Cv. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46729/ijstm.v2i1.111

Abstract

The problem of limited knowledge of partners about agreements or contracts in general, and in particular regarding the principle of good faith in business activities faced by business actors and company management, which generally consists of millennial youth, which can be said to be still lacking in understanding the principle of commitment well, as a guideline in carrying out the actions of a company, especially companies with legal entities, such as Limited Liability Companies, where PT Sarana PanganMadani, has established many partnerships, which of course must keep the relationship harmonious, sometimes the relationship is already running, due to limited knowledge, experience, there was a clash that would definitely hinder good relations, both parties, for example, at the beginning of the negotiation there was an agreement, which gave birth to a partnership to distribute the nine staples, but in its implementation, there were obstacles, which caused Due to the difference in prices, even though at the beginning of the negotiation the price was already agreed to, but there was a change, which was due to an increase in market prices or production prices, so that the price that was agreed upon earlier, of course changed, this change is a problem of misunderstanding between the two parties, according to Partners. PT Sarana PanganMadani, the company raised prices unilaterally, while from the PT stated that due to changes in market prices, this is one example which is a significant obstacle, resulting in inconsistencies in the development of partner businesses which are good business groups providing distribution of nine staples daily activities, as well as providing business capital to develop agricultural land, as well as services, ranging from basic materials to packaging ready to be marketed. In this community service program, the priority issue agreed upon by the PKM FH Unilak proposer together with his partner, PT Sarana PanganMadani, to be resolved is to provide understanding through legal counseling about the principles of good faith in cooperating with the business community. Thus, after the program is implemented, it is hoped that partners will gain a correct understanding and have knowledge of agreements or contracts in general, and in particular the principles of good faith in this partnership. The method that will be used in this community service is to use lectures that will be directly at the PT Sarana PanganMadani office.