Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.296
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AVICENNA JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Jurnal Wicara Desa Jurnal DIskresi
Sarkawi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Muhammad David; Abdul Khair; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/d8m9rc30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkat pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.  
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA BAYAN L. Sukma Darmawan; Sarkawi; Muh. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/962g9673

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan, dan peran Pemerintah Desa Bayan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Bayan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan dan sosiologis (Sociological Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan kemasyarakatan Di Desa Bayan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut PemerintahDesa bayan dapat dikatakan belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan kelompok tani hutan. Hal yang perlu menjadi evaluasi bagi pendamping Perhutanan sosial ialah perlunya penambahan kapasitas baik dalam pengembangan usaha maupun pemanfaatan kawasan.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA MATARAM DALAM PERKARA NOMOR18/G/2023/PTUN.Mtr Miftah Ramdhani; Kaharudin; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/6pqc1007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang telah berkekuatan hukum tetap belum berjalan secara efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh tidak adanya mekanisme eksekusi yang bersifat memaksa, lemahnya penerapan sanksi terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan, serta rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum aparat pemerintahan. Selain itu, terdapat ambiguitas dalam prosedur pelaksanaan putusan yang menyebabkan pelaksanaannya bergantung pada itikad baik pejabat yang bersangkutan. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan meliputi belum adanya regulasi yang tegas mengenai mekanisme eksekusi, tidak optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNG SARI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Sania Nurcewy; Sarkawi; Rachman Maulana Kafrawi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/1g94x556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, serta menilai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaannya. Fokus kajian diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah desa dan pengelola BUMDes, serta studi kepustakaan terhadap regulasi terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tata kelola BUMDes di Desa Jatisela telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pengawasan dan akses informasi publik. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan BUMDes masih rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola serta belum optimalnya pendampingan dari pemerintah desa dan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola BUMDes memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, dan perluasan partisipasi masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi secara efektif, berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat
PENERAPAN OPSEN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Kota Mataram) Syalwa Dwi Agustin; Rusnan; Sarkawi
Jurnal Diskresi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/x78ckf63

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan opsen pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram selama periode 2025 serta menemukan kendala dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan penerapan opsen pajak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram secara signifikan. Kendala yang dihadapi meliputi ketergantungan Pemerintah Kota pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui pendataan dan pemutakhiran data kendaraan bermotor, rekonsiliasi penerimaan opsen pajak, serta melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor melalui Operasi Gabungan (Opgab) bersama Pemerintah Provinsi. Disimpulkan bahwa penerapan opsen pajak cukup optimal. Disarankan peningkatan koordinasi antar pemerintah serta optimalisasi kepatuhan wajib pajak.
Co-Authors Abdul Khair AGUNG SETIAWAN Agung Setiawan Danu Firman Solihin Fadhilah, Afni Rifdah HA Khair Haeruman Jayadi Hasan Sazali Hasrat Efendi Samosir Kaharudin Katimin L. Sukma Darmawan Lisma Ningsih M. SALEH Marsal, Antonino Pedro Maulana, Radifan Akbar Thirafi Mawaddah, Usratul Miftah Ramdhani Muh Alfian Fallahiyan Muhammad David Patmida, Baiq Naning Dwi Putri, Baiq Dewi Alya Nilyana Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Ratila, Lalu Alfitra Ristawidya Paramesty Rohadi, Akbar Fitra Rusnan Sania Nurcewy Siti Maria Ulfa Syalwa Dwi Agustin Syamsi, Hans Riadhi