Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Collegium Studiosum Journal

IMPLEMENTASI BIMBINGAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA BERAGAMA ALIRAN KEPERCAYAAN TRIDHARMA Manulang, Johanes Gabe Saputra; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1263

Abstract

The observance of religious practices for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Law No. 6 of 2013 has not been properly implemented, as the facilities for religious practices of other faiths are not equal to those already existing. The purpose of this research is to analyze the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City based on Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates, and to analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles in the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the implementation of religious guidance for inmates adhering to the Tridharma faith in Bagansiapiapi City has not been fully realized, as some inmates have not fully received the necessary religious guidance. This results in some inmates not receiving the spiritual support they need. Government Regulation Number 32 of 1999 on terms and procedures for the implementation of the rights of correctional inmates emphasizes the importance of fulfilling the rights of inmates, including the right to receive religious guidance.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS Kadri; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1384

Abstract

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, specifically Article 310 paragraph (4), states that accidents causing the death of a person due to the negligence of the perpetrator can result in criminal sanctions. This article specifies that anyone who, due to their negligence, causes a traffic accident that results in the death of another person can be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison and/or a fine of up to IDR 12,000,000.00 (twelve million rupiah). The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the rights of the perpetrator and the victim in a traffic accident include that the perpetrator has the right to be treated in accordance with applicable legal principles, including the right to legal defense, the right to fair treatment in legal proceedings, and the right to amend their wrongdoing through rehabilitation or mediation if necessary. On the other hand, the victim of a traffic accident also has the right to compensation for the losses they have suffered, including medical expenses, property damage, and other losses. These rights must be guaranteed and fulfilled with full responsibility by the parties involved, whether the perpetrator, law enforcement officials, or other relevant parties. Legal resolution of traffic accident perpetrators based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of Polresta Pekanbaru indicates that this law provides a clear framework regarding the procedures for law enforcement against traffic accident perpetrators. The law emphasizes that perpetrators who violate traffic regulations and cause accidents must be held accountable for their actions. The legal process is expected not only to focus on imposing sanctions but also to provide space for the perpetrators to correct their mistakes through appropriate mechanisms, such as fines, imprisonment, or administrative sanctions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR ANAK Susanti, Susi; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1385

Abstract

Traffic law enforcement is one of the important components in maintaining safety and order on the road. In Indonesia, traffic regulations are governed by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This phenomenon not only endangers the safety of the children riders themselves but also other road users. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation provides a legal basis to regulate this phenomenon to create order, security, and safety in traffic. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the regulation on the ownership of a driver's license (SIM) for child motor vehicle riders is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The requirement for someone to have a driver's license is to be 17 (seventeen) years old for SIM A, C, and D, while 20 years old for SIM B1, and 21 years old for SIM B II. The regulation regarding the ownership of a driver's license (SIM) for child motor vehicle riders is an important preventive measure to ensure safety on the road. Law enforcement against child motor vehicle riders in the jurisdiction of Polresta Pekanbaru is still faced with the issue of motor vehicles being ridden by children, which could trigger traffic accidents. Efforts to address this have been implemented through various measures, including traffic raids and vehicle administrative checks.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Hutagaol, Hendra DM; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1434

Abstract

Aturan hukum yang harus dikedepankan, peneliti harus mempertimbangkan konteks hukum yang paling relevan dengan esensi ujaran kebencian. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik cenderung digunakan dalam kasus ini karena secara spesifik mengatur ujaran kebencian di ruang digital, yang sering menjadi medium utama untuk penyebaran ujaran kebencian di era modern. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, seperti Pasal 28 ayat (2), mengatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Namun, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka yang lebih luas, yakni memastikan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tetap dijaga, selama tidak melanggar hak orang lain. Sementara itu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan terhadap ekspresi di ruang publik, dengan beberapa pembatasan demi menjaga ketertiban umum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum bagi penindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perspektif bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk hidup damai tanpa adanya ancaman. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi landasan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengimbau agar penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil. Sementara itu, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum tersebut mengatur bahwa hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia orang lain, moral, dan ketertiban umum. Dengan demikian, ujaran kebencian yang melanggar batas ini tidak dapat dibenarkan. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, termasuk langkah preventif, mediasi, hingga proses hukum formal. Langkah preventif dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat terkait dampak ujaran kebencian serta peningkatan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif bahwa ujaran kebencian dapat merusak harmoni sosial. Ketika ujaran kebencian telah terjadi, mekanisme mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian untuk menghindari eskalasi konflik. Mediasi ini, jika memungkinkan, dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, untuk kasus-kasus dengan dampak serius atau melibatkan kepentingan publik, proses hukum formal menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses hukum formal, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan UU ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses hukum berlangsung.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Agustin, Elvan; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1630

