Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.998
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Unram Law Review Jurnal Akta Jurnal Health Sains Jurnal Media Akademik (JMA) Pemuliaan Keadilan
Ni Nengah Adiyaryani
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGATURAN TENTANG TINDAKAN MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN PIDANA PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM I Made Dwikka Surya Pratama; I Gede Artha; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberantasan tindak pidana di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak seperti tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Pelaksanaan peradilan harus bersikap adil dan jujur guna mejalankan sistem yang bersih tanpa adanya maksud-maksud tertentu seperti dengan sengaja menghambat atau menghalang-halangi proses peradilan tersebut. Pada fenomena ini muncul suatu permasalahan bagaimana bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana dalam KUHAP serta formulasi pengaturan mengenai bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana kedepannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan pengaturan bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana di masa yang akan dating. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Jenis pendekatan yang digunakan antara lain adalah jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep, dan pendekatan perbandingan hukum. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi. Hasil penelitian penulis menunjukan dalam KUHAP tidak mencantumkan aturan tindakan menghalang-halagi proses peradilan pidana. Formulasi aturan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana dimasa yang akan datang yaitu dengan menambahkan poin-poin yang menyebutkan secara lebih spesifik apa saja bentuk tindakan yang dilakukan, antara lain : tersangka sengaja menyembunyikan barang bukti disaat sebelum atau sesudah proses penyidikan, dll. Diharapkan banyak kajian semua pihak yang mengarah dan terfokus pada tindakan menghalang-halangi proses peradilan dan dilakukan pembaharuan dalam perumusan undang-undang terhadap KUHP dan menambahkan poin-poin penting dalam aturan tindakan menghalang-halangi proses peradilan pidana. Kata Kunci : Pengaturan, Tindakan, Menghalang-halangi, Peradilan Pidana
PENGATURAN BERINVESTASI ALAT PELEDAK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Nyoman Arif Budiman; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.562 KB)

Abstract

In the fields of business invesment, three tyeps of business are business open field, closed business and business with requirement. Issue which is appointed is “Arragement Invest In Indonesia Explosive Divices Based On Law Number 25 Of 2007 discuss about Investment” The methodology used in this study is normative method, statue approach legislation. The legal basic for invesment in Indonesia is according to Law Number 25 of 2007 disscus about Investment (Law No. 25 of 2007) article 12 paragraf (2), namely explosive devices are prohibited to perform invested by all investor both of domestic investor and foreigen investor of entry into force of Law number 25 of 2007. It is based explosive divices are included in the class Negative List ofx Invesment (DNI) in the category closed for business sector of invesment.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERJANJIAN LEASING PADA PT. BINTANG MANDIRI Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.04 KB)

Abstract

Pengelolaan leasing haruslah mengacu kepada manajemen profesional yang dianut oleh perusahaan. Seringkali dalam praktek penyaluran leasing itu lebih ditekankan kepada aspek ekonomis yang cenderung untuk mengambil keuntungan secara maksimal tanpa memperhatikan perlindungan bagi para pihak. PT Bintang Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang leasing produk elektronik dan furniture di Kota Denpasar. Rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian leasing pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk membahas permasalahan ini. Terakhir disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian leasing pada PT Bintang Mandiri sebagai sumber pembiayaan barang modal bagi pengusaha adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1550 (2e), 1552 : 1553 : 1564 dan Pasal 1565 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian leasing.
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP: BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA? Lusiana Bida; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.58 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i04.p01

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam UUPPLH dan berupa dari pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni per uu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah didirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai ps. 76 UUPPLH. The purpose of this study is to analyze corporations when they are subject to criminal law in UUPPLH and in the form of corporate criminal responsibility for environmental damage caused by dumping production waste into rivers. In this paper using a juridical-normative approach. This research uses primary legal materials, namely laws, and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The regulation of a corporation as a subject of criminal law is that it is established by individuals, has its own assets separate from the assets of the founders and administrators, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of the founders and administrators. The form of corporate responsibility if it is proven to have violated environmental permits by dumping waste into rivers will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article. 76 UUPPLH.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLAHIR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.528 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i10.p20

