Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN KOTAK AMAL MASJID MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP Yuliadita, Shinta; Suhaimi, Suhaimi; Ismail, Mahsun; Pakendek, Adriana
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2183

Abstract

AbstrakPencurian kotak amal majid marak terjadi di wilayah negara Indonesia khususnya di Kabupaten Pamekasan. Pencurian merupakan perbuatan dan tindakan yang di larang oleh Negara maupun Syari’at Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama islam namun penerapan teradap kasus pencurian menggunakan hokum Pidana Islam (KUHP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dari hasil pembahasan didapat informasi: pencurian dalam hukum pidana Islam diatur adalam Al-Qur’an dalam surah Al-Maidah ayat 38-39. Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam dengan hudud sebagai hukuman utama dan ta’zir sebagai bentuk hukuman pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP. Sanksi pencurian dalam KUHP yaitu pidana mati, pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. 
MEDICAL MALPRACTICE DALAM PELAYANAN KESEHATAN DITINJAU DARI BIOETIKA DAN HUKUM KESEHATAN Pakendek, Adriana; Purwandi, Agustri; Heryanti, Febrina; Arianti, Melisa
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2308

Abstract

AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif. Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas terpenuhinya kesehatan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan berperan penting dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan juga tidak terlepas dari perbuatan kesalahan yang berupa malpraktik. Malpraktik Medis di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam dunia kesehatan. Malpraktik Medis kerap diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang tenaga Kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan hukum kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis pendekatannya undang-undang dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya studi kepustakaan, serta teknik analisis yang digunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan deskriptif. Hasil Penelitian ini mengungkapkan pertanggungjawaban perdata tenaga kesehatan terhadap hak pasien yang mengalami medical malpractice serta juga mengungkapkan medical malpractice dalam pelayanan kesehatan ditinjau dari bioetika dan Hukum kesehatan.  Seharusnya Indonesia membuat sebuah Undang-Undang yang secara ekplisit mengatur malpratik medis dan tenaga kesehatan sebaiknya dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan SOP tenaga Kesehatan. Kata Kunci: Malpraktik Medis, Bioetika, Pelayanan Kesehatan, dan Hukum Kesehatan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

Abstract

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung  jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut. 
ANALISIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan) Madina, Nura Safira; Rifai, Achmad; pakendek, adriana; Suhaimi, Suhaimi
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2528

Abstract

ABSTRAKPerlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus khusus pada peran dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Korban, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Pamekasan. Kejahatan seksual merupakan isu serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian Hukum Empiris. pendekatan deskriptif-analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Pamekasan adalah kota yang sangat memperhatikan Korban sehingga memaksimalkan segala hak-hak Korban korban kejahatan seksual bisa dipenuhi. Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antara DP3AKB dengan instansi terkait lainnya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif dan menyeluruh bagi korban. Perlindungan hukum yang dapat di berikan yaitu memberikan hak_hak Korban yang dimana sesuai dengan kebutuhan terhadap korban kejahatan seksual yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang sesuai kebutuhannya baik itu kebutuhan fisiknya, mentalnya, spritualnya dan sosialnya dengan begitu akan membantu untuk memulihkan kondisi yang dialami korban_korban kejahatan seksual.Sebagaimana yang telah di rasakan korban yaitu mengalami trauma yang begitu dalam. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan Seksual, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Pamekasan
KUALIFIKASI HUKUM KESAMAAN DALAM SUATU MEREK YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN PERDATA KHUSUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) Aulia Sakti, Mohammad Nauval; pakendek, Adriana; Dwi C.A.S, Insana Melia; Taufik, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2525

Abstract

AbstrakPersaman Merek yang terjadi antara “Keen, Inc.” yang berasal dari Portland, Oregon, Amerika Serikat melawan “Keen” milik Arif yang berasal dari kota Tangerang. “Keen, Inc.” yang mengklaim dirinya sebagai Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2002 dan berkekuatan hukum sejak tahun 2003 merasa ada perusahaan lain memiliki nama serupa dan melakukan aktivitas dagang dengan produk serupa, yaitu Produk Fashion. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana maksud dari dari persamaan merek dagang antara “Keen, Inc.” dengan “Keen” serta mengetahui bagaimana tindakan hukum menangani kasus Persamaan Merek yang terjadi pada Putusan ini. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Hasil Penelitian ini adalah, membuktikan bahwasannya “Keen, Inc.” merupakan satu-satunya perusahaan yang benar-benar otentik dan sudah dibuktikan mereka adalah perusahaan besar dan sudah berdiri lebih lama, ditambah pula aktivitas dagang dan investasinya sudah lebih baik dan berkembang daripada “Keen” milik Arif yang baru saja lahir. “Keen” milik Arif juga dengan mudah dikalahkan karena adanya tindakan “itikad tidak baik”. Kata kunci: persamaan merek, itikad tidak baik, merek
ASAS ITIKAD BAIK PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI BISNIS ATAS INFORMASI PEMAKAIAN KONDIMEN UNTUK PENYAKIT TERTENTU Ariyanto, Rio Febri; Pakendek, Adriana; Dwi CAS, Insana Melia; purwandi, Agustri; Rifai, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2677

Abstract

Abstrak            Semakin tinggi daya konsumtif sebuah produk saat ini dan luasnya inovasi produk oleh pelaku usaha mengakibatkan daya kreativitas juga harus bisa bersaing antar produk mulai dari kemasan, bentuk, rasa, khasiat atau manfaat dari produk itu sendiri hingga kondimen atau komposisinya. Yang mana kondimen ini akan menjadi peran utama dalam sebuah produk sebagai suatu bentuk dari kandungan kandungan sebuah produk. Kondimen dalam produk harus di informasikan dengan secara terbuka dimana hal tersebut besar kaitannya dengan keadaan bahkan kesehatan dari konsumen yang menggunakan produk tersebut. Produk yang di pasarkan oleh pelaku usaha juga harus sesuai dengan standart dari Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM). Sebagai pelaku usaha yang memproduksi makanan, minuman ataupun barang yang memiliki daya konsumtif seharusya sudah memahami bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikadbaik sebagaimana yang disuratkan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Itikad baik itu sendiri adalah bagian dari tanggung jawab atau ganti rugi pelaku usaha atas produk yang telah di keluarkan dan di pasarkan. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelasaian dari sengketa konsumen ini dapat di selesaikan oleh lembaga-lembaga yang sudah di tunjuk langsung guna untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen.Kata Kunci: Asas Itikat baik, Pelaku usaha, pemakaian kondimen