Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.171
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Moral Kemasyarakatan Jurnal Ilmiah Raad Kertha Jurnal Analisis Hukum Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati JUMAHA YUSTHIMA JURNAL PANAH KEADILAN
Anak Agung Adi Lestari
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
TRADISI KELACI SEBAGAI RANGKAIAN DARI UPACARA PERKAWINAN DI DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI Anak Agung Adi Lestari; Ni Komang Ratih Kumala dewi; I Made Kariyasa; Ida Ayu Prami; Marta Dwi Atmiprihartini
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8235

Abstract

Desa Kedisan merupakan salah satu desa di wilayah Bali Timur yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal dengan adat serta tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakatnya sejak jaman nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan oleh Masyarakat desa Kedisan adalah Tradisi Kelaci. Kelaci merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedisan di hari yang disepakati oleh pasangan yang akan melaksanakan kelaci dan kepala desa. Kelaci merupakan suatu rangkaian akhir dari sebuah upacara perkawinan di Desa Kedisan,yang dimana diperuntukan bagi Masyarakat yang dianggap sudah sah melakukan suatu upacara perkawinan.seiring dengan perkembangan zaman tradisi yang sudah ada mulai diagap tidakn penting bahkann dihapuskan oleh karena itu dibutuhkan suatu model konsep penguatan perlindungan terhadap kelaci sebagai bagian tradisi meminang gadis di Desa Kedisan. Adapunmetode penelitian yanhg dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris melalui hasil wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana problematika tradisi kelaci bagi masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan (2) Bagaimanakah mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan Kecamatan kintamani Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tradisi Kelaci di Desa adat Kedisan ini dilakukan sebagai suatu rangkaian dari sebuah upacara Perkawinan dan bentuk cara mempertahan tradisi yang merupakan warisan terdahulu yang wajib di lindungi bahkan dilestarikan walaupun zaman yang semkain berkembang.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERKAIT PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA DENPASAR Tisna, I Gede Oka; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja terkait ketertiban umum di Kota Denpasar?; dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif empiris yakni penelitian dengan melihat serta menggambarkan kenyataan di lapangan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi dan catatan lapangan. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan kewenangan penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah jika Satuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam menjaga ketertiban umum, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta menegakan peraturan daerah. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur; dan (2) Efektivitas penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait pelanggaran ketertiban umum di Kota Denpasar masih belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar tersebut tidak disertai dengan tindakan tegas dan nyata dalam penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015. Kondisi ini akan membuat pengaturan sanksi tersebut menjadi sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan.
PENCAIRAN DANA DEPOSITO OLEH AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING TANPA SURAT WASIAT, STUDI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 1103/PDT.G/ PN DPS MENGENAI PENENTUAN AHLI WARIS Lapriasih, Iluh Dwi; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deposits are a type of savings that can only be withdrawn at a specified time based on an agreement between the customer and the bank. In one of the BPR banks, for foreign national customers (WNA), there are requirements for the withdrawal of time deposits that must be met in accordance with the bank's regulations. One of them is the submission of a certificate of heirs certified by a notary from the customer's home country, which is then translated by a certified translation agency. Alternatively, WNA customers can use a will made with the customer's lawyer and certified by a notary in their home country. It is noted that the law in the customer's home country, such as in England, does not recognize documents such as a certificate of heirs or a will. The research method used by the author is normative legal research. The types of approaches used are statutory and conceptual approaches with data collection techniques using library studies, where after the legal materials are collected, analysis will be carried out using qualitative methods.
KESEIMBANGAN PELAKSANAAN DHARMA AGAMA DAN DHARMA NEGARA MENUJU KEHARMONISAN SOSIAL Hengki, I Gusti Bagus; Citra, Made Emy Andayani; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 2 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scientific writing this expected could know how " Balance " Implementation of the Dharma of Religion and the Dharma of the State Towards Harmony social in the Unitary State Republic of Indonesia, with methodology study normative with use type approach normative applied about tree discussion with data collection is done by studies library. In The Constitution of the Republic of Indonesia as provision in Article 29 concerning Religion and Belief is implementation of the Dharma Religion for whole Indonesian nation , while in provision Article 30 regarding Defense and Security is implementation of the National Dharma for whole Indonesian nation . The discussion that will analyzed preceded with introduction / background back , then solved through base theoretical , state ideology Pancasila and implementation tree discussion , so obtained conclusions and suggestions. Penulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana “Keseimbangan” Implementasi Dharma Agama dan Dharma Negara Menuju Kerukunan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan metodologi kajian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan normatif yang diterapkan tentang pohon pembahasan dengan pengumpulan data adalah dilakukan oleh studi pustaka. Dalam UUD 1945 sebagaimana ketentuan Pasal 29 tentang Agama dan Keyakinan merupakan pelaksanaan Dharma Agama bagi seluruh bangsa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan merupakan pelaksanaan Dharma Nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembahasan yang akan dianalisis didahului dengan pendahuluan/latar belakang, kemudian dipecahkan melalui landasan teoritis, ideologi negara Pancasila dan pokok bahasan implementasi, sehingga diperoleh kesimpulan dan saran.
BOIKOT PRODUK ISRAEL DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu; Lestari, Anak Agung Adi; Sukardi, Ni Made Rai
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v7i2.1164