Abstract

The Cancellation of Land Sale and Purchase Deeds through Court Decisions Has Complex Implications. It not only alters the legal status of land ownership but also affects the civil rights of the parties involved, the legal responsibilities of the Land Deed Official (PPAT), and administrative arrangements at the National Land Agency (BPN). Therefore, the cancellation process must be carried out carefully and based on strong evidence to avoid creating new legal uncertainties in society. The method used is normative legal research. Based on the research findings, Legal Protection for Good Faith Buyers emphasizes that every land sale and purchase transaction must comply with applicable legal provisions. A good faith buyer—one who purchases land honestly and without knowledge of legal defects in the transaction—is entitled to legal protection. If a land sale and purchase deed is cancelled by a court decision, the good faith buyer must be protected through compensation or a refund to ensure their rights are not neglected. The Legal Consequences of the Cancellation of a Land Sale and Purchase Deed through a Court Decision impact the ownership status of the land. Such cancellation causes the land rights to revert to the seller, and the buyer can no longer claim ownership. In this case, a refund or compensation becomes an essential step to restore the good faith buyer’s position. Additionally, the land administration process must be updated to reflect the new status of the land in accordance with the court's decision.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PEKANBARU Muhardi, Dekky; Harahap, Irawan; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1680

Abstract

In the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, as part of the Indonesian National Police tasked with maintaining public security and order, the management of criminal evidence should be carried out professionally, transparently, and in accordance with applicable legal provisions, as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and internal police regulations. The purpose of this research is to analyze the implementation of criminal evidence management within the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort, to examine the obstacles in its implementation, and to explore efforts to overcome these obstacles. The research method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the implementation of criminal evidence management in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police Resort has not been running as it should. Although the formal procedures for managing evidence have been regulated through procedural law and internal police regulations, in practice, some pieces of evidence are still being stored within individual units rather than in centralized, standardized facilities. The obstacles in implementing evidence management include lack of coordination between investigators and other relevant units involved in the criminal justice process, inadequate infrastructure and storage facilities, and the absence of an optimal internal supervision system over evidence management processes. Efforts to overcome these challenges include strengthening inter-departmental coordination, encouraging the digitization of evidence administration systems, improving physical storage facilities, and pushing for adequate budget allocation from the police institution as well as support from local governments to ensure that evidence storage facilities meet ideal standards. Additionally, enhancing the integrity and professionalism of personnel involved in the management of criminal evidence is also a crucial measure.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Rizki, Muhammad; Harahap, Irawan; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1710

