Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora WAJAH HUKUM Sospol : Jurnal Sosial Politik Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Kewarganegaraan Journal La Sociale Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) International Journal of Humanities Education and Social Sciences Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Sosial dan Sains International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities (IJMESH) Jurnal Tarombo ANDREW Law Journal Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah Jurnal Cendekia Ilmiah
Utama, Anang Puji
Universitas Pertahanan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Budaya Damai Suku To Balo dan Masyarakat Desa Bulo Bulo Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan Charizatul Janna Asdi Putri; Bambang Wahyudi; Anang Puji Utama; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6452

Abstract

Abstract This study aims to investigate the culture of peace between the Tobalo ethnic group and the community of Bulobulo village in South Sulawesi Province, Indonesia. Employing a qualitative approach, data were gathered through interviews, observations, and literature review. The research findings indicate that despite the Tobalo people's distinctive cultural markers, such as their prominent facial tattoos, they have deeply integrated with the surrounding community. A culture of peace is fostered through mutual respect for ethnic and cultural diversity, non-violent conflict resolution, tolerance for differences, and participation in democratic processes. The integration between the Tobalo ethnic group and the Bulobulo village community not only promotes social harmony but also strengthens the foundation for peaceful and prosperous coexistence. This underscores the importance of understanding and promoting a culture of peace as a basis for harmony among diverse communities. Keywords: Peace Culture, Desa Bulo Bulo, Tobalo Ethnic, Cultural Integration, Social Harmony   Abstrak Penelitian ini bertujuan menginvestigasi budaya damai antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Suku To Balo memiliki ciri fisik yang unik, yaitu pola kulit yang mencolok, mereka telah mengalami integrasi yang mendalam dengan masyarakat sekitar. Budaya damai tercipta melalui penghargaan terhadap keragaman suku dan budaya, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, toleransi terhadap perbedaan, dan partisipasi dalam demokrasi. Integrasi yang terjalin antara Suku To Balo dan masyarakat Desa Bulo Bulo tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga memperkuat fondasi bagi kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Ini menegaskan pentingnya memahami dan mempromosikan budaya damai sebagai landasan untuk harmoni antar masyarakat yang beragam. Kata Kunci: Budaya Damai, Desa Bulo Bulo, Harmoni Sosial, Integrasi Budaya, Suku To Balo
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Sebagai Mediator Dalam Konflik Agraria Kampus STAIN dengan Pemilik Tanah Akbar Dwi Putra; Anang Puji Utama; Puguh Santoso; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6510

Abstract

Abstrak Konflik agraria saat ini masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat yang ikut menjadi salah satu penyumbang terbanyak dalam hal konflik agraria. Penelitian ini membahas konflik agraria yang terjadi antara Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Majene dengan pemilik tanah di sekitarnya. Konflik ini muncul karena lahan yang akan digunakan untuk akses jalan umum menuju kampus STAIN diklaim oleh masyarakat sebagai hak milik mereka serta dipicu oleh ketidaksesuaian aturan dan realisasi di lapangan, tumpang tindih hak atas tanah, kelalaian Pemerintah Daerah dan indikasi penipuan dalam transaksi pembelian tanah. Pengggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk menggambarkan situasi konflik dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agraria antara Kampus STAIN dan pemilik tanah semakin meningkat yang berakhir pada pemblokiran jalan utama. Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan untuk menuntut akses jalan yang mudah, sementara Pemerintah Daerah sebagai mediator, diharapkan dapat menemukan resolusi konflik agar tidak semakin meningkat eskalasi konfliknya. Penelitian ini juga menemukan adanya mafia tanah yang memperburuk situasi. Untuk itu, sebagai resolusi konflik, diperlukan sinergi dari berbagai pihak lintas sektor, serta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya penerapan good governance dalam transaksi lahan dan sosialisasi yang efektif untuk mengurangi konflik agraria di masa mendatang. Kata Kunci = Konflik Agraria, Pemerintah Daerah, Kampus STAIN.
Legal Awareness and National Resilience in The Socio-Cultural Field Utama, Anang Puji
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 8, No 2 (2023): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v8i2p157-170

