Claim Missing Document
Check
Articles

PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT DKI JAKARTA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Fathoni, Rian; ., Yuwanto
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.852 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hasil daripada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini mencakup seluruh kewilayahan dari Provinsi DKI Jakarta dan mencakup jumlah responden yang telah ditentukan.Tipe penelitian ini adalah studi kasus melalui pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan diperoleh melalui pembagian dan pengisian kuesioner kepada narasumber dan responden atau sampel yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi dan arsip. teknik penentuan jumlah dari responden menggunakan rumus slovin, dan teknik penentuan sample menggunakan teknik multistage random sampling. Penelitian menemukan bahwa asumsi terkait adanya pengaruh politik identitas dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta ternyata tidak ditemukan pada penelitian ini.Pendekatan sosiologis yang banyak diasumsikan menjadi pendekatan terhadap pemilih yang paling menjanjikan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nyatanya tidak dapat dibuktikan di lapangan. Pendekatan rasional yang ditemukan di lapangan menjadi pendekatan paling berpengaruh kepada hasil Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 utamanya faktor rekam jejak dan kepribadian dari calon.
PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR MENGENAI DEMOKRASI TEISTIK SERTA RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI DI INDONESIA SAAT INI Mahrub, Yan Khairil; ., Yuwanto; Abdulrahman, Wahid
Journal of Politic and Government Studies Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nowadays democracy practice in Indonesia is an important concern in society, democracy becomes an interesting discussion to be studied, Indonesia is a pluralistic country that majority of people embrace Islam, it becomes a background which bring up a concept of religious democracy which once in by a figure of Indonesian Islamic thinker Muhammad Natsir. In particular, the writer will raise the idea of democracy offered by an intellectual, a man, and a politician, Mohammad Natsir. Muhammad Natsir is a modernist who leads the largest Islamic party in Indonesia, Masyumi, he believes with Islam being made a basis for his running democracy will be able to control the sustainability of democracy. This research model is literature research using beberepa method that is, descriptive method of history, interpretation, and induction. The results of this study show that theistic Democracy is a concept of Muhammad Natsir who said Islam as a religion, must be a tool of control in running a democracy, in the mind of Muhammad Natsir, religion as an important instrument in the formation of democracy in this case Islam, Natsir believes a democracy in which it abandoned the element of religion or could also be called secularism would be capable of destroying a State itself. In the writer's view when Islam as the basis of the state applied today will surely be experiencing distress and irrelevant to the state of Indonesia. However, the Islamic concept offered by Natsir is relevant for the life of Indonesian society. It can be concluded that Indonesia can not accept Islam as the basis of the state, but Indonesia can accept Islamic values to enter the country with Pancasila as the basis of the country.Keywords : Theistic Democracy, Indonesian Democracy, Relevance
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC-VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting di Desa Ujunggede 2016) Firmansyah, Burhanudin; ., Yuwanto
Journal of Politic and Government Studies Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.493 KB)

Abstract

Demokrasi di Indonesia sudah memasuki era milenium dengan memanfaatkan teknologi komputer menggunakan metode Electronic-Voting ( E-Voting). Beberapa daerah di Indonesia sudah menggunakan metode E-Voting sebagai sarana demokrasi yang diterapkan di tingkat pemilihan kepala dusun dan kepala desa. Pertama di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pemalang menerapkan kebijakan pemilihan Kepala Desa dengan E-Voting sebagai sarana demokrasi baru melalui sentuhan layar monitor dan E-Verifikasi melalui E-KTP pemilih. Pemerintah Kabupaten Pemalang menginginkan penghitungan suara bisa cepat, mencegah suara pemilih dobel, dan hemat biaya tanpa menggunakan kertas suara.Tipe Penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa dokumen terkait dengan penelitian.Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait dan Pemerintah desa di Kabupaten Pemalang saling bersinergi mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan menggunakan E-Voting dan E-Verifikasi Tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Pemalang dari segi sumber daya manusia dan finansial mampu dan mendukung penuh untuk memfasilitasi desa pelaksana pilkades. Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah memberikan pembinaan berupa sosialisasi dan simulasi E-Voting bagi pihak kabupaten maupun panitia dan warga desa. Pilkades di Desa Ujunggede membuktikan hasilnya mempercepat penghitungan suara, mencegah suara pemilih dobel, dan meringankan kinerja panitia. Namun masih mengalami kendala pada keterbatasan alat E-Voting yang disediakan di desa dan warga lansia yang kesulitan mengoperasikan alat E-Voting.Pelaksanaan pilkades E-Voting & E-Verifikasi Tahun 2016 di Kabupaten Pemalang berlangsung sukses tetapi ada aspek yang perlu diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu menambahkan alat E-Voting di setiap desa yang menyelenggarakan pilkades. Pemerintah perlu mengintensifkan pembinaan internal secara teori maupun praktik kepada warga lansia. Pemerintah juga perlu meninjau aturan jumlah kuorum pemilih.
IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL (STUDI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU) Huda, Fajar Nur; ., Yuwanto; ., Supratiwi
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional regulation of Tegal No. 4 in 2012 about the spatial plans that the width of green open space is 30 % consist of 20% public green open space and 10% privat green open space. But in fact the land area of green open space in the city of Tegal insufficient extents mandated in the regional regulation. The purpose of the research is to know implementation of regional implementation of Tegal No. 4 in 2012 in the provision of green open space and the inhibiting factors in the implementation of regional regulation. The research proves that there are still many violations that occur in the arrangement of green open space this is due to very low level of public awareness in the provision of green open space. In addition to the lack of land and funding constraints Tegal goverment in providing green open space, socio ecconomic conditions, political and technological advancements also influence in decision making and implementationKeywords : Policy Implementation, spatial, green open space
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG Pamungkas, Dian Ayu; ., Yuwanto; Astrika, Lusia
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWaste matter in the city of Semarang is an issue that never ends, where is the garbage there will always be for man is still alive. All the activity and human activity never detached and always produces waste. The waste problem in the city of Semarang will be more worried about handling if not be taken seriously. This on land because of carelessness final disposal place at Jatibarang’s landfills more narrow and already full. Even the volume of waste in the flue to this place from year to year experienced significant improvement that is to ride about 10 percent. Semarang City Government has made a policy to resolve the issue that is in the form of Regional Regulations No. 6/2012 about waste management in the city of Semarang.The purpose of this research is to know the implementation of Regional Regulation No. 6/2012 about waste management in the city of Semarang, and supporting factor or factor impediment to the implementation. The methods used in this study is a qualitative approach is descriptive-analytic. There are two indicators in the implementation of waste management, there are management of waste and waste utilization.The implementation of the waste management in Semarang city is still considered less properly, especially the management at Jatibarang’s landfill. Requires support from all parties within petrification deal with waste matter that2has no end. The support of government, privat, and society in encouraging wastemanagement activities are needed in implementing the mandate of regionalregulation No. 6/2012, As well as awareness of the self about the importance ofhealthy environment externalities on the self each.Supporting factors in implementation of waste management in the city ofsemarang are the presence of facilities and infrastructure every year, cooperationbetween state corporations, private and society. While factors impediment toimplementation are communication the lack of space at tpa jatibarang, weatherfactor, and infrastructure of unbalanced production with the rubbish every day.Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management.
Koordinasi Penanganan Bencana Letusan Gunung Merapi Tahun 2010 Di Kabupaten Sleman Paramita, Asiska Bunga; ., Yuwanto; Martini, Rina
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The eruption of Mount Merapi in 2010 in Distric of Sleman has resulted in many victims who died due to heat clouds and cold lava flood. Lack of prevention (mitigation) in minimizing the impact of a disaster gives poor disaster management in District of Sleman. Slowness in handling the victim becomes one of the results of the lack of coordination in the field, coordination which should be run by unstructured organization ​​SATLAK PB in disaster prevention and handling is not running smoothly. This is caused by lack of understanding of the chairman and members of the SATLAK PB towards disaster management cycle, so that efforts to handling the victims in the first week after disaster are in chaos. Those occurrences made ​​the victims and refugees become neglected, victims and refugees who are supposed to get all their rights such as shelter, health care and assistance are totally not obtained. According those descriptions, then it is conducted a research in order to determine the issues occurred in the efforts to handling disaster victims especially in the implementation of coordination and also to determine factors that are influencing the coordination. In this research, the type of research used is description research to describe, explain and analyze the data from the result of coordination happened. This research is aimed to assess the process of coordination between institutions and actors in the handling and mitigation of disaster. Based on the analysis of the data obtained that the disaster handling, particularly in disaster handling  in the district of Sleman, especially in coordination goes not so well. One of the causes of slowness in the evacuation of the victims and provision of relief at the beginning of disaster is lack of coordination in the field. Lack of coordination due to the absence of leaders of SATLAK PB making parties or other actors take over the tasks of SATLAK PB. The alteration are strongly felt since the military and other actors involved in the handling of the disaster victims, but communication which is established  does not go so well, especially in the distribution of relief. Where parties who want to provide relief to victims immediately are not allowed giving directly regarding the procedure. From the analysis, it is time SATLAK PB should fix both of the structures, personnel, and leadership which is prohibited to be done by a bureaucrat. This is to avoid overlapping of work and for the efficiency goals of the organization which are as coordinator of disaster management and in the field
KAJIAN TENTANG PENETAPAN TARGET RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SEMARANG Ihwanudin, Rizka; ., Yuwanto; Widayati, Wiwik
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

with its supporting and inhibiting factors. The parking levy in Semarang City has considerable potential.The number of vehicles in Semarang City on 2010, there were 1.086.890 motor vehicles consisting of 907.303two-wheeled vehicles/motorcycles and 179.517 four-wheeled vehicles. Based on Regional Regulations No. 2and 3 in 2012 for public roadside parking, Semarang City Government collect fees of Rp 1.000 for a twowheeledvehicle and Rp 2.000 for a four-wheeled vehicle. But Semarang City Government has set a target ofsectors parking levy are relatively small in number.In order to explain the process of target setting of the parking levy in Semarang City, then usedqualitative research methods. Subjects in this study were Dishubkominfo Semarang City and Commision BDPRD Semarang. The method of data collection was through interviews, observation, and examined relevantdocuments to this study to support the completeness of the information needed.The result shows that process of target setting of the parking levy in Semarang City is Dishubkominfodraft targets parking levy. The draft was given to DPKAD to be processed along with the draft revenue andother expenditures. After that the draft of the target parking levy that have become RAPBD submitted to DPRDSemarang for approval. In this case, Commission B DPRD Semarang who will evaluate the target parking levyfrom Dishubkominfo. Withdrawal system in Semarang city parking levy this year are managed entirely byDishubkominfo. Dishubkominfo have formulas for calculating the potential of parking, the number of parkingspot x workday x 12 months x average payment per parking spot.To simplify the process of target setting of the parking levy, Dishubkominfo and DPRD need to becoordinated in the calculation of the potential of parking in the city of Semarang. Constraints in the parking levywithdrawal method which is managed by Dishubkominfo can be overcome by adding personnel and morefirmly to the parking attendants who violate the rules.Keywords : target setting process, parking levy
PENGARUH KELUARGA, SEKOLAH DAN TOKOH ADAT TERHADAP PEMBENTUKAN ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DI DESA BATUREJO KECAMATAN SUKOLILO KABUPATEN PATI YENI AGUSTINA; SUSILO UTOMO; YUWANTO .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.379 KB)

Abstract

This research arranged to understand about influence of family, school, and communityfigure to forming of political orientation in Sedulur Sikep Community. Trough politicalsocialization, people developing attitude and orientation to political life which take place in thesociety. In this research, the most influental political socialization’s agents in the traditionalcommunity are family, school, and community figure. This research using quantitativeapproachwith explanatory research type. Data gathered from questionnaire which population are SedulurSikep community in Baturejo Vilage,Pati District, with number 1050person. Scale that used areordinal scale. Respondent choosen by Multistage Random Sampling technique, the result is 64respondent. Then, in the data analisis will using software SPSS 16.0.The result of the research are, family, school, and community figure have influence toforming of political orientation in Sedulur Sikep community inBaturejo Village, Pati district.Family(X1) with political organization (Y)have strong relationship with efeciency correlation0,624; school (X2) with political orientation (Y)have relatively strong relationship withefeciencycorrelation 0,466; community figure (X3) with political orientation (Y)have relativelystrongrelationship with eficiency correlation 0,466;and family, school, and community figuretogetherhave influence with the forming of political orientation in Sedulur Sikep community  Keyword = Influence, Political Socialization, Political Orientation.
PERAN LSM PATTIRO SEMARANG MENDORONG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG UNTUK MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Sandy Jolosangoro; Yuwanto .; Nunik Retno H
Journal of Politic and Government Studies VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public information disclosure is one of the spirits of good governance. To embodypublic information disclosure required a balanced engagement betweengovernment and civil society. The involvement of civil society becomes animportant element, because it may contribute to assist and oversees theimplementation of public information disclosure.Dinas Pendidikan Kota Semarang is the agency that has fairly complexinstitutional structure. Information technology to support the provision of publicinformation services owned by the Dinas Pendidikan Kota Semarang quiteadvanced compared to other agencies. But it is ironically the strengtheningimplementation of public information disclosure in its environment less than themaximum.To support Dinas Pendidikan Kota Semarang embodies public informationdisclosure, requires the involvement of civil society elements. The involvement ofcivil society becomes an important element, because it may contribute to assistand oversees the implementation of public disclosure in Dinas Pendidikan KotaSemarang. NGO Pattiro Semarang to be partner of the government to implementand simultaneously escorting public information disclosure. In addition NGOvisions also aims to promote the establishment of good governance, one of whichis public information disclosure.This research uses descriptive qualitative research method. The data collectiontechnique uses documentation studies and interviews to Semarang Pattiro activistsas key informants, as well as PPID Dinas Pendidikan Kota Semarang assupporting informant.The results of the study suggested that the role of Pattiro Semarang is realizedthrough SIAP II program and strengthening public information disclosurecooperates with USAID and GIZ. After the program, the implementation forms ofpublic information disclosure have some progress such as the PPID, SOPformation of public information services, public information categorization, anddevelopment of a public information service system. In carrying out its role,Pattiro Semarang has supporting factors. They are the experience awakened a longcollaboration with Dinas Pendidikan, Pattiro Semarang relationship intelligence toother NGOs, and good image as an independent NGO in the eyes of thegovernment. While the major obstacles were the lack of public awareness of theright to obtain public information and the minimum commitment budget of DinasPendidikan to strengthen public information disclosure.2Keywords: Public information disclosure, NGO, Pattiro Semarang, DinasPendidikan
ANALISIS REKRUTMEN POLITIK PARTAI GOLKAR JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DESKA APRILIANI KUMALASARI; SUSILO UTOMO; YUWANTO .