Abstract

Boycotting business competition is one of the prohibited agreements. The close historical relationship between Indonesia and Palestine means that Indonesia continues to support Palestinian independence. One of the most prominent reactions to this conflict was the boycott of Israeli products. Companies such as Danone and Coca-Cola, Starbucks which are affected by the boycott must make it clear to the public that the boycott actions that have been carried out so far are not in the context of business competition and do not violate Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Competition. Unhealthy business but commitment to humanity. The call for a boycott is just fanaticism without a religious connection because companies that come to Indonesia only want to invest
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PERADILAN ANAK Wulandari, Made Indri; Lestari, Anak Agung Adi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection efforts for children are very important to ensure that their rights are guaranteed and they do not experience additional trauma from the judicial process. Based on the conditions in several scientific work reports and in the case of decision Number 16/Pid. sus-Anak/2021/PN Dps, the author found that there was no mention of the role of assisting children as victim witnesses, which is certainly contrary to legal norms and regulations. The focus of the research problem is legal protection for assisting children as victim witnesses, as well as the process of protecting children as victim witnesses in assistance by related institutions. The research uses empirical legal research. The research results show that the role of related institutions in assisting children as victim witnesses, especially those carried out by UPTD PPA, shows that there is assistance for children as victim witnesses. However, legal protection for assisting children as victim witnesses has not been fully effective because law enforcers still ignore the role of assisting children as victim witnesses so that assistance is rarely provided in the juvenile justice process.
HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ARTHANI, NI LUH GEDE YOGI; Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Lestari, Anak Agung Adi; Dita Sari, Ni Nyoman Candra; Adnyadewi, Ni Made Santi
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1361

Abstract

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.
Relasi Tradisi Kelaci dalam Meminang Perempuan Di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Dewi, Ni Komang Ratih Kumala; Lestari, Anak Agung Adi; Kariyasa, I Made; Prami, Ida Ayu; Atmiprihartini, Marta Dwi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 10 No 2 (2025): Volume 10, Nomor 2 - Desember 2025
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jmk.v10i2.11529

Abstract

Tradisi kelaci dilakukan dalam meminang perempuan di Desa Adat Kedisan Kecamatan Kintamani. Tradisi ini dilakukan dengan membayar sejumlah hewan yang ditetapkan oleh Desa Adat. Pembayaran kepada Desa berpotensi munculnya pemikiran negatif yang menempatkan perempuan sebagai obyek dalam perkawinan sehingga perlu melakukan upaya untuk menghindari potensi negatif tersebut. Tujuan penelitian dispesifikkan untuk mengantisipasi pemikiran negatif melalui penguatan pemahaman nilai kebaikan tradisi kelaci. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi. Hasil dalam penelitian menemukan bahwa pembayaran beberapa ekor babi yang saat ini dapat dinominalkan dalam bentuk uang bertujuan untuk membayar kewajiban bermasyarakat di desa. Pembayaran ini dimasukkan ke kas desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik bagi masyarakat di desa. Nilai-nilai kebaikan dalam pelaksanaan tradisi kelaci berhubungan dengan makna dalam prosesinya untuk menguatkan keharmonisan rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pemikiran negatif adalah meningkatkan peran pedulu-pedulu dalam pelaksanaan kelaci untuk memberikan wejangan atau petuah kepada pengantin mengenai makna-makna dalam pelaksanaan tradisi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI KORBAN BULLYING DI DALAM DUNIA PENDIDIKAN Ida Bagus Gede Kresna Dewantara; Anak Agung Adi Lestari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 1 (2025): EDISI APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying adalah masalah umum yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, rumah, dan platform online. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan psikologis korban, yang menyebabkan konsekuensi parah seperti penarikan diri dari pergaulan, penurunan motivasi, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Korban sering kali mengalami perasaan takut, rendah diri, dan kurang aman, yang dapat menghambat kinerja akademis dan interaksi sosialnya. Dampak jangka panjang dari penindasan bisa sangat buruk, berpotensi menimbulkan pikiran untuk bunuh diri dan melukai diri sendiri. Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya saling menghormati dan mendukung. Mengatasi penindasan sangat penting tidak hanya untuk keselamatan individu tetapi juga untuk mendorong masyarakat yang lebih sehat dan inklusif
PEMBANGUNAN HUKUM BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu; Lestari, Anak Agung Adi
JURNAL PANAH KEADILAN Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Panah Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Nias Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57094/jpk.v4i2.943

Abstract

Pancasila is the ideology that upholds the law and guides the political process. Therefore we must necessitate law and politics based on Pancasila, namely Divinity, Humanity, Unity, Democracy and justice. One of the Pancasila values ​​that the writer will discuss is justice, because the word justice has a broad scope. What kind of justice is needed by the Indonesian people. Therefore, the formulation of the problem from this research is how is the development of law based on social justice for all Indonesian people. This research uses normative legal research methods. Pancasila provides a guarantee of justice that fulfills the concept of justice contained therein, Pancasila provides the best protection for all citizens, regardless of citizen status, Pancasila provides protection without exception Pancasila is the basis or ideology of the Indonesian nation or national ideology.
Co-Authors Adnyadewi, Ni Made Santi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Bagus Putra Upadana Anak Agung Ngurah Erlangga Atmiprihartini, Marta Dwi Darma Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Dewi, Ni Komang Ratih Kumala Dita Sari, Ni Nyoman Candra I Gusti Bagus Hengki I Made Kariyasa I Made Yudi Setiawan I Wayan Bramantha Junior Saga Dirga Ida Ayu Prami Ida Bagus Gede Kresna Dewantara Ida Bagus Gede Subawa Lapriasih, Iluh Dwi Made Emy Andayani Citra Made Hendra Wijaya Marta Dwi Atmiprihartini Ngurah Galang Jayadhifa Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Luh Gede Yogi Arthani Prami, Ida Ayu Sukardi, Ni Made Rai Tisna, I Gede Oka Wulandari, Made Indri