Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.839
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law Science Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Journal Evidence Of Law Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia
Ontran Sumantri Riyanto
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis Mufti, Erlangga Alif; Riyanto, Ontran Sumantri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) have a role not only as places of sanctions implementation, but also as spaces for transformation aimed at reducing the potential for recurring criminal activities, commonly known as recidivism. The research methodology employed is a juridical-sociological approach, which combines legal analysis and social aspects to elucidate the role of Lapas in the reformation of prisoners. This research delves into the legal foundation governing the responsibilities of Lapas and also analyzes regulations related to prisoner rehabilitation. The findings of the research indicate that Correctional Institutions (Lapas) play a central role in the rehabilitation process of prisoners, including the formulation of rehabilitation programs, education, skills training, and psychosocial approaches. The rehabilitation efforts undertaken by Lapas aid prisoners in skill development, behavioral transformation, and preparation for successful social reintegration. Despite encountering obstacles, Lapas has legal foundations and social practices that support the objectives of implementing prisoner rehabilitation. The challenges confronted by Lapas in conducting rehabilitation, such as limited facilities and social challenges, underscore the importance of synergy between legal and social aspects in comprehending the role of Lapas in addressing the recurring challenges of crime rates through prisoner rehabilitation efforts.
PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTIK KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT: IMPLEMENTASI KENYAMANAN DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.14

Abstract

Abstrak Praktik kedokteran di rumah sakit adalah ranah yang kompleks, di mana perlindungan hukum menjadi aspek sentral dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang unggul. Namun, realitas lapangan seringkali menghadirkan permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum dan kenyamanan bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis hubungan antara perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang mendukung terhadap kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Hasil kajian ini menguraikan berbagai faktor seperti beban kerja, ketersediaan fasilitas dan peralatan medis, serta kebijakan yang menghargai keseimbangan hidup kerja dan pribadi, menjadi aspek penting yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis aspek hukum yang relevan, tetapi juga menjelajahi faktor-faktor sosial yang memengaruhi praktik kedokteran di rumah sakit. Dalam mengatasi tantangan beban kerja yang tinggi dan mempertahankan kualitas layanan, penting bagi rumah sakit dan stakeholder terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk menyediakan fasilitas yang memadai dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang memperhatikan keseimbangan hidup kerja dan kehidupan pribadi dokter. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait permasalahan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit serta dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kata kunci: Perlindungan hukum, Dokter, Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan Abstract The practice of medicine in hospitals is a complex domain, where legal protection plays a pivotal role in ensuring superior healthcare quality. However, the field reality often presents challenges in the implementation of legal safeguards and the comfort of doctors while providing healthcare services. This study employs a socio-legal approach to analyze the relationship between legal protection and a supportive work environment, contributing to the doctor's ability to deliver optimal healthcare services. The findings of this study delineate various factors such as workload, availability of facilities and medical equipment, and policies that honor the work-life balance, as crucial aspects under discussion. Through this approach, the research not only scrutinizes pertinent legal aspects but also delves into the social factors influencing medical practice in hospitals. To address the challenge of high workloads and sustain service quality, it is imperative for hospitals and relevant stakeholders to establish a supportive environment, including the provision of adequate facilities and the implementation of policies that recognize the work-life balance of doctors. The insights garnered from this study are anticipated to provide a deeper understanding of the issues concerning legal protection and comfort in medical practice within hospitals, as well as their implications on the quality of healthcare services provided by doctors. Keywords: Legal protection, Doctors, Hospitals, Healthcare services
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENAHANAN IJAZAH ASLI DALAM PERJANJIAN KERJA OLEH PERUSAHAAN Fuad; Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i1.18