Journal of Politic and Government Studies Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTChange in political officer recruitment system of indirect election system makes political space becoming more competitive. In the context of political parliament recruitment there are some symptoms that are not conducive for the process of democratic development. First, the proportional electoral system has perpetuated the dominance of oligarchs in the recruitment process. Second, the recruitment process does not take place in an open and participatory way. Third, the recruitment process does not built a good relationship between political parties and civil society. Fourth, the electoral process and the recruitment process works in the context of a less educated and critical “floating mass”. These symptoms indicate the complicated problems in political recruitment towards a democratic political order in parliament mainly occur in the recruitment of candidates at the local level. These symptoms are attracting authors to conduct a study focusing on the recruitment of candidates of the Golkar Party in the Central Java Provincial Parliament from 2014 to 2019 period.The method of this thesis using qualitative research methods. The location of this research is located in the office of Central Java Golkar Party DPD. The informants in this research is the chairman of the Central Java Golkar Party DPD, administrators Central Java DPD Golkar Party and Golkar Party Candidates of DPRD Central Java Province. The results showed that the recruitment of the Golkar party has been run according to Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor. KEP-227/DPP/Golkar/1/2013. In the assessment process of legislative candidates there is an element of subjectivity because there are no clear parameters related to standard size ratings.Therefore, the researchers suggest that the Golkar Party has a detailed  standard for legislative candidates political recruitment and more transparent in setting those candidates in order to improve the the quality of the candidates themselves. Key words: Golkar Party, Legislative Election 2014, Political Recruitment.
Co-Authors Abdul Aziz Ace Rahmat Rodia Ahmad Taufiq Amarona Akdasenda Andy Widyatmoko Angel Pricilia Saurina Angie Permata Sari ARIF PURNOMO Arsyad, M. Adnan Asiska Bunga Paramita Billy Yordan Budi Setiyono Budi Setiyono Candra Pradipta Deni Riza Kurniawan DESKA APRILIANI KUMALASARI desy tegar nurani, desy tegar Devonda Ayesha Akbar DHIYA JIHAN TIFANA Dian Ayu Pamungkas Dzunuwanus Ghulam Manar Ekasari Damayanti Esti Sarirani Fahriz Rachmad Rinaldi Fajar Nur Huda Fathoni, Rian Febry Bernadetta Firman Bimasakti Firmansyah, Burhanudin Fitriyah . Gita Dewi Maharani Haryati, Eri Hermayanti, Ariska Rudy Imam Luqmana Ismiati Nur Istiqomah Jane Theresia Silaban Kholid Fajar Saputra Kyla Gloriana Lauditta Lifda Khoirunnisa Lusia Astrika Lusia Astrika M. Adnan Arsyad Mahrub, Yan Khairil Marini Ina Safitri Mashur Ali fadly Miqdad Haqqony Muhammad Adnan Nicea Regalia Lovea AM Nungky Risanti Pusporini Nunik Retno H Nunik Retno Herawati Nunik Retno Herawati Nur Hidayat Sardini Nurwiyati, Riris Tri Priyatno Harsasto Puji Astuti Putri Pratiwi Reni Windiani Rina Martini Rina Martini Risiandi . Rizka Ihwanudin Robert Antony Siregar Sandy Jolosangoro Sari, Angie Permata sekar raras handayani sembodo, odilo yanuar sheila eka soraya Sonia Fabe Berminas Sri Purnama Sari Subhan Juniar Adithama suci meyta wati Sulistiyawati . Sulistyowati . Supratiwi . Surani Pungkas Sari Susilo Utomo Suwanto Adhi Totok Inwantoro Turtiantoro Turtiantoro Vina Dian Pratiwi Wachid Abdulrahman Wahid Abdulrahman, Wahid Wisnuputro, Rois Satrio Wiwik W Wiwik Widayati Wiwik Widayati YENI AGUSTINA