Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jaqfi : Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam al-Afkar, Journal For Islamic Studies Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Jurnal Dirosah Islamiyah RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman Cendikia : Media Jurnal Ilmiah Pendidikan HUDAN LINNAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA Proceedings of The International Conference on Social and Islamic Studies Collegium Studiosum Journal Jurnal Iman dan Spiritualitas Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Innovative: Journal Of Social Science Research Zona Law And Public Administration Indonesia
Ade Jamarudin
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Komparasi Tafsir  Mafatih Al-Ghaib dan Anwar Al Tanzil Wa Asrar Al Ta’wil tentang Musyawarah QS Ali Imran Ayat 159 Abdul Ghoni; Asep Fathurohman; Ade Jamarudin
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1471.969 KB) | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.2908

Abstract

One of the most essential teachings of Islam is deliberation, because with it humans can solve all life's problems in a good and wise manner. Apart from that, in deliberations commendable qualities such as brotherhood, equality, mutual respect, not imposing their own will, understanding and acknowledging other people's views will be born even though there are differences (agree on differences). Deliberation is a negotiating activity by exchanging opinions from various parties regarding an issue to then be considered and decided and taken for the best for the common good. The term deliberation has become a public discourse among Muslim intellectuals in recent centuries, especially in the 21st century. This is due to the influence if not said to be cultural infiltration and western political theory on the Islamic world, especially in the discourse of democracy. At the time of the Prophet led the state of Medina and made deliberation one of the principles of statehood. This paper attempts to elaborate on the principle of deliberation contained in the Qur'an. Anwar al-Tanzil wa asrar. Keywords: Al-Qur'an, Interpretation, Deliberation.
Telaah Putusan Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh Tentang Cerai Talak ( Putasan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn ) Alan Sparingga; Ramdani Wahyu Sururie; Usep Saepullah; Ade Jamarudin; Imam Sucipto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1592

Abstract

Perceraian adalah perbuatan yang mesti dijauhkan pada ikatan pernikahan, tapi bila terjadi masalah yang sudah berkepanjangan dan tidak bisa lagi disatukan kembali, jika dibiarkan akan mengakibatkan kemudaran bagi kedua belah pihak dan itu merupakan penyelsaian terakhir dari sengaketa keluarga dengan mengajukan permohona ke Pengadilan Agama. aktikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agman Kota Sungai Penuh Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Spn. tentang cerai talak, dengan menganalisis putusan pengadilan tersebut, melalui studi kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya pertengkaran terus-menerus, tidak ada lagi harapan untuk bersatu lagi serta mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon. Keputusan hakim telah selaras dengan hukum Islam karena perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga perceraian adalah hal yang dibolehkan.
Para Tokoh Tafsir Periode Pertengahan Beserta Coraknya Muhammad Yuga Fadillah; Siti Nur Umdati Putriyani; Ade Jamarudin
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v3i1.21803

Abstract

Salah satu perkembangan ilmu tafsir yang dinamis terjadi pada kajian para tokoh tafsir periode pertengahan dan macam-macam coraknya. Mufasir dengan latar belakang keilmuannya memberikan warna dalam perkembangan tafsir. Hadirnya membawa pembaharuan beriringan dengan perkembangan pemikiran manusia dan berbagai tantangan zaman dengan berbagai silang pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelaah perkembangan corak tafsir pada periode pertengahan. Penulis menggunakan metode kualitatif jenis kajian pustaka, dengan analisis deskriptif disertai ulumul Qur’an. Para mufasir periode pertengahan banyak menerbitkan berbagai macam kitab tafsir, ini menunjukan sebuah kemajuan dan bekembangnya aset ilmu tafsir dikalangan ulama periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini (The Golden Age) para mufassir dengan karyanya melahirkan corak yang begitu komprehensif dan menjawab tantangan zaman serta menjadikan kajian tafsir lebih sistematis dinamis namun tetap mengacu kepada al-Qur’an dan sunnah. Ciri khusus dari suatu penafsiran merupakan kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan isi kandungan dalam Al-Qur’an, para mufasir pada periode pertengahan ini dengan latar belakangnya menghadirkan berbagai bentuk corak penafsiran. Adapun yang menajdi karakteristik dalam penafsiran corak periode pertengahan yaitu pemaksaan gagasan pribadi kepada Al-Qur’an, bersifat Ideologis, bersifat repetitif, bersifat parsial, dan terpisahnya dengan hadits. Peneliti berharap pembaca mendapat manfaat dari penelitian ini. Demikian pula dikemudian hari, akan hadir penelitian-penelitian berikutnya yang dapat memperbaiki serta menyempurnakan apabila terdapat kekeliruan serta kekurangan di dalam penelitian ini.
SHARIA ECONOMIC LAW POLICY UMAR IBN AL-KHATTAB Muh Said; Syafi'ah Syafi'ah; Ade Jamarudin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i1.90

