Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AVICENNA Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum PARADUTA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
Sarkawi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Danu Firman Solihin; Rusnan; Sarkawi; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman dan untuk mengetahui regulasi atau aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman belum bisa sepenuhnya dapat dikatakan efektif, hal ini dikarenakan berdasarkan data status pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman 2021-2024, terdapat 58% dengan status dilaksanakan, 17% dengan status tidak dilaksanakan dan terdapat 25% dengan status monitoring. Secara substansif pelaksanaaan Rekomendasi Ombudsman bersifat wajib dilakanakan, hal ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indnesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman, Pertama, Kurangnya komitmen Pemerintah dan Lembaga atau instansi Publik. Kedua, Keterbatasan Sumber Daya. Ketiga, ketidakpahaman terhadap Rekomendasi Ombudsman, Keempat, Lemahnya Regulasi Terkait Tindak lanjut Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman. Kelima, keterbatasan kewenangan Ombudsman.
Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kepercayaan Konsumen Masyarakat Kabupaten Sumenep Rizky, Ratna Oktavina; Qadariyah, Lailatul; Sarkawi
Paraduta : Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/paraduta.v3i3.1485

Abstract

Sertifikasi halal merupakan suatu prosedur yang diterapkan guna memperoleh sertifikat halal, yang melibatkan serangkaian tahapan untuk memverifikasi bahwa bahan baku, proses produksi, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran sertifikasi halal dapat memperbaiki dan mendorong peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen atau pelaku usaha setempat, serta bagaimana sertifikasi tersebut mampu memberikan jaminan dan memperkuat kepercayaan konsumen di kalangan masyarakat Kabupaten Sumenep. Selain itu, penelitian ini juga mengukur sejauh mana sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk di antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lainnya atau di pasar, termasuk aspek seperti peningkatan volume penjualan atau keberlanjutan operasional usaha masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis kontribusi sertifikasi halal terhadap perbaikan kualitas produk lokal bagi produsen di Kabupaten Sumenep, serta bagaimana sertifikasi tersebut dapat menumbuhkan kepercayaan pada tingkat keyakinan konsumen di wilayah setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, di mana pengumpulan data informasi dilakukan melalui teknik wawancara terhadap produsen atau UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal, serta konsumen di masyarakat Kabupaten Sumenep    
HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Muhammad David; Abdul Khair; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/d8m9rc30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkat pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN L. Sukma Darmawan; Sarkawi; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/962g9673

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dan sosiologis (Sociological Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PemerintahDesa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.
Co-Authors Abdul Khair Agung Setiawan AGUNG SETIAWAN Danu Firman Solihin Fadhilah, Afni Rifdah Fatmawati, Tresna HA Khair Haeruman Jayadi Hasan Sazali Hasrat Efendi Samosir Henni Febriawati, Henni Katimin L. Sukma Darmawan Lailatul Qadariyah Lisma Ningsih M. SALEH Marsal, Antonino Pedro Maulana, Radifan Akbar Thirafi Mawaddah, Usratul Muhammad David Patmida, Baiq Naning Dwi Putri, Baiq Dewi Alya Nilyana Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Ratila, Lalu Alfitra Ristawidya Paramesty Rizky, Ratna Oktavina Rohadi, Akbar Fitra Rusnan Siti Maria Ulfa SURYANI, IIS Syamsi, Hans Riadhi Wulan Angraini