Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Kewarganegaraan Journal La Sociale International Journal of Social Science Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Sosial dan Sains International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities (IJMESH) Jurnal Tarombo ANDREW Law Journal Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah Jurnal Cendekia Ilmiah
Utama, Anang Puji
Universitas Pertahanan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Peran Strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam Pemberantasan Judi Online sebagai Upaya Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Anggitadewi, Kananita Saras; Utama, Anang Puji; Saragih, Herlina Juni Risma; Setiawibawa, Rachmat; Uksan, Arifuddin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13823

Abstract

Fenomena perjudian daring atau online gambling telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin masif memungkinkan aktivitas judi online meluas tanpa batas ruang dan waktu, melibatkan berbagai kalangan masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Kota Mojokerto, sebagai kota dengan pertumbuhan digital yang pesat, turut menghadapi tantangan ini. Artikel konseptual ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis Pemerintah Kota Mojokerto dalam pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis dinamika kebijakan pemerintah daerah, kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola keamanan berbasis digital melalui sinergi antarinstansi, literasi digital masyarakat, serta optimalisasi kebijakan lokal yang berpihak pada keamanan siber. Namun, tantangan seperti keterbatasan kewenangan daerah dan kompleksitas jaringan kejahatan digital masih menjadi hambatan signifikan. Kajian ini merekomendasikan pendekatan integratif berbasis kolaborasi multipihak dan inovasi teknologi untuk membentuk ekosistem masyarakat digital yang aman dan beretika.
Pelibatan TNI Dalam Covid-19: Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksana Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Putri, Agita Asmara Pratama; Utama, Anang Puji; Triadi, Irwan
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7816

Abstract

Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam berskala nasional telah memaksa negara untuk mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung upaya penanggulangan. Pelibatan TNI ini dilakukan melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, pengaturan OMSP dalam undang-undang tersebut belum secara eksplisit dan komprehensif mencakup ketentuan mengenai perbantuan dalam konteks bencana non-alam. Di sisi lain, berbagai kebijakan pemerintah dalam merespons pandemi, seperti Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, telah menugaskan TNI untuk melaksanakan fungsi pengawasan, distribusi bantuan, serta mendukung pemerintah daerah, tanpa didahului oleh peraturan pelaksana yang memberikan batasan dan standar operasional yang jelas. Ketidakhadiran peraturan pelaksana OMSP yang mengatur keterlibatan TNI secara khusus menciptakan kekosongan hukum dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas. Artikel ini menekankan pentingnya perumusan peraturan pelaksana OMSP sebagai instrumen hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelibatan TNI, tetapi juga sebagai bentuk penguatan terhadap sistem pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman multidimensional di masa mendatang.
Menjaga Harmoni dengan Mengelola Keberagaman Agama dan Budaya sebagai Identitas Nasional Indonesia Darojat, Amira Jasmine Salsabila; Utama, Anang Puji; Suwarno, Panji; Uksan, Arifuddin; Setiawibawa, Rachmat
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15566

Abstract

Keberagaman agama dan budaya di Indonesia merupakan bagian dari kekuatan utama pembentuk identitas nasional bangsa. Seiring dengan globalisasi dan era yang semakin maju, tantangan dalam menjaga harmoni keberagaman di tengah masyarakat semakin besar. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep keberagaman agama dan budaya yang dijaga dan dikelola sebagai kekuatan nasional Indonesia. Menggunakan teori identitas nasional, moderasi agama, dan multikulturalisme, serta metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data dari studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Moderasi agama dianggap sebagai pendekatan yang efektif meredam ekstremisme agama dan mendorong toleransi, sementara multikulturalisme memberikan fondasi untuk merayakan perbedaan dan menjaga kesatuan bangsa. Menghadapi tantangan globalisasi, pengelolaan keberagaman harus diperkuat melalui pendidikan multikultural, kebijakan inklusif, dan sinergi antar lembaga. Dengan begitu, Indonesia dapat senantiasa menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat identitas nasionalnya.
A LEGAL ANALYSIS OF THE STATE OF EMERGENCY ON THE CLIMATE CRISIS AND MINING MANAGEMENT ON THE SMALL ISLAND OF SANGIHE AND ITS IMPLICATIONS FOR NATIONAL SECURITY Muh. Jamil; M. Adnan Madjid; Anang Puji Utama
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 2 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19565695

