Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Prosiding Seminar Nasional Pakar YUSTISI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Pendidikan dan Konseling International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Yeni Triana
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KETERPURUKAN HUKUM DI INDONESIA AKIBAT MAKELAR KASUS PRAKTIK MAFIA PERADILAN DALAM FILSAFAT HUKUM Surya Dinata; Hengki Frianto; Ilham Anwar; Mardison Mardison; Yazid Darmawi; Yeni Triana
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i6.10423

Abstract

Praktik makelar kasus dan mafia peradilan telah menjadi permasalahan serius yang memengaruhi integritas sistem hukum di Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menghambat penegakan prinsip keadilan yang adil dan merata. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterpurukan sistem hukum di Indonesia akibat praktik tersebut dari perspektif filsafat hukum. Dengan menggunakan konsep keadilan korektif dan keadilan distributif Aristoteles serta teori keadilan John Rawls, penelitian ini menawarkan solusi untuk memperkuat sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik makelar pada kasus di Mahkamah Agung merupakan bentuk penyimpangan serius yang memperburuk sistem hukum. Kondisi ini memperlihatkan hilangnya nilai keadilan substantif, di mana hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru digunakan sebagai alat transaksi ekonomi. Reformasi hukum yang holistik dengan pendekatan filsafat hukum sangat diperlukan untuk mengatasi praktik mafia peradilan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE Ramon, Fhauzan; H. Iriansyah; Yeni Triana
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18865

Abstract

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.
Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas Ully May Pani; Yeni Triana; Indra Afrita
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 7 No. 01 (2025): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/1s02vv52

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep iktikad baik yang diterapkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) terhadap perseroan terbatas dan mengetahui kendala iktikat baik dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap perseroaan terbatas. Sumber data berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah konsep iktikad baik diterapkan terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang mengatur TJSL Selanjutnya konsep transparan dan akuntabilitas, dimana perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan program TJSL. Selanjutnya melibatkan pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan akademisi dalam perencanaan hingga pelaksanaan TJSL untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, dan selanjutnya adalah keberlanjutan (Sustainability), dimana Iktikad baik tercermin dalam upaya menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar proyek sesaat. Kendala Perusahaan dalam melaksanakan itikat baik terhadap pelaksanaan TJSL diantaranya adalah lemahnya peraturan mengenai TJSL dan tidak adanya sanksi yang tegas, regulasi tidak memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL, sehingga perusahaan merasa tidak ada tekanan untuk mematuhi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE Ramon, Fhauzan; H. Iriansyah; Yeni Triana
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18865

Abstract

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT KELURAHAN LIMBUNGAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 Tri Anggara Putra; Yeni Triana; M. Fadly Daeng Yusuf
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jotika Vol. 4 No. 1 (2024): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi antara suami dan istri serta masalah sosial yang mewajibkan masyarakat saling melindungi ketika mengetahui atau melihat ada korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melindungi korban dan juga saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana yang berat karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk kekerasan, baik fisik, seksual, psikis, maupun penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman ketakutan hingga membuat korban rendah diri. Kekerasan seksual dapat berupa kata-kata yang melecehkan dan melakukan upaya pemaksaan terhadap pasangan hingga mengakibatkan lebam. Kekerasan secara ekonomi dapat berupa tindakan mengeksploitasi pasangan untuk bekerja dan merampas seluruh hartanya tanpa memberikan kebutuhan sehari-hari. Kekerasan fisik dapat berupa perbuatan menampar dan mendorong serta penganiayaan hingga perencanaan pembunuhan terhadap istri dan anak.
Principles of Good Faith in Harmonization of Partnership Cooperation on the Distribution of Nine Food Ingredients at PT Sarana PanganMadani, Pekanbaru City Yeni Triana; Handana
International Journal of Science, Technology & Management Vol. 2 No. 1 (2021): January 2021
Publisher : Publisher Cv. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46729/ijstm.v2i1.111