Abstract

Abstrak Lapangan kerja yang sempit merupakan tantangan yang serius bagi para pencari kerja di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan populasi yang pesat dan transformasi ekonomi telah menyebabkan kesenjangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja, mengakibatkan banyaknya individu yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan harapan mereka. Dalam konteks ini, tantangan khusus muncul ketika para pencari kerja menghadapi praktik penahanan ijazah oleh perusahaan. Penahanan ijazah dalam upaya untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kerja telah menjadi isu yang kontroversial dalam hubungan pekerjaan. Praktik ini menghadirkan permasalahan berdampak besar, terutama dalam lingkungan kerja yang sempit. Para pencari kerja yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan formal mereka menemukan bahwa ijazah asli mereka ditahan oleh perusahaan sebagai bentuk jaminan, mengakibatkan potensi terganggunya kebebasan dan hak asasi mereka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengacu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, dan literatur hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari penahanan ijazah asli terhadap hak asasi manusia para pekerja serta untuk menilai kesesuaian praktik ini dengan norma-norma hukum dan prinsip hak asasi manusia. Tindakan penahanan ijazah asli dalam perjanjian kerja oleh perusahaan dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja.     Abstract The narrow job market represents a significant challenge for job seekers across various parts of the world. Rapid population growth and economic transformations have led to a disparity between labor demand and supply, resulting in many individuals struggling to secure employment that aligns with their qualifications and expectations. In this context, specific challenges arise when job seekers encounter the practice of withholding academic certificates by companies. Withholding certificates as a means to ensure employment contract compliance has become a contentious issue in labor relations. This practice introduces substantial issues, particularly within a restricted job environment. Job seekers who have successfully completed their formal education find that their original certificates are held by companies as collateral, potentially impeding their freedom and human rights. The methodology used in this research is a normative juridical approach, involving an analysis of legal regulations, relevant court decisions, and legal literature. The aim of this study is to comprehend the impact of withholding original certificates on the human rights of workers and to assess the conformity of this practice with legal norms and human rights principles. The act of withholding original certificates in employment contracts by companies can potentially infringe on human rights, especially the rights to education and the right to work.  
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKEADILAN: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAMIN HAK SETIAP PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad; Chrisjanto, Edy
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v2i2.30

Abstract

Peranan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terutama dalam bidang pelayanan kesehatan secara menyeluruh, sangat penting. Kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang Kesehatan mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana metodologi penelitian didasarkan pada analisis bahan pustaka. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, dengan memanfaatkan sumber hukum Primer dan Sekunder untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Peran tenaga kesehatan dalam menjamin hak setiap pasien sangat terkait dengan landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang tersebut bukan hanya menjadi panduan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk melindungi hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.
HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Ratnawati, Erna Tri Rusmala
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.39

Abstract

Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien memilik hak atas inforrmasi kesehatan dan dokter berhak atas Informasi yang akurat dari pasien sebab sangat mempengaruhi tindakan medis serta keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan keamanan atas kerahasian medis. Sedangkan Dokter berhak menerima informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Hak ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta potensi tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat informasi yang tidak akurat. Perlindungan hukum yang efektif untuk dokter menyediakan dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan praktik medis yang lebih aman, serta membantu memperbaiki hubungan profesional antara dokter dan pasien. Edukasi yang tepat kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil pelayanan kesehatan tetapi juga meminimalisir potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis. Penerapan perlindungan hukum yang konsisten dan upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman.
Kedudukan Hukum Perawat Bedah Pasca Pembedahan dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit Riyanto, Ontran Sumantri; Panggabean, Hetty W.A.; Kurniawan, Erik Adik Putra Bambang; Hitauruk, Monika
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1784

Abstract

Surgery is an effort to treat or help to treat a patient's disease. The increasing demand for health care is to increase, whether it is expected that a nurse improves her knowledge and skills, such as a surgical nurse specialist. This research uses normative juridical research methods, using secondary data sources including legislation, books, journals, court decisions, and other literature. The result of the study is that the surgical nurse while performing his duties both in the surgical room, before surgery, during surgery and after surgery must be based on SOPs and mandates from doctors made in writing. That way a surgical nurse if working is in accordance with the procedures and directions of the doctor, the surgical nurse cannot be sanctioned in the event of a medical dispute because his responsibility rests with the surgeon.
Political Disenfranchisement as a Means of Combating Corruption Suwito, Suwito; Meliana, Yang; Haikal, Jenggis Khan; Riyanto, Ontran Sumantri; Yassine, Chami
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.24132