Abstract

Study This analyze relatedness between escalation crisis global climate , practices mining , and increasing vulnerability security Indonesian nationals on the islands small outermost with make the small island of Sangihe as studies case strategic . Crisis climate enlarge pressure ecological on the island small ones who have Power support limited at a time mark strategic for sovereignty and integrity of the country's maritime territory , especially when intersecting with mining scale big . Research This use method juridical normative through approach regulation legislation , conceptual , and analysis decision court For evaluate capacity law national in respond threat ecological and non - military findings show that Sangihe Island covering an area of ±73,700 hectares Once burdened concession mining of PT Tambang Mas Sangihe covering an area of ±42,000 hectares which triggered degradation environment , conflict social , and improvement risk climate . Although permission mining has canceled in a way powerful law remain in 2024, activity mine Keep going took place on an area of ±30 hectares by two companies local as proxy operation through scheme partnership with PT TMS. Framework law national , including ratification of the Paris Agreement, decision Supreme Court , and the Constitutional Court in particular consistent forbid mining on the island small with classify it as abnormally dangerous activity, emphasized that practice the is non- military threats to security national and demanding reconstruction policy integrated in situation emergency climate
Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 Sakinatunnafsih Anna; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4785

Abstract

Abstrak Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pergeseran interaksi sosial yang signifikan yang mengalihkan interaksi tatap muka menjadi interaksi virtual/online. Transisi ini secara tidak langsung memunculkan kasus penyimpangan baru yaitu kekerasan berbasis gender online (KBGO). Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kasus KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dan analisa data kualitatif yang didapatkan dari studi literatur. Hasilnya, ditemukan bahwa kasus KBGO masih sulit untuk diminimalisir karena proses penyelesaian kasus terbatas pada penggunaan UU ITE dan UU Pornografi yang belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban dan aturan khusus yang terintegrasi dengan pemulihan korban. Meskipun pada akhirnya kepastian penegakan hukum terkait kasus KBGO mengalami perkembangan dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, kasus KBGO belum mengalami penurunan yang signifikan karena belum adanya kejelasan terkait aturan turunan dan sosialisasi dari Undang-Undang terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan resolusi konflik lain salah satunya melalui pendekatan integratif, transformatif, dan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus yang berkelanjutan dan inklusif. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Berbasis Gender Online, KBGO, Resolusi Konflik Abstract The COVID-19 pandemic in Indonesia has caused a significant shift in social interaction, redirecting face-to-face interaction into virtual/online interaction. This transition has indirectly brought up a new case of deviation, namely online gender-based violence (GBV). This research aims to analyze the dynamics of GBV cases during the COVID-19 pandemic in Indonesia using a normative juridical research approach and qualitative data analysis obtained from literature studies. The results found that GBV cases are still difficult to minimize because the case resolution process is limited to the use of the ITE Law and Pornography Law, which have not provided legal certainty for victims and specific regulations that are integrated with victim recovery. Although ultimately, law enforcement certainty related to GBV cases experienced progress with the presence of Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, GBV cases have not decreased significantly due to the lack of clarity regarding derivative rules and socialization of related laws. Therefore, other conflict resolution approaches are needed, one of which is integrative, transformative, and restorative approaches as an alternative to sustainable and inclusive case resolution. Keywords: Covid-19 Pandemic, Online Gender-Based Violence, GBV, Conflict Resolution.
Penanganan Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tana Toraja Dengan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Moh Ghalib; Anang Puji Utama; M Adnan Madjid; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4844