Abstract

Pornography in Indonesia is a serious concern for the government, as the Associated Press once stated that Indonesia could become the next haven for pornography. This is due to the ease with which erotic or sensual images and information can now be downloaded and accessed simply for viewing or enjoyment. Certain individuals have taken advantage of this situation by developing and commercializing pornographic materials. Such content can now be found almost anywhere, with virtually no restrictions on accessing pornographic videos or images. The spread of pornographic content through the internet has become increasingly easy and fast, necessitating firm actions to prevent it. The objective of this study is to analyze the enforcement of the law against individuals who distribute pornographic content under Law No. 44 of 2008 on Pornography (Case Study at the Criminal Investigation Unit of Pekanbaru City Police). Specifically, it aims to examine the obstacles in the implementation of criminal law against the distribution of pornographic content, and to analyze the efforts and solutions to overcome these obstacles under the same law. The research method used is a sociological legal approach. The findings reveal that the enforcement of the law against perpetrators of pornographic content distribution has been carried out by the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police in accordance with the provisions of the Pornography Law and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Legal enforcement involves stages of investigation, inquiry, and case transfer to the prosecution, guided by relevant criminal provisions. However, the enforcement is not yet fully effective, as many cases remain undisclosed or do not proceed to prosecution—particularly those involving distribution through social media and digital applications. The obstacles identified include: difficulties in digital evidence collection due to the use of anonymous accounts and VPNs by perpetrators; limited forensic digital capabilities among law enforcement officers; ambiguous legal norms within the Pornography Law that lead to varied interpretations; and low public awareness regarding the dangers of distributing obscene content. Additional challenges include cultural and psychological barriers that deter victims from reporting, and weak coordination among institutions and digital platform providers in addressing pornographic content. Proposed solutions include: enhancing law enforcement capacity through digital forensic training; harmonizing legal norms to make them clearer and more operational; increasing digital literacy and legal education among the public; and optimizing cooperation between the government and internet service providers. A restorative justice approach can also be considered in certain cases, especially those involving children or adolescents, to ensure that law enforcement remains humane. Furthermore, the establishment of a dedicated cybercrime unit to professionally and sustainably handle digital pornography cases is essential.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Sistha, Windy Widya; Harahap, Irawan; Pardede, Rudi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1715

Abstract

Sexual harassment is regulated under Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. Article 4 paragraph 2 of the law stipulates that anyone who commits non-physical actions such as gestures, writings, and/or words related to another person's body parts or sexual desires can be subject to criminal sanctions for non-physical sexual harassment. Offenders proven to have violated this law may face imprisonment of up to nine months and/or a maximum fine of IDR 10 million. The purpose of this research is to analyze the legal protection for victims of sexual violence based on the perspective of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and to analyze the legal consequences of such protection. The method used is normative legal research. Based on the findings, the legal protection for victims of sexual violence under this law represents a significant milestone in Indonesia’s legal framework. The law progressively places the victim at the center of the legal process and broadens the definition of sexual violence beyond what was previously outlined in the Criminal Code (KUHP). Through this law, victims are granted broader rights, including legal assistance, rehabilitation, protection from intimidation, and recovery services. On the other hand, law enforcement officers have greater legal obligations to carry out investigations and trials with a victim-centered approach. The legal consequences of this protection not only affect the perpetrators in the form of criminal sanctions and additional penalties, but also impose institutional responsibilities on the state, including the provision of recovery services and reforming legal approaches. However, implementation challenges such as limited understanding among law enforcement, lack of support facilities, and low public legal literacy remain significant obstacles that must be addressed.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNSUR DILAMPAUINYA BAKU MUTU LINGKUNGAN DALAM PUTUSAN HAKIM PADA KASUS KEBAKARAN LAHAN Sormin, Yohanes Untung; Kadaryanto, Bagio; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1716

Abstract

The objective of this research is to analyze the Juridical Analysis of the Application of the Element of Exceeding Environmental Quality Standards in Judges’ Decisions on Land Fire Cases, and to examine the legal consequences arising from such application. The method used is normative legal research. Based on the research findings, it is known that the juridical analysis of the application of the element of exceeding environmental quality standards in judicial decisions on land fire cases shows that this element plays a central role in proving the occurrence of environmental pollution or damage. Environmental quality standards serve as objective benchmarks established through regulation to determine whether the environmental condition remains within acceptable limits or has been polluted. In land fire cases, the exceedance of air, soil, or water quality standards becomes strong evidence that an environmental law violation has occurred. However, in judicial practice, the application of this element remains suboptimal. Many court decisions have not used scientific test results related to environmental quality standards as a primary legal consideration. This is due to several factors, including the limited technical capacity of law enforcement officers, weak scientific evidence presented by investigators and prosecutors, and the lack of judges' understanding of technical aspects in environmental law. As a result, many perpetrators of land fires, particularly corporations, are not held fully accountable under the law. Legal consequences of applying the element of exceeding environmental quality standards in judicial decisions on land fire cases include criminal sanctions, the application of the strict liability principle, obligations for compensation and environmental restoration, and administrative sanctions such as revocation of business licenses or suspension of activities