Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.516
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Pembaharuan Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law Science Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF International Journal Of Science, Technology & Management (IJSTM) Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Jurnal Kewarganegaraan Journal Evidence Of Law Innovative: Journal Of Social Science Research Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum dan Keadilan
Ontran Sumantri Riyanto
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN Riyanto, Ontran Sumantri; Ratnawati, Erna Tri Rusmala
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i1.39

Abstract

Transparansi dalam komunikasi antara dokter dan pasien merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasien memilik hak atas inforrmasi kesehatan dan dokter berhak atas Informasi yang akurat dari pasien sebab sangat mempengaruhi tindakan medis serta keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi kesehatan dan perlindungan hukum bagi dokter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter dan keamanan atas kerahasian medis. Sedangkan Dokter berhak menerima informasi yang jujur dan lengkap dari pasien. Hak ini sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta potensi tuntutan hukum yang dapat terjadi akibat informasi yang tidak akurat. Perlindungan hukum yang efektif untuk dokter menyediakan dasar yang kokoh bagi terciptanya lingkungan praktik medis yang lebih aman, serta membantu memperbaiki hubungan profesional antara dokter dan pasien. Edukasi yang tepat kepada pasien mengenai pentingnya memberikan informasi yang akurat memainkan peran penting dalam proses ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil pelayanan kesehatan tetapi juga meminimalisir potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi oleh tenaga medis. Penerapan perlindungan hukum yang konsisten dan upaya edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan yang efektif dan aman.
Kedudukan Hukum Perawat Bedah Pasca Pembedahan dalam Sengketa Medis di Rumah Sakit Riyanto, Ontran Sumantri; Panggabean, Hetty W.A.; Kurniawan, Erik Adik Putra Bambang; Hitauruk, Monika
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1784

Abstract

Surgery is an effort to treat or help to treat a patient's disease. The increasing demand for health care is to increase, whether it is expected that a nurse improves her knowledge and skills, such as a surgical nurse specialist. This research uses normative juridical research methods, using secondary data sources including legislation, books, journals, court decisions, and other literature. The result of the study is that the surgical nurse while performing his duties both in the surgical room, before surgery, during surgery and after surgery must be based on SOPs and mandates from doctors made in writing. That way a surgical nurse if working is in accordance with the procedures and directions of the doctor, the surgical nurse cannot be sanctioned in the event of a medical dispute because his responsibility rests with the surgeon.
Political Disenfranchisement as a Means of Combating Corruption Suwito, Suwito; Meliana, Yang; Haikal, Jenggis Khan; Riyanto, Ontran Sumantri; Yassine, Chami
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 17, No 1: January - March 2024
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/pamator.v17i1.24132

Abstract

The purpose of this study was to explore effective ways of determining the duration of political disenfranchisement of corruption convicts in Indonesia, with the aim that this punishment serves as an effective deterrent effect without violating human rights. The study also aims to analyze the long-term impact of political disenfranchisement of corruption convicts on democratic processes and their reintegration into post-detention society. This research is categorized as normative legal research and uses a philosophical and analytical approach that focuses on rational, critical analytical, and philosophical views on applicable legislation and legal theory. The research utilizes analytical descriptive methods to examine positive law enforcement practices related to these issues. Based on the severity of corruption cases and the rehabilitation potential of convicts, determining the duration of political disenfranchisement is crucial. Fair review and appeal mechanisms should be in place to support the social and political reintegration of ex-convicts. The study also emphasizes the importance of political disenfranchisement as part of a broader legal system to support healthy democracy, transparent governance, and inclusive societies.
DEKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN HAM BAGI TENAGA MEDIS Riyanto, Ontran Sumantri
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v3i2.66

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan mengeksplorasi potensi model ini dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi tenaga medis. Sengketa medis sering kali melibatkan pertanggungjawaban hukum yang bersifat retributif, yang berfokus pada hukuman terhadap pihak yang dianggap bersalah, tanpa memperhatikan dampak terhadap hubungan antara dokter dan pasien. Dalam konteks ini, Restorative Justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Penelitian ini mengintegrasikan analisis yuridis dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi bagaimana Restorative Justice dapat menjadi paradigma baru dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis-empiris, artikel ini menggali teori-teori keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum yang relevan untuk memahami posisi Restorative Justice dalam konteks hukum kesehatan. Melalui studi literatur dan wawancara dengan praktisi hukum serta tenaga medis, penelitian ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Restorative Justice di Indonesia dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam sengketa medis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik dalam pengembangan teori hukum maupun aplikasi praktis dalam sistem hukum Indonesia.
Strengthening Legal Protection of Children's Right to Supplementary Food as a Strategic Effort for Stunting Prevention Riyanto, Ontran Sumantri; Fuad, Fuad
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1167

