Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.184
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Undang: Jurnal Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Ganesha Law Review PAMPAS: Journal of Criminal Law Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Journal of Social Science International Journal of Integrative Sciences Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Ipso Jure Journal of Accounting Law Communication and Technology Journal of Citizen Research and Development Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Pengabdian Cendekia
Elly Sudarti
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Transformation of Indonesian Criminal Law: Examining the Integration of Restorative Justice and Customary Institutions in the New Criminal Code Dheny Wahyudhi; Herlambang Herlambang; Elly Sudarti
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 4 No 12 (2025): Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mqtaf670

Abstract

The global criminal law phenomenon shows a paradigm shift from retributive logic to restorative justice, along with increasing recognition of pluralism in local norms and values. In Indonesia, this change is embodied in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which will come into effect on January 2, 2026, and affirms the mission of decolonization, modernization, and harmonization of criminal law. However, the integration of the formal norms of the new Criminal Code and customary law through restorative mechanisms raises critical questions regarding legal certainty, criminal responsibility, and victim protection. This study uses normative legal research, with analysis of the text of the law, judicial decisions, and customary law literature. The results of the study show that the recognition of customary institutions in the restorative process strengthens social recovery and community involvement, but at the same time raises normative challenges such as inconsistent sanctions, low accountability, and the potential for local bias. This study concludes that an objective regulatory framework is needed, such as accreditation of customary institutions, minimum procedural guidelines, and sentencing guidelines, so that this integration can guarantee the principles of justice, legal certainty, and criminal accountability. This study contributes theoretically to the discourse on legal pluralism and provides practical policy recommendations for legislators and judicial institutions.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Perundang-Undangan Mega Ayu Safitri; Usman; Elly Sudarti
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8477

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana illegal fishing dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengaturan pertanggungjawaban pidananya masih belum jelas dan cenderung menimbulkan kekaburan hukum, terutama karena sanksi pidananya dibebankan kepada pengurus daripada korporasi itu sendiri. Dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Saran kedepan perlu penegasan pada Pasal 101 Undang-Undang Perikanan terkait pembedaan pengaturan sanksi antara pengurus dan korporasi agar tidak menimbulkan kekaburan hukum serta guna menjamin kepastian hukum.
Pengaturan Sistem Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Fikry Fachlevi; Elly Sudarti; Herry Liyus
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8484

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual non fisik terhadap anak di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, masih memiliki kelemahan, baik dari segi definisi maupun ketimpangan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan jenis kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana melalui penerapan double track system yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan, seperti rehabilitasi serta pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak.
Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Mela Setia Lestari; Elly Sudarti; Elizabeth Siregar
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara khusus dan lebih tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang melalui ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 15, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana melalui Pasal 45 sampai Pasal 50, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang. Kelebihan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terletak pada sifat pengaturannya yang khusus, rinci, dan langsung mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi beserta jenis pidananya, sedangkan kelemahannya masih terdapat kendala dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi. Adapun kelebihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah memberikan pengakuan umum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum nasional, namun kelemahannya belum memberikan pengaturan khusus mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 lebih memungkinkan untuk digunakan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kohabitasi dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif Atas Larangan, Kriminalisasi, dan Problematika Penegakan Hukumnya Cindy Wi; Elly Sudarti; Taufik Yahya
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 1 (2026): Maret: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i1.2349

Abstract

Cohabitation—defined as the practice of two unmarried individuals living together in an intimate relationship—presents a growing normative challenge in Indonesian society, which maintains a theistic constitutional foundation while navigating rapid social change. This article examines cohabitation through three juridical lenses: first, the regulatory architecture through which Indonesian law prohibits cohabitation; second, the criminalization framework established under Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code; and third, the practical and theoretical problems that emerge in law enforcement. Employing a normative legal research methodology that integrates statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that prohibitions against cohabitation are embedded across multiple regulatory layers—spanning marriage law, customary law, codified Islamic law, and regional legislation. The National Criminal Code, through Articles 412 and 413, introduces for the first time an explicit criminalization of cohabitation within Indonesia's post-independence penal codification. Nevertheless, the complaint-based offense structure, evidentiary challenges, and persistent tension between formal norms and social realities produce a substantial implementation gap. The study concludes that legal effectiveness in addressing cohabitation requires coordinated action across criminal enforcement, family institution strengthening, and sustained legal literacy programs.
Membangun Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Sosial yang Aman Dheny Wahyudhi; Nys. Arfa; Sri Rahayu; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6046

