Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.743
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Manajemen Pendidikan Jurnal Akta Unes Law Review PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas PHB : Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Abdi Insani jurnal hukum das sollen Journal of Maritime Empowerment Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Kajian Linguistik dan Sastra Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Pendekar Nusantara Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Nuraini, Lia
Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PENGELOLA KEUANGAN UMKM DI MASYARAKAT PESISIR: KUNCI PENINGKATAN MODAL MELALUI PENDANAAN EKSTERNAL Eleonora Rumengan, Angelina; R. A. Widyanti Diah Lestari; Prasetiasari, Christiani; Nuraini, Lia; Susanti, Susanti; Pratama, Yudi
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.2029

Abstract

UMKM di wilayah pesisir memiliki potensi produk unggulan namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha secara konvensional. Digitalisasi pengelolaan keuangan, seperti penggunaan aplikasi akuntansi, menjadi solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Melalui pencatatan keuangan yang sistematis, pengelolaan modal dan hutang yang efisien, serta akses pasar yang lebih luas melalui teknologi, UMKM pesisir dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kegiatan pengabdian ini melibatkan pelatihan dan pendampigan penggunaan aplikasi akuntansi, dari proses pengunduhan, pengisian data, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasil menunjukkan peningkatan literasi keuangan dan adopsi digital di kalangan pelaku UMKM pesisir. Digitalisasi keuangan menjadi kunci dalam meningkatkan akses pendanaan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.
Analisis Putusan Hakim Tentang Delik Perbankan Terkait Pengembalian Dana Debitur Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/Ma) Riauroikha, Hilmalia Sesy; Nuraini, Lia
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1127

Abstract

Banking plays a vital rolein a country's economy as an institution that collects funds from the public and distributes them through credit to support development.the public and distributes them through credit to support national development.development. However, the problem of non-performing loans often gets in the way,forcing banks to to find solutions including through the submission of repossessed collateral (AYDA).The resolution of non-performing loans involves credit evaluation, notification to the borrower, collateral valuation, collateral valuation, and collateral repossession. notice to the borrower, collateral valuation, agreement with the borrower, execution of collateral, auction or sale of collateral. execution, auction or sale of collateral, credit repayment, and reconciliation. This research reviews a case of banking crime involving the return of funds from the sale of collateralized assets. In this context, the court ruled that the action was not unlawful, but the Supreme Court overturned this ruling on the grounds that the verdict on the grounds of violation of Standard Operating Procedure (S.O.P), even though the refund was actually approved by the Board of Commissioners. the return had actually been approved by the Board of Commissioners. An analysis of analysis showed that the court's decision was more prudent and in accordance with the applicable laws and regulations. However, the Supreme Court gave a controversial. However, the Supreme Court gave a controversial decision by declaring the action as a criminal offense, even though fraud was absent and all processes had been properly followed. The results of this research provide a better understanding of the complexities of the and the role of the courts in assessing the actions of banks. actions of the bank. This research highlights the need for clarity in banking laws and protection of bank actions that are in accordance with the procedures regulated by law and the competent authority.
Pemberdayaan Mantan Narapidana Perempuan dan Anak melalui Sociopreneurship Inklusif Berbasis Produk Olahan Ikan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Dengan Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) Pratiwi, Mirza Ayunda; Sari, Rizki Yuli; Nuraini, Lia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 3 No 6 (2025): JPMII - Desember 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.1017

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bersama komunitas MAPIJEK (Mantan Napi Projek) di Tanjungpinang, sebuah komunitas mantan narapidana yang berupaya membangun kemandirian melalui kewirausahaan sosial. Permasalahan utama yang dihadapi MAPIJEK meliputi stigma masyarakat, keterbatasan keterampilan manajerial, minimnya anggota perempuan dan anak, serta kurangnya akses pemasaran digital. PKM ini bertujuan memperkuat kapasitas komunitas melalui pelatihan, pendampingan usaha kuliner berbasis ikan, serta pengembangan strategi branding dan legalisasi usaha. Metode yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD) dengan tahapan Discover, Connect, Mobilize, dan Sustain yang menekankan pada penguatan aset internal komunitas. Hasil kegiatan menambah jumlah anggota baru sebanyak 20 orang, lahirnya dua produk kuliner unggulan (nugget dan kerupuk ikan), serta pemanfaatan media digital berupa konten promosi dan satu buah website komunitas terpublikasi sebagai sarana pemasaran. Selain itu, 25 anggota memperoleh keterampilan manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pengelolaan legalitas bisnis, dan 10 orang telah menjadi wirausaha baru. Dampak sosial program terlihat pada meningkatnya inklusi bagi mantan narapidana perempuan, solidaritas antaranggota, serta tumbuhnya kepercayaan diri dan semangat berwirausaha. Dampak ekonomi tercermin dari terbentuknya ekosistem usaha kuliner berbasis hasil laut yang mendukung terciptanya lapangan kerja informal.
ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA PRODUK UTAMA DAN PRODUK SAMPINGAN PADA USAHA PENGGILINGAN PADI UD BAROKAH LANGGENG Kayla Patricia Putri Hadi Kusuma; Lanuda Auraria Natcwata; Lia Nuraini; Nabiila Ihdina; Halleina Rejeki Putri Hartono
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 12 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Desember
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/msev5811