Abstract

Abstrak Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran terdeteksi di tiga titik yaitu di daerah Bira’ perbatasan antara kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Tadongkon Kecamatan Kesu (Toraja Utara), kemudian Daerah Se’ke, Bontongan Perbatasan antara Kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara ( Tana Toraja ) dengan Desa Langda Kecamatan Sopai (Toraja Utara), Serta di Kecamatan Kurra (Tana Toraja) dengan Kecamatan Awan Rante Karua (Toraja Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Perbatasan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang kemudian melakukan Analisis data menggunakan mode 1 interaktif yang menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi lebih disebabkan karena belum diterimanya alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yakni Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini yaitu faktor Yuridis, Ekonomi, Kultural, Politik & Demografi, Sosial, dan Pemerintahan. Langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan peninjauan bersama wilayah berbatasan antara kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri sebagai peninjau dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang berkompoten dalam pemetaan batas wilayah. Dengan proses penanganan tersebut kedua daerah telah bersepakat menerima hasil apapun keputusan pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dan keinginan dari setiap daerah. Kata Kunci: Penanganan konflik, batas wilayah Abstract Boundary conflicts between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency, which are newly established areas, have been detected at three points: in the Bira' area, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Tadongkon Village, Kesu District (North Toraja); in the Se'ke area, Bontongan, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Langda Village, Sopai District (North Toraja); and in Kurra District (Tana Toraja) with Awan Rante Karua District (North Toraja). This research utilizes a qualitative approach located at the border between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency. The data collection method employed is literature review. The sampling technique used is purposive sampling, and the data analysis is conducted using interactive mode 1, which consists of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the boundary conflict is mainly caused by the lack of acceptance of the proposed problem-solving alternative, namely the One Map Policy. Based on practical observations, several causes of the boundary conflict have been identified, including juridical, economic, cultural, political and demographic, social, and governance factors. The steps taken include conducting a joint survey of the border area between the two regions facilitated by the South Sulawesi Provincial Government, with the Ministry of Home Affairs as the surveyor and the Geospatial Information Agency (BIG) as the competent party in boundary mapping. Through this handling process, both regions have agreed to accept whatever decision is made by the provincial and central governments, while still considering the objections and desires of each region. Keywords: Conflict resolution, boundary disputes
Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Potensi Konflik di Masyarakat Pelalawan Riau Yudi Rusmanto; Syamsunasir; Anang Puji Utama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5324

Abstract

Abstrak Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kepala sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan. Kata Kunci: ekspansi perkebunan kelapa sawit, konflik di masyarakat Riau
Analisis Budaya Damai Suku To Balo dan Masyarakat Desa Bulo Bulo Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Charizatul Janna Asdi Putri; Bambang Wahyudi; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6452

Abstract

Abstract This study aims to investigate the culture of peace between the Tobalo ethnic group and the community of Bulobulo village in South Sulawesi Province, Indonesia. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and literature review. The research findings indicate that despite the Tobalo people's distinctive cultural markers, such as their prominent facial tattoos, they have deeply integrated with the surrounding community. A culture of peace is fostered through mutual respect for ethnic and cultural diversity, non-violent conflict resolution, tolerance for differences, and participation in democratic processes. The integration between the Tobalo ethnic group and the Bulobulo village community not only promotes social harmony but also strengthens the foundation for peaceful and prosperous coexistence. This underscores the importance of understanding and promoting a culture of peace as a basis for harmony among diverse communities. Keywords: Peace Culture, Desa Bulo Bulo, Tobalo Ethnic, Cultural Integration, Social Harmony   Abstrak Penelitian ini bertujuan menginvestigasi budaya damai antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku To Balo memiliki ciri fisik yang unik, yaitu pola kulit yang mencolok, mereka telah mengalami integrasi yang mendalam dengan masyarakat sekitar. Budaya damai tercipta melalui penghargaan terhadap keragaman suku dan budaya, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi dalam demokrasi. Integrasi yang terjalin antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Ini menegaskan pentingnya memahami dan mempromosikan budaya damai sebagai landasan untuk harmoni antar masyarakat yang beragam. Kata Kunci: Budaya Damai, Desa Bulo Bulo, Harmoni Sosial, Integrasi Budaya, Suku To Balo
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sebagai Mediator Dalam Konflik Agraria Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah Akbar Dwi Putra; Anang Puji Utama; Puguh Santoso; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6510