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan guna menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang terlahir di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Ius Constitutum) dan pengaturannya di masa yang akan datang (ius constituendum). Penulisan yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan kasus, perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta juga perbandingan hukum. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlahir di LAPAS diatur dalam Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) PP No. 32 Tahun 1999. Perlindungan tersebut hanyalah berupa penjaminan berupa “makanan tambahan” saja, dan lebih lanjut tambahan makanan tersebut diberikan hingga anak berumur 2 (dua) tahun. Ketentuan tersebut sejatinya tidaklah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 8 UU Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) UU HAM, dan asas ke-6 Konvensi Hak Anak. Anak yang terlahir di LAPAS seharusnya mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak pada umumnya mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Kedepannya regulasi terkait dengan perlindungan anak yang terlahir di dalam LAPAS haruslah sesuai dengan perlindungan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya, serta sebagai perbandingan bahwa The Nelson Mandela Rules, The Bangkok Rules, dan Declaration of Barcelona merupakan aturan-aturan yang mengakomodir mengenai anak yang terlahir di LAPAS. The purpose of this research is to analyze the legal protection for children born in Correctional Institutions (LAPAS) based on the Indonesian Positive Law (Ius Constitutum) and its arrangements in the future (ius constituendum). The writing is carried out using normative legal research methods, with the types of approaches, namely case approaches, legislation, legal concept analysis, as well as legal comparisons. The results of this study indicate that the legal protection of children born in prisons is regulated in Article 20 paragraphs (3), (4), and (5) of PP No. 32 of 1999. The protection is only in the form of a guarantee in the form of "supplementary food", and furthermore the additional food is given until the child is 2 (two) years old. This provision is actually not in accordance with the provisions stipulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Article 8 of the Child Protection Law, Article 59 paragraph (1) of the Human Rights Law, and the 6th principle of the Convention on the Rights of the Child. Children born in prisons should receive the same protection as children in general, considering that children are the nation's next generation. In the future, regulations related to the protection of children born in prisons must be in accordance with the protection contained in other laws and regulations, and as a comparison that The Nelson Mandela Rules, The Bangkok Rules, and the Declaration of Barcelona are rules that accommodate children who are born in prison.
AKIBAT HUKUM DARI CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG DALAM KEGIATAN TRANSAKSI BARANG BEKAS I Made Aryawan Saddewa; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.176 KB)

Abstract

This writing shall be entitled as “Law Impact Of Hidden Defect In SaleTransaction Of Things In Used Condition”. This writing shall apply the normativeanalysis method combined with statutory approach, in Indonesia thats so many peoplehave do many ways to get incrase of their lives, one of them is do the economic activityis sale transaction of things in used condition to get the profit, however in saletransaction of things in used condition. This paper also raised the issue that the purposeof writing is about the law impact a rising from hidden defect of things as well as thesetting in conducting the sale of used things. Through the preparation of this paper byusing normative analysis method or approach to legislation, then reaching a conclusionthat the law impact of hidden defects in transaction of things in used condition foundin article 1504 Code Civil Code as well as the code in transaction of used things inarticle 1 paragraph 3, article 8 paragraph 2, and article 62 paragraph 1 of Lawnumber 8 of 1999 on Consumer Protection.
SYARAT PRESTASI YANG LUAR BIASA DALAM PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Kadek Tegar Wacika; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.81 KB)

Abstract

In terms of granting the status of Indonesian Citizenship by the state to Foreign Citizens, the state has several considerations. The raised issue is “The Requirement of Exceptional Achievement in Terms of Granting Citizenship to Foreigners According to the Law No. 12 for the Year 2006 Concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia”. The research method used in this journal is normative juridical, which is through the legal and literature approach. When look at the explaination of Article 20 of Law No. 12 for the Year 2006, foreign citizens who will acquire the status of Indonesian Citizenship must fulfill the four essential elements, which are; the element of foreigner, the element of contribution to the state, the element of exceptional2achievement and the element of state’s interests. The meaning of exceptional achievement is the real work that is accomplished by the foreigner who will be granted the status of Indonesian Citizenship and the work receives its recognition from the Indonesian Government.
Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Ni Ketut Ayu Suwandewi; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p04