Abstract

Stunting prevention is a priority in improving children's health quality in Indonesia. Stunting, caused by malnutrition, impacts both the physical and mental development of children, potentially diminishing their quality of life. As a country that has ratified the Convention on the Rights of the Child, Indonesia is obligated to ensure that every child has the right to a healthy life, including access to adequate nutrition. This study aims to analyze the strategic efforts undertaken by the Indonesian government to prevent stunting. The research employs a qualitative method with a case study approach and descriptive analysis. Data are obtained through a literature review of relevant sources. This approach is used to describe and analyze the policies implemented by the Indonesian government to address stunting. The findings indicate that although regulations exist to support children's rights to nutritious food, their implementation faces various challenges, such as weak coordination between agencies and insufficient adherence to established standards. More robust law enforcement and enhanced legal capacity at the local level are crucial to ensuring the success of these policies. In conclusion, strengthening legal protection through stricter regulations and more effective monitoring will create an environment conducive to children's growth and development, thereby preventing stunting on a broader scale. This study recommends further collaboration among institutions and raising public awareness about the importance of nutritious food for children.
PENEGAKAN HAK ANAK ATAS MAKANAN AMAN DAN SEHAT: STUDI KASUS KERACUNAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU DARI TANGGUNG JAWAB NEGARA Riyanto, Ontran Sumantri; Sinaga, Mei Rianita Elfrida
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.84

Abstract

Hak anak atas pangan yang aman dan sehat merupakan fondasi esensial bagi tumbuh kembang optimal, dijamin oleh instrumen hukum internasional dan nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai inisiatif penting, namun potensi insiden keracunan makanan menyoroti celah dalam penjaminan hak ini dan memunculkan isu krusial mengenai tanggung jawab negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis untuk memahami penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam Program MBG, dengan studi kasus insiden keracunan ditinjau dari tanggung jawab negara. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang kuat bagi hak ini. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengawasan, alokasi sumber daya, dan kapasitas teknis, yang meningkatkan risiko keracunan. Pertanggungjawaban negara dapat diuraikan secara administrasi, perdata, dan pidana, tetapi perwujudannya terhambat oleh kompleksitas birokrasi, kurangnya literasi hukum, dan akses keadilan yang terbatas. Disparitas antara jaminan hukum dan realitas implementasi menciptakan celah akuntabilitas, yang berdampak serius pada anak-anak korban dan kepercayaan publik. Diperlukan reformasi sistemik, termasuk peraturan pelaksana yang spesifik, peningkatan kapasitas pengawasan, dan mekanisme kompensasi yang lebih responsif, demi terwujudnya perlindungan yang komprehensif dan akuntabilitas negara yang nyata dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Legal Politics and Protection of Health Workers in Handling Outbreaks: An Analysis of Incentive Policies and Occupational Safety Guarantees in Indonesia Riyanto, Ontran Sumantri
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1517

Abstract

This study investigates how government legal policy shaped incentive schemes and occupational safety guarantees for health professionals during the COVID-19 response in Indonesia. Using a qualitative method with normative legal analysis, the research examines key instruments such as Presidential Decree No. 11 of 2020, Government Regulation instead of Law (Perppu) No. 1 of 2020 (later ratified as Law No. 2 of 2020), Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/4239/2021, and Law No. 17 of 2023 concerning Health. The findings reveal that emergency legal policies, which relied heavily on executive discretion, became the foundation for determining incentive mechanisms. Implementation, however, was often hindered by bureaucratic complexity and unequal distribution across regions. Regarding occupational safety, integrating Occupational Safety and Health (K3) principles marked a necessary legal adaptation. Yet, significant shortcomings persisted, most notably in mental health protection and the provision of Personal Protective Equipment (PPE). Psychological support for frontline workers remained underdeveloped, leaving them exposed to burnout and trauma, while PPE shortages and uneven allocation undermined workplace safety. These results demonstrate that legal responses prioritized rapid financial relief but lacked balance with long-term, comprehensive protection. By highlighting this gap, the study contributes to understanding the relationship between political power, the legal framework, and the welfare of health professionals. The implications stress the need for a holistic and integrated legal policy, supported by sustained commitment and adequate resources, to ensure equitable and lasting protection for health professionals in future public health crises.
ENSURING JUDICIAL INDEPENDENCE BY EVALUATING THE RECRUITMENT PROCESS AND LEGAL FRAMEWORK FOR JUDGES IN INDONESIA Sukmariningsih, Retno Mawarini; Nurudin, Agus; Irawan, Benny Bambang; Riyanto, Ontran Sumantri
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.38395