Abstract

The role of law as a regulator that can be a means of community control is a strategic tool in building national resilience. However, the law also requires obedience from the community as a departure from legal awareness. The norms in the law will only be norms without obedience from the community. This research is conducted using normative legal research methods, namely research by analyzing laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. This paper aims to examine the relationship between law and national resilience in the socio-cultural field and examine efforts to improve national resilience through building public legal awareness in order to achieve a high level of legal obedience. The method is done through a literature study. The findings of this paper are the link between national resilience with awareness and obedience to the law needed for the smooth implementation of national development. The rule of law, as the nature of other rules, requires public obedience to obey or behave in accordance with the values in the law. This obedience requires legal awareness from the community. Legal awareness, public obedience, and national resilience in social aspects have a relationship with each other. High legal awareness will enable one to realize the level of obedience to the law that will strengthen national resilience.Kesadaran Hukum dan Ketahanan Nasional Bidang Sosial BudayaPeran hukum sebagai pengatur yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat menjadi sarana strategis dalam membangun ketahanan nasional. Namun hukum juga menutut adanya ketaatan dari masyarakat sebagai berangkat dari kesadaran hukum. Norma yang ada di dalam hukum hanya akan menjadi norma semata tanpa adanya ketaatan dari masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode hukum normatif (normative legal research) yaitu penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan hukum dengan ketahanan nasional bidang sosial budaya serta mengkaji upaya meningkatkan ketahahan nasional melalui membangun kesadaran hukum masyarakat guna mencapai tingkat ketaatan hukum yang tinggi. Metode yang dilakukan melalui studi literatur. Temuan dari tulisan ini adalah keterkaitan antara ketahanan nasional dengan kesadaran dan ketaatan pada hukum yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Kaidah hukum sebagaimana sifat dari kaidah lainnya menuntut ketaatan masyarakat untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam hukum. Ketaatan ini menuntut adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan masyarakat dan ketahanan nasional dalam aspek sosial mempunyai hubungan satu sama lain. Kesadaran hukum yang tinggi akan dapat mewujudkan tingkat ketaatan terhadap hukum yang akan memperkuat ketahanan nasional.
Aspek Pengaturan Keamanan Nasional dalam Kerangka Demokrasi Utama, Anang Puji
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 3 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i3.3234

Abstract

National security serves to realise and defend the entire territory of the Republic of Indonesia. The implementation of comprehensive national security is an integral part of various aspects of the life of the nation and state, namely ideology, politics, economy, socio-culture, defence and state security. Efforts to support national development as a state goal require the regulation and management of state security. Its current arrangements continue to face challenges with concerns that its implementation violates human rights by causing a setback to democracy. This paper explores how the regulation of national security within the framework of democracy in Indonesia. The method used is narrative qualitative research with a normative legal approach. Literature study is conducted to find the meaning of the regulation of national security aspects within the framework of democracy. The source of data is through the search for relevant literature to be analysed. The findings in this paper are that Indonesia already has four important capitals that can support the regulation of national security in law while still taking into account the principles of democracy and human rights. These are the constitutional basis in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially on human rights; the regulation of laws relating to management and institutions in national security; institutional arrangements where there is no institutional domination or every institution is equal; and the mainstreaming of the principles of human rights and democracy in government policy-making. Current conditions and future projections of the national security situation demand national security institutional arrangements by integrating Indonesia's deterrent forces to anticipate and deal with national security disturbances. Regulations in the form of laws allow the public to participate in the formulation of the material to be regulated in accordance with the formal requirements for the formation of laws, including transparency, participation and accountability.
Penerapan Strategi Soft Balancing Ukraina sebagai Respon atas Agresi Militer Rusia sejak 2022 Nainggolan, Yohanes; Widodo, Pujo; Soedarmono, Djayeng Tirto; Utama, Anang Puji
Sospol Vol. 10 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i1.31968

Abstract

Tulisan ini bertujuan menguraikan respon Ukraina terhadap agresi militer Rusia sejak Februari 2022 melalui penerapan strategi soft balancing. Berbagai riset terdahulu banyak berfokus dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Rusia. Sementara itu beberapa riset lain menekankan pada penyebab konflik, atau respons internasional secara umum. Sejauh ini, hanya sedikit literatur yang secara spesifik membahas respon Ukraina, khususnya pada strategi yang diterapkan dalam menanggapi serangan militer Rusia. Oleh karena itu, dengan berfokus pada penerapan strategi soft-balancing yang dilakukan oleh Ukraina, tulisan ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya terkait konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan konsep soft balancing sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merespon serangan militer yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022, Ukraina menerapkan strategi soft balancing, baik yang bersifat militer maupun non-militer, yang dapat dilihat dari pengajuan bantuan persenjataan pada NATO, permintaan dukungan politik pada NATO dan negara-negara Barat, serta penerapan strategi non-kooperasi.
The Reconstruction of Law Number 7 of 2012 Concerning Social Conflict Handling in Indonesia Utama, Anang Puji
Journal La Sociale Vol. 6 No. 1 (2025): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v6i1.1811

Abstract

Various social conflicts that have occurred in Indonesia have prompted the Government to pass Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts. Along with the development of technology, information, and communication, it has resulted in rapid social changes, including the use of social media in communication. The aim is to analyze legislative arrangements and the need to reconstruct Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflicts. To respond to growing conflicts due to technology, information, and communication, comprehensive arrangements are needed so that conflicts are easily detected and can be resolved immediately. Thus, the reconstruction meaning of Social Conflict is needed as regulated in Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict. By reconstructing the meaning of Social Conflict, it is hoped that the meaning of Social Conflict will be realized as a result of social changes resulting from advances in technology, information, and communication.
Penguatan Eksekutabilitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara: Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksana Fahrunnisa, Fahrunnisa; Utama, Anang Puji; Setiawan, Bayu
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 9 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i9.32455

