Garuda - Garba Rujukan Digital

Challenges and the Urgency of Regulatory Reform for Ad Hoc Election Bodies: A Case Study of Luwu Regency Djidar, Haedar; Rahman Nur, Abdul; Kamal, Kasmad; Suhaeb
Journal of Social and Policy Issues Vol. 5 No. 1 (2025): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i1.417

This study aims to analyze the strategic role of Ad Hoc election bodies in the implementation of General Elections in Luwu Regency, as well as to identify the challenges encountered throughout the election process. The research adopts a normative-empirical legal method, employing statutory, historical, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through the examination of primary and secondary legal materials, which were systematically analyzed to address legal issues and practical conditions in the field. The findings reveal that Ad Hoc election bodies play a crucial and decisive role in ensuring the success and credibility of electoral processes. However, their legal status and authority are not yet explicitly and comprehensively regulated under Law Number 7 of 2017 on General Elections. Furthermore, budget limitations significantly affect various aspects of election administration, including the training of election officers, the quality of logistical arrangements, and the integrity of vote casting and counting processes. Therefore, it is necessary to revise the existing law to reinforce the legal framework governing Ad Hoc election bodies and ensure adequate budget allocation to support an efficient, transparent, and accountable election process. Legal protections must also be strengthened to prevent any form of intervention or intimidation against Ad Hoc election bodies during all election stages.

Challenges and the Urgency of Regulatory Reform for Ad Hoc Election Bodies: A Case Study of Luwu Regency Djidar, Haedar; Rahman Nur, Abdul; Kamal, Kasmad; Suhaeb
Journal of Social and Policy Issues Vol. 5 No. 1 (2025): January - March
Publisher : Pencerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58835/jspi.v5i1.417

This study aims to analyze the strategic role of Ad Hoc election bodies in the implementation of General Elections in Luwu Regency, as well as to identify the challenges encountered throughout the election process. The research adopts a normative-empirical legal method, employing statutory, historical, comparative, and conceptual approaches. Data were collected through the examination of primary and secondary legal materials, which were systematically analyzed to address legal issues and practical conditions in the field. The findings reveal that Ad Hoc election bodies play a crucial and decisive role in ensuring the success and credibility of electoral processes. However, their legal status and authority are not yet explicitly and comprehensively regulated under Law Number 7 of 2017 on General Elections. Furthermore, budget limitations significantly affect various aspects of election administration, including the training of election officers, the quality of logistical arrangements, and the integrity of vote casting and counting processes. Therefore, it is necessary to revise the existing law to reinforce the legal framework governing Ad Hoc election bodies and ensure adequate budget allocation to support an efficient, transparent, and accountable election process. Legal protections must also be strengthened to prevent any form of intervention or intimidation against Ad Hoc election bodies during all election stages.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DIRI DIHADAPAN NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN NOTARIS/PPAT DI KOTA PALOPO) Haedar Djidar; Renaldi Aldi
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak.Penelitian ini lebih fokus dimana seseorang yang mengalihkan hak tanahnya yang telah bersetifikat kepada orang lain tetapi tidak memakai jalur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dihadapan Notaris/PPAT sehingga melahirkan permasalahan sebagai berikut:1. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah di hadapan Notaris/PPAT? 2.Bagaimana akibat hukum dari pembatalan jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data diri dihadapan Notaris/PPAT? Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan suatu . perjanjian yang bersifat konsensuil. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perjanjian jual beli tanah dengan adanya pemalsuan data diri dihadapan notaris, dan Untuk mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembatalan jual beli akibat adanya pemalsuan data diri di hadapan notaris. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat ketiga unsur tersebut di atas (lahiriah, formil dan materil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.Kata Kunci : Perjanjian, Tanah, Pemalsuan Data, Notaris.

PEMILU SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP Haedar Djidar
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Penerapan sistem proporsional terbuka ditengah sistem multipartai membuat pelaksanaannya menjadi rumit dan sangat kompleks. Keruwetan dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara memunculkan berbagai macam masalah yang menyedot energi penyelenggara yang tidak sedikit. Pada Pemilu antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun, sistem ini berubah pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam artikel ini, akan menjelaskan sistem proporsional tertutup, kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative), dengan mengabstrasi bahan-bahan hukum, baik primer, bahan skunder maupun tersier dengan pendekatan kualitatif. Selanjuntnya dianalisis dengan metode inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan interpretasi. Sehingga diharapkan peneulisan ini nantinya memberikan masukan kritis terhadap kompleksnya pelaksanaan pemilu 2024 jika partai politik peserta pemilu bertambah dengan tetap menggunakan sistem proporsional varian terbuka berbasis suara terbanyak, masih adakah yang mau menjadi petugas KPPS dengan beban kerja yang hampir diluar kapasitas normal, berapa biaya honor yang mesti ditambahkan, berapa banyak anggaran yang mesti disediakan untuk menyelenggarakan pemilu yang kompleks seperti itu. Sedangkan Penghematan anggaran seperti yang banyak diperkirakan dalam pemilu serentak 2019 ternyata tidak terbukti, bahkan jika dibandingkan dengan pemilu 2014, anggaran pemilu 2019 justru mengalami peningkatan yang cukup besar. Satu-satunya pilihan yang bisa diambil pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah menggunakan sistem proporsional varian tertutup, inilah pilihan paling memungkinkan diantara berbagai macam pilihan yang ada untuk mencari model atau sistem pemilu serentak yang lebih efektif.Kata Kunci; Pemilu, Sederhana, Biaya Ringan, Proporsional Tertutup