Abstract

Penelitian ini menganalisis perhitungan biaya produk utama (beras) dan produk sampingan (dedak) pada penggilingan padi UD Barokah Langgeng dengan pendekatan studi kasus deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik alokasi biaya (joint cost). Harga pasar digunakan sebagai pembanding kunci untuk menilai validitas dan kesesuaian metode alokasi yang diterapkan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan metode tanpa harga pokok (by-product treated as other revenue) menghasilkan perhitungan biaya produksi total sebesar Rp 44.351.476, dimana dedak diperlakukan sebagai penambah pendapatan di luar perhitungan harga pokok utama. Temuan ini menegaskan bahwa perhitungan biaya produk sampingan yang akurat bukan hanya masalah teknis akuntansi, tetapi merupakan elemen krusial untuk menyajikan analisis biaya produksi yang lengkap dan realistis. Bagi UMKM seperti UD Barokah Langgeng, pemahaman ini sangat penting dan berdampak langsung untuk mendukung penetapan harga jual yang kompetitif, penilaian profitabilitas yang tepat, dan pada akhirnya pengambilan keputusan keuangan yang lebih strategis serta berkelanjutan.
Scale up Digital untuk Penguatan Visibilitas Usaha Komunitas Mantan Narapidana MAPIJEK melalui Pendekatan ABCD Pratiwi, Mirza Ayunda; Sarinu, Rizki Yuli; Nuraini, Lia
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 4 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i4.1174

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas digital dan branding usaha komunitas Mantan Napi Projek (MAPIJEK) di Kota Tanjungpinang. MAPIJEK merupakan komunitas yang beranggotakan mantan narapidana yang membangun usaha mandiri di berbagai bidang seperti bengkel, kuliner, barbershop, dan jasa kurir. Tantangan utama yang dihadapi komunitas ini adalah keterbatasan akses terhadap teknologi digital, rendahnya literasi pemasaran daring, dan visibilitas usaha yang belum optimal. Kegiatan pengabdian menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan menekankan pada potensi, keterampilan, dan jejaring sosial yang dimiliki oleh komunitas. Serangkaian kegiatan dilakukan melalui pelatihan literasi digital dan sociopreneurship, perancangan strategi branding usaha, pembuatan website komunitas (mapijek.id), serta pendampingan pengelolaan konten dan promosi digital. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman anggota terhadap digital marketing dan branding, dengan 80% anggota aktif mengelola media sosial usahanya. Website komunitas berhasil menarik lebih dari 500 kunjungan dalam bulan pertama, menjadi wadah promosi kolektif bagi anggota MAPIJEK. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi anggota, tetapi juga memperkuat proses reintegrasi sosial mantan narapidana melalui kewirausahaan berbasis digital. Kegiatan ini didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) tahun 2025.
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI CACAT KEHENDAK Muhammad Fajar Hidayat; Suryadi; Lia Nuraini; Marnia Rani; Hanrizal; Elvira Clarista Faiqah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4836

Abstract

Salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak (wilsgebreke). Cacat kehendak yang dikenal dalam Pasal 1321 KUHPerdata hanya terbatas pada kekhilafan, paksaan, & penipuan. Dalam prakteknya, terdapat cacat kehendak lainnya berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari doktrin (ajaran) & eksistensinya baru sebatas pada Yurisprudensi sehingga isu hukum dalam penelitian ini yaitu terjadi ketidaklengkapan norma (incomplete of norm). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum (legal research), analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), & pendekatan komparatif (comparative approach). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu.urgensi pengaturan penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak untuk melindungi pihak yang lemah dalam suatu perjanjian agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan keunggulan ekonomi dan psikologis dalam pembuatan perjanjian.
Edukasi Hukum Dan Literasi Keuangan Digital Untuk Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Legal Di Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam Hidayat, M Fajar; Suryadi, Suryadi; Nuraini, Lia; Rani, Marnia; Handrisal, Handrisal; Nainggolan, Ario Ardanis
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.921