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan tata usaha negara memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Namun kenyataannya sering kali terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan tersebut yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, menghambat penegakan hukum, serta dapat menimbulkan pesimisme di masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi hukum yang terjadi ketika suatu putusan pengadilan tata usaha negara tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang mengedepankan studi dan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa rendahnya kesadaran pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan secara sukarela dan belum adanya peraturan pelaksana atas upaya paksa dalam peradilan tata usaha negara menjadi kendala utama dalam pelaksanaan eksekusi. Sehingga penulis merekomendasikan untuk agar secepatnya dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan upaya paksa sebagaimana Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Aspek Hukum Peran TNI Mengatasi Serangan Siber dalam Rangka Pertahanan Keamanan Nasional Qisty, Fauziah Nauri; Setiawan, Bayu; Utama, Anang Puji
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1949

Abstract

Cyberattacks are a growing and increasingly threatening form of non-traditional threat that endangers national security stability in the digital age. In this context, cybersecurity has become an integral part of the nation's defense system, making the role of the Indonesian National Army (TNI) in facing cyberattacks increasingly relevant and urgent. However, the legal aspects governing the authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in the cyber domain still raise debate, particularly due to the lack of comprehensive and specific regulations. This research aims to examine and understand the legal basis governing the role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in addressing cyber threats, analyze the limits of its legal authority within the context of national cyber defense, and evaluate the implementation of existing policies. This research uses a normative juridical method, as well as relevant legislation (statute approach) and conceptual (conceptual approach) approaches. The research results indicate that although the role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is highly strategic in facing covert and high-risk cyber threats to national sovereignty, the involvement of the TNI must be based on a clear and firm legal framework, carried out through effective coordination with relevant institutions, and always uphold applicable legal principles.
THE IMPACT OF POLITICAL CHANGE ON THE DYNAMICS OF CRIMINAL LAW REFORM (A COMPARATIVE STUDY OF POLITICAL RELATIONS AND THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW IN THE PHILIPPINES) Weko Satya Guntoro; Anang Puji Utama; Irwan Triadi
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 3 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i3.4155

Abstract

In a political system which is interconnected between government departments and elements of society in a nation, there is always social interaction that influences each other. This influence has an impact on the configuration of interests formed in a legal product. Law is a means to achieve political goals, therefore in every stage of its formation and implementation there is a lot of partisanship from political stakeholders. In a democratic country, the supreme power is in the hands of the people which is manifested in a legislative institution with a periodic replacement cycle. However, competition between political groups is an inevitability that requires qualified regulation, including in emergency situations. One country that has a political system similar to Indonesia and has experienced disruptive politics and legal reform is the Philippines. Hopefully this study will create awareness for mitigation in dealing with similar emergency situations.
KEADAAN DARURAT DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM INDONESIA Guntoro, Weko Satya; Utama, Anang Puji; Triadi, Irwan
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.119

Abstract

Filsafat dapat diartikan yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat semua yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sedangkan darurat merupakan keadaan sukar tidak disangka yang memerlukan penanggulangan segera. Dari kedua istilah tersebut maka Filsafat Hukum memandang keadaan darurat merupakan hakikat dari keadaan sukar yang mendesak dan memerlukan penanggulangan segera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Dalam proses dan upaya penanggulangan tentu saja terdapat tindakan nyata dari para pengambil kebijakan, pengawas dan pelaksana mandat yang memerlukan peraturan jelas agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, sehingga kebijakan serta tindakan yang dilaksanakan dapat menjadi solusi yang tepat guna. Peraturan tersebut termanifestasi dalam hukum yang diakui secara mutlak di wilayah kedaulatan suatu negara.  Khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum keadaan darurat tertuang dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi, serta diatur lebih rinci pada aturan tertentu. Namun dalam perkembangannya, keadaan darurat bukan hanya terbatas pada keadaan fisik semata, namun juga pada keadaan non fisik, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang esensi dari keadaan darurat tersebut, sehingga hukum yang diterapkan sesuai dengan keadaan dan tujuannya.
Co-Authors Achmed Sukendro Akbar Dwi Putra Andi Moh Ghalib Andi Moh. Ghalib Anggitadewi, Kananita Saras Bambang Wahyudi Bayu Setiawan Bayu Setiawan Bayu Setiawan Charizatul Janna Asdi Putri Darojat, Amira Jasmine Salsabila Fahrunnisa, Fahrunnisa Fauziyah Aulia Rishanti Fauziyah Aulia Rishanti Guntoro, Weko Satya Herlina Juni Risma Saragih Herlina Juni Risma Saragih Imran Hasyim Irwan Triadi M Adnan Madjid M Adnan Madjid M. Adnan Madjid Muh. Jamil Nainggolan, Yohanes Nerson Nerson Puguh Santoso Puguh Santoso Puguh Santoso Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo Pujo Widodo, Pujo Putri, Agita Asmara Pratama Qisty, Fauziah Nauri Rachmat Setiawibawa Sakinatunnafsih Anna Saragih, Herlina Juni Risma Soedarmono, Djayeng Tirto Suwarno, Panji Syamsunasir Syamsunasir Syamsunasir Triadi, Irwan Uksan, Arifuddin Weko Satya Guntoro Yudi Rusmanto Yudi Rusmanto