Abstract

Kekerasan seksual merupakan persoalan sosial yang kompleks dan berdampak multidimensi, tidak hanya terhadap korban secara fisik dan psikis, tetapi juga terhadap struktur sosial yang lebih luas. Fenomena ini seringkali tidak terdeteksi secara memadai karena rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya literasi hukum, serta adanya norma sosial yang bersifat permisif dan patriarkal. Dalam konteks inilah, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami bentuk, dampak, serta mekanisme penanganan kekerasan seksual menjadi kebutuhan mendesak dalam menciptakan ruang hidup yang aman, adil, dan inklusif. Urgensi kegiatan ini terletak pada pentingnya membangun kesadaran kolektif dan pemahaman kritis masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Pendidikan masyarakat berbasis nilai keadilan gender dan hak asasi manusia merupakan kunci untuk mengubah cara pandang serta membangun budaya sosial yang responsif terhadap kekerasan berbasis seksual. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait isu kekerasan seksual, memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam melakukan deteksi dini serta pencegahan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memiliki mekanisme dukungan terhadap korban. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, kegiatan ini juga selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, serta mendukung fokus pengabdian Fakultas Hukum Universitas dengan pelibatan aktif mahasiswa dan dosen, serta kelayakan perguruan tinggi, tim pelaksana/instruktur, materi kegiatan dan sarana prasarana. kegiatan ini diharapkan mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi pencegahan kekerasan seksual dan mewujudkan ekosistem yang lebih adil dan inklusif. Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan diketahui bahwa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dampak kekerasan seksual, tetapi juga hak hukum korban, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Peserta penyuluhan sangat antusias, tenang dan aktif bertanya tentang aspek hukum kekerasan seksual.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Noodweer Exces Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Rahma Sepna Rahayu; Elly Sudarti; Elizabeth Siregar
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8725

Abstract

Penerapan noodweer exces melindungi orang yang bertindak defensif dari hukuman pidana, tetapi istilah "pembelaan terpaksa yang melampaui batas" dan "keguncangan jiwa yang hebat" masih kabur. Penentuan kesalahan pelaku sulit karena sifat subjektif keguncangan emosi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rumusan pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan noodweer exces dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan noodweer exces dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan meliputi kasus, konseptual dan undang-undang. Penelitian mengumpulkan bahan hukum dari tiga kategori: primer, sekunder dan tersier serta melakukan analisis melalui tiga tahapan. Dalam hukum pidana Indonesia, noodweer exces adalah pembelaan darurat yang melampaui batas, diakui sebagai alasan pemaaf. Pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada unsur kesalahan akibat keguncangan jiwa dari serangan mendadak.
Kebijakan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua/Wali Anak Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Perlindungan Anak Eko Saputra S Lumban Gaol; Hafrida; Elly Sudarti
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8726

Abstract

Masalah narkotika yang rumit membuat anak-anak belum dewasa terjebak dalam penyalahgunaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan pelaporan pecandu, sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sanksi terhadap orangtua/wali anak pecandu narkotika. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan meliputi kasus, konseptual dan undang-undang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua untuk melaporkan anak sebagai pecandu narkotika bertentangan dengan kewajiban mereka untuk melindungi anak. Orang tua yang mengobati anak secara mandiri seharusnya tidak dihukum karena keadaan darurat. Disarankan agar sanksi pidana dihapuskan, dan orang tua yang lalai melaporkan anak mengikuti program edukasi napza atau konseling parenting.
Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Nurul Aqsha Irawan; Elly Sudarti; Nys. Arfa
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y4fmja92

Abstract

This study aims to determine and analyze Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Nab whether it has reflected the values of legal certainty, legal justice, legal benefits. In this study, the problems reviewed are regarding 1) What is the basis for the judge's considerations in imposing sanctions on children who commit the crime of theft in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Nab? 2) Is the decision handed down by the judge against the defendant in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab in accordance with the principles of juvenile justice? The research method used in this paper is Normative Juridical Research. This research approach uses a Statutory Approach by conducting research on legal products, a Conceptual Approach based on theories, legal concepts, and legal principles relevant to the problem and a Case Study Research Approach based on court decisions that have permanent legal force that analyzes the Nabire District Court decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab, studying and interpreting applicable legal regulations. The Judge's considerations in decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Nab are legally in accordance with legal provisions, but do not fully reflect the principle of ultimum remedium in the juvenile criminal justice system. Imprisonment for children is not always the best solution, especially if the goal is development. Judges in sentencing children should be based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. As explained, sentencing emphasizes the concept of restorative justice which prioritizes resolving juvenile criminal cases outside the judicial system.
Co-Authors Akbar Kurnia Putra Andi Najemi Angga Aldilla Gussman Arfa'i Arfa'i Audifirdha Meilytia Cakrawala Mn Chanifah Chanifah Cindy Wi Debby Jayanti Desi Ratnasari Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudhi Dheny Wahyudi Eko Saputra S Lumban Gaol Elita Rahmi Elizabeth Siregar Elvara Yolanda Erwin Erwin Fikry Fachlevi Hafrida Hafrida Herlambang Herlambang Herry Liyus Imentari Siin Sembiring Khabib Nawawi Laksamana Rihdo Parsada Listiana Listiana M Nanda Setiawan M. Alvi Rizki ilahi M. Hadhri Nur M.Septian Hidayatul Chandra Mega Ayu Safitri Mela Setia Lestari Muskibah Muskibah Novri Ihda Mursyidah Tanjung Nurul Aqsha Irawan Nys Arfa Nys. Arfa Nys. Arfa Nys.Arfa Oktir Nebi Pahlefi Rahma Sepna Rahayu Sahuri Lasmadi Sahuri Lasmadi Sri Rahayu Sukamto Sutoto Syarah Annisa Taufik Yahya Tri Nada Sari Umar Hasan Usman Usman Usman Wahyu Noviacahyani Yulia Monita