Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi dalam Perkara Perceraian KDRT Nur Kurnia Awali Fazrin; Prahasti Suyaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5876

Abstract

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, namun dalam praktiknya sering diwarnai konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Kondisi ini menuntut adanya pertimbangan hakim yang komprehensif dalam memutus perkara agar mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi terkait perceraian akibat KDRT serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keabsahan alat bukti termasuk bukti elektronik, serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penetapan nafkah iddah dan mut’ah mencerminkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan keadilan.
Pemanggilan Melalui Kantor Pos Dalam Sistem E-Court Pada Perkara Perceraian Menjamin Partisipasi Nyata Para Pihak Dalam Persidangan Tanpa Mengorbankan Asas Penelitian Yang Adil (Fair Trial) Anisa Putri Aprili Susilawati; Prahasti Suyaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6290

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui penerapan E-Court sebagai bentuk digitalisasi layanan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court pada perkara perceraian serta relevansinya dalam menjamin partisipasi nyata para pihak tanpa mengorbankan asas peradilan yang adil (fair trial). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Court mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Pemanggilan melalui kantor pos menjadi alternatif penting bagi pihak yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital, sehingga tetap menjamin kehadiran dan keterlibatan para pihak dalam persidangan. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta potensi keterlambatan pengiriman surat. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pemanggilan yang adaptif agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Dengan demikian, pemanggilan melalui kantor pos dalam sistem E-Court dapat mendukung terwujudnya peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.
Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Sifa Sofiatul Fikriah; Prahasti Suyaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6455

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan pertimbangan hakim terhadap saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi. Dengan metode yuridis empiris dan studi kasus Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, ditemukan bahwa meskipun secara normatif dilarang oleh Pasal 171 HIR, kesaksian ini memiliki kedudukan eksepsional sebagai persangkaan hukum dalam perkara keluarga. Hakim menitikberatkan pada keadilan substantif dan fakta broken marriage dibandingkan kekakuan formalitas pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan de auditu digunakan sebagai bukti pendukung (corroborative) yang diperkuat dengan fakta objektif seperti pisah rumah dalam waktu lama dan ketidakharmonisan yang nyata.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terkait Klausula Baku dalam Fidusia terhadap Perampasan Kendaraan Bermotor Dijalan Raya Oleh Debt Collector Kota Sukabumi Rizky Maulana Yusuf; Temmy Fitriah Alfiani; Prahasti Suyaman
Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 3 No. 2 (2026): Mei: Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/federalisme.v3i2.1687

Abstract

Regulations stipulating that every consumer’s rights and protections must be safeguarded, as well as consumer protection in general, have received significant attention; this is because consumers should be protected from various forms of transactional fraud, granted the right to clear information, and, of course, guaranteed the right to be free from discrimination and to ensure their safety. This is the basis for this study, which aims to identify standard clauses in (Fiduciary) regarding the repossession of vehicles on public roads in light of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, as well as to determine how legal protection for consumers against the repossession of motor vehicles on public roads by debt collectors in the city of Sukabumi relates to Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security. In this study, the method employed is a normative legal method, and the problem-solving approach used in this paper is the case approach. The results of the study indicate that motor vehicle financing agreements entered into by leasing companies are not in line with the provisions of the Consumer Protection Law, and that such agreements, which favor the business operators, clearly violate the Consumer Protection Law in current practice. Furthermore, if the repossession of a vehicle by a financing institution (leasing company) through a debt collection agency is not accompanied by a certificate of security interest, it may be considered a civil tort.
Model Penguatan Cabang dan Ranting Muhammadiyah Berbasis Analisis Spasial dan Pendekatan Multidoor di Kabupaten Sukabumi Prahasti Suyaman; Leonita Siwiyanti; Iqbal Noor; Winda Apriandari; Roni Renaldi Pramudita
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 6 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i6.11912

Abstract

This study aims to analyze the development patterns, implementation strategies, as well as structural and cultural challenges faced by Muhammadiyah Branch and Branch Leaders in Sukabumi Regency after the 48th Congress. As one of the largest districts in West Java, Sukabumi Regency presents complex geographical challenges for organizational consolidation. This study uses a mixed methods approach with an explanatory sequential model. Qualitative data was collected through in-depth interviews with leaders in 20 Muhammadiyah Branch Executives (PCM), while spatial analysis was used to map the organization's distribution to regional accessibility. The results of the study show that the pattern of organizational development is deterministic to the geographical location and proximity to Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Areas with established AUM show organic-progressive growth, while isolated areas rely on a defensive-relational model through a sono outreach strategy. Although the da'wah strategy has transformed towards philanthropy and academic collaboration, its effectiveness is still hampered by the crisis of ulama cadres, figure-centric management, and low digital literacy of senior management. This study concludes that strengthening the grassroots base requires a multidoor approach that integrates digital spatial mapping with locality-specific local economic empowerment. These findings contribute to a heterogeneous model of the development of religious organizations in rural areas to ensure the sustainability of an inclusive and enlightening tajdid movement.