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi financial technology (fintech) yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut sering kali diikuti dengan berbagai permasalahan, terutama maraknya praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terhadap aspek hukum dan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman online legal. Metode yang digunakan meliputi edukasi hukum melalui ceramah interaktif, pelatihan literasi keuangan digital, serta simulasi mekanisme pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi konsumen yang dirugikan. Kegiatan diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri atas masyarakat umum, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terkait perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, hak serta kewajiban konsumen, serta prosedur pengaduan hukum yang benar. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti simulasi pelaporan kasus ke OJK dan pembentukan komunitas literasi keuangan digital tingkat kelurahan. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terciptanya perilaku finansial yang lebih bijak dan aman di era digital.
KONTRIBUSI IMPLEMENTASI MANAJEMEN STRATEJIK DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM TERHADAP MUTU PEMBELAJARAN DI MTS NEGERI GOWA Nuraini, Lia; Wayong, Muh.; Idris, Ridwan
Jurnal Manajemen Pendidikan Vol. 11 No. 1 (2026): Regular Issue (In Progress)
Publisher : STKIP Pesisir Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34125/jmp.v11i1.1787

Abstract

One of the components that plays an important role in achieving learning objectives is its contribution to the quality of learning. Where the contribution of strategic management implementation is a process that includes planning, implementation, and evaluation of policies to achieve organizational goals effectively. However, in its implementation there are still obstacles such as teachers who still find it difficult to adapt to curriculum changes and the lack of facilities and infrastructure that support learning. This study aims to describe the contribution of strategic management implementation in curriculum development to the quality of learning at MTs Negeri Gowa. This study uses qualitative techniques with observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of strategic management in curriculum development to improve the quality of learning can be monitored by improving student learning outcomes at MTs Negeri Gowa. Improving the quality of learning is carried out by implementing strategic management consisting of planning, implementation, and evaluation in developing the curriculum systematically. This strategy can be realized through the application of the Curriculum and continuous academic monitoring and supervision.
From Sacred to Marketed: How Economic Value Has Diminished the Meaning of Traditional Cultural Expressions Rani, Marnia; Sibarani, Hos Arie Rhamadhan; Swastiwi, Anastasia Wiwik; Nuraini, Lia; Hidayat, Muhammad Fajar
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.47367

Abstract

This study examines the challenges in the process of recording Traditional Cultural Expressions (TCEs). TCE recording requires economic value to obtain protection as communal intellectual property. The rejection of the recording of Talam Sehidang (Makan Sehidang Berlima) as a TCE from the Kepulauan Riau Province. This study uses a normative legal research method that analyzes data qualitatively. The study finds that policymakers frequently exclude SWES traditions rich in moral and spiritual significance from legal protection because they perceive such traditions as lacking direct economic value. However, communities and local governments can generate economic value through active cultural preservation after recording. The requirement of economic value hampers the recording of TCEs. This paper proposes an inclusive TCE recording procedure for communal intellectual property. So that TCEs can be legally recognized and then developed by the host community to be economically valuable. It also provides procedural guidance for local communities to protect culturally meaningful expressions through preservation-based approaches. Economic formalism in cultural recording risks disempowering Indigenous communities and reducing heritage to market logic. By restoring philosophical and moral dimensions to legal recognition, cultural policy can promote equity and protect identity. The lack of documentation for ancient TCE and the economic value requirement for TCE recording led to the failure of the recording process. Thus, this research proposes changes to the requirements in the traditional cultural expression recording policy to prioritize philosophical values alongside economic values. The novelty of this study lies in its critique of the TCE recording process, which requires economic value, making it difficult for cultural actors to obtain protection for TCE as communal intellectual property. However, recording can potentially create income for cultural actors by creating activities such as tourism based on traditional cultural expressions.
Co-Authors Anastasia Wiwik Swastiwi Angelina Eleonora Ayu Efritadewi Chahyadi, Ferdi Dewi Haryanti Eleonora Rumengan, Angelina Elvira Clarista Faiqah ENDRI ENDRI Gulo, Septi Puspitaria Halleina Rejeki Putri Hartono Handrisal Hanrizal Hanum, Atiikah Henky Irawan Hidayat, M Fajar Hilmalia Sesy Riauroikha Irfan Harmain Irwandi Syahputra, Irwandi Kaloko, Ilhamda Fattah Kayla Patricia Putri Hadi Kusuma Lanuda Auraria Natcwata Marnia, Rani Mirza Ayunda Pratiwi Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Nabiila Ihdina Nahusona, Erick Suprianto Nainggolan, Ario Ardanis Najla, Nabilla Aqiilah Novriyandra, Devan Prasetiasari, Christiani Prasetyasari, Christiani Pratiwi, Risdy Absari Indah R.A. Widyanti Diah Lestari Riauroikha, Hilmalia Sesy Ridwan Idris, Ridwan Rizki Yuli Sari Sari, Nila Permata Sarinu, Rizki Yuli Sibarani, Hos Arie Rhamadhan Situmeang, Nova Suryadi Suryadi Suryadi Susanti Susanti Tammardhia, Rodhia Verga Syaharani Sukma Wayong, Muh. Yudi Pratama