Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.996
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Ilmu Hukum Prima Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Interdisciplinary Social Studies SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Bisnis Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Setiawan, Puguh Aji Hari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ramadani, Muhammad Aru; H, Hartana; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the legal protection of copyright in songs and music, particularly in relation to the royalty payment system regulated by Law No. 28 of 2014 on Copyright. Royalties for the commercial use of music are a crucial issue in the protection of intellectual property rights, especially the economic rights of creators. The study employs a normative juridical approach, analyzing positive law and conceptual perspectives using John Rawls's and Gustav Radbruch’s theories of justice. The findings reveal that although legal norms exist, their implementation does not yet reflect ideal justice. Therefore, reformulating a justice-based copyright protection system is essential to ensure the fair treatment of songwriters and composers.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia Sihotang, Roymartin; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4159

Abstract

Dalam konteks perdagangan internasional, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak atas merek menjadi suatu keharusan yang harus diakomodasi secara normatif dan diimplementasikan secara efektif. Kajian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penelaahan dilakukan berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, serta teori mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Perlindungan terhadap hak merek terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran merek dengan prinsip first to file, serta perlindungan represif melalui jalur perdata, mekanisme pembatalan atau penghapusan pendaftaran, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya pengendalian terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial terhadap istilah "persamaan pada pokoknya", serta belum optimalnya perlindungan terhadap merek asing terkenal yang belum didaftarkan. Studi kasus IKEA dan MAPOGALMEGI menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam praktik perlindungan merek di Indonesia.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya Lumbanraja, Gilbert; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4169

Abstract

Implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus pencemaran nama baik mencerminkan strategi kebijakan hukum pidana yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE. Metode ini mengutamakan rekonstruksi relasi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang dirugikan, dengan berlandaskan pada prinsip kegunaan praktis. Aplikasinya mendapat dukungan melalui berbagai peraturan yang semakin melegitimasi paradigma tersebut, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder melalui kajian literatur yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan riset memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif telah mendapat landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang diperkokoh oleh berbagai regulasi kelembagaan seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Secara esensial, penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus pencemaran nama baik menggambarkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbatas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Sorialam, Mangottang; I, Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16872260

Abstract

This research aims to answer the still biased things of the main of the issue so that it can be beneficial for the development of legal science. To find the bright spot, then the author conducted research with the results of research revealed that criminal threats related to taxpayers are on the provisions of articles 38, 39, and 39A of the Criminal Code, but against PT can only be convicted of criminal threats. its criminal threat is an alternative between a fine penalty or a confinement penalty so it is relevant to apply to PT. Whereas section 39 and 39A are not logically applied to PT because the formulation of the criminal threat is cumulative in the form of offense of imprisonment and offense of fine whereby PT cannot be charged with offense of imprisonment. In addition, with regard to the entry into force of the National Criminal Code later, the arrangement of corporations as the subject of criminal action so that they can be requested criminal accountability will be illogical if applied to articles 39 and 39A of the Criminal Code due to criminal threats. The conclusion is that the provisions of criminal liability for taxes by PTs in the Constitution are still not fulfilled by legal certainty due to differences in interpretation of the law in the enforcement of laws related to criminal liability for taxes by corporations (PTs), so the author suggests that the revision is made before the Constitution contains the National Constitution. PT can be demanded criminal accountability and the threat of criminal sanctions.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Pada Pencurian di Siang Hari Dengan Kerugian di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2012 Azhari, Moh Tohri; Setiawan, Puguh Aji Hari; H, Hartana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17168210

Abstract

The criminal act of theft is one of the most frequent forms of conventional crime in Indonesia. The phenomenon of burglaries committed in broad daylight suggests its own complexity. This study aims to examine legally the normative form of criminal accountability towards burglary offenders who act in broad daylight, as well as analyze the effectiveness of the law enforcement system. The method used is the normative juridical approach method with an analytical descriptive specification. The data sources in this study include primary legal materials in the form of legislative regulations and jurisprudence, as well as secondary legal materials from relevant scientific literature. The results of the study show that although Article 362 of the Penal Code does not explicitly distinguish the time of occurrence of theft as a criminal element, thefts committed in broad daylight often illustrate a maturely planned intention by the perpetrator. In practice, law enforcement almost certainly faces constraints in proving elements of malicious intent, identification of perpetrators, as well as limitations of technical and juridical means. Therefore, forms of criminal accountability cannot simply be repressive in nature, but must be complemented by adaptive and humanistic criminal policies. Approaches such as restorative justice, community participation, as well as technology optimization in evidence need to be developed in order to create a responsive and sustainable legal system.
Legal Protection Of Consumer Personal Data In Electronic Transactions With Legal Certainty Sihite, Thomas Ericson Hadinata; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7637

