Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Jurnal Ilmiah Peuradeun Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam SiRad: Pelita Wawasan ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
HARMANTO, ADI
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pergeseran Konsep Talak dari Kitab Fikih ke Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum Islam ADI HARMANTO
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 4, No 1 (2021)
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v4i1.299

Abstract

Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyepakati, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Dengan kata lain, seorang suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, shariih maupun dengan tidak jelas, kinayah. Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa sebuah talak hanya dapat dijatuhkan suami di hadapan dan atas pertimbangan pengadilan agama. Ta’lik talak juga menjadi sebuah keharusan dalam KHI yang sebelumnya tidak ditemukan presedennya dalam kitab-kitab fikih. Dari sini, terlihat bahwa konsep talak telah mengalami perubahan, pergeseran dan perluasan. Penelitian ini akan berusaha melihat fenomena pergeseran tersebut melalui lensa Sosiologi Hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif-deskriftif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bertujuan selain untuk mempersulit dan mengurangi perceraian juga untuk meningkatkan status perempuan yang merupakan imbas dari gejala sosial dan budaya abad  kedua puluh.
Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963 Arisman, Arisman; Harmanto, Adi; Ariyadi, Ariyadi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2428

Abstract

Ulama klasik dan konvensional tidak mensyaratkan perempuan janda yang memiliki anak yatim sebagai syarat mutlak keabsahan berpoligami. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Syahrur, ulama kontemporer, yang menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan perempuan janda yang memiliki anak yatim. Pendapat Syahrur ini, jika dilihat selayang pandang, menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak yang masih berlaku hingga dewasa ini. Sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam tubuh Peraturan Perkawinan Irak dan bagaimana ushul fikih memandang keakuratan konsep poligami Syahrur tersebut merupakan persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan penelitian berjenis library research dan metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami Syahrur, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam ijtihad Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam ushul fikih. Sedangkan kesesuaiannya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.
PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG PEKERJAAN DOMESTIK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH Kholiq, Abdul; Akbarizan, Akbarizan; Ismail, Hidayatullah; Harmanto, Adi; Pasla, Jimli
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.853

Abstract

Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas pekerjaan domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori mubadalah yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qarhawi prihal kewajiban pekerjaan domestik dalam rumah tangga jika dilihat dalam perspektif mubadalah? Penelitian ini berjenis library research yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori mubadalah adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, alih-alih dominan. Oleh karena itu, pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami, secara dominan, sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan mubdalah. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori mubadalah.
Pseudo-Maṣlaḥah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts Azni, Azni; Hafis, Muhammad; Zakariah, Asril Amirul; Harmanto, Adi; Miftahuddin, Miftahuddin; Ihsan, M.
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v13i2.2047

Abstract

This study looked at how maṣlaḥah (public interest) was used in marriage cases in the Religious Courts of Sumatra, Indonesia, and how it was related to the goals of maqāṣid al-sharī’ah. Based on a qualitative analysis of 48 court decisions and in-depth interviews with six judges, the research revealed that the concept of maṣlaḥah was often employed as a procedural justification to accommodate social pressure, rather than as an evaluative ethical-legal framework. Judges tended to prioritize the protection of religion (ḥifẓ al-dīn)—mainly by preventing adultery—while neglecting essential dimensions such as protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-’aql), and progeny (ḥifẓ al-nasl). This reductionist approach leaded to the legitimization of underage marriage without proper psychological, biological, or economic assessments. The study found that such practices contributed to systemic harm, including early divorce, reproductive health risks, and intergenerational poverty. By critically examining the misuse of maṣlaḥah, this research offered an epistemological critique and proposes a reconstructive framework grounded in empirical evaluation and child-centered justice. It concluded that the reform of Islamic family law requires not only regulatory improvement but also a transformation of judicial reasoning. This study contributes to broader discussions on Islamic legal reform and child protection in Muslim-majority contexts.
Implementation of Religious Moderation in Muslim Families Bagan Siapiapi, Riau in the Perspective of Fath al-Dzarī’ah Arisman, Arisman; Harmanto, Adi; Sobirin, Imam
al-'adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v20i2.18415

