Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.717
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Interdisciplinary Social Studies Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmu Hukum Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Malikussaleh Mengabdi IJLSH
Zul Akli
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
KEKUATAN HUKUM KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (Kajian Terhadap Perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir) Amri, Khairul; Zulfan, Zulfan; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22928

Abstract

Kasus pembunuhan bayi dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir menyoroti ketidaksesuaian antara idealnya penggunaan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti utama dan praktik di lapangan yang kerap mengabaikannya. Padahal, menurut Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, visum et repertum memiliki kedudukan hukum yang sah dan wajib dalam perkara kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya keterangan ahli kedokteran forensik dalam mengungkap fakta hukum serta kedudukannya dalam sistem pembuktian pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum dari dua dokter forensik menjadi bukti kunci yang menunjukkan bayi lahir hidup sebelum dibunuh, sehingga memperkuat unsur pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap visum sebagai alat bukti utama, bukan pelengkap, terutama dalam kasus pembunuhan bayi yang minim saksi. Penelitian menyimpulkan bahwa visum et repertum sangat menentukan terpenuhinya unsur pembuktian dalam perkara pidana serta memperkuat keyakinan hakim untuk menjatuhkan vonis. Disarankan agar penyidik dan hakim lebih mengutamakan keterangan ahli forensik secara profesional dan konsisten guna menjamin keadilan substantif dalam perkara pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Hani Asri, Rosi; Sari, Elidar; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23188

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dikesampingkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu ditandai dengan munculnya fenomena kampanye hitam . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan patung) dan dari studi kepustakaan (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Sehingga diperlukan upaya optimalisasi kepada penegak hukum untuk memiliki alat yang memadai dalam mengidentifikasi pelaku dan keanggotaan dalam forensik siber.
Concept of Deradicalization against Criminal Acts of Terrorism in the Perspective of Islamic Criminal Law Sumiadi; Zul Akli; Harley Agustian As-Samawi
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2025): IJLSH - July 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i2.252

Abstract

The phenomenon of radicalism and terrorism is a multidimensional global threat that demands a comprehensive response, not only from the repressive aspect, but also preventive and rehabilitative. This article analyzes the concept of deradicalization from the perspective of Islamic criminal law by focusing on the foundation of sharia, the role of ta'zir, the significance of ishlah and tawbah, as well as contemporary fiqh perspectives. The research shows that the principles of Islamic law, such as maqasid sharia, amar ma'ruf nahi munkar, rahmah, justice, and the concept of discretionary sanctions, provide a strong framework for de-radicalization programs. The article argues that Islam, with its emphasis on the betterment of the individual and society, offers internally relevant and humane solutions in countering extremism.
Efektivitas Penggunaan Lie Detector Dalam Sistem Pembuktian Pidana Di Indonesia Saputra, Gibran; Akli, Zul; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19261

Abstract

The effectiveness of using lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia is very dependent on the quality of the evidence. In this case, legal considerations need to be taken when using a lie detector to provide testimony in criminal cases. A lie detector can prove a criminal case that shows the suitability of the lie detector with other evidence as stated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.The aim of this research is to determine the legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia and the effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia. This research uses a type of normative legal research using a statutory approach, a historical approach, and the nature of the research, namely analytical descriptive.The research results show that legal considerations regarding the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia are based on National Police Chief Regulation Number 10 of 2009. This regulation aims to increase scientific evidence in the criminal investigation process. Lie detectors are recognized as supporting evidence in accordance with the provisions stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and Article 5 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The effectiveness of the use of lie detectors in the criminal evidence system in Indonesia has four important factors in legal effectiveness. The use of lie detectors is in accordance with the law. Lie detectors are facilities that support law enforcement. Lie detectors are used in communities that understand technology and use. lie detectors are relevant to Indonesian culture.
PENGGUNAAN TEKNOLOGI FORENSIK DIGITAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Kasus Kopi Sianida Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017) Pratama Sirait, Miswan; Hatta, Muhammad; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19275

Abstract

Peran digital forensik sangat penting dalam pembuktian hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2017. Meskipun bukti digital diakui di pengadilan, pengaturannya dalam hukum Indonesia masih terbatas, mengakibatkan kesulitan dalam menjamin keaslian dan keabsahan bukti. Kejanggalan dalam pemeriksaan bukti CCTV dan ketidaksesuaian hasil laboratorium dalam kasus sianida menunjukkan perlunya prosedur forensik yang lebih baik untuk mendukung pembuktian di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan penggunaan teknologi forensik dalam pengumpulan bukti elektronik pada kasus sianida yang diadili oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada data primer dan sekunder, yang dianalisis melalui tiga tahap yaitu pengumpulan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 498 K/PID/2017, bukti forensik seperti analisis kimia dan rekaman CCTV berhasil digunakan untuk menerapkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sehingga membuktikan niat jahat pelaku. Penggunaan teknologi forensik, termasuk analisis toksikologi dan penyelidikan DNA, berperan penting dalam pengambilan keputusan yang adil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan digital forensik dalam kasus ini memperlihatkan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan teknologi forensik dan melatih personel guna memastikan penanganan kasus yang akurat dan menyeluruh.
Sosialisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Akli, Zul; M, Muhibuddin; F, Fatahillah; Subaedi, Julman
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10566486

