Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.732
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Interdisciplinary Social Studies SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Indonesia Sosial Sains Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum Bisnis Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Inovasi Global Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Setiawan, Puguh Aji Hari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ramadani, Muhammad Aru; H, Hartana; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the legal protection of copyright in songs and music, particularly in relation to the royalty payment system regulated by Law No. 28 of 2014 on Copyright. Royalties for the commercial use of music are a crucial issue in the protection of intellectual property rights, especially the economic rights of creators. The study employs a normative juridical approach, analyzing positive law and conceptual perspectives using John Rawls's and Gustav Radbruch’s theories of justice. The findings reveal that although legal norms exist, their implementation does not yet reflect ideal justice. Therefore, reformulating a justice-based copyright protection system is essential to ensure the fair treatment of songwriters and composers.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia Sihotang, Roymartin; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4159

Abstract

Dalam konteks perdagangan internasional, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak atas merek menjadi suatu keharusan yang harus diakomodasi secara normatif dan diimplementasikan secara efektif. Kajian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penelaahan dilakukan berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, serta teori mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Perlindungan terhadap hak merek terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran merek dengan prinsip first to file, serta perlindungan represif melalui jalur perdata, mekanisme pembatalan atau penghapusan pendaftaran, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya pengendalian terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial terhadap istilah "persamaan pada pokoknya", serta belum optimalnya perlindungan terhadap merek asing terkenal yang belum didaftarkan. Studi kasus IKEA dan MAPOGALMEGI menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam praktik perlindungan merek di Indonesia.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya Lumbanraja, Gilbert; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4169

Abstract

Implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus pencemaran nama baik mencerminkan strategi kebijakan hukum pidana yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE. Metode ini mengutamakan rekonstruksi relasi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang dirugikan, dengan berlandaskan pada prinsip kegunaan praktis. Aplikasinya mendapat dukungan melalui berbagai peraturan yang semakin melegitimasi paradigma tersebut, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder melalui kajian literatur yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan riset memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif telah mendapat landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang diperkokoh oleh berbagai regulasi kelembagaan seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Secara esensial, penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus pencemaran nama baik menggambarkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbatas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Sorialam, Mangottang; I, Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16872260

Abstract

This research aims to answer the still biased things of the main of the issue so that it can be beneficial for the development of legal science. To find the bright spot, then the author conducted research with the results of research revealed that criminal threats related to taxpayers are on the provisions of articles 38, 39, and 39A of the Criminal Code, but against PT can only be convicted of criminal threats. its criminal threat is an alternative between a fine penalty or a confinement penalty so it is relevant to apply to PT. Whereas section 39 and 39A are not logically applied to PT because the formulation of the criminal threat is cumulative in the form of offense of imprisonment and offense of fine whereby PT cannot be charged with offense of imprisonment. In addition, with regard to the entry into force of the National Criminal Code later, the arrangement of corporations as the subject of criminal action so that they can be requested criminal accountability will be illogical if applied to articles 39 and 39A of the Criminal Code due to criminal threats. The conclusion is that the provisions of criminal liability for taxes by PTs in the Constitution are still not fulfilled by legal certainty due to differences in interpretation of the law in the enforcement of laws related to criminal liability for taxes by corporations (PTs), so the author suggests that the revision is made before the Constitution contains the National Constitution. PT can be demanded criminal accountability and the threat of criminal sanctions.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Pada Pencurian di Siang Hari Dengan Kerugian di Bawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah Berdasarkan Sema Nomor 2 Tahun 2012 Azhari, Moh Tohri; Setiawan, Puguh Aji Hari; H, Hartana
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 4 (2025): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17168210

Abstract

The criminal act of theft is one of the most frequent forms of conventional crime in Indonesia. The phenomenon of burglaries committed in broad daylight suggests its own complexity. This study aims to examine legally the normative form of criminal accountability towards burglary offenders who act in broad daylight, as well as analyze the effectiveness of the law enforcement system. The method used is the normative juridical approach method with an analytical descriptive specification. The data sources in this study include primary legal materials in the form of legislative regulations and jurisprudence, as well as secondary legal materials from relevant scientific literature. The results of the study show that although Article 362 of the Penal Code does not explicitly distinguish the time of occurrence of theft as a criminal element, thefts committed in broad daylight often illustrate a maturely planned intention by the perpetrator. In practice, law enforcement almost certainly faces constraints in proving elements of malicious intent, identification of perpetrators, as well as limitations of technical and juridical means. Therefore, forms of criminal accountability cannot simply be repressive in nature, but must be complemented by adaptive and humanistic criminal policies. Approaches such as restorative justice, community participation, as well as technology optimization in evidence need to be developed in order to create a responsive and sustainable legal system.
Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Yang Terdampak Pengalihan Perusahaan Dalam Prespektif Perlindungan Hukum dan Keadilan Ismarilda, Ismarilda; Setiawan, Puguh Aji Hari; Rae, Nyoman Tio
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 8 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i8.401

Abstract

This research examines the issue of legal protection for workers affected by corporate transfers through mergers, acquisitions, or consolidations. In today's business environment, such corporate actions are common strategies to improve efficiency and expand market share, but often bring significant impacts on workers' status and rights. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, analyzing Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Government Regulation No. 35 of 2021. The research findings reveal that current regulations permit layoffs under corporate restructuring scenarios, but in practice are often misused without regard to justice principles and without adequate compensation guarantees. The overlap between labor law and corporate law creates ambiguity in implementation. The research emphasizes the importance of clear separation between legal provisions governing layoffs and those addressing corporate acquisitions, as well as strengthening regulations that ensure legal certainty, rights protection, and social justice for workers.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipt Ramadani, Muhammad Aru; H, Hartana; Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16760870