Abstract

Online buying and selling can result in the leakage of consumer personal data, as seen in the breaches of user accounts on the Tokopedia and Shopee marketplaces. The data leaks on e-commerce platforms have left users' personal data unprotected. Law No. 19 of 2016 also does not specifically address personal data protection. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research, namely Regulations related to the protection of personal data according to the laws and regulations in force in Indonesia, include: Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions is a revision of Government Regulation Number 82 of 2012. In addition, it is also regulated in Government Regulation No. 44 of 2008 concerning the Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Victim Witnesses, in addition there is Article 1 paragraph (6) and Article 5 paragraph (1) Point A of the Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, PERKOMINFO (Regulation of the Minister of Communication and Information) Number 20 of 2016 and Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. These regulations are aimed at encouraging the public to respect personal data, which is part of the right to privacy, so that other people's personal data is not widely disseminated or traded for any reason. Legal protection of consumer personal data in electronic transactions with legal certainty is as stated in Article 19 of the Consumer Protection Law, which states that e-commerce startups are responsible for losses experienced by consumers by providing administrative compensation to consumers.
Settlement Of Industrial Relations Disputes Due To Termination Of Employment Due To Efficiency In Maintaining Balance Between Employers And Workers Sudirgo, Tony; Iryani, Dewi; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7645

Abstract

Regulations related to termination of employment for reasons of efficiency are not explained explicitly, this will have an impact on the emergence of industrial relations disputes, thus affecting the balance between the interests of employers and the protection of workers/laborers. This study aims to examine the regulations regarding termination of employment for reasons of efficiency based on laws and judges' decisions and efforts to resolve them to ensure justice for the parties. In this study, a normative juridical method is used with a statutory and case approach, where this study analyzes Law Number 13 of 2003, Law Number 6 of 2023, Government Regulation Number 35 of 2021, and decisions such as the Constitutional Court Number 19/PUU-IX/2011. With the findings of ambiguity in the definition of efficiency, the phrase loss, and prevention of potential losses, which are seen in the cases of PT. S against Mrs. E and PT. Jtrust Olympindo Multi Finance against Sudadi Hari Widianto, causing misuse of efficiency reasons in termination of employment. Thus, in its implications, it is necessary to update regulations with a more explicit definition of efficiency, strengthening the role of judges in analyzing company financial audit reports, and transparent steps by companies such as analyzing the company's macro and micro conditions in advance and mapping workers/laborers to ensure the achievement of justice, benefits, and legal certainty, so as to support a harmonious balance in industrial relations.
Legal Certainty Regarding The Cancellation Of Arbitration Awards In District Courts Juniarty, Santy; Setiawan, Puguh Aji Hari; Iryani, Dewi
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7647

Abstract

Arbitration in Indonesia, based on Law Number 30 of 1999, is designed as a dispute resolution mechanism that provides legal certainty through its final and binding decisions. This principle, known as das sollen, is expected to support a conducive investment climate. However, in practice (das sein), Article 70 of the same law authorizes the District Court to annul arbitration awards. The implementation of this authority, particularly on grounds of "trickery," often leads to inconsistencies in court decisions. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. Data collection was conducted through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected data were then analyzed qualitatively using systematic, theological, and grammatical interpretations. To analyze legal issues in depth, this study uses the Theory of Legal Certainty and the Theory of Agreements as analytical tools for three relevant case studies of Supreme Court decisions: Decision Number 941 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, Decision Number 244 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, and Decision Number 477 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. The research findings indicate that the legal basis and considerations of judges in annulling arbitral awards are in accordance with legal provisions only if they are based on violations of fundamental principles in the legal process, such as the existence of legally proven fraud that affects the legal standing of the parties or the integrity of the process. However, court intervention becomes unlawful when re-examining the substance of the dispute, because it violates the autonomy of the parties' will. It is concluded that legal certainty regarding the annulment of arbitral awards is in a vulnerable condition due to inconsistent interpretations of judges. This inconsistency directly weakens the predictability of law and the principle of finality of arbitration, which has implications for declining investor confidence in the domestic dispute resolution system.
Application of the Principle of Commercial Exit from Financial Distress in Corporate Bankruptcy Applications and its Implications for Creditor Protection Elina, Rindi; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i2.7665