Abstract

Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pedoman dasar dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi.
PENGENALAN HUBUNGAN KERJA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KEPADA SISWA N. N. Adiyaryani; I.P. R.A. Putra; K. A. Sudiarawan; A.A. N.Y. Darmadi; D. G.D. Sugama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 1 (2022): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.113 KB) | DOI: 10.24843/BUM.2022.v21.i01.p06

Abstract

The purpose of this dedication was to provide understanding to students who are prospective workers at Vocational High Schools in the field of tourism-related to work relations, disputes, and dispute resolution mechanisms within the scope of Indonesian labor law. This dedication was taken at the Dalung Tourism Vocational High School which targets students as prospective workers. With the onset of the Covid-19 pandemic, companies took strategic policies to deal with the pandemic which had direct implications for the rights of workers in an employment relationship. The lack of knowledge of Dalung Tourism Vocational High School students regarding legal basics related to employment makes it necessary to provide socialization and understanding of work relations, types of disputes, and settlement mechanisms. This dedication has come to the conclusion that the implementation of socialization and counseling provided has provided knowledge for students regarding work relations, disputes, and dispute resolution mechanisms in order to prepare themselves for the world of work. Keywords: Socialization, Employment Relations, Disputes, Industrial Relations Disputes Settlement
The Role of the Prosecutor in Executing the Payment of Replacement Money I Gede Artha; Ni Nengah Adiyaryani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p05

Abstract

This research is about the role of the Prosecutor as an executor in executing the assets of the convicts of corruption, to recover the State financial losses from corruption. Besides that, this research aims to know about the returning of State financial losses through the payment of replacement money. Corruption is an extraordinary crime, veiled and endanger national stability and security and inhibiting Indonesian economic development. This research is a normative legal research with primary, secondary and tertiary legal material supported by data. This research is using statutory, case, and comparative approaches. The legal basis used in this research are Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, Law No. 16 of 2004 and Law No. 8 of 1981 (Indonesian Criminal Procedural Code). The corruption has become systematic and the scope enters into all aspect of life, start with the lower level with State Officers and law enforcers becomes the dominant actors. In imposing the sanction, The Judges are not only charge imprisonment but also charge additional fines and/or penalties to returning the State financial losses and ask the convicts of corruption to pay the replacement money to the State. The problem arises in this research related to the execution of the verdict about returning State financial losses which are the assets of the convicted person is already in the third party hands or have been depleted, dual population administration, the length of the judicial process, the convicted person prefers to take the subsidiary criminal charge and the hollow of norm regarding technical execution for the Prosecutors so that the execution cannot be carried out.
Co-Authors A.A. N.Y. Darmadi Adia Pratistia Aditya, I Gede Prama Ayu Diah Pradnya Swari P.J Banu, Ida Wayan Bagus Abby Dewi, Kadek Sri Wahyuni Etik Jamsianah Gomes, Florindo Cardoso I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Made Suartha I Gde Satya Adhi Wicaksana I Gede Artha I Gusti Agus Yuda Trisna Pramana I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Ketut Sudjana I Made Aryawan Saddewa I Made Dwikka Surya Pratama I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Bela Siki Layang I Wayan Topik Widnyana K. A. Sudiarawan Kadek Agus Sudiarawan Kadek Tegar Wacika Komang Ayu Trisna Cahya Dewi Lusiana Bida Made Wipra Pratistita Mulia, Moto Ni Ketut Ayu Suwandewi Ni Ketut Ngetis Megi Megayani Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi Ni Luh Diah Febriyani Teja Santi Ni Made Diah Arista Ardiyantini Ni Putu Inten Puspitasari Nyoman Arif Budiman Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi Putu Ria Purnami Sagung Putri M. E. Purwani Saraswastini, Luh Putu Henny Tyas Yuniawati Suroto Wulandani, Made Yussyta