Abstract

As the highest judicial institution, the Supreme Court exercises its powers freely and independently. Judges must have morals, principles of justice, and adhere to a code of ethics. Judges must uphold justice in resolving disputes or legal cases and ensure that society receives justice. As state officials, the recruitment process for judges should be separated from the recruitment of civil servants. The position of judges as state officials should be regulated comprehensively by law. This research examines the recruitment process of judges as independent implementers of judicial power. The research method used is descriptive, using qualitative data analysis with a normative juridical approach. Supreme Court Regulation Number 1 of 2021 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2017 concerning the Procurement of Judges regulates the need for judges in General Courts, Religious Courts and State Administration through the acceptance of Candidates for Civil Servants that needs to be improved. This need arises because there are no legal provisions regarding the recruitment of judges as state officials. In the future, provisions for the recruitment of judges should be regulated through Government Regulations so as not to impact the independence of judges as implementers of judicial power.
Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Panggabean, Hetty; Riyanto, Ontran Sumantri; Simbolon, Juana Linda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11482

Abstract

Hasil Riskesda menunjukkan layanan kesehatan tradisional 31,4%, memanfaatkan ramuan 48%, buatan sendiri 31,8%, olah pikir 1,9% dan keterampilan energi 2,1%. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan dan prosedur perizinan tradisional komplementer tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Menggunakan penelitian kualitatif jenis yuridis normatif dengan data sekunder melalui pengkajian bahan pustaka seperti teori hukum, literature, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan menelusuri dan menelaah data, dikumpulkan, diidentifikasi dan diinventarisasi. Hasil penelitian, pelaksanaan terapi tradisonal komplementer dilakukan tenaga kesehatan dengan pendidikan tradisional komplementer profesi dan vokasi di Griya Sehat dan praktik mandiri. Rumah sakit/puskesmas penyelenggara jika tidak ada tenaga kesehatan tradisional komplementer dilakukan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi sama. Tenaga kesehatan tradisional komplementer bekerja dan membuka praktik mandiri memiliki STRTKT. Izin praktik mandiri (SIPTKT) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan Panggabean, Hetty; Riyanto, Ontran Sumantri; Simbolon, Juana Linda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11567

Abstract

Hasil Riskesda menunjukkan layanan kesehatan tradisional 31,4%, memanfaatkan ramuan 48%, buatan sendiri 31,8%, olah pikir 1,9% dan keterampilan energi 2,1%. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan dan prosedur perizinan tradisional komplementer tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Menggunakan penelitian kualitatif jenis yuridis normatif dengan data sekunder melalui pengkajian bahan pustaka seperti teori hukum, literature, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan menelusuri dan menelaah data, dikumpulkan, diidentifikasi dan diinventarisasi. Hasil penelitian, pelaksanaan terapi tradisonal komplementer dilakukan tenaga kesehatan dengan pendidikan tradisional komplementer profesi dan vokasi di Griya Sehat dan praktik mandiri. Rumah sakit/puskesmas penyelenggara jika tidak ada tenaga kesehatan tradisional komplementer dilakukan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi sama. Tenaga kesehatan tradisional komplementer bekerja dan membuka praktik mandiri memiliki STRTKT. Izin praktik mandiri (SIPTKT) diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Co-Authors Adi Purnomo Agus Nurudin Anggraeni Endah Kusumaningrum Ardiyanti Aris Arif Wahyudi Carolina Tuhumury Chrisjanto, Edy David Maharya Ardyantara Deassy J.A. Hehanussa Edy Lisdiyono Erlangga Alif Mufti Erna Tri Rusmala Ratnawati Fuad Fuad Fuad Fuad Haikal, Jenggis Khan Hetty W.A.Panggabean Hitauruk, Monika Ikaningtyas, Nurlia Irawan, Benny Bambang Isnanto Isnanto Juana Linda Simbolon Kelik Endro Suryono Kurniawan, Erik Adik Putra Bambang Kustanti, Christina Yeni Laurensius Lungan Mahendra, Yusuf Arya Mei Rianita Elfrida Sinaga Meliana, Yang Mufti, Erlangga Alif Munawar, Said Perdani, Rebeka Christin Raditya Sri Krisnha Wardhana Retno Mawarini Sukmariningsih Santoso, Audryan Putra Saragih, Rachel Free Evana Sucipto, Muh. Adi Suwito Suwito thahir, Thahir Viorizza Suciani Putri Wahab Aznul Hidaya Yassine, Chami Yohana Kristiyaning Rahayu