Abstract

Abstrak Konflik agraria saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat yang ikut menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam hal konflik agraria. Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene dengan pemilik tanah di sekitarnya. Konflik ini muncul karena lahan yang akan digunakan untuk akses jalan umum menuju kampus STAIN diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik mereka serta dipicu oleh ketidaksesuaian aturan dan realisasi di lapangan, tumpang tindih hak atas tanah, kelalaian Pemerintah Daerah dan indikasi penipuan dalam transaksi pembelian tanah. Pengggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi konflik dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara Kampus STAIN dan pemilik tanah semakin meningkat yang berakhir pada pemblokiran jalan utama. Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menuntut akses jalan yang mudah, sementara Pemerintah Daerah sebagai mediator, diharapkan dapat menemukan resolusi konflik agar tidak semakin meningkat eskalasi konfliknya. Penelitian ini juga menemukan adanya mafia tanah yang memperburuk situasi. Untuk itu, sebagai resolusi konflik, diperlukan sinergi dari berbagai pihak lintas sektor, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan good governance dalam transaksi lahan dan sosialisasi yang efektif untuk mengurangi konflik agraria di masa mendatang. Kata Kunci = Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Kampus STAIN.
Aktualisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Daerah untuk Menciptakan Integrasi Bangsa Indonesia yang Berbudi Luhur Nerson Nerson; Anang Puji Utama; Bayu Setiawan
J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah Vol. 1 No. 2 (2022): July
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62515/staf.v1i2.54

Abstract

The purpose of this study is to find out that Indonesia is one of the nation states that has a diverse social diversity of society. As a large unitary state, Indonesia requires special attention to development issues. Regional autonomy has encouraged regional development based on the participation of regional communities and the values of local wisdom. This paper aims to describe how to actualize the values of local wisdom in regional development in order to create the integrity of a virtuous nation. This research is a qualitative research with data collection using literature review. The results of this study show that regional development is part of Indonesia's national development. In addition, theactualization of the value of local wisdom in one region with another can have similarities can also be different. Furthermore, this study shows that there is a link between local wisdom, development and aspects of security defense, especially on peace issues and conflict resolution.
Co-Authors Achmed Sukendro Akbar Dwi Putra Andi Moh Ghalib Andi Moh. Ghalib Anggitadewi, Kananita Saras Arifuddin Uksan Bambang Wahyudi Bayu Setiawan Bayu Setiawan Bayu Setiawan Charizatul Janna Asdi Putri Darojat, Amira Jasmine Salsabila Fahrunnisa, Fahrunnisa Fauziyah Aulia Rishanti Fauziyah Aulia Rishanti Guntoro, Weko Satya Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Imran Hasyim Irwan Triadi M Adnan Madjid M Adnan Madjid M. Adnan Madjid Muh. Jamil Muhamad Sirod Nainggolan, Yohanes Nefra Firdaus Nerson Nerson Panji Suwarno Puguh Santoso Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Putri, Agita Asmara Pratama Rachmat Setiawibawa Sakinatunnafsih Anna Saragih, Herlina Juni Risma Soedarmono, Djayeng Tirto Suwarno, Panji Syamsunasir Syamsunasir Syamsunasir Triadi, Irwan Uksan, Arifuddin Weko Satya Guntoro Yudi Rusmanto Yudi Rusmanto