Abstract

The purpose of this study was to explore effective ways of determining the duration of political disenfranchisement of corruption convicts in Indonesia, with the aim that this punishment serves as an effective deterrent effect without violating human rights. The study also aims to analyze the long-term impact of political disenfranchisement of corruption convicts on democratic processes and their reintegration into post-detention society. This research is categorized as normative legal research and uses a philosophical and analytical approach that focuses on rational, critical analytical, and philosophical views on applicable legislation and legal theory. The research utilizes analytical descriptive methods to examine positive law enforcement practices related to these issues. Based on the severity of corruption cases and the rehabilitation potential of convicts, determining the duration of political disenfranchisement is crucial. Fair review and appeal mechanisms should be in place to support the social and political reintegration of ex-convicts. The study also emphasizes the importance of political disenfranchisement as part of a broader legal system to support healthy democracy, transparent governance, and inclusive societies.
DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan mengeksplorasi potensi model ini dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tenaga medis. Sengketa medis sering kali melibatkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat retributif, yang berfokus pada hukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah, tanpa memperhatikan dampak terhadap hubungan antara dokter dan pasien. Dalam konteks ini, Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi bagaimana Restorative Justice dapat menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis-empiris, artikel ini menggali teori-teori keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang relevan untuk memahami posisi Restorative Justice dalam konteks hukum kesehatan. Melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta tenaga medis, penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam sengketa medis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam pengembangan teori hukum maupun aplikasi praktis dalam sistem hukum Indonesia.
Strengthening Legal Protection of Children's Right to Supplementary Food as a Strategic Effort for Stunting Prevention Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1167

Abstract

Stunting prevention is a priority in improving children's health quality in Indonesia. Stunting, caused by malnutrition, impacts both the physical and mental development of children, potentially diminishing their quality of life. As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, Indonesia is obligated to ensure that every child has the right to a healthy life, including access to adequate nutrition. This study aims to analyze the strategic efforts undertaken by the Indonesian government to prevent stunting. The research employs a qualitative method with a case study approach and descriptive analysis. Data are obtained through a literature review of relevant sources. This approach is used to describe and analyze the policies implemented by the Indonesian government to address stunting. The findings indicate that although regulations exist to support children's rights to nutritious food, their implementation faces various challenges, such as weak coordination between agencies and insufficient adherence to established standards. More robust law enforcement and enhanced legal capacity at the local level are crucial to ensuring the success of these policies. In conclusion, strengthening legal protection through stricter regulations and more effective monitoring will create an environment conducive to children's growth and development, thereby preventing stunting on a broader scale. This study recommends further collaboration among institutions and raising public awareness about the importance of nutritious food for children.
PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA Riyanto, Ontran Sumantri; Sinaga, Mei Rianita Elfrida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.84

Abstract

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal, dijamin oleh instrumen hukum internasional dan nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai inisiatif penting, namun potensi insiden keracunan makanan menyoroti celah dalam penjaminan hak ini dan memunculkan isu krusial mengenai tanggung jawab negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis untuk memahami penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam Program MBG, dengan studi kasus insiden keracunan ditinjau dari tanggung jawab negara. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang kuat bagi hak ini. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis, yang meningkatkan risiko keracunan. Pertanggungjawaban negara dapat diuraikan secara administrasi, perdata, dan pidana, tetapi perwujudannya terhambat oleh kompleksitas birokrasi, kurangnya literasi hukum, dan akses keadilan yang terbatas. Disparitas antara jaminan hukum dan realitas implementasi menciptakan celah akuntabilitas, yang berdampak serius pada anak-anak korban dan kepercayaan publik. Diperlukan reformasi sistemik, termasuk peraturan pelaksana yang spesifik, peningkatan kapasitas pengawasan, dan mekanisme kompensasi yang lebih responsif, demi terwujudnya perlindungan yang komprehensif dan akuntabilitas negara yang nyata dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Co-Authors Adi Purnomo Agus Nurudin Anggraeni Endah Kusumaningrum Ardiyanti Aris Arif Wahyudi Bambang Siswanto Carolina Tuhumury Chrisjanto, Edy David Maharya Ardyantara David Maharya Ardyantara Deassy J.A. Hehanussa Edy Lisdiyono Erlangga Alif Mufti Erna Tri Rusmala Ratnawati Fuad Fuad Fuad Fuad Fuad Haikal, Jenggis Khan Hetty W.A.Panggabean Hitauruk, Monika Irawan, Benny Bambang Kelik Endro Suryono Kurniawan, Erik Adik Putra Bambang Laurensius Lungan Mei Rianita Elfrida Sinaga Meliana, Yang Mufti, Erlangga Alif Raditya Sri Krisnha Wardhana Retno Mawarini Sukmariningsih Sri Setiawati Suwito Suwito Viorizza Suciani Putri Wahab Aznul Hidaya Yassine, Chami Yohana Kristiyaning Rahayu