Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Acta Comitas Kertha Widya : Jurnal Hukum
I Gusti Ketut Ariawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra; I Gusti Ketut Ariawan; A. A. Ngurah Yusa Darmadi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One form of development for the inmates in Penitentiary is granting conditional liberation. In practice there are still some constraints in the inplementation. The purpose of this study is to describe and analyze factor of constraint in granting conditional liberation and attempts to minimize those factors. The research applied type of empirical research, of which it moved from the gap between the theories and reality. In Granting Conditional liberation to the inmates there are several inhibiting factors such as the inmates or the person concerned does not have a guarantor and the inmates involved in certain misconduct or other matters that constitute disciplinary offenses thereby granting conditional liberation due to be granted is than delayed. And attempts to minimize the inhibiting factors of granting conditional liberation is by looking for a guarantor for those inmates who do not have a guarantor and optimize development in Penitentiary so that inmates will no longer conduct something lacks of discipline.
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH OLEH BANK I Made Rommy Gustara; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Debt collector dalam dunia penagihan utang bukanlah suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa Debt Collector telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di dunia perbankan, penggunaan jasa Debt Collector hal yang biasa dilakukan, baik didalam negeri maupun diluar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut leasing juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih hutang nasabahnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa yang manjadi dasar pengaturan pihak bank menggunakan jasa Debt Collector dan bagaimana pertanggungjawaban pihak bank kepada nasabah atas tindakan debt collector yang melanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yakni pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan adanya kesenjangan dalam norma yang mengacu kepada sumber-sumber hukum. Debt Collector atau disebut juga jasa penagih merupakan pihak ketiga antara pihak Bank dengan nasabah. Bank mempercayai jasa penagihan hutang yang sering disebut Debt Collector pada umumnya dunia Collector atau yang lebih dikenal sebagai Debt Collector dimata masyarakat dikenal sebagai penagih kredit macet atau bermasalah yang dipercayai oleh Bank untuk mendatangi nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet atau bermasalah. Berkaitan dengan penggunaan jasa Debt Collector di lembaga perbankan, Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa Debt Collector tetapi penggunaan jasa Debt Collector dalam menagih kredit bermasalah oleh Bank harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP. Kata Kunci: Jasa, Debt Collector, Kredit Bermasalah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This thesis entitled "Legal Protection Against Artist as Victims of Crime Cyberbullying On Social Media Instagram in Indonesia". The research problems are criminal acts of the criminal policy of cyberbullying on instagram social media in Indonesia and legal protection for victims of crime of cyberbullying on instagram social media in Indonesia. The method used is a normative legal research moved from the vacuum of legal norms relating to this study. The conclusion of this study is the crime of cyberbullying arrangements contained in the Penal Code as well as the ITE Law, only those settings to snare the perpetrators only, while arrangements regarding legal protection can be given to victims of crime of cyberbullying is not regulated in legislation in Indonesia. Criminal policy criminal acts of cyberbullying have been discussed in the Draft Bill, it's just that there are still some deficiencies.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana; I Gusti Ketut Ariawan; I Made Walesa Putra
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pemilu kini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang perseorang melainkan dapat juga dilakukan oleh korporasi. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, khususnya ketentuan Pasal 303, 304, 306, dan 307 UU No. 8 Tahun 2012 masih terdapat kekaburan norma terkait penentuan pihak yang bertanggungjawab atas tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi dan juga masih terdapat permasalahan dalam penegakkan pertanggungjawaban korporasi di masa akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep hukum. Sumber hukum yang ada dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisis dengan teknik diskriptif, teknik sistematisasi dan teknik evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pemilu dapat dipedomani peraturan perundang-undangan lain yang terkait korporasi dan ketentuan umum Rancangan KUHP dapat menjadi pedoman penegakkan pertanggungjawaban korporasi di masa akan datang.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL I Gusti Ayu Kade Sri Marlina; I Gusti Ketut Ariawan; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 05, November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”. Anak dianggap sebagai makhluk yang lemah karena secara fisik maupun mental anak belum memiliki kemampuan untuk hidup sendiri sehingga anak harus dilindungi hak – haknya. Upaya yang dapat dilakukan dalam menjamin hak – hak anak adalah dengan memberikan perlindungan pada anak. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diharapkan anak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku sehingga anak dapat kembali mengejar impian dan cita – cita mereka, dan juga aturan hukum perlu untuk menegaskan bentuk pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual agar dapat memberikan efek jera serta dapat mencegah timbulnya kejahatan serupa, maka dari itu perlu adanya kerjasama antar semua pihak baik itu keluarga hingga para penegak hukum dan pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa edukasi kejahatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, perlindungan serta pendampingan, bantuan medis, pemberian kompensasi dan restitusi. Dalam upaya pemidanaan pelaku kejahatan seksual dibebankan pidana penjara, denda serta penambahan 1/3 dari anacaman pidana. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kejahatan Seksual, Korban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Artis sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram di Indonesia”. Rumusan masalah penelitian ini adalah kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying pada media sosialinstagram di Indonesia dan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana cyberbullying pada media sosial instagram di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana cyberbullying terdapat dalam KUHP serta UU ITE, hanya saja pengaturan tersebut menjerat para pelaku saja, sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hukum yang dapatdiberikankepada korban tindak pidana cyberbullying belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan kriminal tindak pidana cyberbullying sudah dibahas dalam RUU KUHP, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA Idham Maula Tama; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Bali atau lebih sering disebut Pulau Dewata yang merupakan satu Pulau di Indonesia dan sering dikunjungi wisatawan dari luar negeri yang cukup tinggi, menyebabkan terjadinya pembauran dua kultur budaya yang biasanya diiringi dengan perubahan tingkah laku masyarakatnya, dengan adanya pergesekan dua kultur menjadikan Bali sebagai salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wilayah subur peredaran narkotika baikdari tingkat regional maupun internasional. Namun narkotika juga dapat dijadikan bahan atau obat, yang dalam penggunaannya di dalam masyarakat di atur dengan ketentuan hukum tertentu.Permasalahan yang ditemukan dalam karya tulis adalah: Apakah penuangan ide dasar perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika sudah tertuang di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dan bagaimanakah penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap korban penyalahgunaan narkotika.Metode pendekatan yang di gunakan adalah secara normatif, yaitu metode pendekatan perundangundangan (the statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penuangan ide dasar perlindungan hukum terhadapkorban penyalahgunaan narkotika sudah tertuang di dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 jo SEMA No 4 Tahun 2010 jo SEMA No. 3 Tahun 2011 bawa korban penyalahgunaan narkotika di Rehabilitasi secara Medis dan Sosial. SEMA ini diperkuat dengan Pasal 13 – 14 PP No. 25 Tahun 2011, pasal 21 ayat (4) KUHP, dan Pasal 54-59 Undang – undang No. 35 tahun 2009.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI POLDA BALI)* Agung Satriadi Putra; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sedang marak terjadi. Oleh karena itu diperlukannya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban, serta perlu diketahuinya faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah jenis penelitian empiris yakni suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang di alami oleh pihak kepolisian, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia serta fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan terhadap perlindungannya belum dapat dilakukan dengan maksimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI INDONESIA Kadek Cintyadewi Permana; I Gusti Ketut Ariawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi iniberjudul “PerlindunganHukumTerhadapArtissebagai Korban TindakPidanaCyberbullyingPada Media SosialInstagram di Indonesia”.Rumusanmasalahpenelitianiniadalahkebijakankriminaltindakpidanacyberbullyingpada media sosialinstagram di Indonesia danperlindunganhukumuntuk korban tindakpidanacyberbullyingpada media sosialinstagram di Indonesia.Metodepenelitian yang digunakanadalahpenelitianhukumnormatif yang beranjakdariadanyakekosongannormahukum yang berkaitandenganpenelitianini. Kesimpulandaripenelitianiniadalahpengaturantindakpidanacyberbullyingterdapatdalam KUHP serta UU ITE, hanyasajapengaturantersebutmenjerat para pelakusaja, sedangkanpengaturanmengenaiperlindunganhukum yang dapatdiberikankepada korban tindakpidanacyberbullyingbelumdiaturdalamperaturanperundang-undangan di Indonesia. Kebijakankriminaltindakpidanacyberbullyingsudahdibahasdalam RUU KUHP, hanyasajamasihterdapatbeberapakekurangan.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DISERTAI KEKERASAN (Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tabanan)* I Gede Made Bima Oktafian; I Gusti Ketut Ariawan
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belakangan “ini kasus pencabulan marak sekali terjadi di masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus kerap kali anak yang menjadi” korban dari tindak pidana pencabulan tersebut. Anak sejatinya ialah generasi penerus bangsa sehingga tidak boleh terjadi sesuatu hal yang memberi rasa ketakutan, tidak aman dan trauma terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Alasan tersebut menjadi salah satu faktor kenapa anak harus diberikan perlindungan khusus yang dibedakan dari’ orang dewasa. Penelitian ‘ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban’ tindak pidana pencabulan dan faktor-faktor ‘apasaja yang menjadi penghambat dalam proses perlindungan anak tersebut’ di wilyah hukum kepolisian resor tabanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari ‘penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban’ pencabulan yang disertai kekerasan belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang disertai kekerasan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Korban, Pencabulan
Co-Authors Adinda Ari Wijayanti Agung Satria Palguna Agung Satriadi Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Ari Pramitha Suandi Ayu Mas Mega Jeni Baskara Dana, I Kadek Prajadwiva Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya Desak Putu Dewi Kasih Gustav Satria Arief Bimantara I Gede Made Bima Oktafian I Gede Putra Arbawa I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti I Gusti Ayu Kade Sri Marlina I Gusti Ngurah Arya Sanjaya Putra I Gusti Ngurah Arya Wedanta I Gusti Ngurah Bima Prastama I Gusti Ngurah Parwata I Komang Sujanayasa I Made Krishna Gelda Martha I Made Rommy Gustara I Made Walesa Putra I Nyoman Hendri Saputra I Wayan Parsa Ibrahim R Ibrahim R Ida Ayu Mega Wangsa Putri Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Idham Maula Tama Kadek Cintyadewi Permana Kadek Krisma Agus Trimitha Komang Andyana Prayoga Marwanto Marwanto, Marwanto Michele Agustine Ni Komang Dewi Mariani Ni Luh Ari Yusasrini Ni Made Mitarsih Sri Agustini Ni Putu Endrayani Ni Wayan Sari Wiradiani Nurcahyo, Edy Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana Putu Deneil Pradipta Intaran Sagung Putri M. E. Purwani Satya Haprabu Hasibuan Soma Dwipayana Sunarwan Sunarwan Therisya Karmila William Hambuwali Yosef Faizal Frans