Abstract

In addition to bullying, pressures in work, family, education, dating problems and economic problems, can support the occurrence of mental disorders, in addition to that there are other factors that can affect one’s mentality such as hereditary or genetic. In an era that is technologically advanced and based on reeconomy and employment sectors where many human job positions are being replaced by technology or robots, as well as the ease of society in accessing various platforms thus triggering and creating a real social disparity value, this convenience of less or less supportive families is as much a pro in the environment. tracing the development of the times, Many pressures come from close people such as family, social and life environment that makes some people lose their health and affect their mental health, this journal discusses the legal implications if it happens to people in mental disorders (ODGJ), deciding to step into the next stage as well as handling it medically if it is felt to need help, as well as when is the right time to go to a professional personnel such as a psychiatrist in order to get the right handling in order to recover and prevent anything else bad from happening.
Dekonstruksi Kebijakan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pajak Di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan Pajak Penghasilan Badan Annika Rahmawati; Setiawan, Puguh Aji Hari; Hartana, Hartana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17299

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to refine and simplify legal policies in the Law on General Provisions an Tax Procedures which are in accordance with Pancasila values in technical terms and implementation in the application of law and sanctions of tax crimes. It can become a proposition and development in term of legal knowledge as well as arrangements in law enforcement. The government needs to pay attention to the values of justice in the punishment system for criminal acts of corporate income tax evasion. Which uphold the values of justice in accordance with the fifth principle of Pancasila which contains fundamental meaning as the goal of an Indonesian state which is physically and mentally equitable rule of law state. Thus, the desired legal objectives (ius constituendum) can be achieved. Key Word : tax planning, tax evasion, punishment system, criminal elements, criminal sanctions, criminal act, corporate income tax
PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST WILAYAH KERJA MIGAS OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari; Ekoprasetyo, Antonius Bintarto; Nurmawati, Bernadete; Panda, Daniel
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1244

Abstract

Regulation of natural resource management as a pillar of life that is rooted in the welfare and balance of society is a mandate that must be carried out in good faith and with responsibility. One form of this can be found in Regional Owned Enterprises (BUMD), which is one of the channels for managing state assets. The provisions contained in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016 concerning 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas allow regional governments to participate in management through delegation to BUMD or regional companies. The essence of this effort is to obtain profits that can increase regional income and the welfare of its people. This 10% Participating Interest Regulation, from the start, has succeeded in creating harmony between the rights and obligations between Cooperation Contract Contractors (KKKS) and BUMD. KKKS is responsible for offering 10% participatory interest to regions, as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016. If regions accept this offer through BUMD, they will obtain a maximum management right of 10% in accordance with the mandate stated in the Cooperation Contract between the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and KKKS. In this way, cooperation between regional governments (BUMD and KKKS) can become a firm foundation for managing natural resources in order to achieve shared prosperity.
Legal Protection of Health Workers on the Installation of Mechanical Ventilation of Covid-19 Patients in Hospitals Suwito, Suwito; Setiawan, Puguh Aji Hari; Rae, Gradios Nyoman Tio
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1121

Abstract

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) is a disease that causes an epidemic with a high number of deaths and morbidity in Indonesia. Covid-19 sufferers often experience respiratory failure, so they need to receive mechanical ventilation assistance. This research aims to find out the rules for legal protection for health workers in the act of installing mechanical ventilation for Covid-19 patients in hospitals and to find out the implementation of legal protection. This type of research is normative juridical based on a legal approach. Data collection is based on literature study, taken from legislation, research results and literature books. The results of the research found that the provision of health services was carried out responsibly, safely, of good quality and evenly and non-discriminatory. The position faced by medical personnel or health workers is sometimes problematic because installing mechanical ventilators for Covid-19 patients from a criminal law perspective is a mistake if it is done outside of their authority, even though the medical personnel or health workers are dealing with the function and task of carrying out actions. for patient safety which is of course tied to the Hippocratic Oath as an ethical and moral basis. The suggestion in this research is that the government must provide legal protection to medical personnel whose rights are not fulfilled by policy organizers, even though their obligations have been fulfilled by health personnel.
Co-Authors Abdul Rohman Achmad Hidayat Afika, Alzam Andri Andri Annika Rahmawati Aris, Mokhamad Azhari, Moh Tohri Belinda, Suci Fidia Fitriza Dewi Iryani Didik Suhariyanto Ekoprasetyo, Antonius Bintarto H, Hartana Hartana, Hartana Herman, KMS Hie, Hengky Himawan Ismail Ismail I, Ismail Ismail Ismail Ismarilda, Ismarilda Khikmatussafira, Ilma Lumbanraja, Gilbert Nino, Tursino Nurmawati, Bernadete Panda, Daniel Puspita, Ria Rae, Gradios Nyoman Tio Rae, Nyoman Tio Ramadani, Muhammad Aru Rikmadani, Yudi Anton Santoso, Niken Larasayu Sihotang, Roymartin Sorialam, Mangottang Sriulina, Maria Eva Susetyo Rohadi Suwito Suwito Umra, Alieffandy