Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL Maroni, Maroni; Fathonah, Rini; Ariani, Nenny Dwi; Anwar, Mashuril
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The extent of the working area of the Regional District Court is equal to the provincial administration area consisting of Regency/city, while its position is in the provincial capital. This condition raises the legal gap in the eradication of corruption crimes, because on the one hand so the extent of the working area of the Court of Tipikor, causing many things corruption to be held, on the side will also require a large cost and a lot of judges power, and ideally will take a long time in the process of examination of a case. The study used qualitative research methods with normative and sociological juridical approaches.
THE PROTECTION OF TRADITIONAL CULTURAL EXPRESSION TO ENHANCE COMMUNITY WELFARE IN LAMPUNG PROVINCE Ariani, Nenny Dwi
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20753

Abstract

The diversity of ethnic groups in Indonesia has led to various intellectual creations by the ancestors of the nation, manifested in art, literature, and scientific knowledge, reflected in various cultural products from each ethnic group. The thoughts and creative ideas of Indonesia's ancestors are expressed in the form of cultural arts of the Lampung Indigenous Community as Traditional Cultural Expression. This study employs a socio-legal approach and a statute approach to explore the issue of protecting Traditional Cultural Expression (TCE) to enhance the welfare of the community in Lampung Province. The findings suggest that policies must focus on optimizing the role of local governments in creating regulations for the commercialization of Traditional Cultural Expression.
Efektivitas Hukum Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandar Lampung surya prameswari, regita; Sepriyadi Adhan; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Nenny Dwi Ariani
Progressive Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL 2025
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/prolev.v7i1.249

Abstract

Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance requires halal certification for products circulating in Indonesia. However, in Bandar Lampung City, many micro and small business actors have not been halal certified. This study aims to analyze the implementation of halal certification by these business actors as well as its supporting and inhibiting factors. This type of research is an empirical normative law with a descriptive approach, using interviews, literature studies, and questionnaires for data collection. The results show that halal certification in Bandar Lampung City is not optimal, with the main obstacles in the form of lack of understanding, high costs, lack of socialization, and weak law enforcement. Instead, the success of certification is supported by clear regulations, awareness of the Islamic community, product testing laboratories, and a free consulting and certification program (SEHATI).
Penentuan Batas Dewasa dalam Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan KUHPerdata dan Surat Edaran Menteri ATR/KA.BPN Nomor 4/SE/I/2015 Aulia, Khalusha; Trijaya, Mohammad Wendy; Ariani, Nenny Dwi; Kasmawati, Kasmawati; Nurhasanah, Siti
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 5 of 1960 on Agrarian Principles and its related rules define land rights transfer as transferring ownership or control over land. The transfer of ownership rights raises questions about the minimum age to establish a legal entity. In land services, the age of majority is 18 or after marriage, under Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Head 4/SE/I/2015. In contrast, Article 330 of the Criminal Code defines adulthood at 21 or marriage. These discrepancies in rules create legal confusion for legal organisations who transfer land rights between 18 and 21. The researcher employed a normative legal method to evaluate Indonesian land transfer law and legal certainty among 18–21-year-olds. According to research, a property Deed Official (PPAT) is a public official authorised to issue deeds of transfer of ownership in Indonesia, and all property rights transfers must comply with the UUPA and its laws. In land services, Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (BPN) No. 4/SE/I/2015 is legally binding. When legally mature people transfer land rights according to procedures, their actions are valid and binding. This circular meets the public's land service needs without court orders.
Integrasi Corporate Social Responsibility dalam Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Skema Public Private Partnership Ferdynan Sitompul; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Kasmawati; M. Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2953

Abstract

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki posisi strategis dan vital dalam mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan, khususnya dalam proyek infratruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai persyaratan hukum dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skema public private partnership di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan peraturan dan konseptual, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha, serta literatur akademik mengenai implementasi CSR dalam pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam proyek KPS masih bersifat sukarela dan belum diinstitusionalisasikan dalam kerangka kontrak public private partnership (PPP). Kondisi ini menciptakan celah normatif dalam usaha perlindungan sosial dan lingkungan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari kewajiban hukum para pihak. Implikasi hasil menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan klausul kontrak yang memasukkan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan legitimasi proyek, serta pencegahan konflik masyarakat terdampak. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi dan kebijakan publik melalui gagasan normatif integrasi CSR dalam kerangka hukum PPP sebagai upaya menuju tata kelola infrastruktur berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Penafsiran Niat Subjektif Pendaftar Merek: Peran Hakim dalam Pembuktian Iktikad Tidak Baik Menurut Undang-Undang Merek Faiza Attallah Herlian; Siti Nurhasanah; Nenny Dwi Ariani; Mohammad Wendy Trijaya; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3008

