Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Public Administration and Local Governance

Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang) Rizza Arge Winanta; Sholihul Hakim; Anisa Setya Arifina; Annisa Nurul
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 6, No 1 (2022): Develop Tourism From Various Sides
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v6i1.5651

Abstract

Pengembangan desa wisata bertujuan sebagai salah satu hal yang dapat menambah pemasukan bagi dana desa selain itu dengan adanya pengembangan desa wisata diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan diri dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memajukan desa. Desa Wisata Ngawen menjadi salah satu desa wisata yang ada di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang memiliki berbagai potensi baik dari wisata alam, buatan, kuliner maupun kebudayaan. Namun meskipun memiliki berbagai potensi wisata, dalam pengembangannya masih ditemukan beberapa hal yang menghambat di samping hal-hal yang mendorong pengembangannya. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara yakni FGD (Focus Group Discussion), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Ngawen memiliki berbagai potensi wisata dan pada hakikatnya desa wisata ini berbasis pada masyarakat sehingga sebagian besar masyarakatnya sudah diajak dan mau untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Namun, meskipun demikian masih ada beberapa faktor yang dikhawatirkan akan menghambat proses pengembangan desa wisata Ngawen.
Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Negara Hukum Suwandoko Suwandoko; Sholihul Hakim; Rizza Arge Winanta
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 5, No 2 (2021): Public Service Innovation
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4807

Abstract

Hakikat negara hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga tindakan badan atau pejabat tata usaha negara harus menjamin keadilan bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara atas tindakan administrasi badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terkait dengan ketentuan tersebut maka penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Atas putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknis analisis data menggunakan model analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif sebagai wujud dalam menjamin dan melindungi hak setiap warga negara. Implikasi hukum putusan pengadilan tata usaha negara dalam perspektif negara dalam hal ini Putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, mengoptimalkan supremasi hukum, dan menjamin terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik.