Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.802
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Law, Development and Justice Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement PAMPAS: Journal of Criminal Law Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum ANDREW Law Journal PESHUM Melayunesia Law Justice Legislation and Crime Journal
Syaifullah Yophi Ardiyanto
Universitas Riau
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KASUS FERIENJOB PENGIRIMAN MAHASISWA INDONESIA KE JERMAN Megawati Putri Sihombing; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ledy Diana
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.89

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian yuridis kasus Ferienjob pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman, yang pada tahun 2023 mengungkap eksploitasi terhadap 1.047 mahasiswa dari 33 universitas melalui program magang internasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis posisi hukum kasus, mengkaji bentuk penyelesaian hukum yang berlaku, serta menyoroti urgensi penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi mahasiswa dalam program magang internasional. Penelitian menggunakan desain hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi dan kasus terkait, dengan sampel dipilih secara purposive berdasarkan dokumen dan kasus hukum paling relevan. Data dianalisis secara deduktif dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Ferienjob memenuhi unsur perdagangan orang, dengan pola rekrutmen sistematis, eksploitasi, dan kelalaian institusional. Kesimpulan menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum mahasiswa, serta kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mencegah kasus serupa.
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Phishing Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Ihsan Riznawara; Syaifullah Yophi Ardianto; Riyanda Elsera Yozani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 5.C (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid advancement of technology has become an inseparable part of human life. On one hand, this progress brings numerous benefits to daily activities; on the other hand, it also opens opportunities for criminal acts. One prevalent crime is phishing, which aims to obtain victims' electronic information, particularly related to financial data. This information is then used to unlawfully access and take the victim's funds without their consent. This research is a sociological study based on social realities to uncover the facts on the ground and answer the research problems. The study was conducted in the jurisdiction of the Riau Regional Police. The population and sample include parties who are directly related to the issues being investigated. The sources of data used in this research consist of primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques include interviews, questionnaires, and literature review. The results of the study indicate that the investigation of criminal acts under the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) related to phishing within the jurisdiction of the Riau Regional Police has not been running optimally. This is evident from the relatively low number of resolved cases. The investigation process begins with examining the victim, collecting evidence that can identify the perpetrator, and establishing cooperation with stakeholders. Once all procedures are properly carried out, the suspect is named and the case is submitted to the Prosecutor’s Office. The obstacles faced during the investigation include limited human resources and supporting technology within the police force, difficulties in identifying perpetrators operating in an organized manner, challenges in tracking the bank accounts used by the perpetrators, and low public awareness levels. To overcome these obstacles, the Riau Regional Police have made efforts to enhance human resources and technological infrastructure, collaborate with stakeholders such as banks, other regional police departments, the National Police Headquarters, and social media platforms, as well as conduct public education and outreach programs.Repressive measures involve investigation and prosecution.The main challenges in law enforcement are limited human resources and facilities, difficulties in identifying and tracking perpetrators who operate in an organized manner, and low public awareness. To overcome these obstacles, the Riau Regional Police have taken steps such as improving personnel capacity and resources, cooperating with stakeholders including banks, other regional police departments, the National Police Headquarters, and social media platforms, as well as providing continuous public education and outreach.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN KEPADA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN Merri Herviza Afrianti; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Ferawati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 12 No 1 (2026): Jurnal Hukum Das Solen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/5ddpnn94

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Saat ini maraknya terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan. Walaupun dalam regulasi termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana. Terdapatnya hakim yang masih memberikan sanksi minimum kepada pelaku, jika dilihat dari sisi keadilan bagi korban, penderitaan dialami seumur hidup yang kemudian melahirkan sikap tidak sehat dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Rumusan masalah dalam penulisan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak di Kabupaten Pelalawan dan bagaimanakah  sanksi yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan jika dilihat dari perspektif keadilan korban. Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum empiris atau sosiologis dan bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui responden dan populasi. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet dan data tersier berupa kamus bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan teknik analisa data adalah analisis kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif. Hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penjatuhan sanksi dibatas minimum, sehingga sanksi yang diterapkan belum memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak setiap tahunnya, yang disebabkan oleh rendahnya rasa takut terhadap ancaman pidana. Dilihat dari perspektif keadilan korban dan perlindungan anak, sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat agar mampu memberikan keadilan bagi korban, meningkatkan perlindungan terhadap anak, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menekankan angka kejahatan dimasa yang akan datang.
Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Tinjauan terhadap Kemanfaatan Bagi Pelaku dan Korban Ra’idah Adilla Rizta; Hayatul Ismi; Syaifullah Yophi Ardiyanto
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki hak menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversi dalam kerangka keadilan restoratif. Salah satu isu yang muncul adalah tuntutan ganti rugi oleh korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, khususnya terkait kemampuan anak memenuhi ganti rugi serta peran orang tua atau wali, serta manfaat penerapan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan data primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara dan studi pustaka, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi ganti rugi secara mandiri, sehingga kewajiban tersebut umumnya ditanggung oleh orang tua atau wali. Penerapan keadilan restoratif memberikan manfaat bagi pelaku berupa kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman dampak perbuatan, serta bagi korban berupa kesempatan menyampaikan perasaan, memperoleh kompensasi, dan pemulihan rasa aman. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi teknis terkait ganti rugi, peningkatan kapasitas jaksa sebagai fasilitator diversi, serta skema kompensasi dari negara untuk menjamin perlindungan yang seimbang bagi pelaku anak dan korban.
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat Shadiq Al Qassya; Syaifullah Yophi Ardiyanto; Riyanda Elsera Yozani
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v2i1.8632