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN LUWU Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; Faisal, Faisal; Ralim, Ralim
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1887

Anak adalah suatu karunia Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan yang khusus agar kelak dapat tumbuh serta berkembang dengan baik dalam masyarakat. Kekerasan seksual atau sexsual abuse adalah tindakan ekspresi atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Kekerasan seksual pada anak menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan mengancam masa depan bangsa. Anak korban kekerasan seksual akan menerima dampak secara fisik dan psikisnya. Permasalahan kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Luwu cukup banyak kejadian. Bahkan mungkin lebih banyak lagi berada di tengah-tengah kita karena bisa saja tidak dilaporkan karena itu sesuatu yang menjadi aib. Korban mendapat kekerasan seksual justru dari kalangan terdekat, seperti anggota kelurga inti, teman atau tetangga dan guru. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mencapai perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, dibutuhkan kerjasama lintas sektoral, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanganan yang lebih cepat dan tegas terhadap setiap kasus yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

PROSES PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM : TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 Djidar, Haedar; Salmi, Salmi; faisal, Faisal; Halun, Dirgantara
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1920

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bagaimana upaya meminimalisir permasalahan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memiliki proses yang kompleks yang disebabkan oleh banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah sebagai pelaksananya, masyarakat ataupun individu sebagai pihak yang berhak/pemilik lahan. Ketaatan penyelenggara pelaksana, ketaatan melaksanakan semua tahapan 1 yang diatur dalam undang-undang, keterlibatan masyarakat setempat dapat menjadi suatu hal yang kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo dan untuk menganalisis dan mengetahui upaya meminimalisir permasalahan implementasi Undang-Undang yang berlaku tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode normatif empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Palopo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo khususnya Dinas Pertanahan Kota Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan segala proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman peraturan terhadap peraturan tersebut baik dalam tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Termasuk pada tahapan perencanaan yang penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT).

PERAN POLRI TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN POLRES LUWU) Karnaen, Ijul; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar; Salmi, Salmi
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 2 (2025): JUNI 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i2.1928

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Polri dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap anak di bawah umur di wilayah Polres Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian serta kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat kepolisian serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan peran penyidik dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polri memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penyidikan, termasuk penyelidikan awal, pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, pendampingan oleh pihak terkait, serta penerapan prinsip diversi dan restorative justice. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, fasilitas yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang dalam perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Polri telah berupaya menerapkan sistem penyidikan yang berorientasi pada perlindungan anak, masih terdapat berbagai kendala yang perlu segera diatasi guna memastikan penegakan hukum yang lebih humanis dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam sistem peradilan pidana anak.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE DI TORAJA UTARA (Studi Kasus Polres Toraja Utara) Fanesa Rambo, Indhy; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad; Djidar, Haedar
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.2008

Fundamentally, a bank is an institution that collects funds from the public in the form of deposits and redistributes them to the public in the form of credit. One indication that sometimes becomes a problem in banking is that it's not just about distributing credit, but how that credit can be returned according to the agreed-upon time period and interest rewards by both parties. This classifies a bank as healthy when both the distribution and return of credit can run smoothly and continue to experience improvements in terms of both quality and quantity. Non-performing loans represent one of the problems faced by banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), which can affect the bank's financial health, disrupt liquidity, and damage reputation. Non-performing loans occur when customers fail to pay installments according to the agreed-upon agreement. One approach that can be taken is the non-litigation route, which prioritizes peaceful resolution through negotiation and restructuring, without involving legal processes or courts. This non-litigation route has become an increasingly chosen alternative by banks in Indonesia, including Bank BRI, to address non-performing loans. The formulation of the problem in this thesis is how the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking works, particularly at Bank BRI, as well as the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans. Meanwhile, this research was conducted with the aim of understanding the mechanism for resolving non-performing loans through non-litigation channels in banking, particularly at Bank BRI, and to identify the factors that influence Bank BRI in choosing non-litigation channels as a solution for resolving non-performing loans.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search