Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Yosef Faizal Frans]]>;
<![CDATA[I Gst. Ketut Ariawan]]>;
<![CDATA[Sagung Putri M.E Purwani]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Analisis Yuridis Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Permasalahan yang akan dibahas dan diangkat dalam makalah ini yaitu peran serta kedudukan bank dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang serta mengenai pendekatan hukum terhadap berbagai perbedaan penafsiran prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi serta penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai prinsip kehati-hatian bank merupakan kunci utama agar tidak ada kebocoran ataupun kecolongan lagi bagi bank maupun penegak hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU dikarenakan bank masih menjadi wadah favorit pelaku TPPU serta pihak bank tetap dan harus berkewajiban melakasanakan aturan dan menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya mengacu pada aturan yang sudah dibuat sesuai aturan dan UU yang berlaku khususnya melaksanakan prinsip kehati-hatian bank sesuai Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sekalipun ada penafsiran yang beragam dari berbagai pihak mengenai prinsip kehati-hatian bank, sampai adanya penyempurnaan aturan yang lebih lanjut. Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian Bank, Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA SAKRAL DI BALI ]]>
<![CDATA[Ari Pramitha Suandi]]>;
<![CDATA[I Gst Ketut Ariawan]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.676 KB)
<![CDATA[Theft offenses, can be found in any society, including in Bali and is regarded asa normal phenomenon. However, in Bali theft will be an interesting issue, when theobject of theft was sacred objects. The frequency of criminal theft of sacred objects inBali, is quite high. The high frequency of criminal theft of sacred objects on the onehand can not be released to the uniqueness and value of the art of sacred objects that areattracting overseas for collecting. On the other hand, for the perpetrators of theft ofsacred objects, has a high economic value.]]>
<![CDATA[REFORMULASI PEMBENTUKAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Soma Dwipayana]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.433 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i03.p10
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini, pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan komparatif yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain. Hasil penelitian ini pada pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer. The purpose of this study is to analyze and identify Military Criminal Cases in Indonesia in the Perspective of Ius Constitutum. This research uses a statutory approach method which is carried out by examining all laws and regulations related to this, a conceptual approach which departs from the views and doctrines that develop in legal science and a comparative approach which is carried out by comparing laws. -the laws of a country with the laws of one or more other countries. The results of this study on the Order of the Junior Attorney General for Military Crimes are a one-stop facility or institution that collects and elaborates military prosecutors and prosecutors to unite in an alliance or sue a soldier or soldier in the context of Military Criminal Law.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DALAM LIKUIDASI BANK ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Sari Wiradiani]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 07, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.681 KB)
<![CDATA[Indonesia’s Bank duty as the central bank is regulated in Law number 10 year 1998 about Banking. Indonesia’s Bank responsibility in the process of liquidation is to build and monitor the banking business in Indonesia. The research method used in this writing is normative and the problem approach applied is state approach, namely by investigating and analyzing the prevailing policies or regulations. Indonesia’s Bank responsibility is to save the banks when they are in critical conditions. While Indonesia’s Bank authorities are clearly regulated in the Law number 10 year 1998 about Banking, in article 37 paragraph ( 2) b.]]>
<![CDATA[HAMBATAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN MALPRAKTIK MEDIK ANTARA HEALTH CARE PROVIDER DENGAN HEALTH CARE RECEIVER MELALUI MEKANISME MEDIASI DI RUMAH SAKIT PURI KAWAN SEJAHTERA DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Kadek Krisma Agus Trimitha]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.814 KB)
<![CDATA[The relationship between doctor and patient is a relationship that has special status. The doctor or hospital that is located as a party providing health services (Health Care Provider) and the patient as the party receiving health services ( Health Care Receiver). The actual position of the doctor / hospital with the patient is a balanced position ( horizontal ), but in its development began to shift toward the position that contractual vertical position. The shift is exactly what often result in medical disputes, known as Medical malpractice. Malpractice also occurs in Puri Kawan Sejahtera Hospital. Medical malpractice settled in court and out of court. One form of settlement out of court is mediation . In the implementation of the medical service at the Hospital Puri Kawan Sejahtera Malprakit not rare, in which the settlement resolved through mediation. Implementation of mediation is not uncommon to experience barriers implementation. This paper aims to grasp and understand the barriers to the implementation of the Medical malpractice settlement between Health Care Provider Health Care Receiver through mediation mechanism Guys Hospital Welfare. This type of research in this paper is by using the method of empirical jurisdiction. This is a descriptive study (depiction). This study describes the barriers to medical malpractice settlement between Health Care Provider Health Care Reciver with through mediation. Barriers to implementation of mediation in resolving malpractice among Health Care Health Care Provider with Reciver by using mediation, there are two obstacles from within (internal) and external factors (external)]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TINDAKAN ABORSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Endrayani]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.527 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p12