Abstract

Umar Ibn al-Khattab (584-644 M) was the second caliph in Islamic history after replacing the caliph Abu Bakr al-Siddiq. He was one of the companions of the Prophet SAW who had strong morals, was energetic, fair, and wise, had a firm and complex character, and had managerial and administrative abilities. Umar as caliph, only ruled for more than ten years, but in that short period, there were many successes and advancements experienced by Islamic society, especially in the economic field. So it is prevalent in the history of the Islamic world that the reign of Umar was a golden age in Islamic history. The success of Umar's leadership, especially in reforming and developing the community's economic system and prospering their lives, is due to scientific abilities, ijtihad, and a well-established managerial system in regulating the country's foreign exchange. Utilization and proper distribution, as well as rigorous and disciplined supervision. This can be understood from the various economic law policies carried out when applying the principles of production, consumption, and distribution based on fairness in law enforcement and fair distribution. Abstrak Umar Ibn al-Khattab (584-644 M) sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam setelah menggantikan khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Ia adalah salah seorang sahabat Nabi saw yang memiliki moral kuat, energik, adil dan bijaksana, memiliki karakter yang tegas dan keras, serta kemampuan manajerial dan administratif. Umar sebagai khalifah, hanya memerintah selama 10 tahun lebih, akan tetapi dalam periode yang singkat banyak keberhasilan dan kemajuan yang di alami masyarakat Islam, terutama di bidang ekonomi. Sehingga sangat populer dalam sejarah dunia Islam bahwa masa pemerintahan Umar merupakan abad keemasan dalam sejarah Islam. Keberhasilan kepemimpinan Umar khususnya dalam mereformasi dan mengembangkan sistem perekonomian masyarakat sekaligus mensejahterakan kehidupan mereka, karena berkat kemampuan keilmuan, ijtihadi dan sistem manajerial yang mapan dalam mengatur devisa Negara. Pemanfaatan dan pendistribusian yang tepat serta pengawasannya yang sangat ketat dan disiplin. Hal tersebut, dapat dipahami dari berbagai kebijakan hukum ekonomi yang dilakukan ketika menerapkan prinsip-prinsip produksi, konsumsi dan distribusi, dengan dasar adil dalam penegakan hukum, dan adil dalam pendistribusian.
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga Usep Koswara; Muhammad Maisan Abdul Ghani; Siti Maesuroh MHS; Zuhal Yasin Abdul Wakil; Usep Saepullah; Ade Jamarudin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.12232

Abstract

Abstract  : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci:  perkawinan, hukum, hakikat.
STATUS PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN MENGHAMILI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER Muhamad Iqbal Nurhumaidi; Muhamad Ilyas; Lutfi Munadi; Ade Jamarudin
Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i1.879

Abstract

Marriage of pregnant women out of wedlock is no longer a new thing among the people, even though Islam clearly forbids committing adultery and its causes. So that Islam encourages people to get married rather than commit adultery, because adultery is one of the factors that can destroy life. This study uses the method of library research (library research) with data collection techniques through a review of books and literature. This research uses content analysis research, which is research that relies on data and also a number of texts (such as the Al-Qur'an, Hadith, and the Thoughts of Ulama) to be processed and compiled into research material. Research Results: First, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who does not impregnate the perspective of Islamic law, according to Imam Abu Hanifah, it is permissible to marry her on the grounds that she should not have intercourse first and that sperm from adultery is not valued in the sense that her offspring is only assigned to her mother and not to his father. Imam Abu Yusuf and Zufar are not allowed to marry her because it is based on the prohibition of having sex with a pregnant woman. Second, the marriage of a pregnant woman out of wedlock with a man who is not impregnating from a gender equality perspective, a pregnant out of wedlock woman also has the right to choose her future life partner regardless of who she is pregnant with, and also has the right to refuse the man who made her pregnant. on the grounds that the man is not right to be her husband. Third, the status of children from marriages of pregnant women out of wedlock with men who are not pregnant, is only assigned to their mothers, so men who marry their mothers are obliged to declare an oath of li'an linafyil. the man does not have the right of relationship to the child.
Review of the Civil Code and Compilation of Islamic Law on the Grant of All Property to Adopted Children Muhammad Hafiz Umul Husni; Nur Iqbal Khambali; Yusrizal Amir Syah; Ade Jamarudin; Imam Sucipto
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): JULY 2023
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Indonesia itself there is legal pluralism in the inheritance law section. Among them there is inheritance law based on Islamic inheritance law, inheritance law based on civil inheritance law. Grant or will is one way or effort in terms of transfer of property according to Islamic Law. A grant is a gift of property that occurs during the grantor's lifetime, while a will is a gift of property that occurs after the testator's death. Both of these instruments are encouraged in Islam, where if they are done correctly and in accordance with the requirements of the conditions then it can avoid disputes and struggles over property. The writing of this journal is carried out using normative juridical and empirical juridical methods where normative juridical is carried out by basing on applicable laws and regulations while empirical juridical is based on the implementation of laws and regulations that apply to society. The results of this study state that the relationship between grants and inheritance according to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code is due to the transformation of Customary Law into Islamic Law (Article 211) of the Compilation of Islamic Law. A grant from a parent to his child can count as an inheritance. In the Civil Code, the relationship between grant and inheritance has existed since the creation of the Civil Code and the Compilation of Islamic Law itself. This is in the interest of all Indonesians
The Relationship Between Mahram Adopted Children is Reviewed from Islamic Law and Government Regulation No.54 Of 2007 Concerning Adoption of Children in Indonesia Lailatul Arifah At Tambuni; Salwa Shofiatul Khulqi; Shofi Hatul Fitria; Ade Jamarudin
Zona Law And Public Administration Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): JULY 2023
Publisher : Yayasan Mentari Madani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