Abstract

Penafsiran niat subjektif pendaftar merek merupakan aspek krusial dalam menentukan ada atau tidaknya iktikad tidak baik dalam permohonan pendaftaran merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur subjektif ini melalui pembuktian yang komprehensif, baik dari sisi indikator perilaku bisnis, rekam jejak pendaftar, maupun persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menafsirkan niat subjektif tersebut serta peran yudisial dalam menegakkan prinsip kejujuran dalam sistem perlindungan merek. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menggali unsur iktikad tidak baik melalui pendekatan hukum progresif, interpretasi sistematis, dan evaluasi terhadap motif ekonomi dari pendaftar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya standar penilaian yang konsisten, transparan, dan berbasis pada doktrin hukum kekayaan intelektual untuk memastikan perlindungan merek yang adil dan seimbang.
Kedudukan Hukum dan Peneyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial Indira Shifa Ardianti; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Mohammad Wendy Trijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3016

Abstract

Perjanjian kemitraan komersial merupakan salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam praktik bisnis modern untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan antara para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian, sehingga perlu dianalisis bagaimana kedudukan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian kemitraan komersial, bentuk-bentuk wanprestasi yang lazim terjadi, serta efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh substansi perjanjian, prinsip kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi lebih efektif dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang dianggap lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang.
Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris Sayyidati Kayla Balqiys; Mohammad Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Dewi Septiana; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3087

Abstract

Implementasi tanda tangan elektronik dalam pelayanan akta notaris merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam proses kenotariatan. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi memungkinkan pembuatan akta dilakukan secara lebih fleksibel tanpa mengurangi nilai autentik dan kekuatan pembuktiannya. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapannya tetap harus diselaraskan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan benturan norma terkait prosedur pembuatan akta, verifikasi identitas para pihak, dan kewenangan notaris. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital agar tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal dalam pelayanan akta notaris, sekaligus menjaga standar profesionalitas dan integritas notaris.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Dokumentasi Ruang Terbuka Publik Cynthia Louren Natalia; Mohammad Wendy Trijaya; Nenny Dwi Ariani; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3155

Abstract

Pelanggaran hak cipta pada dokumentasi ruang terbuka publik menjadi isu yang semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas perekaman, fotografi, dan distribusi konten digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam pemanfaatan karya visual di ruang terbuka publik serta mengkaji dasar pertanggungjawaban hukum bagi para pelanggar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ruang terbuka publik bersifat bebas diakses, dokumentasi visual atas objek tertentu tetap dilindungi oleh hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan baik secara perdata maupun pidana apabila terdapat penggunaan tanpa izin, eksploitasi komersial, ataupun penghilangan atribusi pencipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan karya cipta di ruang publik sebagai upaya perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.
Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi dalam Kasus Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi : Studi Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/Pn Mme Akbar Rayhan Nugroho; Sunaryo; Nenny Dwi Ariani; Yennie Agustin MR; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4013

Abstract

Perkembangan kebutuhan hidup dan meningkatnya risiko mendorong masyarakat untuk menggunakan asuransi sebagai sarana pengalihan risiko, namun dalam praktiknya tidak jarang terjadi wanprestasi oleh perusahaan asuransi yang merugikan pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi oleh perusahaan asuransi berdasarkan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis dapat diberikan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta perlindungan represif melalui mekanisme gugatan wanprestasi ke pengadilan. Putusan pengadilan menegaskan bahwa perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi dan wajib memenuhi pembayaran klaim kepada pemegang polis berdasarkan pasal 1238 jo 1243 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pemegang polis dalam praktik perasuransian di Indonesia.