Abstract

The problem of limited knowledge of partners about agreements or contracts in general, and in particular regarding the principle of good faith in business activities faced by business actors and company management, which generally consists of millennial youth, which can be said to be still lacking in understanding the principle of commitment well, as a guideline in carrying out the actions of a company, especially companies with legal entities, such as Limited Liability Companies, where PT Sarana PanganMadani, has established many partnerships, which of course must keep the relationship harmonious, sometimes the relationship is already running, due to limited knowledge, experience, there was a clash that would definitely hinder good relations, both parties, for example, at the beginning of the negotiation there was an agreement, which gave birth to a partnership to distribute the nine staples, but in its implementation, there were obstacles, which caused Due to the difference in prices, even though at the beginning of the negotiation the price was already agreed to, but there was a change, which was due to an increase in market prices or production prices, so that the price that was agreed upon earlier, of course changed, this change is a problem of misunderstanding between the two parties, according to Partners. PT Sarana PanganMadani, the company raised prices unilaterally, while from the PT stated that due to changes in market prices, this is one example which is a significant obstacle, resulting in inconsistencies in the development of partner businesses which are good business groups providing distribution of nine staples daily activities, as well as providing business capital to develop agricultural land, as well as services, ranging from basic materials to packaging ready to be marketed. In this community service program, the priority issue agreed upon by the PKM FH Unilak proposer together with his partner, PT Sarana PanganMadani, to be resolved is to provide understanding through legal counseling about the principles of good faith in cooperating with the business community. Thus, after the program is implemented, it is hoped that partners will gain a correct understanding and have knowledge of agreements or contracts in general, and in particular the principles of good faith in this partnership. The method that will be used in this community service is to use lectures that will be directly at the PT Sarana PanganMadani office.
IMPLEMENTASI KEHARUSAN DUKUNGAN KELUARGA PADA PROGRAM IMUNISASI DASAR TERHADAP BAYI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DI KABUPATEN KAMPAR Rita Anggarini; Yeni Triana; Miftahul Haq
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5867

Abstract

Abstract: This study aims to analyze the implementation of mandatory family support in the basic immunization program for infants based on Law Number 17 of 2023 concerning Health in Kampar Regency, as well as to identify obstacles and proposed solutions. The background of this research is the non-significant coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Kampar Regency, which poses risks to infant health, where family support is a key determinant in immunization schedule compliance. The research method employed is sociological (empirical) legal research using a statute approach and a case approach. Primary data were obtained through interviews with informants from the Kampar Regency Health Office, Community Health Centers (Kuok, Bangkinang, Salo), and families who do not support the immunization program. The results indicate that the implementation of Law Number 17 of 2023 in Kampar Regency faces obstacles such as low family understanding of legal and health responsibilities, as well as constraints from working parents who delegate childcare to others who pay less attention to immunization schedules. The efforts undertaken include enhancing education by health workers to increase family awareness, ensuring legal and health protection for infants in accordance with the legislative mandate Keyword: Family Support, Basic Immunization, Law Number 17 of 2023, Infant Health, KamparRegency. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keharusan dukungan keluarga pada program imunisasi dasar terhadap bayi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pemecahannya. Latar belakang penelitian ini adalah belum signifikan cakupannya angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kampar yang berisiko pada kesehatan bayi, di mana dukungan keluarga merupakan faktor determinan utama dalam kepatuhan jadwal imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas (Kuok, Bangkinang, Salo), serta keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman keluarga mengenai tanggung jawab hukum dan kesehatan, serta kendala orang tua yang bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada pihak lain yang kurang memperhatikan jadwal imunisasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan edukasi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar tercipta perlindungan hukum dan kesehatan bagi bayi sesuai mandat undang-undang. Kata kunci: Dukungan Keluarga, Imunisasi Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan Bayi, Kabupaten Kampar
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT (SELF DISPENSING) OLEH DOKTER DI PRAKTEK MANDIRI Naufal Rosar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 5 No. 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1008

Abstract

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat
Co-Authors Afrita, Indra Andreas Susandy Aristia Pradita Widasari Widodo Budi Budi Cenuk Widiastrisna Sayekti Cicilia Mayori Dedy Felandy Dewi Harmoni Dian Kristanti Budiastuti Dini Noviarti Dinni Indrayuni Gusniwati H. Iriansyah Handana Haq, Miftahul Hazizul Hengki Frianto Ilham Anwar Iriansyah Iriansyah M. Fadly Daeng Yusuf Manahara Napitulu Mardison Mardison Naufal Rosar Nuzul Abdi Makrifatullah Ramon, Fhauzan Rita Anggarini Rudi Erwin Kurniawan surya dinata Tri Anggara Putra Trionesia trionesia Ully May Pani Yazid Darmawi Zulhendra Das’at