Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.727
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bioterdidik: Wahana Ekspresi Ilmiah Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Teknik Informatika Jurnal Sains Sosio Humaniora JURNAL YURIDIS UNAJA Awang Long Law Review Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi (SAINTEK) Legalitas: Jurnal Hukum PROSISKO : Jurnal Pengembangan Riset dan observasi Rekayasa Sistem Komputer ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah E-JRM Al-Hasyimi : Jurnal Ilmu Hadis Ulil Albab
Agus Irawan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SAROLANGUN Agus Irawan; Eviar Wista
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v3i2.133

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai landasan konstitusional, melalui batang tubuhnya Pasal 33 ayat (3) telah mewajibkan agar penggunaan sumber daya alam dan ekosistemnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengaruh manusia terhadap lingkungan hidup dapat bersifat positif manakala manusia menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh manusia bersifat negative manakala manusia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, bahkan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Apabila terjadi perbuatan manusia baik berupa pencemaran maupun perusakan terhadap lingkungan hidup, maka hukum yang merupakan salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat akan memberikan reaksi terhadap pelanggaran. Agar pengontrolan/pengawasan yang dilakukan melalui sarana hukum itu berlaku secara efektif maka hukum di dalam kegiatannya ditegakkan dengan dukungan sanksi, baik itu sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Tipe penelitian adalah yuridis empiris yaitu melakukan penelitian atas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sarolangun. Penanganan perkara tindak pidana penambangan emas ilegal Kepolisian Resort Sarolangun sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindaka-tindakan yang dilakukan oleh Polisi Resort Sarolangun dalam memberantas tindak pidana penambangan emas ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan refresif (penindakkan). Tindakan refresif yang dilakukan oleh Polres Sarolangun meliputi : (1) melakukan penyelidikan, (2) melakukan penyidikan, (3) kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan kepada Tersangka, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan (4) melakukan penahanan, (5) penggeledahan, (6) penyitaan.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN Agus Irawan; Rumondang Tambunan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i1.141

Abstract

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan padaekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harusdilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapaterdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidanaperikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakanhukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat PerairanPolda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untukmencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan danuntuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkaradilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengansistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidanaterhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakankewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain ituketerbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan PoldaLampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Agus Irawan; Isnin Muhar Dalimunthe
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.142

Abstract

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yangkuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakatyang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “NegaraIndonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unitpemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyakmenimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undangtentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasantentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem darisistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untukmengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. PenyelenggaraanPemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakatserta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit Emir Adzan Syazali; Albi Ternando; Agus Irawan; M.S.Al-Farizi; Rahman; Alendra; Ridha Kurniawan
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.299

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandantanganan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturanya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia
Pemanfaatan Search Engine Optimization (SEO) Serta Search Engine Marketing (SEM) untuk Meningkatkan Penjualan Mobil Meldi Anggara Saputra; Iqbal Fernando; Agus Irawan
Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi
Publisher : Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/saintek.v8i1.3016

Abstract

Marketing media for products and services is not only print and electronic media but also internet media. But creating an internet site that is visited a lot is not easy because it requires optimization in searching for the website address. Optimization on websites is better known as SEO (Search Engine Optimization) by applying Site Audit, On Page Optimization and Off Page Optimization as well as SEM (Search Engine Marketing) by applying Search Strategy, Keywords and Site Backlinks as well as Social Media which are important rules so that Internet sites are easier to search. It is proven that in the last three months after using SEO and SEM in October, November to December 2021, there was an increase in web visits by 1027% Unique Visitors, 666% Number Of Visits, 1157% Pages and 3166% Hits and an increase in sales of 38%
Segment Risks Based on Age, Wages, Working Hours, and Claim Costs using K-Medoids Clustering Agus Irawan; Dwi Mahrani; Aldila Nur Indah Berliana Ratam; Marisa Marisa
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17771

Abstract

Occupational risk plays a crucial role in employment insurance management due to its direct impact on claim frequency and the sustainability of insurance systems. However, workers’ risk levels are heterogeneous and influenced by factors such as age, wages, working hours, and claim costs. This study aims to determine the optimal number of clusters and analyze worker risk segmentation using the K-Medoids Clustering method. Secondary data, obtained from Kaggle and consisting of 54,000 observations, were used. From this dataset, 300 samples were selected using the Slovin formula. The analyzed variables included age, weekly wages, hours worked per week, initial claim cost, and final claim cost. Prior to clustering, the data were standardized using a robust scaler and tested for multicollinearity. The optimal number of clusters was determined using the Silhouette Coefficient method. The results indicated that the optimal clustering structure consisted of three clusters, with a Silhouette Coefficient value of 0.703. These clusters represented low-risk, medium-risk, and high-risk worker groups. The findings offer valuable insights for insurers to enhance risk segmentation, claims management, and more targeted premium policy formulation.
Kebudayaan Lokal Pacitan: Nilai Pendididkan Islam dalam Tradisi Ceprotan di Desa Sekar Kecamatan Donorojo Eka Danik Prahastiwi; Dian Tias Aorta; Agus Irawan
ANWARUL Vol 3 No 3 (2023): ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/anwarul.v3i3.1166

Abstract

This article is the result of research that aims to determine the value of Islamic education in an effort to preserve, one of the customs in Pacitan, East Java before Donorojo Regency, Pacitan, East Java, in the traditional ceprotan ceremony. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews, direct observation, notes and archived documents. The data analysis technique in this study applies an interactive model, both in data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the community's understanding of the tradition (ceprotan) in Sekar village was relatively normal, with high awareness and understanding of their beliefs or the community. The community's understanding of the clean village tradition (ceprotan), teachings passed down from ancestors in order to be grateful for the gift of God Almighty.
Co-Authors Ahmad Fatoni Ahmad Kausar Ahmad Najiyullah Albi Ternando Alby Ternando Aldila Nur Indah Berliana Ratam Alendra Alif Al-Azis Nurullah Anggi Fitria Nainggolan Dhany Dwi Nugroho Dian Tias Aorta Dian Tri Budianto Dwi Mahrani Eka Danik Prahastiwi Emir Adzan Syazali Eviar Wista Gretta Pertiwi Br Herman Brahmana Iqbal Fernando Iqbal Fernando Isnin Muhar Dalimunthe Khalikussabir, Khalikussabir M.S. Alfarisi M.S. Alfarisi M.S.Al-Farizi Marbun, Alvon Marisa Marisa Maya Selvia Laurin MS. Alfarisi Muhammad Alif Pramudiyanti Pramudiyanti Rahman Rahman Rahman Repa Hudan Lisalam Ridha Kurniawan Rini Rita T. Marpaung Rumondang Tambunan Saputra, Meldi Anggara Siswahyudianto Suherman Suherman Wahyuddin