For every married couple, the desire to have children is a human nature and instinct and basically the children are entrusted to the husband and wife on the commission of Allah SWT. Every parent has high expectations for the child he cares for, seeing him as a gift that can improve his status and dignity as an adult. Facts prove that many families are beautiful and harmonious, but many rifts are caused by having to separate because they do not have children. In social life, the family is the smallest foundation of society. The writing of this article is carried out using normative juridical and empirical juridical methods where normative juridical is carried out by basing on applicable laws and regulations while empirical juridical is based on the implementation of laws and regulations that apply to society. Government Regulation No. 54 of 2007 concerning Child Adoption also states that, the relationship between children is not broken with the existence of child adoption institutions as stipulated in Article 4 of the Child Adoption Regulations that, the adoption of children does not break the blood relationship between the adopted child and his biological parents, Then Article 6 of the Child Adoption Regulation states that, adoptive parents must inform their adopted children about their origin and biological parents. Notification of the origin and biological parents is carried out with due regard to the readiness of the child concerned. What is meant by child readiness if psychologically and psychosocially it is estimated that the child is ready. This can usually be achieved when the child is close to the age of 18 years.
Konsekuensi Produk Penanaman Emas Dengan Perjanjian Murabahah Terhadap Kemakmuran Konsumen Diana Farid; Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Iffah Fathiah; Hendriana Hendriana; Ade Jamarudin
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2023): JIEI : Vol.9, No.2, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i2.8292

Abstract

This study aims to determine how the gold murabahah investment product and customer welfare, as well as to determine how the effect of gold murabahah investment product on the welfare of customers at PT. Abadi Optimization Gold Bandung City Branch. The factors tested in this study were the gold murabahah investment product as the independent variable. While the welfare of customers as the dependent variable. The research method used in this research is verification method. The population in this study were customers of PT. Optima Eternal Gold as many as 100 people. The sampling technique used in this study is a non-probability sampling technique with a saturated sampling method, while to calculate the sample size using the slovin formula, so that the sample in this study is 100 customers of PT. Eternal Optima Gold. The analytical method used in this study is simple linear regression analysis at a significance level of 5%. The program used in analyzing the data uses the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.19.00. Based on the results of the partial and simultaneous research, it shows that the gold murabahah investment product has an effect on the welfare of customers at PT. Abadi Optimization Gold Bandung City Branch. In addition, the magnitude of the influence of the gold murabahah investment product in contributing to the customer's welfare is 54.0%.
Co-Authors Abdul Ghoni Abud Syehabudin Akhdiat Akhdiat Alan Sparingga Anwar Sanusi Asep Ahmad Fathurrahman Asep Ahmad Fathurrohman Asep Ahmad Faturohman Asep Fathurohman Diana Farid Ella Dewi L Farhan Muhammad Hanna Salsabila Hari Fauji Hendriana Hendriana Iffah Fathiah Ilma Amalia Imam Sucipto Lailatul Arifah At Tambuni Lutfi Munadi Miftah Ulya Muh Said Muhamad Ilyas Muhamad Iqbal Nurhumaidi Muhamad Yoga Firdaus Muhammad Abdul Kholiq Muhammad Hafiz Umul Husni Muhammad Hafizh Basyiruddin Muhammad Husni Abdulah Pakarti Muhammad Maisan Abdul Ghani Muhammad Yuga Fadillah Nelvawita . Nur Iqbal Khambali Ofa Ch Pudin Ofa Ch Pudin Osman Bin MD Rasip Ramdani Wahyu Sururie Saepullah, Usep Salwa Shofiatul Khulqi Shofi Hatul Fitria Siti Maesuroh MHS Siti Nur Umdati Putriyani Syafi'ah Syafi'ah Tentri Tentri Usep Koswara Usep Saepullah Yundri Akhyar Yundri Akhyar Yusrizal Amir Syah Zuhal Yasin Abdul Wakil