Abstract

National Economic Development based on Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, states that the national economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship to achieve prosperity and prosperity for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Realizing the important role of MSMEs, efforts are made to empower MSMEs in the context of accelerating regional and central economic development as well as increasing the competitiveness of MSME products. Social welfare, as a desired condition, cannot be realized if it is not developed through social welfare efforts, whether by the government, non-governmental organizations, or the business world. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, questions and answers as well as legal education regarding the Socialization of Micro, Small and Medium Enterprises for the Community of Ceumeucet Village, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. The results of this counseling are that Micro, Small and Medium Enterprises can improve their MSME businesses in Gampong Ceumeucet, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, they can develop their business products to a much greater extent by utilizing various existing technologies and building a technologically sound MSME product identity so that they can growing rapidly among the wider community.
EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MELALUI REKONSTRUKSI (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe) Mawardah, Fadila; Hatta, Muhammad; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16786

Abstract

Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka tidak dibebankan kewajiban pembuktian sementara itu, dalam proses rekonstruksi tersangka dilibatkan untuk membuktikan, hal ini tidak sejalan dengan salah satu asas hukum, yakni asas praduga tidak bersalah.Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui efektivitas  pengungkapan  tindak pidana pembunuhan berencana yang diungkap melalui rekonstruksi serta untuk mengetahui hambatan dan  upaya dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini ialah efektifitas pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana melalui rekonstruksi dikatakan efektif namun pada pelaksanaanya perlu pengoptimalan serta koordinasi yang baik serta pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan rekonstruksi yang lebih sistematis. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan cara melaporkan keadaan dilapangan kepada ataasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Selain itu upaya preventif dengan melaksanakan sterilisasi tempat dilakukannya rekonstruksi sebelum pelaksanaan rekonstruksi. 
PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB) Damanik, Arya Ilham Fauzi; Akli, Zul; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19201

Abstract

Penjatuhan pidana pada anak sering kali menimbulkan perdebatan, karena hal ini mempunyai akibat yang sangat luas baik dari segi perilaku maupun stigma diantara masyarakat dan juga dalam diri anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem dua jalur (Double Track System), yaitu sistem dua jalur yang mengatur tindakan dan sanksi pidana terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem sanksi dua terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri Pematangsiantar dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapannya serta untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, hakim dalam memberikan sanksi lebih sering menjatuhkan putusan pidana penjara. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang diberikan pidana denda maka hakim mengganti pidana tersebut dengan pelatihan kerja kepada anak.
Temporary Detention in Investigating Criminal Cases and Their Legal Consequences Akli, Zul; Abidin, Zainal; Nasir, Muhammad; Johari, Johari; Zulkifli, Zulkifli
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.157

Abstract

Background: In the provisions of Article 28(A) of the 1945 Constitution it is stated that "everyone has the right to live and has the right to maintain his life and life. "This guarantee is not only limited to the order of discourse, the realization of the guarantee can be seen in the Criminal Code and in the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) also aims to find and obtain material truth or at least approach the complete material truth. Aim: To uphold the rule of law, thus realizing a national legal system that serves the national interest based on justice and truth. Method: This research is normative legal research, so it requires primary legal material sourced from primary sources, namely legislation, official records or treatises in the making of legislation, and judge's rulings related to the formulation of the problem Findings: The temporary detention in the examination of criminal cases based on the provisions of Article 21 of the Kuhap is appropriately carried out by the relevant parties, but there are still many weaknesses faced. Although the purpose of temporary detention is to detain criminals temporarily, for learning and law enforcement in the community, to realize legal certainty in the midst of society, detention is also only the result of a choice over the purpose of law enforcement that is temporarily taken.
Presumption Of Innocence Towards Suspected Children Of Robbery Zul Akli; Johari; Zainal Abidin; Sumiadi; Ummi Kalsum
International Journal of Law, Social Science, and Humanities Vol. 2 No. 3 (2025): IJLSH - November 2025
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/ijlsh.v2i3.265

Abstract

This paper discusses the presumption of innocence principle, which in principle must be upheld in every legal case, especially where the alleged perpetrators are still children who are still in school, whose cases must receive special attention given that they are still developing and are easily influenced and prone to following others without clear reasons. The involvement of children in alleged robbery is a unique phenomenon in the Lhoseumawe area. The involvement of children in robbery cases is sometimes nothing more than a search for identity, as not all of them behave deviantly, but the effects of these actions have become a serious problem. In addition, they are not proven guilty when arrested and prosecuted, so they are returned to their parents. The education sector has its own rules for dealing with delinquent children, so sometimes the decisions made have an impact on the child's own education.
Co-Authors - Fakhrurrazi . Zulfan A. Hamid, Muhibuddin Abdul Wahab Ade Riana Anggraini, Silvia Dea Azwa Reza, Rizka Cut Asmaul Husna, Cut Asmaul Damanik, Arya Ilham Fauzi Damanik, Fadiela Nurlitasari Elidar Sari F, Fatahillah Fatahillah Fatahillah, Fatahillah Fauzi, Muhammad Fadirah Hani Asri, Rosi Harley Agustian Hayya, Nurul Hidayat Hidayat Husni Ida Ayu Putu Sri Widnyani J, Johari Johari Johari Johari Kendal Simangunsong, Yuheni Tarida Khairul Amri M, Muhibuddin Maulana, T M Aldi Mawardah, Fadila Muhammad Hatta Muhammad Husaini Muhammad Nasir Muhibuddin Mutammimul Ula Nurarafah, Nurarafah Pratama Sirait, Miswan Saifuddin Muhammad Jalil Salahuddin Salahuddin Saptari, Mochamad Ari Saputra, Gibran Shafira, Jihan Sofiya, Sofiya Sofyan Jafar Subaedi, Julman Subaidi, Joelman Sumiadi Sumiadi, Sumiadi Teuku Yudi Afrizal Ummi Kalsum Ummi Kalsum Yulia Yulia Yusrizal Yusrizal Zahratul Fitri, Zahratul Zainal Abidin Zainal Abidin Zulkifli Zulkifli