Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan Peraturan Perkawinan Irak Pasal 3 Ayat 4-5 Tahun 1963 Arisman, Arisman; Harmanto, Adi; Ariyadi, Ariyadi
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2428

Abstract

Ulama klasik dan konvensional tidak mensyaratkan perempuan janda yang memiliki anak yatim sebagai syarat mutlak keabsahan berpoligami. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Muhammad Syahrur, ulama kontemporer, yang menyebutkan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan perempuan janda yang memiliki anak yatim. Pendapat Syahrur ini, jika dilihat selayang pandang, menemukan implementasinya dalam Peraturan Perkawinan Irak yang masih berlaku hingga dewasa ini. Sejauh mana konsep poligami Syahrur terimplementasi dalam tubuh Peraturan Perkawinan Irak dan bagaimana ushul fikih memandang keakuratan konsep poligami Syahrur tersebut merupakan persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Dengan penelitian berjenis library research dan metode deskriptif-analitis serta ditambah dengan pendekatan ushul fikih, penelitian ini menemukan bahwa konsep poligami Syahrur, walau belum seutuhnya, telah terimplementasi dalam Peraturan Perkawinan Irak. Hanya saja, dalam Peraturan Perkawinan Irak tidak disebutkan secara jelas apakah perempuan janda tersebut harus memiliki anak yatim atau tidak, Peraturan Perkawinan Irak juga terlihat begitu longgar, karena tidak memberlakukan syarat-syarat poligami umumnya terhadap perempuan janda, seperti keadilan sebagaimana Syahrur. Konsep poligami Syahrur, dalam lensa ushul fikih mengandung kelemahan dan kesesuaian. Kelemahannya adalah absennya teks-teks Hadis dalam ijtihad Syahrur yang merupakan sumber hukum penting dalam ushul fikih. Sedangkan kesesuaiannya adalah pengetatan pemberlakuan poligami Syahrur selaras dengan cita ushul fikih.
PANDANGAN IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL QARDHAWI TENTANG PEKERJAAN DOMESTIK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH Kholiq, Abdul; Akbarizan, Akbarizan; Ismail, Hidayatullah; Harmanto, Adi; Pasla, Jimli
HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam Vol 7, No 2 (2024): HUKUMAH
Publisher : STAI Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55403/hukumah.v8i2.853

Abstract

Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas pekerjaan domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori mubadalah yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qarhawi prihal kewajiban pekerjaan domestik dalam rumah tangga jika dilihat dalam perspektif mubadalah? Penelitian ini berjenis library research yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori mubadalah adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, alih-alih dominan. Oleh karena itu, pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami, secara dominan, sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan mubdalah. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori mubadalah.
Pseudo-Maṣlaḥah and Epistemological Failure in Marriage Dispensation at Indonesian Religious Courts Azni, Azni; Hafis, Muhammad; Zakariah, Asril Amirul; Harmanto, Adi; Miftahuddin, Miftahuddin; Ihsan, M.
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v13i2.2047

Abstract

This study looked at how maṣlaḥah (public interest) was used in marriage cases in the Religious Courts of Sumatra, Indonesia, and how it was related to the goals of maqāṣid al-sharī’ah. Based on a qualitative analysis of 48 court decisions and in-depth interviews with six judges, the research revealed that the concept of maṣlaḥah was often employed as a procedural justification to accommodate social pressure, rather than as an evaluative ethical-legal framework. Judges tended to prioritize the protection of religion (ḥifẓ al-dīn)—mainly by preventing adultery—while neglecting essential dimensions such as protection of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-’aql), and progeny (ḥifẓ al-nasl). This reductionist approach leaded to the legitimization of underage marriage without proper psychological, biological, or economic assessments. The study found that such practices contributed to systemic harm, including early divorce, reproductive health risks, and intergenerational poverty. By critically examining the misuse of maṣlaḥah, this research offered an epistemological critique and proposes a reconstructive framework grounded in empirical evaluation and child-centered justice. It concluded that the reform of Islamic family law requires not only regulatory improvement but also a transformation of judicial reasoning. This study contributes to broader discussions on Islamic legal reform and child protection in Muslim-majority contexts.
Implementation of Religious Moderation in Muslim Families Bagan Siapiapi, Riau in the Perspective of Fath al-Dzarī’ah Arisman, Arisman; Harmanto, Adi; Sobirin, Imam
al-'adalah Vol 20 No 2 (2023): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v20i2.18415

Abstract

This article aims to describe the concrete efforts made by Muslim families in Bagansiapiapi, Riau in implementing the concept of religious moderation to create a harmonious atmosphere in the midst of a pluralistic society. This research is a field research, with a sociological-empirical approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The research informants consist of ten Muslim families in Bagan Siapiapi as key informants. The data that have been collected are then processed to be analyzed qualitatively-descriptively-analystically through the fath al-dzarī’ah theory. The results of this study indicate that there are four efforts of religious moderation that have been implemented by the Bagan Siapiapi community, namely: first, the "Clean City" activity. Second, the "Bakar Tongkak" activity. Third, regular meetings of the Interfaith Harmony Forum (FKUB). Fourth, prevention of intra and interfaith conflicts in society. The activities of “Cleaning the City”, “Bakar Tongkak”, and the regular meetings of the Interfaith Harmony Forum, from the perspective of fath al-dzarī’ah, are forms of al-dzarī’ah or means to create religious moderation whose ultimate goal is for the good or welfare of the heterogeneous Bagan Siapiapi community. As achieving welfare is highly recommended in Islam, all activities that lead to the common good must continue to be encouraged (fath).