Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

THE IMPACT OF POLITICAL CHANGE ON THE DYNAMICS OF CRIMINAL LAW REFORM (A COMPARATIVE STUDY OF POLITICAL RELATIONS AND THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW IN THE PHILIPPINES) Weko Satya Guntoro; Anang Puji Utama; Irwan Triadi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.4155

Abstract

In a political system which is interconnected between government departments and elements of society in a nation, there is always social interaction that influences each other. This influence has an impact on the configuration of interests formed in a legal product. Law is a means to achieve political goals, therefore in every stage of its formation and implementation there is a lot of partisanship from political stakeholders. In a democratic country, the supreme power is in the hands of the people which is manifested in a legislative institution with a periodic replacement cycle. However, competition between political groups is an inevitability that requires qualified regulation, including in emergency situations. One country that has a political system similar to Indonesia and has experienced disruptive politics and legal reform is the Philippines. Hopefully this study will create awareness for mitigation in dealing with similar emergency situations.
A LEGAL ANALYSIS OF THE STATE OF EMERGENCY ON THE CLIMATE CRISIS AND MINING MANAGEMENT ON THE SMALL ISLAND OF SANGIHE AND ITS IMPLICATIONS FOR NATIONAL SECURITY Muh. Jamil; M. Adnan Madjid; Anang Puji Utama
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v6i2.4982

Abstract

Study This analyze relatedness between escalation crisis global climate , practices mining , and increasing vulnerability security Indonesian nationals on the islands small outermost with make the small island of Sangihe as studies case strategic . Crisis climate enlarge pressure ecological on the island small ones who have Power support limited at a time mark strategic for sovereignty and integrity of the country's maritime territory , especially when intersecting with mining scale big . Research This use method juridical normative through approach regulation legislation , conceptual , and analysis decision court For evaluate capacity law national in respond threat ecological and non - military findings show that Sangihe Island covering an area of ±73,700 hectares Once burdened concession mining of PT Tambang Mas Sangihe covering an area of ±42,000 hectares which triggered degradation environment , conflict social , and improvement risk climate . Although permission mining has canceled in a way powerful law remain in 2024, activity mine Keep going took place on an area of ±30 hectares by two companies local as proxy operation through scheme partnership with PT TMS. Framework law national , including ratification of the Paris Agreement, decision Supreme Court , and the Constitutional Court in particular consistent forbid mining on the island small with classify it as abnormally dangerous activity, emphasized that practice the is non- military threats to security national and demanding reconstruction policy integrated in situation emergency climate
KEADAAN DARURAT DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM INDONESIA Guntoro, Weko Satya; Utama, Anang Puji; Triadi, Irwan
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.119

Abstract

Filsafat dapat diartikan yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat semua yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan darurat merupakan keadaan sukar tidak disangka yang memerlukan penanggulangan segera. Dari kedua istilah tersebut maka Filsafat Hukum memandang keadaan darurat merupakan hakikat dari keadaan sukar yang mendesak dan memerlukan penanggulangan segera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam proses dan upaya penanggulangan tentu saja terdapat tindakan nyata dari para pengambil kebijakan, pengawas dan pelaksana mandat yang memerlukan peraturan jelas agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, sehingga kebijakan serta tindakan yang dilaksanakan dapat menjadi solusi yang tepat guna. Peraturan tersebut termanifestasi dalam hukum yang diakui secara mutlak di wilayah kedaulatan suatu negara.  Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum keadaan darurat tertuang dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, serta diatur lebih rinci pada aturan tertentu. Namun dalam perkembangannya, keadaan darurat bukan hanya terbatas pada keadaan fisik semata, namun juga pada keadaan non fisik, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang esensi dari keadaan darurat tersebut, sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan keadaan dan tujuannya.
Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Abstract

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.