Abstract

This research is motivated by the increasing misuse of bankruptcy mechanisms in Indonesia, where solvent debtors exploit bankruptcy as a strategy to evade obligations rather than as a genuine solution for financial distress. The study aims to analyze the regulation of corporate bankruptcy applications that reflect the principle of Commercial Exit from Financial Distress and to examine creditor protection in cases that deviate from this principle. Using a normative juridical approach through statute, case, and conceptual methods, this research relies on primary legal materials including Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and two court decisions: Number 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Medan (PT Ricky Kurniawan Kertapersada) and Number 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Central Jakarta (PT Teknik Lancar Mandiri). The analysis was conducted qualitatively using sociological interpretation to link legal norms with judicial practice. The findings reveal that Indonesia’s bankruptcy system remains formalistic because it does not apply an insolvency test as a substantive basis for determining financial failure. The PT RKK case demonstrates bankruptcy abuse to avoid debt, while the PT TLM case exemplifies fair application of the Commercial Exit from Financial Distress principle. Hence, reform of bankruptcy law is essential to achieve substantive justice and equitable legal protection for creditors. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui statute approach, case approach, dan conceptual approach. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Medan (PT Ricky Kurniawan Kertapersada) dan Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jakarta Pusat (PT Teknik Lancar Mandiri). Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi sosiologis untuk menemukan relevansi norma hukum dengan penerapannya di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia masih bersifat formalistik karena belum menerapkan insolvency test sebagai dasar substantif. Kasus PT RKK menunjukkan penyalahgunaan mekanisme pailit untuk menghindari kewajiban, sedangkan PT TLM mencerminkan penerapan prinsip Commercial Exit from Financial Distress secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, reformasi hukum kepailitan diperlukan untuk memastikan keadilan substantif dan perlindungan hukum kreditur secara seimbang.
Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Yang Terdampak Pengalihan Perusahaan Dalam Prespektif Perlindungan Hukum dan Keadilan Ismarilda, Ismarilda; Setiawan, Puguh Aji Hari; Rae, Nyoman Tio
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 8 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i8.401

Abstract

This research examines the issue of legal protection for workers affected by corporate transfers through mergers, acquisitions, or consolidations. In today's business environment, such corporate actions are common strategies to improve efficiency and expand market share, but often bring significant impacts on workers' status and rights. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Government Regulation No. 35 of 2021. The research findings reveal that current regulations permit layoffs under corporate restructuring scenarios, but in practice are often misused without regard to justice principles and without adequate compensation guarantees. The overlap between labor law and corporate law creates ambiguity in implementation. The research emphasizes the importance of clear separation between legal provisions governing layoffs and those addressing corporate acquisitions, as well as strengthening regulations that ensure legal certainty, rights protection, and social justice for workers.
Co-Authors Abdul Rohman Achmad Hidayat Afika, Alzam Andri Andri Annika Rahmawati Aris, Mokhamad Azhari, Moh Tohri Belinda, Suci Fidia Fitriza Dewi Iryani Didik Suhariyanto Ekoprasetyo, Antonius Bintarto Elina, Rindi H, Hartana Hartana, Hartana Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail I, Ismail Ismail Ismail Ismarilda, Ismarilda Juniarty, Santy Lumbanraja, Gilbert Nino, Tursino Nurmawati, Bernadete Panda, Daniel Puspita, Ria Rae, Gradios Nyoman Tio Rae, Nyoman Tio Ramadani, Muhammad Aru Rikmadani, Yudi Anton Santoso, Niken Larasayu Sihite, Thomas Ericson Hadinata Sihotang, Roymartin Sorialam, Mangottang Sriulina, Maria Eva Sudirgo, Tony Susetyo Rohadi Suwito Suwito Umra, Alieffandy