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena peningkatan jumlah narapidana residivis di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Rengat, yang mencatat kenaikan signifikan sebesar 41% dari tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas sistem pembinaan yang diterapkan, mengingat Rutan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan di tengah kondisi overcrowding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pola pembinaan terhadap narapidana residivis, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di Rutan Kelas II B Rengat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Penelitian dilakukan secara langsung melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Populasi dan sampel penelitian melibatkan Kepala Rutan, petugas pembinaan, dan narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Rutan Kelas II B Rengat secara administratif tidak dibedakan dengan narapidana non-residivis (metode generalisasi), namun diberikan atensi pengawasan yang lebih intensif mengingat tingkat risiko yang lebih resisten. Pembinaan meliputi kemandirian (kerajinan tangan, barbershop, dan pertanian yang disinergikan dengan program Asta Cita) serta kepribadian (mental dan spiritual melalui program unggulan "Kamar Santri"); Kendala utama dalam sistem pembinaan meliputi kelebihan kapasitas (overcrowding) yang ekstrem (penghuni >1.000 orang dengan kapasitas 200) yang menghambat klasifikasi hunian sesuai mandat regulasi, keterbatasan sarana pelatihan, karakteristik residivis yang cenderung sulit diarahkan, serta faktor kriminogen eksternal; Upaya yang dilakukan antara lain melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk bantuan sarana, penguatan program religius untuk membentuk status sosial baru yang positif, serta penerapan manajemen kegiatan bergilir untuk menyiasati keterbatasan fasilitas.
Co-Authors ', Erdiansyah ', Erdianto Afrido Hidayah Aldean Dipa Damanik Amiratul Mardhiyah Putri Amrinto Nainggolan Andi Arfan Andi Matias Giovani Barutu Andrikasmi, Sukamarriko Atika Ulfa Putri Benni Pernando S Darnia, Meriza Elpha Davit Rahmadan Deflides, Viani Ghefira Desliza Amalia Wibowo Devi Angriyani Ela Valentina Damanik Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Erdiansyah ' Erdianto ' Erdianto Effendi Erdianto Erdianto Evi Deliana HZ Ferawati Ferawati Ferawati Goklan Tamba Gusliana HB Habibie, Dedi Kusuma Hamdan ' Hayatul Ismi Hidayat, Tengku Arif Ihsan Riznawara Ikhsan Adi Nugraha Intan Purnama Sari Irfan Ariski Ishaq Ishaq Jhon Nover Siburian Jhon Tua Josep ' Kartika S Ledy Diana Leoni Capri Widyatama Megawati Putri Sihombing Melinda, Sri Merri Herviza Afrianti Muhammad A. Rauf Muhammad Afdhol Muhammad Rafdi Mukhlis R Mukhlis R. Muqsith, Muhammad Haikal Musliadi, Ricki Nofri Yansyah Paratama Mangihut Tua Permatasari, Mutiara Pricilia Irene Debora Putri Sasbita Aqila Putri, Amiratul Mardhiyah Putri, Aretha Rahmadani, Puji Bulan Rasyid, M. Akbarizan Ra’idah Adilla Rizta Riyanda Elsera Yozani Riyanda Elsera Yozani Salsabila, Vania Mahfira Samariadi, Samariadi Setia Putra Shadiq Al Qassya Sinaga, Opdimed Josua Sri Asma Harahap Sukamariko Andrikasmi Tengku Arif Hidayat Tuharea, Chindy Ameilia Putri Valeta, Echa Virsa Ferasar Wan Muhammad Yunus, Wan Muhammad Widia Edorita Wulan Novita Sipayung