Abstract

This article aims to describe the concrete efforts made by Muslim families in Bagansiapiapi, Riau in implementing the concept of religious moderation to create a harmonious atmosphere in the midst of a pluralistic society. This research is a field research, with a sociological-empirical approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The research informants consist of ten Muslim families in Bagan Siapiapi as key informants. The data that have been collected are then processed to be analyzed qualitatively-descriptively-analystically through the fath al-dzarī’ah theory. The results of this study indicate that there are four efforts of religious moderation that have been implemented by the Bagan Siapiapi community, namely: first, the "Clean City" activity. Second, the "Bakar Tongkak" activity. Third, regular meetings of the Interfaith Harmony Forum (FKUB). Fourth, prevention of intra and interfaith conflicts in society. The activities of “Cleaning the City”, “Bakar Tongkak”, and the regular meetings of the Interfaith Harmony Forum, from the perspective of fath al-dzarī’ah, are forms of al-dzarī’ah or means to create religious moderation whose ultimate goal is for the good or welfare of the heterogeneous Bagan Siapiapi community. As achieving welfare is highly recommended in Islam, all activities that lead to the common good must continue to be encouraged (fath).
Qiwamah's Reconception of Muhammad Shahrur's Thoughts and Their Implications for the Feminist Movement in the World Nelli, Jumni; Harmanto, Adi; Hardani, Sofia; Syu'aib, Kholil; Megawati, Devi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 9 No 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v9i1.9797

Abstract

This research aims to reconceptualize Muhammad Syahrur's views on the meaning of qiwamah. Muhammad Syahrur stated that the person most worthy of being qiwamah in the household is a woman. This view is different from the Jumhur Ulama which states that the leader in the household is a man. Does Shahrur's thoughts support the world feminist movement? This library research was carried out by examining books related to the research problem. Primary data sources are the books Al Kitab Wa Al Qur'an and Nahwa Ushul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami by Muhammad Syahrur. Secondary data sources were obtained from other fiqh books and journals related to the problems in this paper. Descriptive analysis uses the content analysis method. The results of the research found that Syahrur is of the view that qiwamah can be played by husband or wife, as long as it has stability in the economic sector and the characteristics of qiwamah, namely shalihat, qanitat and hafizat; because these qiwamah qualities were firmly instilled by Allah, as qualities possessed by women, the ones most worthy of being appointed as qiwamah are women; Even though Syahrur only relies on linguistic analysis, and ignores the study of the context of the Asbab al Nuzul verse, resulting in inconsistencies and meanings that seem forced, Shahrur's thoughts seem to have given encouragement to the feminist movement in the world. Muhammad Shahrur's breakthrough feminist thought influenced the thinking of Muslim women in the world. This can be seen from the change in their mindset, who no longer want to simply follow or be controlled by men. Contemporary Islamic thinkers agree to provide leadership to men and women with conditions, but they do not say that women are the main leaders.
Reinterpreting the Concept of Āsyirūhunna bil Ma‘rūf in QS. An-Nisā’ Verse 19 through the Qira’ah Mubādalah Approach Harahap, Adi Harmanto; Rizki, Muh.; Jera, Almi
SiRad: Pelita Wawasan June (Vol. 1 No. 2, 2025)
Publisher : Yayasan Nurul Musthafa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64728/sirad.v1i2.art1

Abstract

The interpretation of the concept ‘āsyirūhunna bil ma‘rūf in QS. An-Nisā’ verse 19 has become increasingly significant in contemporary Islamic discourse, particularly concerning gender justice and marital relations. Classical tafsir traditions tend to interpret this concept within a patriarchal framework, positioning the husband as the dominant figure in the household. This study aims to offer an alternative reading using the Qira’ah Mubādalah approach, which emphasizes reciprocity, equality, and justice in gender relations. Employing a qualitative method based on literature review, this article analyzes classical interpretations such as those by Ibn Kathīr, al-Ṭabarī, and al-Qurṭubī, alongside contemporary perspectives developed by Faqihuddin Abdul Kodir. The findings reveal that the phrase ‘āsyirūhunna bil ma‘rūf is not merely a command for husbands to treat their wives kindly but reflects a principle of mutual and equitable relationship. The Qira’ah Mubādalah approach allows for a more contextual and inclusive reconstruction of this verse’s meaning, making it relevant to the evolving social realities of contemporary Muslim communities. This study contributes to the development of gender-just Qur'anic interpretations and strengthens the paradigm of marital partnership rooted in mutual respect and fairness. [Penafsiran terhadap konsep ‘āsyirūhunna bil ma‘rūf dalam QS. An-Nisā’ ayat 19 menjadi penting dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama terkait isu keadilan gender dan relasi suami-istri. Dalam tradisi tafsir klasik, konsep ini cenderung ditafsirkan dalam kerangka patriarkal yang menempatkan suami sebagai figur dominan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pembacaan alternatif melalui pendekatan Qira’ah Mubādalah, yang menekankan prinsip kesalingan, kesetaraan, dan keadilan dalam relasi gender. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, artikel ini menganalisis berbagai tafsir klasik seperti karya Ibn Kathīr, al-Ṭabarī, dan al-Qurṭubī, serta tafsir kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil kajian menunjukkan bahwa frasa ‘āsyirūhunna bil ma‘rūf tidak semata merupakan perintah bagi suami untuk berbuat baik kepada istri, melainkan mencerminkan prinsip relasi timbal balik yang adil dan setara. Penafsiran melalui Qira’ah Mubādalah mampu merekonstruksi makna ayat ini secara lebih kontekstual dan inklusif, serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat Muslim saat ini. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan tafsir berbasis keadilan gender dan memperkuat paradigma relasi pernikahan yang berlandaskan kemitraan.]
Kafaah dalam Perkawinan: Menelaah Pembatasan Perpautan Usia di Yordania dalam Bingkai Hukum Islam, Keadilan Gender, dan Relevansinya di Indonesia Harahap, Adi Harmanto; -, Muh. Rizki; -, Almi Jera; Arisman
ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/abhats.vol6.iss1.art2