<![CDATA[Tujuan penulisan adalah untuk menganalisa kepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia dan konsep pengaturan aborsi di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil dari studi ini yaitu Kepastikepastian hukum pengaturan tindakan aborsi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, makna yang terkandung dari teori tersebut ialah Undang - Undang yang lebih khusus mengesampingkan Undang-Undang yang lebih umum, sehingga untuk ketentuan mengenai aborsi yaitu menggunakan UU Kesehatan yang memperbolehkan aborsi namun dengan pengecualian yaitu telah terjadi kedaruratan medis pada ibu dan/atau bayi dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan aborsi di Indonesia dimasa yang akan datang yaitu dengan hadirnya Rancangan KUHP. Pada Rancangan KUHP tidak terdapat perubahan signifikan daripada KUHP yang lama tetap memiliki konsep melarang aborsi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun. Walaupun demikian tetap tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling terlebih dahulu, tidak dapat dilakukan aborsi secara serta merta. The purpose of writing is to analyze the legal certainty of regulating abortion in Indonesia and the concept of regulating abortion in Indonesia in the future. This is normative legal research using statutory approach and conceptual approach. The result of this study is that legal certainty can be obtained in regulating abortion in Indonesia only when the Lex Specialis Derogat Legi Generalis theory is used. The implication of this theory is that more specific laws take precedence over more general laws, so Regulations on abortion. Even with the use of health laws that allow abortion, with the exception of medical emergencies due to the mother and/or baby and pregnancy due to rape. The future abortion arrangement in Indonesia is the existence of the draft "Criminal Law". Compared with the old KUHP, the "Draft Criminal Law" has no major changes. The old KUHP still has the concept of prohibiting any person from having an abortion under any circumstances. Even so, this operation can only be performed after prior consultation, and an abortion cannot be performed immediately.]]>
<![CDATA[PENETAPAN BOEDEL PAILIT DAN PENGELUARAN BENDA DARI BOEDEL PAILIT (Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor : 5 / Pdt. Sus. Gugatan Lain-lain/ 2017 / PN. Niaga. Sby Jo. No. 2 / Pdt. Sus. Pailit / 2017 / PN. Niaga Sby) ]]>
<![CDATA[Bendesa Gede Mas Indriyanigraha Arjaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.794 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu benda dapat dimasukan dan ditetapkan sebagai bagian Boedel Pailit dan untuk mengetahui prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Boedel Pailit. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Syarat suatu benda dapat dimasukkan sebagai Budel Pailit harus memenuhi unsur Pasal 1131 KUH Perdata. Harta Debitur adalah harta yang benar-benar dan secara sah menurut hukum dimiliki oleh Debitur, disini harus dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut benar-benar dimiliki dan diperoleh secara sah menurut hukum oleh Debitor, maka harta tersebut harus dikeluarkan dari Budel Pailit. Prosedur untuk mengeluarkan suatu benda dari Budel Pailit adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga. Kata Kunci: Kepailitan, Boedel Pailit, Debitor]]>
<![CDATA[PERANAN ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DI INDUSTRI PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Gustav Satria Arief Bimantara]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.922 KB)
<![CDATA[The implementation of principles Good Coorporate Governance for the bank’s internal improvement has been sure of giving the strong fundamentally for the prudential and profesionality. The Implementation of principles Good Coorporate Governance will give the possibility of self regulatory that controlling the behavior of management and all of staf according to professional principles, business ethic, accountability, and transparency. The Implementation of principles Good Coorporate Governance will be a fundamental aspect for developing of business and institutions will be a fundamental aspect for banking industry.]]>
<![CDATA[PENGATURAN INDEPENDENSI PENEGAK HUKUM SEBAGAI SYARAT TERWUJUDNYA NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[I Gede Putra Arbawa]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.879 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i12.p03
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Persyaratan negara hukum yang dianut Indonesia mengacu pada pendapat Jimly Ashiddiqie setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok, yaitu: supremasi hukum; persamaan dalam hukum; asas legalitas; pembatasan kekuasaan; organ-organ eksekutif independen; peradilan yang bebas dan tidak memihak; peradilan tata usaha negara; peradilan tata negara; perlindungan hak asasi manusia; bersifat demokratis; berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; transparansi dan kontrol sosial, dan ditambahkan prinsip ke tiga-belas, yaitu prinsip ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; dan Independensi penegak hukum sebagai syarat terwujudnya negara hukum mengacu pada persyaratan Negara hukum yang salah satunya bercirikan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini berarti aparat penegak hukum sebagai komponen dari sistem peradilan pidana harus independen, bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk eksklusif. The purpose of this study is to analyze the requirements of the rule of law adopted by Indonesia and the independence of law enforcement as a condition for the realization of a rule of law. The research method used is a normative legal research method. The results of the study show that the requirements of the rule of law adopted by Indonesia refer to Jimly Ashiddiqie's opinion that there are at least twelve main principles, namely: the rule of law; equality in law; the principle of legality; limitation of power; independent executive organs; an independent and impartial judiciary; state administrative court; constitutional court; protection of human rights; democratic; serves as a means of realizing the goals of the state; transparency and social control, and added a thirteenth principle, namely the principle of believing in one God; and The independence of law enforcement as a condition for the realization of a state of law refers to the requirements of a state of law, one of which is characterized by an independent and impartial judiciary. This means that law enforcement officers as components of the criminal justice system must be independent, free from the influence of any party, including the exclusive.]]>
<![CDATA[PEMBERLAKUAN UMK (UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA) TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH ]]>
<![CDATA[Michele Agustine]]>;
<![CDATA[I Gusti Ketut Ariawan]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (32.829 KB)
<![CDATA[Wages play an important role and it is typical that is a industrial relation. Thegovernment has participated in addressing the issue of wages through various policiesas outlined in the legislation, one of which is the minimum wage. In a private company,has set minimum wages Regencies / Cities (UMK) has been established by thegovernment for the workers / laborers. Therefore, this paper will describe theapplication of minimum wages Regencies / Cities on the welfare of workers / laborers.]]>