Abstract

This study critically examines age gap restrictions in marriage as part of the concept of kafaah, as regulated in Article 11 of Jordan’s Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah No. 36 of 2010. This regulation prohibits marriages with an age difference exceeding 20 years unless a judge ensures the consent and willingness of the prospective bride. Using a descriptive-analytical-comparative method, this research explores whether this regulation serves as a form of protection for women against potential exploitation or acts as a state control mechanism over women’s rights in choosing a spouse. The findings reveal that this regulation is rooted in the principles of istihsan, maslahah, and sad al-dzari’ah, aiming not only to prevent relational imbalance in marriage but also to ensure the protection of women. From the perspective of Islamic law, this regulation reflects the dynamics of modern ijtihad in adapting the principle of kafaah to contemporary social needs. Meanwhile, from a gender justice perspective, this policy highlights the tension between legal protection and state control over women's autonomy in selecting a life partner. In Indonesia, the Kompilasi Hukum Islam (KHI) does not include any provision regarding the maximum age gap in marriage, allowing marriages with significant age differences to occur without explicit legal intervention. This study recommends a critical evaluation of the kafaah concept in Indonesia, balancing women's rights protection with their autonomy in choosing a spouse. [Penelitian ini mengkaji secara kritis pembatasan perpautan usia dalam perkawinan sebagai bagian dari konsep kafaah yang diatur dalam Pasal 11 Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah Yordania No. 36 Tahun 2010. Ketentuan ini membatasi pernikahan dengan selisih usia lebih dari 20 tahun, kecuali setelah hakim memastikan kerelaan dan kesediaan calon mempelai perempuan. Dengan metode deskriptif-analitis-komparatif, penelitian ini menelaah apakah regulasi tersebut merupakan bentuk perlindungan perempuan dari potensi eksploitasi atau justru menjadi instrumen kontrol negara atas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini berakar pada metode istihsan, maslahah, dan sad al-dzari’ah, yang bertujuan tidak hanya mencegah ketimpangan relasi dalam pernikahan, tetapi juga memastikan perlindungan bagi perempuan. Dari perspektif hukum Islam, regulasi ini mencerminkan dinamika ijtihad modern dalam mengadaptasi prinsip kafaah yang sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Sementara itu, dari perspektif keadilan gender, kebijakan ini menunjukkan ketegangan antara proteksi hukum dan kontrol negara atas otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memuat ketentuan tentang batas maksimal perpautan usia dalam pernikahan, sehingga pernikahan dengan selisih usia yang signifikan dapat berlangsung tanpa adanya intervensi hukum yang eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi kritis terhadap konsep kafaah di Indonesia dengan menyeimbangkan perlindungan hak perempuan dan kebebasan mereka dalam memilih pasangan hidup secara otonom.]
Co-Authors -, Almi Jera -, Muh. Rizki Abdul Kholiq Akbarizan Akbarizan Arisman Arisman Arisman Ariyadi, Ariyadi Azni Azni, Azni Devi Megawati Hafis, Muhammad Hidayatullah Ismail, Hidayatullah Jera, Almi Jumni Nelli Kholil Syu'aib M. Ihsan Miftahuddin Miftahuddin Pasla, Jimli Rizki, Muh. Sobirin, Imam Sofia Hardani Zakariah, Asril Amirul